Memiliki jalur terpanjang yang dilewati Jalur Tol, Pemerintah Kabupaten Lamongan, dalam hal ini Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengusulkan adanya penambahan simpang susun atau exit tol yang terhubung di ruas Jalan Sukodadi-Paciran. Hal ini dilakukannya, untuk mengakomodir dan menghubungkan jalan nasional arteri primer Surabaya – Lamongan – Widang – Tuban dengan jalan nasional kolektor primer Lohgung – Sadang (Jalan Raya Daendels) serta merupakan akses menuju wisata (Wisata Bahari Lamongan Dan Makam Sunan Drajat), Industri Pengolahan Hasil Perikanan, Tempat Pelelangan Ikan Brondong, Lamongan Shorebase, Pelabuhan ASDP, Industri Perkapalan dan masih banyak lainnya. 

“Kami ada beberapa usulan dalam perencanaan pembangunan tol. Apalagi, daerah kami sedang gencar-gencarnya tumbuh di bidang industri dan kami mempunyai potensi wisata yang sangat luar biasa terutama di wilayah utara. Untuk itu, selain simpang susun di wilayah Babat dan Lamongan, kami mengusulkan penambahan exit tol yang terhubung ke ruas jalan Sukodadi-Paciran, untuk mendukung potensi yang kami miliki seperti surat usulan yang telah kami kirimkan sebelumnya,” terang Bupati Yuhronur Efendi dalam Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Proyek KPBU Jalan Tol Tuban-Babat-Lamongan-Gresik yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR, secara zoom meeting di Ruang Command Center, Jumat (17/02/2023) tadi.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Dalam diskusi bersama Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Reni Ahiantini dan tim proyek Tol, Bupati Yuhronur juga mengusulkan pergeseran akses simpang susun yang semula berada di Desa Kebalandono/Datinawong untuk digeser ke arah Babat tepatnya di Desa Plaosan. Hal ini dikarenakan, area tersebut terkoneksi langsung dengan jalan arteri primer nasional (Surabaya-Lamongan-Widang-Tuban) dan jalan provinsi Babat-Jombang. Sehingga, pembangunan Tol yang melintasi Lamongan semakin meningkatkan akselerasi perekonomian di Lamongan. 

Menanggapi hal tersebut, anggota tim proyek pembangunan Tol Rudyanto, mengungkapkan bahwa penambahan exit tol seperti yang diusulkan Pemkab Lamongan, bisa direalisasikan. Sementara usulan pergeseran simpang susun, belum bisa direalisasikan dengan beberapa pertimbangan terkait demografi wilayah.

“Untuk pergeseran simpang susun ke wilayah Plaosan, ini mengalami banyak pertimbangan. Dengan pertimbangan hal-hal teknis dan juga biaya konstruksi, rencana Simpang Susun Babat tetap didesain pada posisi yang sudah ada,” terang Rudyanto.

Hadir pula dalam rapat tersebut, Kadis PU Bina Marga Lamongan, Sujarwo, Kepala Bappelitbangda, Suyatmoko, Kadis DLH, Andhy Kurniawan serta Kadishub Lamongan, Heru Widi. (zen/sit)

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, seusai meresmikan beroperasinya Jalan Tol Bengkulu-Taba Penanjung, mengatakan bahwa tol ini merupakan salah satu grand design Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan Pulau Sumatera, yang menjadi sirip dari tol utama yang mengarah ke Samudera Hindia. Tol ini, diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi Provinsi Bengkulu.

