Nampak, Bupati mendapat kehormatan menggunakan atribut layaknya masinis, pasca melakukan gunting pita pada peresmian itu. Bupati Thoriq dalam kesempatan itu, menyampaikan rasa syukur dan berterima kasih pada PT KAI, dimana pada momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78, masyarakat Lumajang bisa ke Jakarta langsung dengan naik kereta api dari Stasiun Klakah Lumajang.

“Syukur alhamdulillah, pada 17 Agustus 2023 dapat kado istimewa dari PT KAI. Kereta Api Pandalungan dan Blambangan Express, bisa berhenti di Stasiun Klakah Lumajang dan ini merupakan kado istimewa bagi Kabupaten Lumajang karena PT KAI menyetujui permohonan kami untuk KA Pandalungan dan Blambangan Express berhenti di Stasiun Klakah Lumajang,” terangnya.

Cak Thoriq-sapaan akrab bupati menjelaskan, bahwa Stasiun Klakah merupakan satu-satunya stasiun yang ada di Kabupaten Lumajang. “Saya mengucapkan terima kasih, atas koordinasi yang baik ini. Saya juga sudah telepon Pak Bupati Jember, untuk pamit supaya rute Jember – Gambir ini bisa berhenti sejenak di Stasiun Klakah Lumajang,” jelasnya.

Baca juga :

Dengan adanya kemudahan transportasi, bupati berharap nantinya banyak memberi manfaat bagi masyarakat. Harapannya, tentu akan banyak yang tumbuh baik sektor ekonomi, akses jasa dan lainnya.

“Apalagi, ke depan banyak fasilitas sarana jasa yang di Kabupaten Lumajang. Kita memaksimalkan kepariwisataan, kita mengoptimalkan orang datang dengan berbagai tujuan. Misalnya, antar kelembagaan pemerintah. Dengan harapan, kalau dari Jakarta bisa langsung sampai di Lumajang. Sehingga, duduk cukup sekali dan tidak pindah. Apalagi kita tahu, saat ini fasilitas kereta api sudah sangat jauh lebih bagus, nyaman dan masyarakat juga sudah memahami bagaimana nikmatnya naik kereta api,” ungkapnya.

Direktur Operasi PT KAI, Awan Hermawan, mengatakan atas inisiasi dari Bupati Lumajang kereta api Pandalungan relasi Jember sampai dengan Gambir, bisa berhenti di Lumajang. Begitu pun, KA Blambangan Express dari Banyuwangi bisa sampai Semarang.

“Jadi tidak perlu transit lagi, warga Lumajang yang mau ke Kota Semarang maupun ke Jakarta. Mudah-mudahan ini akan terus meningkat penumpang yang ada di sini, sehingga kereta apinya semakin bisa eksis terus. Sekarang sudah ada 12 kereta yang berhenti di Lumajang dan tambah dua KA ini maka menjadi 16 KA,” paparnya. (adi/sit)

Lomba Pocil itu sendiri, diselenggarakan selama sehari penuh dengan indikator penilaian meliputi ketepatan gerakan PBB, gerakan variasi, kerapian, kekompakan, estetika, penguasaan lapangan, kreativitas, senam pengaturan lalu lintas, keseragaman pakaian hingga sikap dan tampang. Sedangkan, tim juri merupakan gabungan dari lintas instansi antara lain Satlantas Polres Trenggalek, Dinas Perhubungan dan Disdikpora Kabupaten Trenggalek yang memang memiliki kompetensi sesuai indikator penilaian.

“Para peserta merupakan pelajar tingkat SD/MI di Kabupaten Trenggalek,” kata Kapolres Trenggalek, AKBP Gatut Bowo Supriyono melalui Kasat Lantas Polres Trenggalek, AKP Yudhiyono, Kamis (03/08/2023) siang.

Seperti yang terlihat di lokasi, paparnya, peserta benar-benar memanfaatkan lomba ini sebagai ajang adu kreativitas baris-berbaris. Gerakan yang patah-patah dan kekompakan setiap pergerakan, mampu menghipnotis penonton yang memadati GOR Gajah Putih.

