Menanggapi itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika pihaknya akan melakukan penataan. Terlebih, trotoar tersebut dipergunakan oleh pejalan kaki dan bukan sebagai tempat parkir kendaraan.

“Kita sudah cek ke sana dan memang itu sebetulnya bantuan dari salah satu CSR perusahaan. Trotoar itu memang untuk pejalan kaki, namun tetapi ketika ada beban yang diatasnya, mengakibatkan trotoar jadi cepat rusak. Sementara, kenyataannya yang melintas itu bukan hanya motor. Bahkan, kadang ada mobil,” kata Wali Kota Sutiaji, Senin (05/06/2023) tadi.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengatakan jika pihaknya akan melakukan penanganan sesuai dengan kewenangannya. “Selama itu masuk kewenangan kami, akan dilakukan penanganan untuk kenyamanan masyarakat. Tetapi, informasinya dahulu itu dari CSR perusahaan. Maka dari itu, akan kami telusuri,” ucapnya.

Ditambahkan Dandung, jika pihaknya juga sudah mengetahui kondisi kerusakan yang terjadi di trotoar. Jika nantinya ditemukan pelanggaran dari pemilik rumah di kawasan tersebut yang menyalahi aturan, maka pihaknya akan menindaklanjuti dan melakukan koordinasi bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Artinya, trotoar ini juga akses keluar masuk dari pemilik rumah di situ. Jadi, kalau masalah penindakan, itu nanti kami akan koordinasikan dengan OPD terkait. Baik dengan Dishub atau pun Satpol PP, itu akan kami koordinasikan,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab didampingi Bupati Sumedang, H Dony Ahmad Munir, Wakil Bupati Jombang Sumrambah, Asisten 1 Pemkab Jombang, Staf Ahli Pemkab Jombang, Kepala Dinas PUPR Bayu Pancoroadi, Kepala OPD Lingkup Pemkab Jombang serta camat se-Kabupaten Jombang.

Bupati Hj Mundjidah Wahab dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan adanya aplikasi ini, masyarakat tidak perlu melalui proses ke kepala desa, camat dan kemudian ke dinas, untuk melaporkan informasi jalan rusak di Jombang. Namun, bisa langsung melaporkan melalui Aplikasi IDJO, sehingga Dinas PUPR bisa langsung menindaklanjuti.

“Ini merupakan program yang sangat bagus dan sudah kita launching untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Namun, harus ada sosialisasi agar masyarakat lebih tahu adanya dukungan dari dinas terkait, camat, kepala desa dan media,” ujar Bupati Jombang.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa tahun 2023, anggaran yang dipersiapkan untuk perbaikan jalan sebesar Rp 83 miliar dan kemudian di PAK, akan ada penambahan. Sementara persentase jalan di Kabupaten Jombang yang sudah diperbaiki, adalah sebesar 62 persen.

Baca juga :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Bayu Pancoroadi, menambahkan bahwa pihaknya berharap dengan adanya aplikasi IDJO, ini masyarakat bisa memberikan laporan kepada Dinas PUPR, ruas mana saja yang mengalami kerusakan. Sehingga, nantinya bisa langsung ditindaklanjuti.

“Proses pelaporan melalui aplikasi ini yaitu pelapor mengisi data seperti nama, nomor telephone, titik koordinat dan lain sebagainya, yang ada di dalam aplikasi. Kemudian, akan diterima oleh operator dan akan dilakukan pemilahan terkait kewenangan penanganan jalan. Jika memang kewenangan kabupaten, maka akan di sinkronkan dengan program kami. Apakah sudah ada agenda untuk penanganannya dan jika kerusakannya besar dan sudah ada agendanya, maka akan di feedback kepada pelapor. Proses penanganannya sendiri, nanti paling lama lima hari kerja setelah laporan diterima,” terangnya.