“Untuk tahap awal, digratiskan. Ini nanti, sampai menunggu petunjuk operasional berikutnya. Pengelolaan tol, nantinya akan di bawah PT HK dan instansi berwenang,” jelas Gubernur Rohidin.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Lebih lanjut Rohidin mengatakan, berdasarkan data PT HK saat uji coba mudik Lebaran 1443 H tahun 2022 lalu, lebih kurang 3 ribu kendaraan perharinya melewati Jalan Tol Bengkulu-Taba Penanjung. “Diperkirakan, pada pembukaan tol ini jumlah kendaraan akan lebih meningkat. Karena, Natal dan Tahun Baru 2023, yang juga bersamaan dengan liburan sekolah. Kepada pengunan Jalan Tol Bengkulu-Taba Penanjung, selalu berhati-hati dan tetap menjaga keselamatan selama berkendara. Pastikan kondisi kendaraan selalu prima agar perjalanan aman dan lancar,” terang Gubernur Bengkulu.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengajak masyarakat untuk menjaga dan merawat. Bahkan, tidak hanya jalan tol saja, tetapi juga infrastruktur lainnya agar sama-sama bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat. Jalan tol yang telah dibangun dan dioperasikan ini, menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Provinsi Bengkulu.

“Kita berharap, masyarakat juga terus secara bersama-sama ada rasa memiliki dan tanggung jawab dengan infrastruktur yang ada di Bengkulu. Termasuk, jalan tol ini. Sehingga, kemanfaatan juga keterawatan dalam jangka waktu panjang itu terjamin dengan baik,” ujar Gubernur Rohidin yang langsung mencoba tapping perdana pengoperasian Jalan Tol Bengkulu-Taba Penanjung. (bkl/gie)

General Manager (GM) Jasa Marga Tol Malang-Pandaan, Indrawan Agustono, mengatakan bahwa dalam rangka mengantisipasi adanya kemacetan yang diprediksi akan meningkat pada H+1 Lebaran, maka akan ada penerapan beberapa mekanisme kelancaran arus kendaraan menuju wilayah Malang Raya.

“Diperkirakan kepadatan akan terjadi di pintu Tol Singosari. Jika itu terjadi, kami akan membuka opsi untuk menggratiskan tol. Itu, apabila kondisi lalu lintas sudah tidak bisa menampung kendaraan yang mengarah ke Malang Raya,” kata Indrawan Agustono, Minggu (01/05/2022).

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Dirinya juga menjelaskan, jika pihaknya akan bekerja sama dengan Polres Malang, untuk memberlakukan skema pengalihan arus lalu lintas agar tidak terjadi, penumpukan di exit Tol Singosari. “Kami optimis kepadatan itu tidak akan sampai terjadi, jika Tol Singosari seperti Tol Cikampek. Karena di sana, tidak ada pilihan exit tol lain. Di Malang masih ada exit Tol Pakis atau exit Tol Madyopuro,” jelas Indra.

Dari pantauan memontum.com di gerbang Tol Singosari, mulai dari pukul 11.00 hingga 14.00, terdapat ribuan kendaraan yang melintas baik keluar ataupun masuk. (cw1/gie)

Menurut Syaifullah,dirinya kemarin mengikuti rapat di Surabaya membahas tentang pembangunan jalan tol yang juga direncanakan akan melintas di Bondowoso. Namun, masih ada persoalan yang harus dibahas lebih matang.

“Nah, ini yang harus kita matangkan. Saya sudah lapor ke Pak Bupati (Bupati Salwa-Red) keputusan ini kita bukan hanya eksekutif. Kita libatkan masyarakat, termasuk DPRD. Keputusan Kabupaten ini, keputusan bersama,” kata Sekda saat dikonfirmasi memontum.com Kamis (4/6/2020)

Menurutnya, apabila pembangunan jalan tol ini berjalan, bisa saja Bondowoso ini menjadi kota mati atau kota hidup.

“Makanya exit tolnya di mana, hitungan kemarin kajian Bappeda Provinsi. Wonosari atau Garduatak, untuk mempermudah ke kawah ijen. Di tengah gimana, di barat gimana,” ujarnya.

Sekda pun mengaku, jika Kabupaten Situbondo – Bondowoso – Jember – Lumajang yang akan dilalui jalan tol itu sudah pasti. Bahkan, sudah ada Perpresnya.

Kata dia, bahwa pemerintah pusat dan terkait lainnya untuk pembangunan tol ini diperkirakan dimulai pada bulan Februari 2021 mendatang.

“Ada tiga jalur alternatif. Apakah kita lewat jalan ini (Rel-Red), atau lewat sungai atau gunung-gunung itu,” paparnya.