“Alhamdulillah kita sudah menemukan juaranya. Dari penilaian berbagai indikator, tim juri memutuskan perwakilan dari Kecamatan Suruh sebagai juara pertama. Sedangkan juara kedua diraih perwakilan Kecamatan Karangan dan tempat ketiga adalah perwakilan dari Kecamatan Trenggalek,” jelasnya.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Tidak lupa, Kasatlantas Polres Trenggalek ini juga menyerahkan langsung tropi dan hadiah kepada para pemenang. “Selamat kepada para juara. Saya harap terus meningkatkan prestasinya. Dan yang belum beruntung, terus semangat berlatih untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi,” kata AKP Yudhiyono.

Bagi Juara I, selain menerima tropy dan hadiah, akan mendapatkan pelatihan khusus dan dikirimkan mewakili Polres Trenggalek dalam ajang lomba Pocil tingkat Polda Jatim. Dirinya juga menuturkan, kegiatan Polisi Cilik merupakan wujud pembinaan terhadap generasi muda yang harus dikenalkan pada aturan berlalu lintas.

“Kegiatan ini salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan kita terhadap generasi muda. Tujuannya, untuk memperkenalkan aturan lalu lintas dan meningkatkan kesadaran berlalu lintas terhadap anak-anak usia dini,” tuturnya.

Kasat Lantas Polres Trenggalek juga menerangkan, kegiatan Polisi Cilik juga diharapkan dapat melatih keterampilan para peserta. Mereka diharapkan dapat memiliki pengetahuan, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

“Semoga kegiatan ini betul-betul terbawa sampai dewasa, termasuk ajang untuk membina keterampilan dan jiwa kepempimpinan yang baik dan mengisi kegiatan positif ke depannya,” imbuh AKP Yudhiyono.

Dalam lomba itu, keluar sebagai Juara I adalah dari Kecamatan Suruh, Juara II dari Kecamatan Karangan dan Juara III dari Kecamatan Trenggalek. Sementara untuk Juara Harapan I dari Kecamatan Durenan, Harapan II dari Kecamatan Pogalan, Harapan III dari Kecamatan Bendungan. Kategori Tertangguh, Kecamatan Pule, Kategori Tersemangat, Kecamatan Munjungan, Kategori Terkompak, Kecamatan Watulimo, Kategori Terinovatif, Kecamatan Gandusari, Kategori Terdisiplin, Kecamatan Kampak. (mil/gie)

Dalam paripurna itu, ada sebanyak 53 pertanyaan, saran dan masukan yang telah dibacakan secara langsung oleh Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko. Seperti berkaitan dengan persoalan banjir dan kemacetan yang terjadi di Kota Malang.

“Urusan penanganan kemacetan harus dilakukan secara komprehensif dan lintas sektoral. Penyebab kemacetan banyak dari beberapa sektor, salah satunya peningkatan jumlah kendaraan yang terus bertambah sedangkan kapasitas jalan tetap. Pemerintah Kota Malang telah melengkapi prasarana dan sarana jalan serta rekayasa lalu lintas guna meningkatkan kelancaran arus lalu lintas,” kata Bung Edi-sapaan Wawali dalam penyampaian jawaban wali kota. 

Ditambahkannya, jika dari beberapa poin yang telah disampaikan tersebut, pihaknya berharap nantinya para kepala perangkat daerah Kota Malang bisa menyiapkan materi dalam perubahan APBD 2023 dengan jelas. Terlebih saat hiring bersama dengan komisi DPRD Kota Malang.

“Harapan kita perubahan APBD ini jelas. Tadi sudah saya minta ke perangkat daerah yang hadir hari ini untuk menyiapkan materi nya. Apa yang terjadi di perubahan APBD itu, dijelaskan,” tuturnya.

Baca juga:

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa dalam paripurna tersebut masih membicarakan soal kebijakan yang diambil dalam perubahan APBD, belum pada persoalan angka serta teknis. “Setelah perubahan umum anggaran, kita adakan Rakor di situ ketemu bahwa Silpa ternyata salah satu alasannya karena keterbatasan waktu. Karena itu, kita sepakat untuk memperpanjang penyerapan anggaran di empat bulan terakhir, mulai awal Oktober sampai di Desember. Dengan semangat itu kita harapkan Silpa menurun,” jelas Made.

