Pemusnahan barang bukti kali ini, dilakukan dengan dua cara. Untuk barang bukti sabu-sabu, pil berlogo Y, ponsel dan rokok illegal, dimusnahkan dengan cara dibakar. Sedangkan minuman keras dalam kemasan botol dimusnahkan dengan menggunakan kendaraan berat.

Seluruh barang bukti itu, berasal dari 138 perkara yang berlangsung sejak Juni hingga November 2025. Rinciannya, terdiri dari 543,55 gram sabu-sabu dan 2.543 butir pil berlogo Y. Kemudian, 47 unit ponsel yang digunakan untuk transaksi terlarang disita sebagai bagian dari pembongkaran jaringan peredaran Narkoba plus sejumlah barang bukti alat kejahatan seperti timbangan elektrik dan alat hisap juga turut dihancurkan.

Selain kejahatan Narkotika, Kejari Bangil juga menghancurkan 1.830 botol minuman keras sebagai bentuk pemberantasan penyakit masyarakat. Bahkan, rokok ilegal berjumlah 1.873.320 batang ikut musnah agar tidak kembali merugikan negara.

Baca juga :

Kepala Kejari Bangil, Teguh Ananto, menegaskan pemusnahan barang bukti ini sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. “Kami pastikan barang bukti tidak lagi berpotensi digunakan untuk tindak pidana,” katanya.

Teguh menyebut, bahwa keberhasilan menindak rokok ilegal secara masif tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor. Dirinya menekankan bahwa pengawasan akan terus diperketat di wilayah peredaran. “Kolaborasi sangat penting antara kami dengan Forpimda yang lain. Tentu dukungan Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, semua stakeholder dari Polri, TNI dan semuanya, matur nuwon,” katanya.

Sementara itu, Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, memberikan apresiasi atas pemusnahan barang bukti skala besar tersebut. “Kami mendukung penuh langkah Kejari Bangil, terutama dalam memberantas rokok ilegal yang merugikan negara dan mengancam ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Bupati Rusdi menambahkan, bahwa peredaran barang ilegal tak boleh dibiarkan berkembang di Pasuruan. Dirinya pun mengajak masyarakat ikut mengawasi agar para pelaku tidak leluasa menjalankan aksinya.

Dengan terselenggaranya pemusnahan ini, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menunjukkan keseriusan menjaga Pasuruan tetap aman. Upaya berkelanjutan diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang tertib dan bebas dari ancaman kriminalitas. (kom/pas/gie)

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang, Tri Joko, yang datang bersama anggotanya, dengan ditemani Kepala Diskopindag, Eko Sri Yuliadi, nampak memborong berbagai kuliner tradisional yang di dalam pasar. Kajari Tri Joko mengatakan bahwa kunjungannya ke Pasar Klojen untuk menyemangati para pelaku UMKM, agar semakin mengembangkan usahanya dan mendorong perekonomian daerah.

“Tadi kami satu persatu sudah mencicipi kuliner di Pasar Klojen. Rasanya enak dan tidak kalah dengan toko-toko yang sudah besar,” katanya.

Melalui kunjungan yang dilakukan, dirinya berharap bisa menambah semangat para pelaku UMKM. “Kami berharap teman-teman UMKM bisa lebih semangat mengembangkan produksinya. Beberapa kuliner yang saya makan tadi ada cenil, jagung, kue lumpur, serabi dan lainnya. Rasanya luar biasa, tempatnya juga tertata rapi dan bersih. Tidak salah kalau Pasar Klojen menjadi pasar percontohan,” tegasnya.

Baca juga :

Sesuai arahan Presiden Prabowo, bahwa UMKM adalah tombak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. “Dengan UMKM yang berkembang dan diperdayakan, tentu tingkat ekonomi khususnya ekonomi daerah akan semakin tumbuh. Kami berkomitmen bahwa UMKM harus diperdayakan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia,” tambahnya.

Ke depannya, Kajari juga akan memberikan sosialisasi hukum dan pentingnya merk dagang. “Sosialisasi-sosialisasi itu sangat penting untuk meningkatkan pengembangan produksi UMKM,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengapresiasi langkah Kejari Kota Malang dalam kepeduliannya memajukan UMKM di Kota Malang. “Terima kasih telah berkunjung ke pasar, kepedulian Kejari ini menjadi ispirasi teman-teman UMKM untuk bisa kita dorong memenuhi perizinan demi kelancaran mereka berusaha,” ujarnya.