Untuk di Bondowoso sendiri, Sekda menjelaskan sudah ada kajiannya, akan tetapi yang lebih menonjol dan diperkirakan akan melewati hutan. “Karena pemandangannya bagus dan akses ke Ijen bagus,” jelasnya.

Bahwa dengan adanya exit tol ini memang perlu kajian yang sangat matang. Karena, jangan sampai pertumbuhan ekonomi macet. Juga, Desa dengan Desa yang lain jangan sampai terpisah. Yang artinya, dengan adanya exit tol ini tidak mematikan pertumbuhan ekonomi.

“Seperti Wisata, Lahan produktif jangan sampai kena. Kan kita di target 35 Ribu hektar untuk aman, sesuai dengan keputusan Menteri BPPN, sementara kemampuan kita hanya 29 Ribu hektar,”pungkas (dul/yan)

“Sebenarnya, ada plus dan minusnya adanya tol. Pertama, untungnya itu masyarakat yang mau ke Kota Batu arus lalulintasnya cepat. Pastinya wisatawan bisa lebih mudah ke Batu,” terang Didik, Kamis (31/10/2019).

Di sisi lain, Didik juga menjelaskan dampak negatifnya. Senada dengan yang menjadi alasannya Dewanti, Didik meprediksi para pelaku UMKM akan terkena imbas ketika kendaraan tidak melintasi jalur reguler. Namun Didik juga memberi saran, yakni agar Pemkot Batu menentukan jalur keluar dan masuknya kendaraan. Produk UMKM nantinya bisa ditaruh di sekitar tempat tersebut.

“Tapi juga ada kekurangannya jika langsung ke Kota Batu. Ada sedikit keresahan artinya bahwa UMKM, yang jual oleh-oleh, akan mengalami dampak. Sarannya sebaiknya pemerintah Kota Batu tidak menolak itu, tapi memberikan alternatif ketika memang tol mau ke Kota Batu,” ujarnya.

Didik pun memberi contoh seperti jalur melingkar yang ada di Yogyakarta dan Bali. Katanya, Pemkot Batu bisa mendesain jalur melingkar seperti di Yogyakarta yang mengarahkan kendaraan melintasi jalur tempat dijualnya produk UMKM atau oleh-oleh.

“Kita lihat di Yogyakarta atau Bali, ada pengaturan lalu lintas yang melalui tempat oleh-oleh. Sebaiknya pemkot Batu juga memberikan masukan kepada provinsi. Kami tidak menolak, tapi kalau tidak melalui jalur memang akan membunuh UMKM,” terangnya.

DPRD Batu rencananya akan menyampaikan pandangan tersebut di sela paripurna pekan depan. Sebelumnya, Dewanti keberatan jika jalur tol dibangun menuju ke arah Kota Batu. Dewanti khawatir produk UMKM Kota Batu akan tidak laku karena kendaraan tidak lagi melintasi jalur reguler.

“Saya agak keberatan bila dibangun jalan tol. Saya khawatir tempat UMKM di plosok-plosok desa tidak akan kelihatan,” ujar Dewanti.

Saat ini, sudah ada jalur tol dari Surabaya ke Kota Malang. Kalau dilanjutkan ke Kota Batu, menurut Dewanti jaraknya terlalu dekat dari Kota Malang ke Kota Batu. Dewanti berpendapat lebih baik memperlebar jalur yang sudah ada.

“Yang lebih bagus itu memperlebar jalan. Kalau sekarang ini, yang lebih utama sebenarnya jalur diperlebar, terutama untuk jalan tembus Bumiaji ke Pasuruan, itu yang lebih bagus,” ungkap dia.

Dewanti menjelaskan, Kota Batu merupakan daerah pegunungan yang sebagian besar penduduknya adalah petani. Banyak jalan menanjak dan berkelok di Kota Batu. Jika dibangun tol, maka akan mengurangi keindahan Kota Batu.

