Kegiatan ini, turut dihadiri Ketua PGRI Jawa Timur, Asisten I Sekda Kabupaten Malang, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Ketua PGRI Kabupaten Malang, para Pengurus dan Anggota PGRI Kabupaten Malang serta para peserta Konferensi Kerja III PGRI Tahun 2023.

“Selamat dan sukses atas terselenggaranya Konferensi Kerja III PGRI Kabupaten Malang Tahun 2023. Sebagaimana amanat dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PGRI, bahwa penetapan program kerja sepanjang 5 tahun kepengurusan juga harus ditindaklanjuti melalui prioritas program yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Di dalamnya, mencakup evaluasi hasil kerja yang telah dilakukan, seperti pada aspek kegiatan, keuangan dan usaha lainnya,” kata Bupati Sanusi.

Karenanya, urai Bupati Sanusi, melalui Konferensi Kerja, agar pengurus maupun anggota PGRI Kabupaten Malang dapat menjalankan rekomendasi yang dirumuskan dan disepakati dalam forum ini. Termasuk, arah program kerja PGRI pada tahun ini, dapat terlaksana sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Dengan alasan, papar Bupati Sanusi, tantangan pembangunan pada sektor pendidikan juga hsrus terus berkembang pada era modern. Sebagai organisasi yang memiliki visi dan misi utama dalam hal memajukan kecerdasan bangsa, PGRI Kabupaten Malang juga dapat terus meningkatkan kontribusinya dalam mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan Indeks Pendidikan di Kabupaten Malang.

”Dari konferensi kerja ini, Dinas Pendidikan bersama PGRI Kabupaten Malang bisa saling bertukar ide dalam upaya menaikkan IPM Kabupaten Malang. Selanjutnya, persoalan kesejahteraan dan rekruitmen guru melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga terus menjadi perhatian bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi juga Pemerintah Daerah Kabupaten Malang,” terang Bupati Malang.

Dirinya berharap, agar para pengurus dan anggota PGRI Kabupaten Malang, untuk terus bersemangat dalam menjalankan tugas. “Sehingga dapat melahirkan inovasi di bidang pembelajaran guna meningkatkan mutu dan kualitas para peserta didik, juga guru dan tenaga kependidikan pada seluruh tingkatan lembaga pendidikan di Kabupaten Malang. Hal tersebut demi mewujudkan generasi penerus bangsa sekaligus Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing,” terang Bupati Malang. (pro/gie)

Raihan positif itu, seperti yang dikatakan Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, dalam acara Halal Bihalal PGRI Korwil Senduro, di Halaman SDN 03 Senduro, Kabupaten Lumajang, Kamis (04/05/2023) tadi. “Perkembangan pendidikan kita cukup bagus. IPM meskipun rangking kita tetap, tetapi untuk peningkatan pertumbuhan, kita tercepat ke tiga se-Jatim. Salah satu kontributornya adalah pendidikan,” kata Bunda Indah-sapaan Wakil Bupati Lumajang.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Dalam kesempatan itu, Bunda Indah juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh tenaga pendidikan atas capaian yang telah dilakukan. “Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya, kepada jajaran Dinas Pendidikan dan seluruh tenaga pendidikan yang sudah bekerja keras,” terangnya.

Wabup Lumajang berharap, dengan peningkatan tersebut, pemerintah terus mengupayakan peningkatan IPM terutama melalui kampanye untuk meminimalisir putus sekolah. Sehingga, tidak berimbas pada banyaknya penikahan dini di Kabupaten Lumajang. (kom/adi/gie)

“Masih banyak kita temukan anak-anak kita yang putus sekolah. Ini, tentu menjadi salah satu persoalan dan tantangan bagi pemerintah daerah yang harus segera dibenahi,” ungkapnya, Jumat (17/02/2023) tadi.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP itu mengatakan, jika sekarang ini rata-rata penduduk Lumajang itu belum lulus SMA. “Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Karenanya, ini dibutuhkan cara, misalnya bagaimana sekolah-sekolah ikut aktif memberikan penyuluhan. Menyadarkan para orang tua, akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak kita,” ujarnya.