Kemudian, pihaknya berharap agar nantinya APBD untuk rakyat bisa dilaksanakan semaksimal mungkin. Jika angka Silpa itu kecil, maka banyak anggaran yang terserap kepada masyarakat dengan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari segi infrastruktur maupun yang lain. 

“Tekan Silpa sekecil-kecilnya. Kita ingin menargetkan Silpa di bawah Rp 200 miliar. Kalau Silpa kecil berati banyak anggaran terserap, kalau banyak anggaran terserap berati masyarakat dapat pelayanan yang lebih banyak, baik dari segi infrastruktur maupun yang lain,” imbuh Made. (rsy/sit)

“Fraksi Partai Golkar mempertanyakan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Malang, dengan adanya perubahan KUPA APBD Tahun 2023. Meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi, menekan laju inflasi, menurunkan tingkat pengangguran terbuka, menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia,” kata juru bicara Fraksi Golkar, Suryadi tadi.

Baca juga :

Tidak hanya itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kota Malang, juga menyoroti soal tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang, yang masih berada pada peringkat 5 di Jawa Timur tahun 2022. “Untuk itu, kami tanyakan pola apa yang akan dilakukan Pemerintah Kota Malang untuk menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka tersebut di tahun 2023 ini? Mohon tanggapannya,” ujar juru bicara FPKB, Abdul Wahid.

Menanggapi penyampaian pandangan umum fraksi tersebut, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, menyampaikan bahwa setiap hal yang sudah disampaikan oleh masing-masing fraksi tersebut, menjadi perhatian dan akan dijelaskan oleh pihaknya dalam rapat paripurna selanjutnya. Yaitu penyampaian jawaban wali kota atas pandangan fraksi.

“Kami akan jelaskan semuanya di rapat selanjutnya. Baik itu berkaitan dengan ide, gagasan, usulan, atau persoalan di bidang pendapatan dari pandangan dewan. Termasuk beberapa masukan dan pertanyaan di bidang belanja,” imbuh Bung Edi. (rsy/sit)

Berhasil menekan angka perkawinan usia anak dengan signifikan, Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, memilih Trenggalek sebagai rumah rujukan belajar praktik baik yang di selenggarakan kali ini. “Seluruh kader harus terus bergerak membangun komitmen di semua lini PKK. Bahkan, sampai pada tingkat dasa wisma untuk mewujudkan Desa Nol Perkawinan Anak serta aktif menggelar kampanye pencegahan perkawinan anak di elemen organisasi masyarakat, forum perempuan, forum anak, forum pemerintah desa dan kabupaten,” kata Ketua TP PKK Trenggalek saat dikonfirmasi, Selasa (01/08/2023) siang.

Ibu tiga anak ini mengatakan, bahwa pencegahan perkawinan anak ini adalah menjadi tanggung jawab bersama. Konsistensi praktek, baik dalam mensejahterakan hak anak inilah yang akhirnya bisa membawa Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan angka perkawinan anak.

“Tercatat, dari tahun 2021 sebesar 7.67 persen turun menjadi 3.80 persen di tahun 2022 dan menjadi 2,1 persen pada semester 1 tahun 2023 ini,” imbuhnya.

Cegah perkawinan anak sendiri, ujarnya, merupakan komitmen bersama antara pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, tokoh agama, pengadilan agama dan beberapa pihak terkait lainnya. Semuanya sepakat, untuk membuat SOP perkawinan usia anak. Tujuannya, adalah memberikan perlindungan kepada anak. Kalau dulu cegah perkawinan anak ini, masyarakat merasa dihalang halangi dan sekarang ini tidak.

“Alhamdulillah, para orang tua sudah banyak yang sadar bahwa undang-undang perkawinan anak menetapkan batas usia minimal diperbolehkan dalam perkawinan itu 19 tahun,” kata Novita.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, Pemkab Trenggalek telah membentuk pusat pembelajaran keluarga yang berfungsi memberikan edukasi pola pengasuhan yang benar dan sebagainya. Setiap anak yang mau menikah dengan alasan apapun itu wajib dilakukan assessment oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang diasuh oleh psikolog dari Dinas Sosial. Kemudian kepala desa boleh mengeluarkan formulir N1 kalau sudah ada rekomendasi dari Puspaga. Upaya ini dirasa cukup sangat efisien mencegah perkawinan anak.

