“Alhamdulillah, penghargaan tersebut saya terima langsung dari Pak Menteri Desa. Penghargaan dari Kementerian Desa PDTT ini merupakan kerja keras semua pihak,” kata Bung Karna-sapaan bupati kepada wartawan di Situbondo, Jawa Timur, Kamis (30/12/2021) tadi.

Bupati Karna mengatakan, Kabupaten Situbondo menerima penghargaan ini karena dinilai berkomitmen dan kerja keras dalam percepatan pembangunan desa. Sehingga, tercapai status desa berkembang, desa maju dan desa mandiri.

Baca juga

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Jadi, di Situbondo ini sudah tidak ada lagi desa berstatus tertinggal. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat sudah tumbuh dan berkembang dengan baik. Terima kasih para kepala desa atas komitmennya bekerja sama membangun desa,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo, Lutfi Joko Prihatin, menyebutkan dari 132 desa, 87 desa di antaranya berstatus desa berkembang, 39 berstatus maju dan enam (6) desa lainnya berstatus desa mandiri.

“Tahapan dari desa maju menjadi desa mandiri salah satunya diukur melalui indeks desa membangun (IDM), yang disusun dari tiga pilar utama. Yaitu, indeks sosial, indeks ekonomi dan indeks lingkungan. IDM-nya harus kami ukur dan terukur. Kami perbaiki apa kekurangannya, dan kami koordinasikan dengan instansi lain, untuk bisa menambah skor,” paparnya.

Lutfi menambahkan, skor IDM yang dimiliki desa berkembang punya rentang skor 0,5 – 0,7. Sedangkan untuk desa maju harus mencapai skor 0,81 dan untuk desa mandiri, harus punya skor di atas 0,81.

“Kita berupaya untuk bisa mendongkrak skor desa maju, dalam rangka percepatan menuju desa mandiri. Juga dengan desa yang statusnya berkembang kami dorong menuju desa maju, dengan mengoptimalkan dana desa, pemerintah desa akan mampu memberikan kontribusi. Sehingga, bisa menaikkan status desa berkembang menjadi maju, dan maju menjadi mandiri,” katanya. (her/sit)

“Yang masih tertinggal memang masih di kawasan Kecamatan Junrejo yakni Desa Torongrejo, Desa Beji, Desa Pendem, dan Desa Tlekung. Alhamdulillah sejak nilai Indeks Desa Membangun (IDM) naik diatas 0,8 maka bisa menjadi desa mandiri,” tutur Camat Junrejo, Dian Saraswati.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya

Dijelaskan pula saat diwawancarai pasca acara Penandatanganan Berita Acara IDM pada Selasa (20/04) siang, di Pendopo Kecamatan Junrejo. Mantan Lurah Songgokerto tersebut mengakui bahwa diawal penempatannya sebagai Camat di Junrejo memang masih banyak tugas yang harus segera dilakukan salah satunya menjadikan Desa Mandiri.

Ia pun menerangkan dengan adanya perubahan status di empat desa tersebut membuat seluruh desa se Kota Batu menjadi Desa Mandiri mengingat sebelumnya hanya ada 15 desa yang menyandang predikat Desa Mandiri dari 19 desa yang ada.

Lebih lanjut, peningkatan IDM tersebut dikarenakan meningkatnya beberapa fasilitas di Kota Batu karena banyaknya pembangunan infrastruktur yang digalakkan dalam beberapa tahun terakhir.

Ia mencontohkan dari segi kesehatan seluruh masyarakat Kota Batu telah terjamin dikarenakan adanya bidan desa dan posyandu yang mudah diakses oleh tiap-tiap desa serta biaya yang ditanggung oleh Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Selain itu peningkatan keanggotaan BPJS yang juga terus naik secara signifikan. Dan ketika masyarakat tak mampu membayar maka telah dicover oleh (Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT) meskipun harus turun kelas menjadi kelas 3,” imbuhnya.

Sementara dengan adanya peningkatan status ini maka tiap-tiap desa bisa mempercepat penyerapan Anggaran DD (ADD) yang biasanya pencairannya terbagi menjadi tiga termin dengan prosentase 40 persen termin pertama, 40 persen termin kedua, dan 20 persen termin ketiga, kini menjadi dua termin saja dengan prosentase 60 persen termin pertama dan 40 persen termin kedua.

Hal ini tentu akan mempercepat proses penyerapan anggaran karena untuk termin pertama bisa cair antara bulan Februari sampai Maret dan termin kedua diperkirakan bulan Agustus.

Dian juga menambahkan adanya percepatan penyerapan ADD juga bisa menggali potensi desa yang belum sempat tersentuh. “Pendampingan tentunya juga menjadi lebih intens dari Kemendes yang telah menunjuk pendamping desa baik dari tingkat kota maupun tingkat desa,” tuturnya.

Sementara itu, Pendamping Desa Tingkat Kota, En Has Meditiawan, menerangkan terjadi peningkatan skor IDM di Desa Torongrejo yakni dengan skor 0,81, untuk Desa Beji kini memiliki skor 0,86, untuk Desa Pendem memiliki skor 0,82, dan untuk Desa Tlekung memiliki skor 0,83.

“IDM ini terbagi menjadi tiga sub indikator yakni Indeks Lingkungan (IKL), Indeks Sosial (IKS), dan IKE (Indeks Ekonomi). Torongrejo sendiri naik dari sisi IKL seperti adanya fasilitas kesehatan yang memang mudah dijangkau oleh masyarakat,” tutur Tiawan.

Ia melanjutkan, untuk Desa Pendem meningkat secara signifikan dari sisi IKE yakni adanya pasar yang berkembang, lalu jasa ekspedisi yang mulai menjamah kawasan tersebut.

Untuk Desa Beji sendiri juga meningkat dari sisi IKS yakni kawasan yang memiliki persiapan mitigasi bencana. “Lalu untuk perkembangan di Desa Tlekung naik dari sisi IKS yakni penambahan anggota BPJS secara signifikan serta kegiatan kesenian yang mulai banyak dilakukan,” terang Meditiawan. (bir/ed2)