Ditegaskannya, untuk meningkat IPM, Pemerintah Daerah harus mendorong generasi muda untuk bisa mengejar pendidikan hingga bangku kuliah. “Sebisa mungkin, ini bisa memberikan beasiswa kepada anak-anak kita yang terkendala finansial untuk melanjutkan kuliah misalnya,” kata H Akhmat.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Untuk memberikan support itu, Politisi Senior Lumajang tersebut mengungkapkan, bahwa sebenarnya sudah ada program dari pemerintah pusat yaitu program Indonesia pintar. “Ini diberikan semacam beasiswa kepada anak-anak kita, yang masih sekolah. Kalau misalkan di SD sudah mendapat, ini harusnya sampai dengan SMA dan kuliahnya terus dapat. Sehingga, salah satu indikator untuk mengurangi dan bisa menaikkan IPM kita, ya salah satunya seperti ini,” terangnya.

Namun, tambahnya, sosialisasi sampai tataran di bawah, ini masih belum. Karenanya, pihaknya sempat turun kelapangan dan bertemu langsung dengan lembaga-lembaga pendidikan baik SD maupun SMP.

“Itu banyak masyarakat yang masih belum mengetahui informasi ini. Sehingga, melalui kami turun ke lapangan, itu salah satunya kita sampaikan. Ya monggo, ini segera di usulkan melalui operator yang ada di sekolah untuk diusulkan di Dapodik sekolah. Lha begitu ini sudah diusulkan di Dapodik dan sudah mendapatkan PIP, ini bisa digunakan. Jadi, beasiswa SD dapat, SMP dapat SMA sampai kuliah. Sehingga, pendidikan yang ada di Kabupaten Lumajang, kalau program ini bisa diakses oleh masyarakat kita, para orang tua yang ada di bawah juga akan ringan untuk bisa menyekolahkan anaknya,” tegasnya. (adi/sit)

Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Bung Karna ini meminta peran guru yang tergabung dalam PGRI, agar bisa semakin maksimal. Khususnya, dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Situbondo.

“Data dari BPS, tingkat kemiskinan kita ini tertinggi itu karena belum lulus SMP. Angkanya, sekitar 81 persen,” kata Bupati Karna.

Baca Juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Begitu pun, tambahnya, dengan pengangguran di Situbondo. Karenanya, perlu dan adanya kolaborasi bersama dari peran aktif PGRI Situbondo. “Angka pengangguran kita ini didominasi oleh mereka yang tidak lulus SMP. Ini, tentu memberikan pelajaran bagi kita bahwa peran pendidikan sangat penting. Pendidikan adalah investasi jangka panjang,” tegasnya.

Dengan peran aktif PGRI Situbondo, Bung Karna optimis bakal meningkatkan inovasi dan kreativitas pelajar di Kota Santri Pancasila. “Mereka juga diharapkan bisa berkarya. Nah, dengan karya itu mereka mampu memperkerjakan orang lain. Sehingga ke depan, akan banyak wirausahawan-wirausahawan baru hasil didikan dari PGRI Situbondo,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi, mengungkapkan bahwa PGRI Situbondo telah banyak mengalami kemajuan. “Empat tahun yang lalu, saya ke sini. Mereka ini bukan hanya berbicara tentang aspirasi para guru saja, tetapi mereka juga dituntut untuk memberikan kemajuan bagi dunia pendidikan,” bebernya.

Dirinya pun meminta, para guru yang tergabung dalam PGRI, untuk fokus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Situbondo. “Sementara itu, kita para pengurus PGRI yang berjuang untuk menyampaikan aspirasi rekan-rekan semua,” tuturnya.

