Diketahui, selama mengabdi, dirinya tidak pernah pamrih untuk persoalan gaji yang didapatkan. Karena, Nanik memiliki tekad dan keinginan yang kuat untuk menciptakan generasi yang cerdas.

“Saya kebetulan senang sama anak anak, dan keinginan kuat untuk menciptakan generasi cerdas,” papar Nanik, saat ditemui seusai acara Gebyar HUT PGRI ke 77 dan HGN di GOR Ken Arok, Selasa (20/12/2022) tadi.

Nanik mengabdi menjadi seorang guru, berawal dari dirinya menjadi guru tari dan senin sejak tahun 1984 hingga tahun 1996. Kemudian, berlanjut menjadi guru TK PIG, pada tahun 1996 hingga tahun 2015. Kini, dirinya sudah menjadi seorang purna tugas, namun tetap mengabdi.

“Di tahun 2015, saya sudah pensiun dan 8 tahun ini hanya pengabdian saja. Saya sudah purna dari kemarin. Tapi terus didorong teman-teman untuk mengajar,” lanjutnya.

Besaran gaji yang telah diterima, sejak awal menjadi seorang guru yakni sebesar Rp 300 ribu. Namun, saat ini besaran gaji yang telah diterima yakni sebesar Rp 900 ribu. Berapapun nominal yang dirinya dapatkan, dirinya selalu bersyukur.

“Alhamdulillah, berapapun nominalnya selalu disyukuri. Karena menjadi seorang guru itu juga keinginan dari saya sendiri, dan bisa membagikan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak,” katanya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut dirinya juga tidak menyangka, dalam kegiatan tersebut akan mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Malang sebagai pengabdi terlama, yakni selama 38 tahun menjadi guru. Bahkan, dirinya juga mengaku tidak berharap apapun.

“Saya tidak nyangka, bakal dapat apresiasi ini dari Bapak Wali Kota. Tadi saya duduk tribun atas sungkan sama teman teman yang ada di bawah. Saya dimotivasi teman teman usia saya terbilang yang paling tua juga,” jelasnya.

Dengan diberikan penghargaan tersebut, Nanik berharap agar ke depan, dapat menginspirasi teman-teman seperjuangannya untuk mengabdi menciptakan generasi yang cerdas dan kreatif di Kota Malang.

“Semoga dengan diberikan penghargaan oleh Wali Kota ini bisa menginspirasi teman teman guru lain untuk bersemangat mengabdi untuk negeri mencipatkan generasi yang cerdas dan kreatif,” ungkapnya.

Sementara, Wali Kota Sutiaji memberikan apresiasi tersebut, juga karena Nanik telah mengabdi puluhan tahun di Kota Malang. Ke depan, pihaknya akan lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik di Kota Malang terutama mereka para guru honorer.

“Sangat tidak manusiawi kalau guru guru sebagai tenaga pendidik sebagai motor penggerak kecerdasan anak bangsa tapi menerima gaji yang tidak sesuai. Kita berikan laptop untuk sebuah apresiasi,” imbuh Sutiaji. (rsy/sit)

Menariknya, dalam penyerahan SK PPPK Guru di Convention Hall Simpang Lima Gumul itu, bupati muda yang akrab disapa Mas Dhito, itu mengajak guru-guru yang telah masuk PPPK untuk mendoakan guru honorer yang belum lolos seleksi supaya segera menyusul dan masuk formasi PPPK. “Saya minta, untuk sejenak mendoakan seluruh teman-teman yang masih belum masuk ke dalam formasi PPPK, kita doakan semoga semua guru-guru honorer tersebut bisa masuk ke dalam formasi dan mendapatkan kehidupan yang layak,” ajak Mas Dhito.

Untuk mendukung rencana pembangunan nasional, menurut Mas Dhito, pemerintah kabupaten tidak bisa berjalan sendiri. Mas Dhito pun mengucapkan selamat bagi guru-guru PPPK dan berpesan supaya terus semangat dalam melayani masyarakat di bidang pendidikan.

“Saya minta bahwa dalam menjalankan tugas sebagai ASN Pemerintahan Kabupaten Kediri itu harus punya dasar dalam hati bahwa panjenengan itu bangga dalam melayani bangsa khususnya rakyat Kabupaten Kediri,” pesan Mas Dhito.

