Atas terhambatnya perjalanan kereta api akibat musibah tanah longsor ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya menyampaikan permohonan maaf. “Kami atas nama Manajemen KAI mengucapkan permohonan maaf kepada para pelanggan karena terganggunya perjalanan dan pelayanan kereta api akibat jalur KA terkena longsor di wilayah tersebut,” ujar Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif.

Bahkan, tambahnya, kejadian longsor ini membuat KA Matarmaja yang tertahan dari Stasiun Malang menuju Pasarsenen, keberangkatan pukul 09.25. KA Matarmaja tertahan di Stasiun Sumberpucung dan rencana dialihkan melewati Lawang-Bangil-Sidoarjo-Tulangan-Mojokerto lanjut Kertosono. Selain KA Matarmaja, juga KA Penataran relasi Surabaya – Blitar saat ini tertahan di Stasiun Kepanjen.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Para pelanggan yang terdampak telah kami informasikan seluruhnya terkait kondisi terbaru perjalanan KA-nya. Info selengkapnya terkait perjalanan KA, pelanggan dapat menghubungi customer service di stasiun, Contact Center KAI melalui telepon di 021-121, WhatsApp KAI121 di 08111- 2111-121, email cs@kai.id, atau media sosial KAI121,” jelasnya dalam siaran pers.

Luqman Arif menambahkan, KAI Daop 8 Surabaya saat ini tengah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan perjalanan kereta api di lokasi tersebut. Penanganan dilakukan baik dari sisi pengaturan operasional KA maupun prasarana jalur KA. KAI juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mempercepat proses perbaikan.

“Kami berkomitmen untuk senantiasa mengutamakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan perjalanan KA. Semoga cuacanya mendukung dan longsor segera teratasi agar jalur kereta api yang terdampak kembali normal serta perjalanan kereta api dapat beroperasi dengan lancar,” terang Luqman Arif. (gie)

Hal itu, seperti sebagaimana disampaikan warga RT09 RW07, Utami. Menurutnya, jika sterilisasi tersebut dilakukan dengan panjang masing-masing enam meter, maka rumah yang ditempati banyak yang akan habis. Karena jarak rel ke dinding atau depan rumah warga, hanya mencapai sekitar tiga meter.

“Ini sudah saya bongkar dan yang hilang kamar mandi dan dapur. Karena jaraknya yang diminta enam meter, maka ini masih kurang, karena ini baru tiga meter. Kalau diminta enam meter, ya jelas habis semuanya,” ucap Utami, Kamis (25/08/2022) tadi.

Dirinya yang sehari-harinya sebagai juru parkir di salah satu toko Pasar Besar, Kota Malang, kontan menjadi miris. Apalagi, meski telah membongkar kamar mandi dan juga dapur, namun secara hitung-hitungan masih kurang. Sementara di satu sisi, pihaknya juga baru saja membangun kamar mandi, untuk mengganti yang sudah dibongkar.

“Jadinya, ini saya membangun disamping dengan kondisi seadanya. Tujuannya, supaya kalau butuh kamar mandi, tidak numpang ke tetangga. Meskipun kemarin, juga sempat ada tikus masuk,” katanya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Karenanya, dirinya meminta keringanan pada pihak KAI Daops 8, untuk sterilisasi yang akan dilakukan. Yakni, meminta agar panjangnya bisa diberi kompensasi. Karena, jika memang harus pindah rumah, dirinya merasa keberatan.

“Kalau saya harus kontrak dan pindah rumah dari sini, saya nggak punya tabungan. Anak saya juga masih kecil-kecil,” lanjutnya.

Senada dengan itu, salah satu warga RT11 RW06, Iwan, juga mengatakan bahwa dirinya meminta keringanan atas rencana sterilisasi tersebut. Agar jalur kanan-kiri, cukup tiga meter. “Saya minta keringanan sepanjang tiga meter saja. Kalau enam meter, rumah saya habis. Hanya sisa sedikit,” ucap Iwan.

