Kadispen TNI AU Marsekal Pertama, R Agung Sasongkojati, menyampaikan jika tim investigasi tersebut sedang mengumpulkan data terkait kecelakaan ke dua pesawat itu. Selain itu, juga mengamankan barang-barang yang merupakan alat investigasi serta akan mengamankan Flight Data Recorder (FDR) dari pesawat.

“Kita semua akan mengikuti perkembangan mengenai kejadian ini. Kami belum dapat informasi mengenai FDR, karena di lokasi tidak ada sinyal telpon. Tapi dari foto yang dikirim tadi pagi, itu sudah sampai di tempat dan mestinya kalau file data recorder itu pesawatnya masih utuh, maka mestinya masih ada. Namun saya belum bisa mengklarifikasi, apakah sudah diambil atau belum,” jelas Agung, Jumat (17/11/2023) tadi.

Baca juga:

Tentunya, pencarian FDR tersebut menjadi fokus dalam pencarian. Sebab nantinya, dapat diketahui mengenai ketinggian pesawat, kecepatan pesawat, orientasi penerbangan elevasi hingga kekuatan mesin. Sehingga, diharapkan dapat memberikan gambaran terkait kejadian yang terjadi.

“FDR menjadi fokus kami dan bukti-bukti pendukung lain. Seperti contohnya, jarak jatuh berapa, puingnya dimana, itu akan bisa memberikan gambaran apa yang terjadi. Namun yang penting, apa yang terjadi sehingga kita bisa perbaiki prosedur penerbangan berikutnya. Sehingga tidak terjadi hal semacam ini,” tambahnya.

Kemudian, pihaknya juga menyampaikan jika bangkai pesawat saat ini masih belum bisa dipastikan, itu karena medan kejadian terlalu sulit. Sehingga, untuk proses evakuasi perlu dilakukan pemotongan pesawat dan mengangkutnya dengan menggunakan helikopter.

“Kemungkinan kita bisa mengangkutnya dengan menggunakan helikopter dan itu harus dipotong supaya tidak terlalu berat. Tujuannya, agar tidak terlalu sulit untuk diangkat. Itu juga akan kita diambil seluruhnya, karena tidak akan kita biarkan itu tergeletak karena merupakan bukti dan kita harus pelajari,” paparnya.

Ditambahkannya, jika nantinya potongan pesawat tersebut akan dibawa ke pangkalan udara Abdulrachman Saleh. Untuk batas waktu pencarian tersebut, menurutnya tergantung situasi dan kondisi.

“Karena dalam membaca FDR itu saya belum tahu apa kita bisa baca sendiri atau harus dikirim ke tempat, atau harus mendatangkan pesawat atau gimana itu yang harus kita pastikan. Biasanya untuk membaca FDR itu juga perlu peralatan khusus dan saya belum tahu apakah kita memiliki atau tidak tapi saya akan tanyakan lagi nanti,” imbuhnya. (rsy/sit)

Dalam investigasinya, disampaikan bahwa salah satunya terkait pintu yang tertutup dan menyebabkan ratusan korban jiwa. “Temuan yang pertama, kita menyaksikan bahwa pintu 12, pintu 13, ini dalam kondisi tertutup,” ujar Doni Monardo.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Hasil investigasi di Kanjuruhan, tambahnya, nanti akan dikumpulkan sebagai bagian untuk TGIPF dalam mengambil kesimpulan. Selanjutnya, TGIPF akan memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan.

“Kami sedang mengumpulkan data dan akan segera mengundang pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengamankan pintu-pintu tersebut,” ujarnya.

Doni juga menambahkan, TGIPF telah melibatkan sejumlah pakar untuk mengusut tragedi Kanjuruhan. “Tim sudah bertemu sejumlah pakar untuk memahami apa yang terjadi,” tambahnya. (sit)

Dalam orasinya, PC PMII Sampang menilai bahwa penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Sampang, dengan uang sebesar Rp 600 ribu kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) periode Januari, Februari dan Maret 2022, telah menimbulkan polemik di masyarakat. Hal tersebut, berdasarkan adanya laporan masyarakat dan investigasi yang dilakukan oleh Lembaga Pengaduan Masyarakat (LPM) PC PMII Sampang, bahwa selama proses penyaluran BPNT melalui PT POS Indonesia di setiap kecamatan, bahwa praktek yang terjadi adalah adanya indikasi pemaksaan. Bahkan, penggiringan KPM untuk membelanjakan ke toko atau agen tertentu serta intimidasi kepada KPM.