Hadir pula dalam kegiatan ini, Ketua PGRI Jawa Timur, Teguh Sumarno, Sekdakab, Wawan Setiawan, Plt Kadispendikbud, Siti Aisyah, Ketua PGRI Situbondo, Suhartoni, dan Kabag Prokopim Situbondo, Sigit Susetyo Raharjo dan 1.900 guru yang tergabung dalam PGRI Situbondo. (her/gie)

Dalam sambutannya, Direktur RS Mata Situbondo, dr Tony Wahyudi, mengatakan bahwa dengan hadirnya Rumah Sakit Mata Situbondo (RSMS), diharapkan dapat membantu peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu, juga merupakan salah satu faktor utama dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan kualitas dari suatu pembangunan dan kesejahteraan penduduk di suatu daerah.

“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemkab Situbondo. Sehingga, atas pembangunan RSMS, dapat berkontribusi nyata dan bersinergi dalam memajukan Situbondo,” ujarnya.

Dr. Tony mengungkapkan, RSMS merupakan satu-satunya rumah sakit di wilayah timur Jawa Timur, yang bisa menjadi rumah sakit yang dapat melayani seluruh lapisan masyarakat Situbondo. Terutama, wilayah tapal kuda yang menyajikan kualitas pelayanan, kualitas alat medis high end yang didukung oleh tenaga medis yang berkompeten serta professional.

“Kami mengajak masyarakat untuk datang dan memanfaatkan fasilitas dengan layanan yang berkualitas,” ungkap pria yang pernah menjabat Direktur RSAR.

Lebih lanjut dr Tony menambahkan, RSMS ini memiliki 15 titik ruang, yaitu bor ada 2 ruang UGD dan Farmasi, rawat inap dan 2 OK serta 2 Poly, dengan tenaga medis dan dokter spesialis mata serta satu konsultan.

Baca Juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Sementara itu, Staf Ahli Biang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Pemkab Situbondo, Pri Handoko, menyambut baik adanya RSMS yang diharapkan dapat meningkatkan fasilitas kesehatan mata. Sehingga, masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan mata yang berkualitas dan memuaskan.

“Kita sangat memahami masyarakat Situbondo, yang membutuhkan layanan kesehatan mata. Baik layanan kesehatan dasar, maupun layanan kesehatan lanjutan,” ucapnya. 

Mantan kepala BPBD Situbondo itu menegaskan, bahwa Pemkab Situbondo terus berupaya membangun fasilitas kesehatan yang semakin mendekatkan kepada masyarakat. Setidaknya, untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan dasar, yang salah satunya adalah pembangunan rumah sakit mata Situbondo tersebut.

Dirinya berharap, ada sinergitas antara penyedia jasa layanan kesehatan. Baik pemerintah maupun swasta, dalam rangka peningkatan kapsitas pembangunan daerah di bidang kesehatan. Sebagaimana diamanahkan oleh Undang – Undang Nomor40 tahun 2004, tentang sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang undang dimaksud secara tegas juga mengamanahkan pelayanan masyarakat miskin menjadi tanggung jawab antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“Kita harus berupaya, utamanya bagi masyarakat miskin atau kurang mampu, menjadi fokus utama perhatian kita demi mewujudkan tanggung jawab bersama selaku penyedia jasa layanan publik. Terlebih, saat ini kita telah memasuki layanan kesehatan masyarakat berbasis asuransi kesehatan,” terangnya. (her/sit)

Menurut Kadispendik Bondowoso, bahwa IPM erat kaitannya dengan pendidikan. Di Bondowoso sendiri, untuk IPM-nya tergolong rendah karena masa belajarnya rendah. Karenanya, dirinya memiliki tanggung jawab serta solusi bersama pemerintah daerah, untuk terus menggencarkan pendidikan kesetaran.

Ditambahkannya, untuk menjalankan pendidikan kesetaraan dengan mengandalkan APBD, Pemkab Bondowoso tentunya sangat tidak mungkin. Satu-satunya cara, yaitu harus mencari program-progam ke Kemendikbud RI.