“Hari ini saya (Tim Penggerak PKK Trenggalek, red) dipilih untuk menceritakan best practice apa saja yang Trenggalek telah lakukan untuk menekan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Trenggalek,” jelasnya.

Baca Juga :

Dirinya mewakili Tim Penggerak PKK Kabupaten menceritakan beberapa inovasi dan langkah strategis yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK. Tidak hanya ketika saat ini, tapi sejak tahun 2019 sudah menjadi perhatian tentang bagaimana memberikan kemerdekaan yang benar-benar merdeka bagi anak anak.

Disinggung soal pandangan isu pernikahan usia anak, istri Bupati Trenggalek ini menjelaskan jika ilmu pengetahuan adalah kuncinya. “Bagi saya, ilmu pengetahuan itu adalah kunci, karena saya adalah salah satu anak yang pernah dipaksa oleh orang tua untuk menikah guna mengangkat derajat ekonomi keluarga. Namun saya yakin, tanpa ilmu dan pengetahuan, derajat kemiskinan yang akan meningkat. Bagi seluruh anak di luar sana, kita harus pahami, bahwa kita tidak butuh siapapun selain diri kita sendiri untuk bisa membantu masa depan kita. Maka dari itu tujuan utamanya haruslah meningkatkan kapasitas diri, supaya bisa menjadi pelindung bagi kita sendiri kedepannya,” terang Novita.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim, Arumi Bachsin menyebutkan pernikahan usia anak, memiliki tantangan berbeda beda setiap daerah. Namun, Kabupaten Trenggalek telah menunjukkan kiprahnya dalam melahirkan berbagai Inovasi yang bisa menjadi inspirasi bagi Kabupaten / Kota yang ada di Jawa Timur.

“Trenggalek ini terbukti menjadi salah satu kabupaten yang melahirkan inovasi-inovasi dalam hal menekan angka perkawinan anak. Dan ini adalah wujud komitmen kepala daerahnya maupun Ketua TP PKKnya. Dan Kabupaten Trenggalek ini dipilih karena keberhasilannya menekan perkawinan usia anak di Kabupaten Trenggalek,” tutur Arumi.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur ini memuji upaya pencegahan perkawinan anak Kabupaten Trenggalek, yang dianggap baik. Karena, angkanya yang semakin baik.

“Trenggalek semakin ke sini penurunannya semakin sangatlah signifikan. Kalau dilihat, Trenggalek adalah kabupaten yang cukup dingin dan daerah-daerah cukup dingin ini biasanya bahaya. Cuaca yang mendukung, sehingga banyak anak yang kemudian ingin cepat menikah. Tetapi karena komitmen banyak pihak, sehingga dapat menekan angka pernikahan anak sangat luar biasa. Dari tahun ke tahun angka perkawinan anak semakin menurun,” paparnya. (mil/sit)

Dalam kesempatan itu, Bupati Karna optimis dengan adanya survei akreditasi ini, RSAR bisa naik kelas dari rumah sakit Tipe C menjadi Tipe B. “Kalau dilihat dari sarana dan prasarana yang ada, saya sangat optimis, RSAR bisa naik kelas pada tahun ini. Dan, itu menjadi target dari pemerintah daerah agar RSAR itu betul-betul menjadi rujukan yang presentatif,” kata Bupati Karna.

Akreditasi tersebut, lanjut Bupati Situbondo, bertujuan untuk memastikan pelayanan yang diberikan RSAR sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di rumah sakit plat merah tersebut. “Oleh karena itu, saya berusaha menyempatkan waktu untuk hadir di sini sebagai bentuk kepedulian,” bebernya.

Baca juga:

Ditambahkannya, Pemkab Situbondo berkomitmen untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana di RSUD dr Abdoer Rahem. “Secara bertahap, pemerintah daerah berusaha untuk memenuhi itu semua. Dan ke depan tentu harus lebih baik lagi. Ini komitmen kita, sehingga masyarakat puas dengan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Abdoer Rahem,” tambahnya.