Hal tersebut, menurut pengunjuk rasa, dianggap bertentangan dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2022 dan Keputusan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Nomor 29/6/SK/HK/01/2/2022 tentang KPM bebas memilih tempat pembelian bahan pangan dan tidak boleh memaksa KPM untuk membelanjakan di tempat tertentu.

Ketua PC PMII Sampang, M Nadzir Fatihil Haq, mengatakan bahwa aksi turun jalan yang dilakukan adalah sebagai bentuk penyampaian aspirasi dari beberapa keluhan KPM terkait carut marutnya persoalan penyaluran BPNT tahun 2022. “Kami bersama sahabat PC PMII Sampang, mendatangi Kantor Bupati dan DPRD Sampang, untuk menyampaikan aspirasi terkait polemik penyaluran BPNT Sembako tahun 2022 ini” tegasnya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Adapun beberapa tuntutan yang disampaikan, adalah pertama yakni menuntut Pemkab Sampang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyaluran BPNT. Kedua, menindak tegas oknum pos penyalur dan pejabat desa yang melakukan penyelewengan. Tiga, melakukan evaluasi dan mengusut tuntas pihak terkait. Empat, mendesak DPRD Sampang untuk membentuk Pansus. Dan terakhir atau lima, melaporkan hasil temuan kepada publik dan menindak lanjuti hasil temuan.

“Jika tuntutan kami tidak dipenuhi dalam kurun waktu 7 x 24 jam, maka PC PMII Sampang, akan turun ke jalan lagi dengan massa yang lebih banyak” ujarnya.

Dalam orasi atau penyampaian tuntutan tersebut, sayangnya massa tidak bisa bertemu langsung bupati dan wakil bupati Sampang. Selanjutnya, massa pun bergerak menuju DPRD Sampang dan ditemui Wakil Ketua 3 DPRD Sampang, Fauzan Adima.

Dihadapan para pengunjuk rasa, Fauzan siap mengawal adanya indikasi penyelewengan BPNT tersebut. “Kalau ada data konkrit, mari laporkan ke polisi bersama-sama. Berkenaan dengan Pansus, kami dari Fraksi Gerindra siap, walaupun sekarang. Namun untuk pembentukan Pansus, harus disetujui oleh fraksi yang lain” paparnya. (mds/sit)

Memontum Sidoarjo – Bisa jadi kasus sewa murah TKD Tambak Desa Kalitengah akan merembet kemana-mana. Pasalnya LSM JCW Sidoarjo mencermati kasus ini sejak APBDes Desa Kalitengah direncanakan hingga tertera dalam Perdes Nomor 2 tahun 2020 tentang APBDes Desa Kalitengah.

Dalam uraian Perdes Nomor 2 tahun tahun 2020 tentang APBDes Desa Kalitengah, disebutkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Kalitengah adalah Rp 84 juta. Salah satu item PAD itu adalah tambak seluas 12,3 Ha yang berada di Desa Banjarpanji, Penatarsewu dan Desa Banjarasri.

CATATAN : APBDes Desa Kalitengah yang mencatat PAD Rp 84 juta atas tambak yang membentang di Desa Banjarpanji, Penatarsewu dan Desa Banjarasri. (gus)

Pj Kepala Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin Ahmad Imron didampingi Sekretaris Desa, Khoirul Amin melalui Kaur Perencanaan, Faridah mengatakan proses lelang TKD itu kemarin adalah kebijakan dari pimpinan desa sebelumnya.