Pihaknya juga sudah melakukan pembongkaran secara mandiri, di depan rumahnya tersebut. Itu sudah dilakukan sejak dua bulan yang lalu, semenjak adanya pemberitahuan mengenai sterilisasi kawasan.

“Ini sudah dua bulan yang lalu dan di sekitar sini, sudah ada 20 rumah yang dibongkar secara mandiri,” imbuh Iwan. (rsy/gie)

Dijelaskannya bahwa kompensasi yang diusulkan yakni Rp 200 ribu hingga Rp 250 ribu permeter persegi. Kompensasi itu, sebagai ganti rugi uang bongkar bangunan dan hanya diperuntukkan untuk 301 KK yang terdampak.

“Ini masih kami usulkan untuk kompensasi bangunan permanen Rp 250 ribu dan semi permanen Rp 200 ribu. Ini akan kami pertanggung jawabkan ke perusahaan dan kembali lagi kepada uang negara,” jelas Luqman Arif di Gedung DPRD Kota Malang.

Dijelaskannya, bahwa kompensasi itu masih bersifat usulan. Untuk keputusannya, masih dalam proses dan pertimbangan. Dengan begitu, hal ini sebagai upaya memperlancar program penertiban di jalur KA Malang.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, pun merespon dengan memberikan dukungan rencana pemberian kompensasi sebagai jasa pembongkaran yang dilakukan oleh PT KAI. Karena, lahan yang ditempati sudah jelas milik PT KAI.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Masyarakat kita, yang penting ada kompensasi dan semoga mereka mau. Pihak swasta menertibkan lahan, juga ada kompensasinya,” ucap Made.

Dijelaskan Made, terkait dengan tempat tinggal warga yang terdampak, pihaknya mengusulkan bahwa ada Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang belum termanfaatkan. Yakni, berada di daerah Tlogowaru, Kota Malang.

“Untuk menampung mereka, kita ada rusunawa di daerah Tlogowaru dan itu belum termanfaatkan. Namun, yang menjadi masalah apkah mereka mau dipindah ke situ, karena tidak gampang,” lanjutnya.

Selain itu, Made menyampaikan untuk penertiban yang dilakukan oleh PT KAI Daops 8, saat ini terlalu mendadak. Karena masih dalam pemulihan pasca Pandemi Covid-19.

“Paling tidak ini (penertiban) setelah agustus lah. Biarkan juli ini pemulihan ekonomi, Agustus kita merayakan kemerdekaan, nanti kita sampaikan kepada tim setelah Agustus,” imbuh Made. (rsy/sit)

Manajer Humas PT KAI, Luqman Arif, menjelaskan alasan melakukan sterilisasi kawasan tersebut karena dinilai dari segi sosial sangat membahayakan. Baik itu dari warga yang tinggal, maupun perjalanan Kereta Api yang melintas. Hal itu, sudah dijelaskan dalam aturan yang sudah dilegalkan.

“Itu sudah sesuai dengan dasar Undang-Undang 23 tahun 2007 mengenai perkeretaapian, tepatnya pasal 178, pasal 181. Di dalam pasal tersebut berisikan setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api,” jelas Luqman, kepada anggota legislatif.

Dijelaskannya, untuk tindakan yang dilakukan oleh PT KAI tersebut, ditugaskan oleh negara sebagaimana harus memberikan layanan jasa transportasi yang aman bagi masyarakat. Untuk sterilisasi tersebut sedang dalam proses perencanaan yang dibahas di dalam tim.