“Kota Batu ini kecil, ketika dibangun jalan tol, ya sudah selesai. Nanti yang dituju hanya tempat wisata besar saja. Ini bukan soal menyetujui atau tidak terkait dibangun jalan tol, tapi tidak mungkin,” tegas perempuan yang juga berprofesi sebagai dosen itu. (bir/yan)

“Di sisi lain, jalan tol juga mempunyai dampak negatif. Salah satunya, penghasilan ekonomi penduduk sekitar tol yang tidak lagi dilewati langsung akan terimbas menurun. Setelah adanya jalan tol, kendaraan tak lagi melintas di jalan biasa. Karena mereka lebih memilih lewat jalan tol,” ungkap Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, usai menjadi keynote speaker dalam The 4th International Conference Planning in The Era of Uncertainty di Auditorium Prof Ir Suryono lantai 2 Gedung Dekanat Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (UB), Rabu (13/3/2019).

Tanggap hal tersebut, Emil Dardak mengenalkan konsep cluster development untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan mengembangkan area sekitar exit tol itu agar ekonomi di sekitar tol tetap hidup dan berkembang.

“Diawali pengembangan residential area dulu. Seperti kawasan kota satelit yang ada di Jabodetabek. Setelah itu, akan muncul kegiatan-kegiatan komersial untuk melayani basis residensial,” terang mantan Bupati Trenggalek ini.

Selain itu, Emil juga memaparkan konsep pengembangan wilayah berbasis urban-rural linkages, yakni keterkaitan desa kota (rural township) yang sehat, dengan mengembangkan kawasan kota di pedesaan atau pusat pertumbuhan desa.

“Konsep ini membutuhkan komitmen pemerintah setempat untuk mengonsentrasikan jaringan transportasi agar investasi terkonsentrasi ke pusat kota. Maksudnya, bukan pusat kota atau ibu kota di tiap kabupaten, melainkan semacam lintas kota dua-tiga kecamatan yang akan dijadikan konsentrasi kegiatan. Jika pengunjungnya banyak, maka orang bisa buka rumah makan, oleh-oleh, dan usaha lainnya,” tandas suami Arumi Bachsin ini. (adn/yan)

Tapi, ungkap Kofifah, dirinya masih belum memahami lokasi yang akan dibangun jalan tol di Kota Batu. Secepatnya akan dilakukan penelitian dan memantau secara langsung oleh dinas terkait dan menyampaikannya ke pihak pusat.

Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawansa saat menghadiri acara di YPPI Kota Batu

“Usulan ini sangat bagus, pasti akan kita utamakan. Toh dengan ada pembangunan akan menggerakkan roda perekonomian warga Jatim,” ungkap Kofifah saat menghadiri acara di Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia (YPPII), Rabu (6/3/2019) kemarin. Progres pertama, usai melakukan pemantauan pihaknya akan membahas lebih detail, mulai anggaran, titik lokasi yang pas, lahan dll.

“Ini upaya bagus, saya berharap dengan jalan tol bisa menurunkan angka kemiskinan di Jatim. Terpenting menguntungkan semua pihak, mulai pemerintah pusat, daerah dan masyarakat,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengutarakan keinginannya agar jalan tol atau jalan tembus langsung ke Batu bisa segera terwujud ketika berjumpa dengan Kofifah dalam kegiatan Penganugerahan Penghargaan ‘Wanita Satu Digit’ kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di YPPI.

Karena, menurut jalan tembus sudah sangat diperlukan oleh Kota Batu demi menjawab tantangan kemacetan yang sampai saat ini belum ada solusi yang tepat, disepanjang wisata Kota Batu semakin maju pesat. “Mungkin melalui Ibu Gubernur ini semua bisa terwujud. Kami sangat memerlukan jalan tembus untuk mengurai kemacetan,” harap Dewanti.

Hasrat Dewanti kuat untuk menyampaikan pembangunan karena sudah tiga tahun keinginan ini belum ada respon dari pihak pemerintah pusat. ” Sudah kami sampaikan sejak era suami saya (Eddy Rumpoko). Tapi sampai sekarang masih dalam tahap pembicaraan. Belum sampai pembahasan yang serius. Semoga Bu Gubernur bisa mendampingi,” tutupnya.(lih/bir)