Lelang diawali dengan kesepakatan bersama lembaga desa, kemudian ditelusuri tempat-tempat atau lokasi TKD tersebut. ”Setelah ditemukan dan ditentukan titik lokasi maupun luasnya, selanjutnya kita menentukan proses lelang dan tidak harus seketika, namun melalui proses rapat internal desa dulu,” terang Faridah.

Dengan kesepakatan itu dapat menentukan nominal. Seumpama 1 Ha lahan itu disewakan, pada umumnya harga pasaran sewa berapa. Alhasil dari luas lahan TKD Kalitengah , jumlah global sewa keseluruhannya Rp 148,5 juta.

Lebih lanjut dikatakan Faridah, menurut catatan desa nama penyewa, prosesnya juga ada semua. Satu area tambak itu disewa 1 orang dan dibuatkan surat perjanjian.

Perlu diketahui 4 obyek lahan TKD yang berupa tambak, tidak menjadi satu melainkan dipisah menjadi 4 orang. Letak tambak itu di Desa Banjarpanji ada 3, diantaranya 2 sudah yang ada menyewa dan 1 masih berupa hamparan.

Kalau TKD yang di Desa Banjarpanji itu ada 2 titik dan letaknya berbeda. 1 di ujung barat, dan 1 di ujung timur. Kemudian di Desa Penatarsewu 1, dan 1 di Desa Banjarasri.

Baca : Laku Rp 184, 5 Juta, Dibukukan Rp 84 Juta

“Keseluruhannya itu belum dibayar, hanya di DP sebesar Rp. 10 juta. Surat pemberitahuan batas akhir pembayaran, sudah dilayangkan kepada para penyewa pada 31 Agustus 2020 mendatang harus dilunasi,” katanya.

Dikatakan Faridah harga sewa per bidang tambak TKD Kalitengah per-tahun itu bervariasi. Pertimbanganya melihat luas tambak, kadar air dan kondisi tambak. Setelah melihat kondisi itu harga sewa per bidang/per tahun antara Rp. 35 juta hingga Rp. 40 juta dan jika dijumlah keseluruhannya ketemu angka Rp. 148,5 juta. (gus/fan)

Memontum Sidoarjo – LSM Seven Gab Sidoarjo Sidoarjo begitu peduli terhadap korban Covid-19. Hal itu dibuktikan dengan kegiatan sosialiasi pencegahan dan pendampingan terhadap warga Sidoarjo yang terpapar virus corona. Oleh sebab itu begitu mendengar adanya penghentian jatah makan dan minum (Mamin) terhadap warga yang isolasi mandiri, anggotanya langsung melakukan investigasi.

Padahal sebelumnya jatah Mamin terhadap warga yang melakukan isolasi mandiri akibat terpapar virus corona diberikan rutin selama 14 hari. Mereka diberikan jatah makan nasi kotak 3 kali sehari yang dikelola gugus tugas tingkat desa.

Seperti yang dialami Afit Mujiono. Warga RT 16/RW 05 Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono harus menjalani isolasi mandiri setelah istrinya meninggal dan dinyatakan terpapar covid oleh pihak RSUD Sidoarjo, Selasa (14/7/2020).

Usai istrinya dimakamkan, Afit diminta untuk melakukan isolasi mandiri oleh Bidan Desa Kebonagung. Kepada kerabatnya, Afit mengaku selama isolasi mandiri kebutuhan makan dan minum ditanggung desa yang dikoordinasi oleh bidan Desa.

Namun kini, jatah Mamin untuk warga yang melakukan isolasi mandiri akibat terpapar virus corona dihentikan. Sayangnya para pemangku kebijakan di tingkat desa tidak ada yang berani bersuara karena takut mendapat sanksi dari pejabat Pemkab Sidoarjo.

Mereka akhirnya datang ke sekretariat LSM Seven Gab Sidoarjo di kawasan GOR Gelora Delta. Komitmennya, mereka meminta namanya untuk tidak dipublikasikan.

Moh Sugito, Koordinator LSM Seven Gab menyatakan, salah satu materi yang diadukan adalah penghentian Mamin warga yang isolasi mandiri akibat terpapar virus corona.