Dijelaskannya, bahwa legalitas menjadi salah satu hal penting bagi kemajuan UMKM. Perizinan legalitas yang utama meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), hingga sertifikasi halal. (gie)

Dalam sambutannya, Wali Kota Aminuddin menyampaikan dukungannya terhadap keberadaan Rumah RJ sebagai upaya penting dalam menyelesaikan perkara-perkara ringan melalui mekanisme yang lebih humanis. Dengan tujuan utama, untuk pemulihan dan harmonisasi sosial di masyarakat.

“Rumah Restoratif Justice adalah sebuah inisiatif Bapak Dodik Hermawan selaku Kajari. Kami mendukung sepenuhnya, karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara damai tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan memakan waktu,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa Rumah RJ bertujuan untuk mendorong penyelesaian kasus-kasus ringan. Seperti perselisihan antar warga, yang bisa diselesaikan dengan cara yang lebih mengedepankan mediasi, perdamaian dan pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa.

“Dengan adanya Rumah RJ, kami berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan saling memahami antar warga Kota Probolinggo,” tambahnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Dodik Hermawan, menjelaskan tentang peran dari Jaksa Fasilitator di Rumah Perdamaian Adhyaksa tersebut. Diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat yang terlibat dalam konflik ringan untuk menemukan solusi bersama dengan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk tokoh masyarakat dan aparat kelurahan.

Baca juga :

Inisiatif ini, ujarnya, juga sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pada perbaikan hubungan antar individu atau kelompok, bukan semata-mata pada hukuman.

“Semua proses ini dilakukan secara transparan dan tidak serta merta langsung diputuskan ketika sudah menemukan solusi. Tidak perlu khawatir hal ini disalahgunakan oleh aparat penegak hukum, karena penentunya adalah Jam Pidum Kejagung. Jadi jika ada yang menyalahgunakan hal ini, laporkan kepada saya,” tegas Kajari Dodik.

Dirinya juga menambahkan, rumah RJ ini lebih mengedepankan dialog dan pemahaman dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga tercipta kedamaian yang berkelanjutan di tingkat komunitas. Menciptakan keadilan yang lebih menyeluruh, tidak hanya melalui hukuman, tetapi dengan memperhatikan kebutuhan emosional, sosial dan psikologis pihak-pihak yang terlibat.

“Peresmian ini juga menjadi bukti komitmen bersama dalam menciptakan sistem hukum yang lebih ramah dan berpihak pada pemulihan sosial. Sekaligus mengurangi beban kasus-kasus ringan yang sering kali mengarah pada proses hukum formal. Kita juga dukung rehabilitasi yang membantu korban, pelaku dan keluarga dalam memperbaiki kerusakan sosial dan emosional yang terjadi,” tambahnya.

Keberadaan Rumah RJ sendiri, jika dalam perkembangannya tidak ada perkara yang diselesaikan, maka bisa juga difungsikan untuk sosialisasi ataupun penyuluhan hukum. (kom/pro/gie)

Bupati Ipuk mengatakan bahwa kerja sama ini sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya dalam pengembangan dan pelayanan masyarakat. Karena menurutnya, tantangan penyelenggaraan pemerintahan semakin kompleks di era globalisasi. Sehingga, sinergi bersama ini sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum. “Saya berharap kerja sama yang terjalin ini dapat mendukung optimalisasi tugas pemerintahan sekaligus memastikan semuanya berjalan sesuai aturan,” kata Bupati Ipuk, Jumat (24/01/2025) tadi.

Dirinya juga menyebutkan, bahwa kerja sama ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah dan Kejari, khususnya dalam pencegahan dan penyelesaian permasalahan hukum. “Terutama upaya preventif yang bertujuan untuk kembali mengingatkan aturan yang berlaku. Terkadang, PNS dalam melakukan pekerjaan ini kurang memahami aturan. Sehingga, memerlukan pendampingan hukum dari Kejari,” tambah Bupati Ipuk.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Banyuwangi, Suhardjonoz, menegaskan bahwa bantuan yang diberikan fokus pada aspek hukum. Meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pelayanan hukum.

Ditambahkannya, analisa hukum diperlukan untuk memastikan kegiatan yang dilakukan mempunyai dasar yang kuat dan tidak melanggar aturan, apalagi terdapat perbedaan penafsiran terhadap peraturan.