“Rencana itu dibahas di tim, keputusan tim dan di dalamnya terdiri dari beberapa unsur Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, RT/RW, lurah. Data semuanya yang memutuskan tim dan keputusannya nanti juga di tim,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menanggapi bahwa apa yang disampaikan oleh PT KAI tersebut sudah sesuai dengan aturan UU. Sebab, keselamatan masyarakat itu diatas segalanya, dan menurutnya itu harus dipahami oleh masyarakat.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Hari ini kami sedikit lega dengan adanya penjelasan dari KAI terkait adanya tim. Ada TNI/Polri, Pemkot dan sampai di tingkat lurah, camat. Saya rasa tinggal pola komunikasi saja. Kalau dibandingkan dengan keselamatan bersama itu yang harus ada di atas segalanya, perlu dipahami,” tegas Made.

Pihaknya meminta secara tegas, agar PT KAI saat ini segera menertibkan aset-aset yang menjadi miliknya. Mengingat, warga yang terdampak sebanyak 301 KK dan perlu adanya pendekatan secara humanis (kemanusiaan, red).

Senada dengan Made, Ketua Komisi B, Trio Agus, mengatakan bahwa secara regulasi memang tindakan dari PT KAI harus bisa dilaksanakan. Namun, pertimbangan yang muncul yakni sisi kemanusiaannya.

“Yang menjadi pertimbangan kami nantinya adalah masalah waktu. Artinya, ini menyangkut sisi kemanusiaan, karena dalam waktu segitu mereka tidak bisa, mau pindah kemana,” ungkap Trio.

Pihaknya berharap, agar PT KAI melakukan rencana sterilisasi dengan matang dan mempersiapkan secara masif. Sehingga, ada waktu lebih longgar untuk persiapan bagi masyarakat kawasan Kotalama-Jagalan.

“Hari ini kita sudah tahu semua, tinggal bagaimana selanjutnya yaitu sosialisasi yang lebih masif. Persipan ini jangan sampai terlalu mepet, harapan kami itu,” imbuh Trio. (rsy/sit)

SKK terkait dengan Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Kerjasama itu, karena adanya persamaan tujuan dalam mengamankan aset negara. Pelaksanaan MoU Datun dilaksanakan pada Jumat (18/02/2022) di Kantor Kejari Kota Malang. Hal yang dikuasakan terkait penyelesaian permasalahan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang terkait dengan KAI di wilayah Kejari Malang.

Executive Vice President PT KAI Daop 8 Surabaya, Heri Siswanto menjelaskan, bahwa pihak PT KAI Daop 8 Surabaya memiliki sembilan aset di Kota Malang yang saat ini dikuasai oleh pihak ketiga. “Ada aset yang dikuasai pihak ketiga,” ujar Heri.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Permasalahan aset milik KAI, berupa penyerobotan dan pemanfaatan aset tanpa ijin oleh masyarakat, swasta ataupun instansi pemerintah. Permasalahan administrasi dalam pembuatan produk hukum, seperti permohonan sertifikat aset milik KAI, pembuatan perjanjian sewa dan kontrak serta pengadaan barang dan jasa. Memberikan pendampingan saat pelaksaan sosialisasi, penertiban dan memberikan legal opinion saat kegiatan berlangsung.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Zuhandi menerangkan, bahwa kerjasama ini bentuk sinergitas yang baik. “MoU yang terjalin sebagai bentuk komitmen mewujudkan sinergitas antara Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang dalam memberikan wadah dalammeningkatkan dan mengamankan masalah hukum baik dalam bentuk data, informasi atau konsultasi dalam mendukung penegakan hukum,” ujar Zuhandi. (gie)

“KAI konsisten menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara disiplin pada layanan Kereta Api (KA) sesuai ketentuan dari pemerintah selama masa pandemi Covid-19,” ujar Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif, Senin (20/12/2021).

Pada periode 17 Desember 2021 hingga 4 Januari 2022, setidaknya KAI Daop 8 Surabaya, setiap harinya akan mengoperasikan 33 perjalanan KA jarak jauh dan 52 perjalanan KA Lokal. Dimana, kesemuanya diberangkatkan dari stasiun yang tersebar di wilayah KAI Daop 8 Surabaya, termasuk Stasiun Malang.