Pada tahun 2023 ini, kata Bung Karna, RSAR bakal memiliki ruangan hiperbarik dan ruang rehabilitasi ganggu jiwa. “Insyaallah rumah sakit Abdoer Rahem ini tahun depan sudah bisa melayani orang dengan ganggu jiwa. Nah layanan-layanan seperti ini sangat penting untuk meningkatkan mutu dan kualitas layanan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo, dr Roekmy Prabarini Ario, menjelaskan survei akreditasi berlangsung selama empat hari. “Yakni mulai tanggal 29 Juli hingga 1 Agustus 2023,” ucapnya.

Dirinya berharap setelah akreditasi ini, RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo, bisa terakreditasi dengan terbaik. Yakni Akreditasi Paripurna. “Semoga ilmu yang diberikan oleh dr Gunawan dan Bu Sugiyarty bisa kami terapkan. Amin ya robbal alamin,” ujarnya. (her/gie/adv)

Warga Ranuyoso, Yono atau biasa disapa Pak Yon, mengaku tidak habis pikir dengan kejadian yang berlangsung di Juli itu. Meskipun dalam kejadian tersebut tidak sampai merembet kemana-mana, namun kebocoran dan keluarnya api membuatnya khawatir.

“Pastinya, kalau kebocoran itu sampai mengenai rumah atau sampai memunculkan api, semua khawatir. Lalu, kalau kejadian itu terulang dan berdampak, siapa yang bertanggungjawab,” ujarnya kepada Memontum.com, Senin (31/07/2023) tadi.

Ditambahkan, kalaupun sebab kebocoran adalah kedalaman pipa, tentunya itu harus sudah diantisipasi sejak awal. Sehingga, tidak sampai ada kejadian. “Kalau unsurnya kedangkalan penanaman pipa gas bumi sehingga jadi pipa bocor dan terbakar, harusnya diawal sudah diantisipasi,” tambahnya.

Baca juga:

Sementara itu, kekhawatiran serupa juga diungkapkan warga Klakah, Ricky. Menurutnya, jika pemasangan pipa yang menjadikan dua kejadian itu, maka harusnya sudah diantisipasi. Karena jika dilakukan tidak sesuai standar, maka sudah pasti akan memunculkan persoalan. “Akhirnya satu-persatu kekhawatiran masyarakat mulai muncul. Di awal, pekerjaan pipa jaringan gas bumi banyak dipersoalkan warga karena masalah kedalamannya. Sekarang, malah bocor dan keluar api,” ungkapnya.

Dijelaskannya, bagaimana nanti bila akibat bocornya pipa gas bumi sampai membakar rumah warga. “Jika nanti sampai ada rumah yang terbakar akibat kebocoran pipa misalnya, lalu siapa yang bertanggung jawab. Meskipun, kita semua tidak berharap kejadian seperti itu,” tegas Ricky.

Sementara itu, pihak Kantor Pertamina Gas Negara atau PGN yang berada di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, belum bisa dikonfirmasi terkait kejadian itu. Pekerja yang ada di kantor tersebut, mengaatakan tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan keterangan kepada media.

Sementara dari informasi yang diterima, peristiwa kebocoran itu berlangsung di tanggal 17 Juli untuk di Ranuyoso. Sementara di Kecamatan Klakah berlangsung pada 23 Juli. (adi/sit)

Kepala Dishub Kota Batu, Imam Suryono, mengatakan bahwa wacana pemanfaatan itu lebih kepada untuk menjangkau keberadaan kendaraan yang parkir di sekitar kawasan. Karenanya, wacana itu akan diteruskan untuk dilakukan pengkajian dalam menambah kantong parkir.

“Kami mengusulkan rencana bekas Pasar Hewan yang ada di Kelurahan Sisir, untuk menjadi lahan parkir,” terangnya di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Jumat (28/07/2023) tadi.

Baca juga :

Pemanfaatan lokasi tersebut, tambahnya, karena banyak warga dari pemilik kendaraan yang memarkir mobilnya secara sembarangan di kawasan sekitar Kelurahan Sisir. Seperti, di kawasan Jalan Panderman dan Jalan Arjuno.

“Jadi, hal yang paling masuk akal adalah merubah dari eks Pasar Hewan menjadi lahan parkir,” ujarnya.

Untuk memuluskan wacana ini, jelas Imam, Dishub sedang berkoordinasi dengan masyarakat sekitar. Itu karena, tempat parkir membutuhkan lahan yang luas. Sementara dengan adanya pembangunan tersebut, maka bisa menjadi tempat parkir yang nyaman dan meminimalisir kemacetan.