Sebagaimana diketahui, dari 698 PPPK guru pada tahap 1 yang telah menerima SK tersebut, terhitung akan masuk kerja mulai tanggal 28 April 2022. Mereka tersebar pada semua satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Kediri yakni pada 36 SMP dan 448 SD.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri, Mohamad Solikin, menyampaikan bahwa pemerintah tahun 2021 membuka pendaftaran untuk pengadaan ASN dari unsur PPPK guna memenuhi kebutuhan guru.

Dalam kesempatan tersebut, Kabupaten Kediri mendapatkan alokasi formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( PAN-RB) sebanyak 1.054 jabatan guru yang bersumber dari PPPK. “Dari formasi yang ditawarkan terdapat 2.726 pendaftar dan setelah seleksi administrasi dan kompetensi yang diselenggarakan panitia nasional Kemendikbud Ristek dinyatakan lulus dan diterima sebanyak 698 untuk tahap 1,”  bebernya.

Kemudian, untuk tahap kedua yang dinyatakan lulus dan diterima menjadi PPPK sebanyak 253 guru. Mereka yang masuk tahap kedua saat ini masih dalam proses pemberkasan di kantor regional 2 Surabaya guna penetapan nomor induk PPPK dan penerbitan pertimbangan teknis atau teknis sebagai dasar penetapan pengangkatannya oleh pembina kepegawaian.

“Dari tahap 1 dan 2 dari formasi 1.054 orang telah terpenuhi sebanyak 951 orang, yakni 698 formasi tahap 1 dan 253 pada tahap 2 sehingga keseluruhan masih tersisa atau kurang 103 orang,” urainya.

Adapun kekurangan 103 guru PPPK tersebut, Solikin berharap pemerintah melalui Kementerian PAN-RB dapat mengeluarkan kebijakan untuk membuka seleksi tahap ketiga.(kom/pan/sit)

Ketua Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) Sumenep, Buhari, mengatakan kesejahteraan honorer di Kabupaten Sumenep seharusnya lebih di pikirkan lagi. Pasalnya, pendapatan dari honorer tersebut dirasa sangat tidak layak. “Terutama Kesejahteraan mas, sehingga menurut teman-teman bayaran guru honorer sangat rendah,” ujarnya, Senin (28/06) tadi.

Baca Juga:

• Puluhan Pelukis Nusantara Meriahkan Festival Seni Lukis Madura
• Pemkab Sumenep Kemas Pameran Pembangunan Dalam Madura Night Vaganza
• Gunakan Energi Bersih REC, Pemkab Sumenep Nota Kesepahaman dengan PLN

Pihaknya berharap agar anggota dewan khususnya komisi IV bisa memfasilitasi dan menjembatani. Sebab, minimnya pemberian upah dari suatu lembaga, membuat pihaknya tidak bisa memperhatikan kesehatan keluarganya. “Tanggung jawab kami itu sama dengan yang guru honorer K2, namun hak kami yang berbeda,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Komisi IV, Rosah Ardhi Kautsar, menegaskan akan segera melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep. “Kami akan mengawal aspirasi dari teman-teman honorer ini. Dan segera melakukan komunikasi dengan Disdik,” ujarnya. Komisi IV akan mencari solusi bagaimana kesejahteraan guru honorer bisa tercukupi. Dengan harapan agar para guru honorer tidak lalai dalam melakukan kewajibannya. “Juga kepada teman-teman guru jangan sampai lalai akan tugas dan kewajibannya. Sebab suatu bangsa bisa besar karena pendidikan maju,” kata Komisi IV. (dan/edo/ed2)

“Syarat bagi yang ingin mendaftar PPPK 2021, harus sudah tercatat pada Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang dikelola oleh Kemendikbud RI (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia). Lalu bagi fresh graduate, atau yang baru saja lulus kuliah, wajib sudah mengikuti sertifikasi PPG,” jelasnya.

Wanita yang akrab disapa Handayani ini menuturkan bahwa sertifikat PPG bisa menjadi rangsangan semangat bagi guru lain yang belum bersertifikat PPG.

“Namun saat ini kami sedang menunggu teknis pelaksanaan di 2021, karena juga belum ada pengumuman dari pusat. Dan sambil menunggu, kami terus mendorong guru untuk ikut sertifikasi dan mengajukan ke Kemendikbud,” ungkap Handayani.

Berdasarkan keterangannya, di tahun 2020 lalu angka PPPK Kota Malang yang diterima sejumlah 74 orang.

“PPPK di 2020 lalu diambil dari honorer K2 yang memiliki masa tugas cukup lama. Info terbaru mereka sudah pemberkasan tinggal tunggu Surat Keputusan (SK) turun saja,” ujarnya.