“Termasuk pendampingan hukum dan pemberian pendapat hukum. Melalui kerjasama ini, kami berharap dapat memberikan manfaat yang lebih baik lagi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di Banyuwangi,” tambahnya. (kom/bwi/gie)

“Dalam Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ini ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilakukan. Mulai dari internal berupa pemeriksaan kesehatan pegawai, bakti sosial ke panti asuhan, panti jompo serta membersihkan Masjid Sunan Ampel,” katanya.

Ditambahkannya, ada tiga Focus Group Discussion (FGD) yang akan dilaksanakan Kejaksaan Negeri Jombang, dalam memperingati HBA. Diantaranya, seperti terkait dengan pengendalian kontrak pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa, sejarah Kejaksaan Negeri Jombang dan sebagai cagar budaya serta peran kejaksaan dalam percepatan dan perlindungan bagi investor.

“Kami berharap peran kejaksaan dalam percepatan dan perlindungan bagi investor dapat mewujudkan kenyamanan, keamanan dan kepastian hukum bagi investasi di Kabupaten Jombang,” tambahnya.

Terkait dengan pokok dan tugas Kejaksaan Negeri Jombang, lanjutnya, yakni telah menerima berkas perkara prapenuntutan sebanyak 319 perkara. Kemudian ada dipenuntutan sebanyak 184, upaya hukum 31 perkara dan dalam 1 semester Jombang telah menyelesaikan lima perkara melalui jalur keadilan restoratif.

Baca juga :

“Kemudian untuk tindak pidana khusus pada semester 1, kami telah meningkatkan dari tahap II ke tahap penyidikan. Penyidikan ada tiga perkara, serta penuntutan dan eksekusi sudah selesai, upaya hukum terdapat satu perkara di kasasi,” ungkapnya.

Sedangkan terkait perkara cukai, ujarnya, Kejaksaan Negeri Jombang melakukan prapenuntutan perkara dan penuntutan, ada dua perkara serta yang telah dieksekusi ada dua perkara. “Pada Bidang Tindak Pidana Khusus, selama 1 semester yang dimulai dari Januari-Juni 2024, kami telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebanyak Rp 309 juta. Seksi Perdata pada periode semester 1 telah menerima 279 bantuan hukum non litigasi dan satu litigasi,” paparnya.

Kejaksaan Negeri Jombang juga telah melakukan pendampingan hukum sebanyak 91 kegiatan. Dua diantaranya, pendampingan hukum terkait dengan legal drafting peraturan kepala daerah, Bupati Jombang tentang kerja sama badan layanan umum daerah Kabupaten Jombang. Kedua tentang penyusunan peraturan Direksi PDAM dengan pihak ke tiga.

“Kami juga telah menerima permohonan legal opinion dan memberikan pelayanan hukum selama 1 semester sebanyak 30 kegiatan, kemudian dari bidang perdata dan tata usaha negara telah berhasil memulihkan Rp 3,9 miliar,” jelasnya.

Pada Seksi Pengelolaan Barang Bukti, Kejari Jombang telah melakukan kegiatan lelang terhadap barang rampasan satu unit mobil Isuzu sebesar Rp 320 juta dan telah memusnahkan barang bukti pada Juni tahun 2024. “Bidang Intelejen, kami melakukan kegiatan sadar hukum melalui kegiatan Jaksa Menyapa sebanyak 9 kegiatan. Kegiatan pemantauan Pemilu ada dua kegiatan. Yakni terkait Pemilu Legislatif dan Presiden. Kemudian terkait penerangan hukum, sudah menyelesaikan sebanyak delapan kegiatan, pemberantasan mafia tanah terdapat satu kegiatan dalam rangka percepatan investasi dari pembangunan daerah terdapat dua kegiatan. Serta untuk pembangunan strategis, ada tiga kegiatan yang telah dilaksanakan,” tambahnya.

Turut hadir dalam pelaksanaan itu, Kepala Seksi (Kasi) Intel, Trian Yudi Dharsa, Kasi Pidsus, Dody, Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, Kusmi serta Kasi Pidum, Andi. (azl/gie)

Kepala Seksi Intelijen Kejari Batu, Mohammad Januar Ferdian, mengatakan bahwa kegiatan penggantian jabatan di lingkungan Kejaksaan bertujuan untuk penguatan organisasi. Hal tersebut, merupakan kesempatan untuk semakin meningkatkan kemampuan, memperkaya pengalaman dan memperluas kawasan agar memiliki performa dan kemampuan yang unggul sebagai bekal menapak karir.