“Kenapa eks Pasar Hewan Sisir yang menjadi sasaran, karena merupakan tempat paling representatif untuk ditempati sebagai lahan parkir. Sementara, meskipun lahan di sana tidak terlalu luas, setidaknya bisa dijadikan lahan parkir sementara. Apalagi, tanah aset tersebut memang aset milik Pemkot Batu dengan luas tanah sebesar 2.167 meter persegi,” terangnya. (put/sit)

Merespon kondisi itu, Wali Kota Sutiaji menegaskan agar koperasi sekolah tidak menjualkan seragam yang mahal dan membebani. Apalagi, hal itu juga telah ditekankan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

“Ibu Gubernur juga sudah menyampaikan untuk di SMA dan SMK. Jadi, saya minta di SD dan SMP juga melakukan aktivitas yang sama yaitu dengan tidak menjual seragam sekolah yang membebani koperasi dan wali murid” kata Wali Kota Sutiaji, seusai memberikan pengarahan di SMPN 20 Kota Malang.

Ke depan, ujarnya, pihaknya juga akan menyiapkan melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024, terkait dengan seragam untuk peserta didik baru di lingkungan Kota Malang. Karena menurutnya, seragam itu penting bagi kebutuhan para siswa.

“Untuk seragam itu penting dan nanti dianggarkan biar semua sama. Jadi, siswa nanti tidak usah mikir itu. Biar nanti di 2024, itu dicover oleh APBD. Mohon maaf, biar kepala sekolah juga tidak menjadi ladang fitnah. Kasihan konsentrasi mengajar buyar gara-gara mikir soal seragam,” paparnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menanggapi hal itu menyampaikan bahwa pihaknya mendukung apabila nantinya anggaran seragam dimasukkan dalam APBD 2024. “Saya senang kalau itu memang benar. Tentunya, saya sangat mendukung. Nanti akan kami koordinasikan dengan teman-teman di DPRD Kota Malang dan akan kami hitung jumlah SD dan SMP nya. Mungkin, untuk sementara kita kuatnya Kelas 1 SD, Kelas 1 SMP. Nanti untuk SD/SMP swasta, akan kami kaji dengan teman-teman dewan. Saya yakin bisa dianggarkan di APBD,” jelas Suwarjana.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa jika wali murid yang tidak mempunyai uang lebih untuk membeli seragam, bisa melapor pada sekolah masing-masing. Sehingga, tentunya nanti akan dibantu. Sebab, sekolah juga akan melaporkan ke Disdikbud terkait dengan keluhan wali murid siswa.

“Kalau memang ada wali murid yang mau berterus terang tidak punya biaya, kami berikan gratis. Selama ini, penyaluran kami itu setelah PPDB untuk seragam yang dari APBD. Setelah nanti ada sisa, teman-teman Kepala Sekolah kami suruh mengusulkan apakah mungkin murid yang kelas 8 atau 9 ada yang membutuhkan seragam baru dan memang tidak mampu beli. Jadi silahkan untuk meminta ke kami,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk sementara ini Disdikbud Kota Malang, hanya bisa memberikan sepasang seragam bawahan dan atasan kurang lebih sejumlah 2.500 hingga 3 ribu bagi masyarakat yang kurang beruntung perekonomiannya. “Itu sudah include pramuka, biru putih dan merah putih. Mudah-mudahan ke depan semuanya bisa dianggarkan di APBD. Semua bisa berseragam. Masyarakat tinggal mungkin nanti mensubsidi silang kaitannya dengan seragam identitas sekolahnya, seperti batik dan sebagainya,” lanjutnya.

Sebagai informasi, apabila nantinya masih ada wali murid yang merasa keberatan dengan biaya seragam, bisa melakukan aduan pada Disdikbud Kota Malang. Tentu, privasi dari pengadu akan dilindungi.

“Kami tidak mau memojokkan salah satu. Justru kami akan senang karena itu pengimbangan untuk kami. Kalau ada masyarakat yang mau menilai kami, kami akan senang. Tapi sejauh ini belum ada yang mengajukan,” imbuh Suwarjana. (hms/rsy/sit)