Dijelaskannya, bahwa untuk jumlah personel Dinas PUPR, ada sebanyak 40 orang. Sehingga, perlu adanya informasi dari masyarakat. “Kami tidak bisa mendeteksi ruas mana saja yang mengalami kerusakan. Karena, ada sebanyak 500 ruas dengan panjang sekitar 1200 KM. Sehingga, kami butuh informasi dari masyarakat ruas mana saja yang mrngalami kerusakan. Kami juga berharap rekan-rekan media bisa membantu mensosialisasikan kepada masyarakat terkait aplikasi IDJO,” jelasnya. (azl/gie)

Pantun balasan itu, disampaikan Bupati Arifin, sesaat usai meninjau jalan yang dikeluhkan warga dimana bertepatan saat kegiatan Makaryo Ning Deso Hebat (Mening Deh).

Adapun isi kritikan itu, berupa pantun yang dituangkan dalam bentuk banner besar bertuliskan ‘Ada malam ada siang, saat hujan minum kopi. Dimana mana jalan berlubang, kapan pak bupati diperbaiki’.

Selanjutnya, ada juga tulisan. ‘Kirim barang lewat paket, di dalam paket ada jaket. Jarene Trenggalek meroket, sayang e dalan e kaya suwal dedet’.

Membalas pantun itu, Bupati Trenggalek pun mengatakan “Neng Ngadimulyo jarene enek emas, lek jareku kui ngapusi. Masyarakat Trenggalek, hei jangan cemas, senajan to abot, tetap tak urusi,” kata Bupati Arifin, Rabu (10/05/2023) siang.

Sekedar diketahui, jalan yang dimaksud merupakan jalan yang menghubungkan Jalan Raya Kampak-Munjungan dengan Desa Bogoran. Sudah sempat diusulkan dalam Musrenbang kecamatan tahun 2019 lalu, namun tidak dapat direalisasikan karena ada beberapa kali refocusing anggaran.

Meskipun bukan termasuk jalan kabupaten, namun Mas Ipin-sapaan akrab Bupati Trenggalek, tetap akan menganggarkan perbaikan ruas jalan ini dalam APBD induk tahun 2024.

“Ini akan dibangun 2024 induk. Tetapi kita usahakan, lelangnya bisa dilakukan lebih awal,” tegas Mas Ipin.

Sebenarnya, tambahnya, dari sisi kedalaman lubang di sini, masih dalam batas yang bisa ditolelir. Tapi untuk beberapa ruas seperti di Pule, utamanya pas tanjakan, jika tidak dibenahi justru membahayakan. Kedepannya, Pemerintah Daerah akan melakukan perbaikan dengan anggaran emergency (darurat).

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Mungkin spot-spot yang berbahaya itu, yang akan kita coba amankan. Seperti yang di tanjakan-tanjakan, nanti kita minta mengecek Dinas PU. Sehingga yang datar-datar seperti ini, di induk nanti dilelang. Untuk yang bahaya-bahaya, kita atasi dahulu,” jelas Mas Ipin.

Sesuai rilis yang disampaikan oleh Kementrian PUPR, hampir semua jalan kota/kabupaten di seluruh Indonesia, yang mantap kondisinya di kisaran 46 hingga 47 persen. Artinya, separuh dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat.

“Kondisinya ini tidak jauh berbeda dengan kondisi di Kabupaten Trenggalek. Sebab, karena kita hampir tiga tahun terkena refocusing. Kita tidak punya anggaran pembangunan infrastruktur selama covid. Begitu Covid selesai, menjelang transisi saya memberanikan diri untuk membangun infrastruktur menggunakan dana pinjaman PEN. Itupun, untuk jalan kita sudah gelontorkan anggaran kurang lebih Rp 100 miliar. Sisanya sekitar Rp 150 miliar, untuk rumah sakit,” katanya.

Dirinya menambahkan, contoh di lingkar Pule, separuh jalan sudah didanai menggunakan dana PEN. Kemudian tahun ini, beberapa paket sudah masuk lelang.

“Sedangkan jalan yang kita lalui ini sudah diusulkan sejak Musrenbang tahun 2019 dan 2020 kena refocusing. Kemudian muncul di tahun 2024, itupun di tahun 2024 kita baru punya dana sekitar Rp 73 miliar untuk bina marga. Jadi, masih sangat kurang sekali,” tutur Mas Ipin.

Hari ini, sambungnya, Dinas PUPR diminta presentasi ke pusat. Sehingga, kemungkinan akan ada dana bantuan untuk infrastruktur. Selain itu, Pemkab juga telah mengusulkan beberapa instruksi presiden (Inpres). Mengingat, sudah tidak ada DAK fisik.