Dari sekitar 1400 formasi yang diajukan tahun ini, Handayani mengatakan bahwa jumlah tersebut juga termasuk guru dalam Batas Usia Pensiun (BUP). Angka pensiun tahun ini 171 orang, dengan rincian 123 untuk guru SD, dan 84 untuk guru SMP. Itu lebih sedikit dibanding tahun lalu yang mencapai 279 guru,” tutupnya. (cw1/ed2)

’’Bisa diajukan untuk sementara tidak apa-apa. Karena kan untuk operasional sekolah juga. Boleh,’’ katanya saat ditemui diruang kerja, Kamis (27/2/2020). Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya, dikatakan WS, sapaan akrab Whisnu Sakti Buan, juga mulai melakukan langkah pendataan terhadap guru-guru honorer di sekolah swasta.

Terutama, bagi sekolah swasta yang tidak mampu membayar gaji guru honorer atau tenaga tambahan yang direkrut. Caranya, pihak sekolah bisa mengajukan guru honorer maupun tenaga baru yang direkrut ke Dindik Kota Surabaya

’’Seperti sekolah swasta yang kekurangan siswa, pembayaran tenaga pendidik bisa dari APBD. Diluar BOPDA,’’ terangnya.

Terpisah, Kepala Bidang Sekolah Dasar Dindik Surabaya, Muhammad Aries Hilmi membenarkan hal tersebut. Ia menyatakan, kondisi kesejahteraan guru honorer di Surabaya lebih baik dibandingkan daerah lain.

’’Kalau di Satuan Pendidikan Sekolah Negeri sudah UMK Semua. Kalau swasta kan bergantung kepada Yayasan,’’ kata dia.

Selain BOPDA, sekolah swasta juga mendapat tunjangan perbaikan penghasilan. Besarannya Rp 1 juta setiap bulan.’’Namun harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi,’’ kata Aries.

Para guru honorer di sekolah swasta bisa mengajukan melalui Dindik Surabaya. Syaratnya, merupakan guru tetap yang diakui oleh Yayasan Sekolah. Selain itu, memiliki pengalaman mengajar di sekolah tersebut selama dua tahun.

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), juga menjadi syarat mutlak.’’Asal bisa memenuhi persyaratan. Alhamdulilah tingkat kesejahteraan guru honorer bisa tercover,’’ terang Aries.

BOPDA dari Pemerintah Pusat sendiri diketahui sudah cair pada tanggal 17 Februari kemarin. Distribusi pencairan dana tersebut langsung dari pusat kepada Pemprov Jatim untuk selanjutnya ditransfer ke rekening masing-masing sekolah. (ace/yan)

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Bambang Budi Mustika mendukung adanya penghapusan tersebut. Pasalnya, dengan dihapusnya tenaga honorer maka pembiayaan gaji ditanggung oleh negara yang sebelumnya masih ditanggung oleh daerah.

“Ya nanti kan tenaga honorer yang ada sekarang dialihkan ke PPPK atau PNS, jadi untuk pembiayaan dari negara,” ucapnya.

Diketahui, saat ini jumlah guru honorer di Bangkalan sebanyak 985 tenaga yang tersebar di seluruh sekolah baik tingkat sekolah dasar maupun menengah pertama. Sementara angka kebutuhan tenaga pendidik di Bangkalan sebanyak 3.477 tenaga yang terbagi atas 326 untuk SMP dan sisanya untuk sekolah dasar.

“Kalau bicara kurangnya tenaga pendidik ya sangat kurang. Karena kebutuhan kami masih kurang 3.400 an lebih,” lanjutnya.

Dijelaskan, saat ini guru PNS tingkat SD di Bangkalan sebanyak 2.285 guru kelas, 238 guru agama dan 169 tenaga guru olahraga. Sementara untuk guru PNS di SMP sebanyak 1.012 tenaga.

“Kalau sukwan kita sekarang ada 2.996 tenaga di SD dan 840 untuk SMP,” tuturnya.

Ia berharap, pemerintah membuka peluang pengangkatan lebih banyak agar kebutuhan guru di Bangkalan dapat terpenuhi. Tak hanya itu, guru tidak tetap /sukwan juga dapat diangkat agar mendapat gaji yang lebih layak. (isn/nhs/yan)

“Kata pihak sekolah, gajinya keluar bulan April. Dirangkap dari bulan Januari sampai Maret keluarnya bulan April,” ungkap WD yang tak mau disebutkan namanya kepada Memo X, Minggu (24/2/2019). Mendengar kabar keterlambatan gaji guru honorer dan eskul di SD dan SMP negeri di Surabaya, Ibnu Shobir selaku anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya cukup terkejut dan memberi saran kepada Pemkot dan Dispendik.