“Pelantikan pucuk pimpinan Kejaksaan Negeri Kota Batu, ini dipimpin langsung oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur di Aula Kejaksaan Tinggi Surabaya, Selasa (07/11/2023) kemarin,” katanya, saat mendampingi Kajari Kota Batu, Didik Adyotomo di Graha Pancasila Balaikota Among Tani, Kota Batu, Rabu (08/11/2023) tadi.

Untuk jabatan baru Agus Rujito, tambahnya, itu pindah posisi ke Kejaksaan Negeri Jogjakarta dan menjabat sebagai Asisten Intelejen. Sedangkan, Didik Adyotomo sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah di Kalimantan Barat.

Baca juga :

Kajari Kota Batu sendiri, sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kasi Pidum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan pernah menduduki jabatan di Kejati Gorontalo.

“Selain Kajari Kota Batu, mengacu surat keputusan yang ditanda tangani Jaksa Agung Pembinaan pada Kejaksaan Agung RI, juga terdapat 12 Kajari baru yang akan memimpin sejumlah Kejari di wilayah Jawa Timur,” urainya.

Kajari Kota Batu, Didik Adyotomo, dalam kesempatan itu menyampaikan akan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Kajari sebelumnya. Yaitu, membangun kekompakan dengan Forkompinda Kota Batu.

“Kita akan koordinasi dengan internal untuk menyelesaikan PR (Pekerjaan Rumah). Di sini ada beberapa poin yang menjadi PR. Tentunya, akan saya pelajari melihat anatomi dari perkara itu,” ungkapnya. (put/sit)

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Trenggalek, Rio Irnanda, mengatakan bahwa lomba baca puisi ini merupakan salah satu rangkaian Hari Bhakti Adhyaksa dan hari ulang tahun Ikatan Adhyaksa Dharmakarini. “Hari ini, bertempat di Pasar PON Kabupaten Trenggalek, dilaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adyaksa ke-63 berupa lomba baca puisi tingkat SMP atau MTs se Kabupaten Trenggalek. Dengan tema Penegakan Hukum yang Tegas dan Humanis Mengawal Pembangunan Nasional,” ungkapnya, Selasa (11/07/2023) tadi.

Dalam lomba itu, tambahnya, peserta dituntut untuk memperlihatkan ekspresi pengucapan, kreatifitas dan penyajian dalam menyampaikan puisi. “Selain itu, tujuan kita mengadakan kegiatan ini adalah mencari bibit unggul siswa-siswi yang berprestasi dan memberi pemahaman hukum secara dini kepada para siswa-siswi agar mengenal hukum sejak dini,” kata Rio.

Baca juga :

Bukan tanpa alasan, memilih lokasi kegiatan di dalam Pasar Pon Trenggalek. Rio menegaskan, jika hal ini merupakan kepedulian jajarannya dalam rangka pemulihan ekonomi bagi para pedagang UMKM yang berada di dalam Pasar Pon. “Kenapa kita pilih Pasar Pon sebagai lokasi kegiatan, karena ini sekaligus mendongkrak perekonomian bagi para pedagang yang ada di sini,” imbuhnya.

Sedikitnya, kegiatan Lomba Baca Puisi ini diikuti oleh 72 siswa-siswi perwakilan dari SMP/MTs se Kabupaten Trenggalek. “Seperti yang disampaikan Ibu Kajari Trenggalek tadi, nanti kita akan undang mereka-mereka yang menjadi juara dalam perayaan Hari Bhakti Adyaksa Ke-63 di Kantor Kejaksaan Negeri Trenggalek,” tambahnya.

Perlu diketahui, Juara II lomba baca puisi dalam rangka peringatan Hari Bhakti Adyaksa tahun ini, jatuh kepada Nixie Kineta Ghislaine Batrisya dari SMP Negeri 1 Watulimo. Sedangkan Juara III, diraih Bintang Resty Mahanani dari SMP Negeri 2 Tugu. Sementara untuk Juara Harapan I, diraih Nimaa Redisti Pradnya Paramita dari SMP Negeri 1 Trenggalek, Juara Harapan II adalah Husna Safarotin Nisa dari MTs Mualimin Mualimat Ar-Ridlwan dan Juara Harapan III adalah Dini Eka Febrianti dari SMP Negeri 1 Gandusari. (mil/gie)

Disampaikan Kejati, Andi dicopot karena diduga ketahuan mengkonsumsi Narkoba, setelah Kejati Jatim melakukan tes urine dan pengambilan sample rambut secara mendadak. Proses itu, berlangsung pada Kamis 12 Mei lalu. Dimana saat itu, pihaknya mendapatkan kunjungan kerja dari Komisi III DPR RI. Momen itu, kemudian dimanfaatkan untuk mengumpulkan 39 Kajari di Jawa Timur.