“Untuk perjalanan KA jarak jauh, KAI menyediakan rata-rata 15 ribu tiket KA jarak jauh per hari untuk mengantisipasi kebutuhan dari masyarakat yang akan bepergian,” sambungnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Namun, KAI belum melakukan penambahan perjalanan KA, karena masih mengamati minat dari masyarakat. “Adapun rute yang menjadi favorit masyarakat sejauh ini adalah rute tujuan Yogyakarta, Jakarta, Bandung, dan juga ke arah timur dengan tujuan Jember dan Banyuwangi,” jelas Luqman.

Untuk tiket Kereta Api pada masa Natal dan Tahun Baru 2022, imbuhnya, juga sudah dapat dipesan oleh masyarakat melalui aplikasi KAI Access, website KAI, dan seluruh channel resmi penjualan tiket KAI lainnya. Pada masa Natal dan Tahun Baru 2022 ini pula, para pegawai KAI juga akan mendirikan posko di berbagai daerah. Posko tersebut, bertujuan untuk memastikan pelayanan berjalan dengan lancar, protokol kesehatan diterapkan secara disiplin serta memastikan sarana dan prasarana kereta api dalam kondisi yang andal.

“Tujuannya untuk menghadirkan layanan kereta api di masa Natal dan tahun baru 2022 yang aman, nyaman, selamat, dan sehat,” terang Luqman. (mus/sit)

“KAI ingin tetap menghadirkan nuansa peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI bagi pelanggan sebagai wujud nasionalisme KAI dalam menyediakan konektivitas dan transportasi bagi masyarakat Indonesia,” ujar Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif, Selasa (17/08) tadi.

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

Peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI dilakukan secara serentak bersama dengan seluruh pelanggan yang melakukan perjalanan pada 17 Agustus 2021 pukul 10.17 – 10.20 serta pelanggan yang berada di stasiun-stasiun wilayah Daop 8.

Pelanggan diinstruksikan melalui pengeras suara untuk berdiri dan melakukan penghormatan  pada saat memasuki detik-detik Proklamasi, pelanggan kemudian mendengarkan pemutaran rekaman pembacaan teks Proklamasi dan lagu Indonesia Raya.

Selain itu, Daop 8 juga membagikan souvenir kepada pelanggan KA yang melalukan perjalanan di beberapa KA, yaitu KA Argo wilis, KA Argo Anggrek, KA Gajayana, KA Jayabaya dan KA Jayakarta.

“Meski dilakukan secara sederhana namun peringatan HUT RI tetap berjalan dengan hidmat dan mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya.

 Kata dia, bahwa respon masyarakat pun sangat antusias, haru dan bangga ketika mengikuti peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI di Stasiun dan kereta.

Untuk semakin menguatkan momen HUT ke-76 Kemerdekaan RI, petugas di stasiun dan di atas kereta api juga menyelipkan kalimat “Dirgahayu Republik Indonesia Ke-76 tahun. Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh” di tiap akhir pengumuman.

Tak hanya itu, para petugas frontliner yang terdiri dari petugas customer service on station, ticketing officer, dan announcer di stasiun Surabaya Gubeng, Stasiun Surabaya Pasarturi dan Stasiun Malang mengenakan pakaian bernuansa kemerdekaan Republik Indonesia.

Luqman berharap dengan dilangsungkannya peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI di dalam kereta dan di stasiun, dapat menumbuhkan nasionalisme kepada masyarakat khususnya pelanggan KAI.

Lanjutnya,  adapun di masa pandemi Covid-19 ini, KAI terus konsisten menerapkan disiplin protokol kesehatan dengan ketat untuk menjadikan kereta api sebagai transportasi yang aman, nyaman, dan sehat bagi masyarakat. “Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, pelanggan dapat ikut merasakan semangat nasionalisme melalui transportasi kereta api,” kata Luqman. (ade/ed2)