”Belakangan ini kami diminta mendata warga yang terpapar virus corona,” kata Gito mengutip ungkapan Kades asal Kecamatan Porong yang meminta namanya untuk tidak dikorankan.

Data yang diminta itu, selanjutnya dikrimkan ke Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. “Setelah data dikirim, ternyata jatah Mamin terhadap warga yang melaksanakan isolasi mandiri dihentikan,” katanya.

Dengan dipangkasnya jatah Mamin ini, anggota LSM Seven Gab melakukan investigasi ada apa dengan penghentian jatah Mamin yang sudah dianggarkan.

”Kami akan melakukan klarifikasi kepada Sekda mengapa mengeluarkan kebijakan menghapus jatah Mamin kepada korban covid-19. Apabila tidak ada jawaban, kami akan turun jalan dengan mengajak korban yang tertapar viris corona, ” ancamnya.

Termasuk juga kepada Kepala Dinas Sosial Kabuapaten Sidoarjo yang mengelola anggaran penanggulangan covid-19.

“Belum selesai kasus mark up paket Sembako, Dinas Sosial terlilit lagi dugaan permainan anggaran jatah Mamin kepada warga yang melakukan isolasi mandiri akibata terpapar virus corona,” tutupnya. (sul/ari/syn)

Dari hasil investigasi, Inspektorat juga telah memanggil pihak pengelola kegiatan.

“Pihak pengelola kegiatan sudah kita panggil. Untuk kegiatan TPJ di Desa Sumberdadi, pengelola kegiatan sudah menunjukkan dokumen yang memperlihatkan bahwa kegiatan itu belum dibayar. Artinya belum ada pembayaran saat kami memanggil pengelola kegiatan tersebut, ” ungkap Kepala Inspektorat Kabupaten Trenggalek Bambang Setyadi saat dikonfirmasi Memontum.com, Senin (06/01/2020) sore.

Dijelaskan Bambang, pihaknya belum menemui rekanan karena rekanan itu mengikat kontrak dengan pengelola. Sehingga pengelola yang dipanggil kemarin menyatakan jika kegiatan tersebut belum dibayar. Itu artinya kegiatan masih menjadi tanggungjawab rekanan.

Terkait pendampingan kegiatan, Inspektorat mengaku jika jumlah kegiatan di Kabupaten Trenggalek sangat banyak. Dan tidak semuanya mendapat pendampingan.

“Untuk kegiatan TPJ di Desa Sumberdadi ini, dari segi nilai memang layak mendapatkan pendampingan. Mengingat prosedur pendampingan itu sendiri harus ada pengajuan, ” imbuhnya.

Sehingga yang dimaksud bupati Trenggalek kemarin, lanjut Bambang, jika ada masalah dikemudian hari maka harus ada Jaksa Pengacara. Artinya, saat ditemukan permasalahan kegiatan, pendampingan dari Kejaksaan dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara.

“Kemarin dari pihak pengelola saat ditanya jenis kontraknya satuan. Artinya jika salah satu kegiatan sudah selesai dikerjakan maka akan dibayar per satuan kegiatan, ” kata Bambang.

BACA : Sebulan Dibangun, TPJ di Trenggalek Ambrol 27 Meter

Pengelola menyampaikan jika kegiatan yang dimaksud merupakan kontrak satuan. Sehingga yang dibayar adalah pekerjaan yang sudah selesai.

Masih terang Bambang, untuk mengetahui kerusakan yang terjadi pada bangunan TPJ tersebut harus mendatangkan unsur ahli yang mempunyai sertifikasi dibidangnya.

“Karena permasalahan ini belum dilanjutkan, maka kami belum mendatangkan ahli tersebut. Sehingga sampai saat ini belum diketahui penyebab kerusakan TPJ tersebut, ” pungkasnya.

Diketahui, ambrolnya TPJ tersebut terjadi sebelum kegiatan diserahkan.