“Kalau memang itu benar adanya, seharusnya pemkot/dispendik mengantisipasi anggarannya. Supaya hal ini tidak terjadi, dan para guru honorer ini mendapatkan hak gajinya di setiap bulan,” kata Shobir saat dihubungi lewat telefon.

Melihat keadaan ini, Shobir pun merasa iba dengan para guru honorer yang ada di Surabaya jika gajinya harus ditunda-tunda.

“Mereka juga punya keluarga dan kebutuhan yang harus dipenuhi, kalau ditunda begini bagaimana nasib mereka mungkin untuk menafkahi istri dan anak-anaknya tertunda, kan kasihan mereka,” ujarnya.

Untuk ke depannya, politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan kepada sekolah negeri hingga dinas untuk memikirkan solusinya jika terjadi hal seperti ini. “Ya sebaiknya SD dan SMP negeri dan juga pemkot/Dispendik memikirkan hal-hal seperti ini. Bagaimana solusinya agar tidak terjadi penundaan dalam gaji,” jelas Shobir.

“Insya allah besok pagi kita sudah aktif kembali mengajar di sekolah masing-masing,” katanya seusai melakukan hearing dengan pimpinan DPRD Lamongan dan sejumlah OPD terkait di gedung DPRD Lamongan, Senin (8/10/2018).

Seperti diberitakan sebelumnya, para guru honorer Lamongan melakukan aksi mogok setelah tuntutannya saat melakukan demo di depan Kantor Pemkab Lamongan Selasa (2/10/2018) kemarin tidak mendapatkan jawaban yang pasti.

Namun, Aksi mogok mengajar tersebut dicabut, setelah tuntutan mereka terpenuhi. “Alhamdulillah, setelah melalui proses yang sangat panjang, akhirnya ada solusi. Kabar baik ini akan kami sampaikan kepada teman-teman,” ucapnya.

Dalam hearing tersebut, Sukron mengatakan ada beberapa solusi yang diberikan kepada para guru honorer di Lamongan. Solusi yang pertama adanya tindak lanjut mengenai tuntutan SK pengangkatan dari Bupati untuk GTT.

“Jadi untuk SK ini akan ditindak lanjuti dulu dengan melakukan studi banding di 5 Kabupaten Kota yang sudah mengeluarkan SK pengangkatan dari Bupati, diantaranya Probolinggo, Batu, Purwakarta, Sidoarjo,” terangnya.

Salah satu sekolah yang mengalami dampak aksi mogok mengajar adalah SD Gedangan, Kecamatan Sukodadi Lamongan. Sebanyak 7 orang guru honorer di sekolah tersebut tidak masuk mengajar, dan hanya menyisakan 3 orang guru yang berstatus sebagai PNS.

“Mau bagaimana, ini terpaksa tiga orang guru yang ada harus mengatasi enam kelas,” kata Kepala Sekolah SD Negeri Gedangan, Arum Ismawati, Rabu, (3/10/2018).

Beruntung hari ini sudah masuk hari ketiga pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS), sehingga aksi mogok mengajar ini tidak terlalu mengganggu proses belajar mengajar.

Selain SDN Gedangan, hal serupa juga dialami SDN Menongo, yang ditinggal 5 orang guru honorer-nya mogok, dan SDN Banjarejo, 4 guru honorer, serta masih banyak sekolah lain di Lamongan yang mengalami hal serupa.

Seperti diketahui, Aksi mogok mengajar ini dilakukan para guru honorer setelah tuntutannya saat melakukan demo di depan Kantor Pemkab Lamongan kemarin tidak mendapatkan jawaban yang pasti.

Aksi mogok mengajar yang dilakukan oleh guru honorer ini pun menarik perhatian pihak Muspika dan juga UPT Dinas Pendidikan (Disdik). Sejumlah anggota Muspika turun ke sejumlah SD, untuk memastikan apakah UTS masih tetap berlangsung atau tidak.

Sementara Kepala UPT Disdik Sukodadi, Utomo mengatakan, pihaknya berkewajiban memberikan dukungan para para guru yang ada, agar tetap melaksanakan tugas seperti biasa, sehingga proses belajar mengajar tetap berlangsung.

“Dengan keterbatasan ini, proses belajar mengajar harus tetap berlangsung,” ucapnya. (ifa/zen/yan)