“Beberapa jalan kenapa tidak terbangun, itu karena sebelumnya kita usul DAK fisik. Namun terakhir tidak ada DAK fisik dan diganti dengan Inpres ini. Jadi, yang sudah direncanakan akan dibangun oleh DAK fisik, ternyata dananya tidak turun. Makanya kita usulkan lewat mekanisme inpres,” bebernya.

Pengusulannya sudah ke pusat dan ini belum disetujui. Dari usulan beberapa ratus miliar, akan ada sekitar Rp 86 miliar yang akan turun. Jadi, kalau ditotal di anggaran di tahun 2024 terkait kebinamargaan di Trenggalek, sudah sekitar Rp 73 miliar. Ditambah, jika Inpres disetujui akan ada tambahan sekitar Rp 86 miliar. (mil/sit)

“Untuk perbaikan jalan rusak, sebetulnya sudah berjalan. Kalau melihat kondisi kerusakan jalan, itu memang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita mulai mencicil melakukan perbaikan secara bergantian,” kata Kepala DPUPR Kabupaten Probolinggo, Hengki Cahjo Saputra, Kamis (04/05/2023) tadi.

Jalan di Kabupaten Probolinggo, tambahnya, tercatat untuk panjang sekitar 785,19 Km. Dengan kondisi, 77,33 persen atau 607.682 Km jalan dalam kondisi baik atau mantab. Sedangkan, sepanjang 22,67 persen atau 178.137 Km, kondisinya jalan rusak dari sedang hingga berat.

Hengki juga mengatakan, saat ini pihaknya sedang mencicil perbaikan di empat ruas jalan. Masing-masing, yaitu di ruas Jalan Kandangjati-Kandangsapi sepanjang 4,5 Km dengan luas penambalan 281,02 m2, ruas Jalan Maron-Pekalen sepanjang 2,1 Km dengan penambalan 65,11 m2.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Selanjutnya, ujarnya, di ruas Jalan dr Sutomo atau Jalan utara RSUD Waluyo Jati sepanjang 0,044 Km dengan penambalan 14,57 m2 dan ruas Jalan dr Wahidin atau arah ke barat RSUD Waluyo Jati sepanjang 1,22 Km dengan total luas yang ditambal.

“Dari empat ruas jalan tersebut, total luas yang sudah ditambal mencapai 494,23 m2 dari total panjang ruas jalan Kabupaten Probolinggo sepanjang 785,19 km,” jelasnya.

Selain itu, ujarnya, ada juga dua tim untuk melakukan perbaikan di ruas jalan Sebaung-Gending. Termasuk, jalan-jalan yang ada di wilayah Kecamatan Kotaanyar, untuk dilakukan pemeliharaan rutin.

“Di samping itu, juga ada kegiatan perbaikan jalan yang menunggu e-katalog. Jadi, saat ini sudah proses perencanaan dan jalan-jalan yang rusak itu sebetulnya sudah ada rencana penanganan di Juni dan Juli 2023,” tegasnya.

Lebih lanjut Hengki menjelaskan, sejatinya perbaikan jalan di Kabupaten Probolinggo, sudah direncanakan. Hanya saja menunggu giliran. “Kebutuhan anggaran kita sebesar Rp 740 miliar. Kita hanya mendapatkan Rp 57 miliar. Jadi, bisa bayangkan dari Rp 740 miliar ke Rp 57 miliar. Jadi, mengapa tidak semuanya kita lakukan, ya jarena memang keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, kita melihat prioritas dalam artian ruas-ruas jalan yang menjadi jalan utama dan urat nadi perekonomian masyarakat,” ujar Hengky. (nun/pix/sit)

Dari ke enam fraksi yang ada di DPRD Kota Malang, menyampaikan jika secara umum pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat kota Malang Tahun Anggaran 2022, sudah berjalan dengan baik. Namun, tentunya ada saran dan masukan untuk perbaikan penyelenggaraan Pemkot Malang.