Langkah yang akan diambil selanjutnya, melihat dari segi kebutuhan, nanti akan dianggarkan ulang untuk kegiatan tersebut. (mil/oso)

Dalam investigasi tersebut, terungkap apa yang dituduhkan oleh LSM GMBI terkait tidak ditandatanganinya Surat Pernyataan Miskin (SPM) atas nama Fatimah, warga Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, itu tidak benar. Bahkan semua semua biaya pengobatan saat Fatimah berobat di RSUD Blambangan, ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi

Bukti tandatangan. (ist)

“Usai demo yang dilakukan oleh LSM GMBI, saya langsung mencari ibu Fatimah di Desa Kedayunan dan bertemu dengan yang bersangkutan,” ujar Muhammad Helmi Rosyadi, Rabu (4/9/2019) siang.

Menurut Helmi, Fatimah masuk ke RSUD Blambangan pada Senin (26/8/2019) dan SPM ditandatangani oleh Kepala Dinsos Banyuwangi, Edi Supriyono pada Selasa (27/9/2019).

“Saat saya ke rumah ibu Fatimah, keadaan beliau sudah sehat wal alfiat,” terang ketua ARM.

Hasil investigasi dari ARM ini, mematahkan aksi demo yang dilakukan oleh LSM GMBI yang mendatang anggota LSM GMBI dari beberapa distrik (Kabupaten) yang ada di Jawa Timur, jika Dinas Sosial sangat lamban memberikan pelayanan terhadap warga miskin.

“Kita mengkritisi pemerintah boleh-boleh saja, asal sesuai data, dan fakta. Jangan hanya koar-koar tanpa bukti, ini sangat memalukan, apalagi mendatangkan anggota LSM dari beberapa kabupaten, namun faktanya tidak seperti yang dituduhkan,” selorohnya.

Helmi sangat menyayangkan apa yang disampaikan LSM GMBI saat orasi di Dinsos dan di DPRD Banyuwangi, tidak sesuai dengan faktanya. Semua yang disampaikan banyak fitnahnya dan memutar balikkan fakta.

“Dalam orasinya, LSM GMBI menuduh Dinsos Banyuwangi lamban dalam menangani memberikan pelayanan warga miskin, dan arogan. Ternyata tidak benar. Buktinya ya SPM itu, ibu Fatimah mengajukan pada tanggal 26 Agustus, ditandatangani oleh Kadinsos tanggal 27 Agustus. hanya selang satu hari. Lamban dari mana? Kalau seperti ini, yang arogan itu siapa? Dinsos apa LSM GMBI?,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, LSM GMBI Distrik Banyuwangi, melakukan aksi demo di kantor Dinas Sosial (Dinsos) Banyuwangi. Dalam aksi tersebut, LSM GMBI Banyuwangi turut menghadirkan anggota LSM dari berbagai Distrik yang ada di Jawa Timur.

Saat ketua LSM GMBI Distrik Banyuwangi, Subadi dalam orasinya mengatakan, Dinas Sosial Banyuwangi sarangnya preman dan koruptor, dan sangat arogan dalam memberikan pelayanan kepada warga miskin yang membutuhkan Surat Pernyataan Miskin (SPM).

Bahkan dalam mediasi dengan Kadinsos, Edi Supriyanto, dengan Perwakilan 10 orang dari anggota LSM GMBI dari berbagai Distrik tersebut, sempat bersitegang. Ada anggapan jawaban dari Dinsos sangat berbelit-belit, dan mengada-ada. Hingga aksi demo berlanjut ke DPRD Banyuwangi.

Begitu juga saat hearing dengan anggota DPRD Banyuwangi, yang dipimpin Ali Mahrus dari FPKB dan Bernard Sipahutar dari fraksi P. Nasdem, sempat bersitegang salah satu pengunjung yang menanyakan apakah LSM GMBI Banyuwangi sudah terdaftar di Kesbangpol Banyuwangi.

Mendengar pertanyaan tersebut, salah satu anggota LSM GMBI langsung murka, dan mengatakan kalau LSM GMBI itu sudah terdaftar di Kemenkumham.