Baca juga

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Yang paling urgen, paparnya, adalah program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Yaitu, pendidikan non formal, khususnya vokasi, yang lebih banyak melakukan pelatihan keahlian tertentu.

“Kalau masyarakat dilatih keahlian tertentu, secara otomatis akan mengurangi pengangguran. Karena dengan pelatihan tersebut, juga akan menciptakan lapangan kerja yang secara otomatis akan mengurangi angka kemiskinan,” kata Sugiono.

Disamping datang langsung ke Kemendibud, Sugiono juga akan meminta bantuan anggota DPR RI dari Dapil Jatim 3, yang meliputi Bondowoso, Situbondo dan Jember, yakni seperti Ir HM Nashim Khan.

Dikonfirmasi terpisah, Nashim-sapaannya membenarkan mengenai rencana komunikasi tersebut. Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan anggota Komisi X DPR RI dari Dapil yang sama, pada bidang pendidikan, dalam rangka mencari solusi yang dimaksud.

“Saya anggota Komisi VI. Sementara pendidikan di bawah Komisi X. Karenanya, saya atau kami akan melakukan komunikasi agar rencana yang diupayakan oleh Dinas Pendidikan Bondowoso, bisa goal dan berdampak pada pendidikan di Bondowoso,” kata Nashim. (zen/sit)

mencapai 82,04. IPM Kota Malang sendiri, selalu meningkat terus sejak tahun 2012 hingga kini.

“Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, terus berupaya mendorong bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terlebih berdasarkan publish Badan Pusat Statistik (BPS) Malang, tahun ini IPM kita kembali naik,” ujar Wali Kota Malang, Sutiaji, Jumat (31/12/2021).

Meski begitu, angka tersebut masih tertinggal 0,2 sekian dari Kota Surabaya, yang bertengger di urutan pertama se Jawa Timur. Sehingga, Sutiaji bertekat makin menggeliatkan beberapa sektor penunjang tumbuhnya IPM.

Baca juga

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

“Bagaimana cara mengejarnya, tentu dari sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Saat ini lama belajar kita sudah 15 tahun dan angka harapan hidup 73 tahun. Tetapi memang angka kemiskinan tahun ini masih 4,62, kita di urutan kedua setelah Kota Batu,” bebernya.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang, Erny Fatma Setyoharini, menjelaskan bahwa selama periode 2020 hingga 2021 komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. “Dari segi kesehatan yang diukur dari Umur Harapan Hidup (UHH), penduduk Kota Malang memiliki UHH 73,36 tahun pada tahun 2021 atau meningkat 0,09 tahun dibanding tahun sebelumnya,” terangnya.

Sementara itu pada aspek pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk Kota Malang tahun 2021 mencapai 15,75 tahun, yaitu meningkat 0,24 tahun terhadap tahun sebelumnya. “Rata-Rata Lama Sekolah(RLS) berada pada angka 10,41 yang juga mengalami peningkatan sebesar 0,23 tahun dibanding tahun sebelumnya,” sambungnya. Pada pengeluaran per kapita yang disesuaikan mencapai Rp 16,66 juta, atau meningkat Rp 70 ribu rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “Kenaikan hampir seluruh komponen tersebut menyebabkan kenaikan IPM Kota Malang secara umum,” terang Erny. (mus/sit)

Raker ini juga dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, peningkatan IPM dapat didukung oleh peningkatan kualitas pendidikan.

Ia mengatakan, saat ini provinsi telah membuat program pendukung bagi sekolah tingkat SMA/SMK yakni TisTas (Gratis Berkualitas,red). Program ini diharapkan mampu membekali para generasi muda untuk memiliki skill agar mampu bersaing di pasar kerja.

“Dengan program TisTas itu diharapkan anak-anak kita mampu memiliki Skill agar mampu bersaing. dengan begitu, pengangguran dapat berkurang,” terangnya.