Seperti pada persoalan penyelenggaraan jalan selama tahun 2022, perlu untuk dilakukan evaluasi. Hal itu, disampaikan oleh salah satu juru bicara (jubir) fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rokhmad. Bahwa, realisasi anggaran pembangunan jalan yang hanya terealisasi sebesar 19 persen, rehabilitasi jalan sebesar 39 persen dan pemeliharaan berkala jalan sebesar 63 persen. Serta, pemeliharaan rutin jalan sebesar 82 persen dan dimana itu juga sejalan dengan permasalahan jalan berlubang yang setiap tahun berulang. Yang mana, itu mengindikasikan kurang baiknya perencanaan dan kurang tanggapnya atas laporan dari masyarakat.

“Pemerintah Kota Malang diharapkan untuk serius dalam menyelesaikan permasalahan itu, terutama di musim penghujan yang menyebabkan air menggenang dan berpotensi menambah parah permasalahan. Selain itu, diperlukan pengawasan proyek agar umur masa guna jalan menjadi lebih panjang, untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan para pengguna jalan,” jelas Rokhmad.

Tidak hanya itu, dalam indikator kinerja penurunan titik genangan yang dilaporkan Pemkot Malang sebesar 97,22 persen, tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Implementasi masalah penanganan banjir yang merupakan penyakit akut pembangunan Kota Malang, belum juga berjalan secara maksimal. Padahal, anggaran penanganan banjir sudah menjadi desain prioritas pembangunan Kota Malang, bukan hanya di lihat dari aspek sosial ekonomi melainkan juga dari aspek lingkungan jangka panjang.

“Salah satu penyebabnya adalah sedimentasi dan integrasi sistem drainase yang kurang baik. Kebijakan strategis berupa program Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen (GASS) , pun belum dapat menjawab permasalahan banjir yang selama ini terjadi. GASS di setiap kecamatan tidak berjalan efektif, karena kurangnya peralatan dan SOP yang tidak jelas. Selain itu, drainase yang tersumbat, menyempit dan tertutup bangunan juga menambah panjang penyebab permasalahan ini,” lanjutnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika saran dan catatan yang telah disampaikan oleh ke enam fraksi DPRD Kota Malang, semua baik dan tentunya harus lebih ditingkatkan kembali. “Jadi, ada beberapa paradigma yang mungkin sudut pandang yang berbeda sehingga penilaiannya tidak sama. Jadi itu wajar, yang namanya saran pasti baik. Sehingga, harus kita maklumi dan lakukan. Tidak ada DPRD yang menyarankan jelek, karena semua menyarankan baik. Sehingga, kewajiban bagi kami untuk melanjutkan,” kata Wali Kota Sutiaji.

Kemudian, ditambahkan wali kota, jika untuk mengurai persoalan yang terjadi itu tidak semudah membalikkan tangan. Tentu, ada proses yang dijalankan dan menurutnya ada sisi hak serta kewajiban yang harus dilakukan.

“Pada intinya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman DPRD Kota Malang dan bagi kami tidak pernah merasa apa yang disampaikan teman-teman dewan itu jelek. Semuanya, tentu baik untuk pembangunan Kota Malang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan jika apapun yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi tersebut, tentu tidak serta. Pendapat mereka muncul, menurutnya karena dari hasil hiring yang telah dilakukan.

“Pendapat fraksi ini muncul dari hasil hiring masing-masing anggota fraksi yang ada di komisi. Kemudian, muncul dari hasil bimtek 45 orang dengan akademisi, tenaga ahli dan Sekda. Sehingga menjadi pendapat fraksi. Selanjutnya pendapat fraksi ini diharapkan dapat mewarnai pendapat pansus,” ucap Made.

Lebih lanjut, menurut Made mulai hari ini, sampai dengan besok, dilakukan rapat pansus. Kemudian, di hari Senin mendatang (08/05/2023), akan mengeluarkan rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota tersebut. “Senin nanti kami akan paripurna, rekomendasi Pansus yang akan menjadi keputusan DPRD terhadap LKPJ Wali Kota. Jadi, masukan dari teman-teman itu bagian perbaikan. Kita harapkan apapun yang menjadi masukan bukan hal yang dibuat-buat, tapi temuan di lapangan dan hasil hiring dengan OPD,” imbuh Made. (rsy/sit/adv)

Seperti yang disampaikan warga Tegalsiwalan, Abdul Rasyid. Dirinya mengaku geram kepada pemerintah daerah setempat, karena jalan penghubung antar kecamatan tersebut tidak kunjung diperbaiki. Padahal, kondisi jalan sudah lama rusak parah.