“Pelayanan di Banyuwangi sudah baik, jangan disamakan dengan kotamu,” celetuk salah satu pengunjung demo. (tut/oso)

Inspektur Tambang ESDM Propinsi Jawa Timur Agus Riyadi saat di konfirmasi menyampaikan jika pihaknya untuk sementara ini masih belum bisa memberikan keterangan secara rinci dikarenakan masih melakukan pendalaman terkait terjadinya tragedi meninggalnya Sukor (51) warga Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro yang tertimpa batu.

“Seharian tadi kita cuma ketemu KTT. Kita belum bisa, rencana malam ini kita mau melakukan olah data dan dari hasil data yang kita peroleh itu nantinya kan ada semacam resum dari kita, jadi kronologisnya seperti ini, seperti ini nanti disampaikan ke atas ” ungkap Agus.

Saat ditanya apakah sudah sesuai prosedur keamanan setelah melihat TKP jatuhnya batu sehingga mengenai korban yang kesehariannya bekerja sebagai coker (meratakan pasir diatas kendaraan truk) itu mengalami luka dan patah tulang pada bagian kaki sebelah kiri dan tangan sebelah kiri, luka pada bagian kaki sebelah kanan, luka memar pada bagian punggung bawah sebelah kiri hingga meninggal dunia.

“Ya mungkin itu nanti, nanti kita sampaikan. Karena belum selesai. Data-data, keterangan saksi-saksi ternyata sampai sore, sampai pukul 16:30 tadi berangkat pulang dari lokasi, kita sempat juga ke Polsek Candipuro ditunjukkan batunya itu kan dibawa ke polsek juga” terangnya.

“Permasalahannya juga tadi kita kelapangan itu posisinya sudah di police line, kita mau mendekat ternyata di police line, kita belum bisa mendekat lebih jauh, kita belum bisa dapat gambaran karena kita tidak bisa mendekat” Imbuh Agus.

Baca : Pekerja Tambang Pasir PT Lumajang Jaya Sejahtera, Tewas Kecelakaan Kerja

Melihat kondisi pertambangan di Kabupaten Lumajang saat ini, kata Agus diperlukan pembenahan tentang kaidah pertambangan. “Artinya dengan kondisi semacam ini gambaran awal memang dilumajang perlu pembenahan yang siknifikan tentang kaidah pertambangan”, Jelasnya.

“Kecelakaan tambang itu ada 5 syarat, jadi ketika salah satu syarat tidak terpenuhi berarti itu bukan kecelakaan tambang, tapi kecelakaan kerja. Termasuk itu terjadi di jam kerja, kalau bukan di jam kerja atau lembur artinya lembur kerja tambang maksudnya seperti itu” pungkasnya.

Pihak ESDM juga menyampaikan bahwa selasa (30/7/2019) hari ini akan memberikan keterangan terkait Investigasi yang dilakukan, namun saat dihubungi via cellular belum ada jawaban.(adi/yan)

Tak ayal, wargapun memperbincangkan proses pengerjaan dua bangunan itu. Selain tidak ada papan nama sebagai wujud keterbukaan informasi publik, juga beredar kabar jika ada oknum yang bermain dibalik proses pengerjaan bangunan itu.

Nama Anis yang merupakan pegawai Dinas PUTR Kabupaten Lumajang disebut – sebut dimuka publik. Membuat tanda tanya dikalangan masyarakat, dimana hasil infomasi yang dihimpun sejumlah awak media, Anis merupakan monitoring atau pengawas atas proyek tersebut.

Namun Anis dinilai tutup mata, karena menurut warga, dia tidak mengambil sikap (membiarkan) sedari awal atas tidak adanya papan nama proyek.

Sejauh mana fungsi pegawas pada proses pengerjaan sebuah proyek ?

Investigasipun dilakukan oleh sejumlah awak media dengan mendatangi lokasi pengerjaan proyek itu, Kamis (1/11/2018).

Dilokasi itu, awak media bertemu dengan seseorang. Saat ditanya mengenai papan nama, pria yang saat itu mengenakan kemeja putih itu berkata, memang tidak ada papan nama didalam proyek itu.

Selebihnya, pria itu juga menyebut nama Anis. Kata dia, Anis itu yang memonitor.