Dikatakan, saat ini di wilayah Jawa Timur terdapat 15 kabupaten/kota yang tingkat IPMnya masih berada dibawah rata-rata. Salah satunya kabupaten Bangkalan, yang memiliki tingkat IPM terendah nomer dua setelah Kabupaten Sampang.

“Penghambat peningkatan IPM itu faktornya bisa dari Kesehatan, Pendidikan, Daya Beli Masyarakat dan lainnya. Nah, PTN sebagai akademisi diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar generasi muda kita,” terangnya.

Tak hanya itu, ia berharap para mahasiswa yang menjalani program Kuliah Kerja Nyata (KKN,red) mampu mengajak masyarajat khususnya generasi sebayanya untuk termotivasi melanjutkan pendidikan ditingkat perguruan tinggi.

“Para mahasiswa bisa masuk ke kecamatan dan desa untuk memotivasi langsung masyarakat kita. Supaya kultur sekolah hanya tingkat SMA itu dapat dihapuskan dan naik ke perguruan tinggi,” tegasnya.

Sementata itu, Rektor UTM Muh Syarif mengatakan saat ini UTM dan 10 PTN lainnya sedang merencanankan KKN bersama. Tak hanya itu, pemetaan potensi lokal juga perlu dilakukan.

“Kita ada rencana untuk KKN bersama. Selain itu, pemetaan potensi lokal juga dapat mendongkrak percepatan pengembangan potensi daerah,” ucapnya. (isn/nhs/yan)

Kelompok “URIP URUP, ” merupakan lembaga yang diciptakan oleh para lintas sektor, yang tujuannya memberikan dorongan kepada anak – anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Terimakasih semua, bagi orang tua yang menjadi bagian dari kegiatan URIP URUP. Ini saya pastikan membantu program Pemerintah,” ujar Bupati saat memberikan arahan pada acara “Mendunia Beasiswa,” di Pendopo Arya Wiraraja Kab. Lumajang, Selasa (30/07/19).

Cak Thoriq, yang juga mantan S-2 di University of Malaya, Kuala Lumpur Malaysia itu, mengakui, bahwa IPM yang ada di Kab. Lumajang masih tergolong rendah. Salah satu faktor penyebabnya, adalah, rata-rata lama sekolah.

Untuk itu, pihaknya akan terus berupaya menggenjot peningkatan IPM tersebut, dengan cara akselerasi kejar Paket.
“Akselerasi ini yang nantinya kita ambil, sehingga ada percepatan terhadap peningkatan IPM di Kab. Lumajang,” tegasnya.

Bupati mengatakan, akan mensuport program URIP URUP yang selama ini melakukan upaya peningkatan terhadap IPM di Kab. Lumajang.

“Terimakasih, ini inspirasi bagi kita semua. Kami akan terus suport, semoga ini menjadi bagian harapan kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat untuk sama -sama membangun Kab. Lumajang menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Yosowilangun Lor, Syaiful Imam., mengatakan bahwa, program – program yang telah di lakukan oleh lembaga URIP URUP, sepenuhnya memberikan hasil yang nyata.

Sejauh ini, lembaga URIP URUP yang diketuai oleh Johan Andy Sanjaya, dikabarakan, telah menurunkan rata-rata lama sekolah di wilayah Yosowilangun Lor .

Ia mengatakan, bahwa, saat ini, sudah ada sekitar 32 anak asuh yang telah melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi berkat dorongan/bantuan beasiswa yang diberikan Pemerintah Desa maupun partisipasi KOTA (Kelompok Orang Tua Asuh) bagi anak – anak yang kurang mampu.

“Alhamdulilah anak – anak yang sudah di grebek KOTA, 90 % nya sudah melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi,” ungkapnya

Ia berharap, program yang dijalankan lembaga URIP URUP, dapat terus dikembangkan. Sehingga dapat mengurangi rata – rata lama sekolah di Wilayah Yosowilangun Lor (adi/yan)