“Ini jalan alternatif utama masyarakat di sini. Jalan itu, padahal memang sudah lama sekali rusak. Tetapi, masih belum juga diperbaiki sampai sekarang,” katanya, Selasa (02/05/2023) tadi.

Dengan viralnya video di media sosial (Medsos) Tiktok tersebut, lanjut Rasyid, tentunya masyarakat merasa terwakili. Dirinya berharap, pemerintah setempat dapat bertindak cepat untuk melakukan perbaikan jalan. “Ini kalau tidak diviralkan, mungkin tidak diperbaiki sama pemerintah. Saya bersyukur ada yang buat video seperti itu, biar pemerintahnya tahu langsung bahwa jalan ini sudah lama rusak,” cuitnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, secara terpisah mengatakan bahwa pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan, termasuk perbaikan jalan-jalan rusak. “Sekedar informasi, terkait dengan viralnya unggahan di media sosial rusaknya jalan di wilayah Kecamatan Tegalsiwalan dan Kotaanyar, insyaallah Juni hingga Juli 2023, sudah dianggarkan. Sekarang ini masih dalam proses pengadaan,” kata Ugas.

Saat ini, lanjut Ugas, proses pengadaan dilakukan secara kolektif dan cermat, agar hasilnya cukup memuaskan dan proses pengadaan saat ini sedang berjalan. Dirinya juga mengklaim, bahwa pihaknya akan lebih fokus lagi untuk membenahi jalanan yang rusak dengan kemampuan keuangan daerah.

“Tahun 2024 mendatang, akan kita anggarkan lagi dengan dana yang lebih besar untuk infrastruktur. Sehingga, akan berdampak pada penghematan anggaran pada seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red),” urai Ugas. (nun/pix/gie)

Sementara, pada Mei 2023 ini sekolah tersebut rencananya mulai difungsikan untuk calon siswa baru yang PPDB jalur zonasi. Atas kondisi sekolah tersebut, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Batu, Bangun Yulianto, pun menegaskan akan minta pertanggungjawaban pihak kontraktor atau penyedia untuk memperbaiki kerusakan paving dan bangunan lainnya.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Saya baru tahu, kalau kondisi paving yang bagian paling depan sudah rusak. Yang jelas, saya akan minta pertanggungjawaban kontraktor untuk segera memperbaiki,” terang Bangun, saat ditemui seusai upacara Hardiknas di Balai Kota Among Tani Kota Batu, Selasa (02/05/2023) tadi.

Untuk memperbaiki, menurutnya, sudah menjadi tanggung jawab kontraktor. Itu karena, masih dalam tahap perawatan hingga Juli 2023 dan harus segera dilaksanakan.

“Ini harus segera diperbaiki, karena Mei ini sudah dioperasionalkan untuk PPDB. Selain itu, Minggu ini juga kita siapkan serah terima pakai kepada Dinas Pendidikan. Kalau tidak segera diperbaiki atas kerusakan paving dan bangunan lainnya yang tidak disebabkan bencana, maka tidak kita bayarkan yang 5 persen di luar retensi kepada kontraktor,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari, dikonfirmasi terpisah sangat menyesalkan atas kondisi SMPN 7 yang belum dioperasionalkan sudah mengalami kerusakan. “Jadi, ini semua nanti kita koordinasikan dengan DPKP Kota Batu. Sebelum diserahkan ke Dinas Pendidikan, kita cek dahulu. Karena, ini masih enam bulan perawatan. Sebelum pendidikan dimulai, yang jelas semua harus selesai. Saya minta DPKP untuk minta pertanggungjawaban pihak kontraktor,” tegasnya.

Diketahui, bangunan SMPN 7 yang diresmikan 22 Desember 2022 lalu tersebut, dibangun di atas lahan 4.000 meter persegi pada tahap pertama menelan anggaran lebih dari Rp 4 miliar dari APBD. Kemudian, untuk proses tahap kedua tahun akan dilaksanakan dengan menelan anggaran Rp 7 miliar. Dan, saat ini kondisinya masih kosong. (put/gie)

Disampaikannya, meski pihaknya juga mengapresiasi kinerja DPUTR Kabupaten Lumajang, namun tidak sepenuhnya terkait kerusakan jalan semuanya tertangani. Terlebih, dengan kerja keras Tim Ngapling, selama Bulan Puasa yang terus melakukan perawatan jalan.

“Ngaspal keliling atau Ngapling DPUTR yang dilakukan kemarin, patut diapresiasi. Karena selama puasa, terus berusaha maksimal melakukan perawatan jalan. Sehingga, masyarakat saat libur Idul Fitri bisa melakukan silaturahmi ke sanak saudaranya dengan nyaman, karena banyak jalan yang sudah tertangani” terangnya Jumat (28/04/2023) tadi.

Terlebih, imbuhnya, sebelumnya banyak masyarakat Lumajang, yang meluapkan kritikan melalui media sosial terkait jalan rusak dan berlubang yang ada di wilayah Lumajang. Namun, kemudian direspon Pemkab Lumajang dengan melakukan perbaikan di beberapa titik dengan program Ngapling.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Kesigapan DPUTR dalam menambal jalan berlubang saat bulan puasa melalui program Ngapling, cukup baik karena banyak yang terselesaikan sebelum lebaran. Namun, tetap jangan melupakan jalan-jalan lain,” ujarnya.

Politisi PKB itu minta, agar kinerja yang bagus dari DPUTR terus dipertahankan. Sehingga, semua keluhan masyarakat soal jalan rusak dan berlubang di beberapa titik yang masih ada, bisa segera cepat ditangani.

Sementara itu, Plt Kabid Pemeliharaan dan Pembangunan DPUTR Kabupaten Lumajang, Subowo, menambahkan jika saat ini pihaknya sudah menyediakan call center guna menfasilitasi keluhan dari masyarakat terkait kerusakan jalan. Melalui call center, secara bertahap akan dilakukan upaya perbaikan.

“Masyarakat bisa menghubungi nomor WA 081-133-96-445 dan bisa menyertakan foto dan share lock. Sehingga, petugas bisa dengan mudah melakukan assessment. Kita akan langsung kirim tim untuk melihat lokasi dan akan segera kita diperbaiki,” paparnya. (adi/sit)

Pihaknya meminta, agar beberapa kerusakan yang ada, dilakukan inventarisir dan diberi penanda untuk membantu warga saat melintas. Sehingga, bisa menjadi pengingat warga dan tidak menjadi korban dari kerusakan jalan.

“Harapannya, tentu jalan yang rusak jangan dibiarkan. Namun, harus diberi rambu-rambu (penanda, red) agar pengguna jalan waspada. Sebab tanpa rambu-rambu, pengendara yang melintas dapat terperosok. Syukur-syukur, beberapa jalan yang masih rusak, segera dilakukan penanganan,” kata Ketua DPRD Lumajang, kepada sejumlah wartawan Jumat (28/04/2023) tadi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ditegaskannya, bahwa jika kondisi jalan rusak tidak segera dilakukan penanganan, maka akan banyak pengendara atau masyarakat yang dirugikan. Karena, sudah pasti bisa membahayakan keselamatan masyarakat.

“Saya mendorong untuk segera diperbaiki jalan yang rusak tersebut. Apalagi, biaya perbaikan sudah dianggarkan untuk pemeliharaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Lumajang,” terangnya.

Pihaknya berharap, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (DPUTR) untuk segera merespon kondisi lapangan dan keluhan dari masyarakat. Sehingga, jalan yang merupakan akses ekonomi warga, bisa lancar dan aman sesuai dengan yang diharapkan bersama.

“Dinas PU (DPUTR, red) harus bisa segera merespon hal ini. Sehingga, jalan-jalan di kabupaten bisa terinventasir dan dilakukan penambalan untuk jalan yang rusak. Apalagi, kabupaten juga memiliki program Ngapling,” tambahnya Politisi PKB Lumajang. (adi/sit)