Usai acara dengan Komisi III DPR RI, papar Mia, pihaknya berkoordinasi dengan Polda Jatim, terkait pelaksanaan tes urine Narkotika. “Saya selaku Kajati Jatim berinisiatif untuk melaksanakan tes urine dan pengambilan sample rambut terhadap para Kajari se Jawa Timur. Saya mengutus anggota yang bisa dipercaya untuk menghubungi yang membidangi masalah test urine di Polda Jatim, untuk pelaksanaan tes urine,” tegasnya, Jumat (09/06/2023) tadi.

Ditambahkannya, begitu acara selesai, semua Kajari diperintahkan untuk tetap berada di tempat. Saat itulah, kemudian dilakukan tes urine dan pengambilan sampel rambut.

Baca juga :

“Saya perintahkan (Kajari) untuk tetap di tempat dan langsung dilaksanakan tes urine dan pengambilan sample rambut. Pelaksanaan tes urine dan pengambilan sample rambut, dilakukan secara bergantian dengan SOP dan ketentuan dari Tim Polda Jatim. Termasuk , pengambilan urine di kamar mandi, petugas juga ikut masuk ke dalam,” imbuhnya.

Ketika hasil tes urine dan pengecekan sample rambut sudah didapat, paparnya, satu orang dinyatakan positif menggunakan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina. “Berdasarkan data yang kami miliki, kode peserta tes yang dinyatakan positif menggunakan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina atas hasil pemeriksaan sample urine dan rambut tersebut adalah nama yang bersangkutan, dengan jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun,” terangnya.

Dari hasil dan temuan itu, lanjut Mia, pihaknya pun melaporkan secara tertulis pada Kejaksaan Agung dan melakukan pencopotan terhadap yang bersangkutan. Bahkan, per 8 Juni kemarin, jabatan Andi sebagai Kajari Madiun telah dicopot dan posisinya digantikan oleh Reopan Saragih sebagai Plt Kajari Madiun, yang saat ini menjabat sebagai Koordinator pada Bidang Pidsus Kejati Jatim.

“Saat ini Pak (Andi), mantan Kajari Madiun menjadi jaksa fungsional (non job) di Badiklat Kejaksaan RI,” terangnya. (mc/sit)

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin dan Ketua TP PKK, Aminah Hadi, Sekda, Ninik Ira Wibawati, serta sejumlah jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perbankan, segenap staf Kejari setempat beserta para istri Ikatan Adhyaksa Dharmakarini turut melepas mantan Kajari Hartono, Kamis (09/02/2023) tadi.

Kajari Hartono mengatakan, bahwa selama 1 tahun 11 bulan 6 hari, dirinya bertugas sebagai Kajari di Kota Probolinggo. Selama itu pula, telah banyak kenangan indah.

“Selama menjalankan tugas di Kota Probolinggo, alhamdulillah perjalanan kami lebih banyak kenangan indah dari pada tidak bersenangnya. Karena hampir setiap hari, kita lalui dengan Forkopimda,” terangnya.

Bukan tanpa alasan, jika dirinya begitu terkesan selama bertugas di kota ini. Suka duka, dirinya rasakan bersama dengan Forkopimda saat menangani penanggulangan Covid- 19 dan juga masalah inflasi.

Dirinya juga begitu takjub dengan keberadaan Command Center Pemerintah Kota Probolinggo. “Kami diajak oleh beliau (Wali Kota Habib Hadi, red) bersama Forkopimda, keliling proyek-proyek yang dicanangkan Pak Wali Kota. Baik itu rumah sakit (Ar Rozy) maupun Mal Pelayanan Publik. Luar biasa Pak Wali Kota,” ujarnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Dirinya mengapresiasi kinerja Wali Kota Habib Hadi, atas refleksi kepemimpinan ke 4 tahun. “Itu semua berkat kegigihan Pak Wali Kota bersama-sama dengan Forkopimda dan jajaran yang ada di OPD Kota Probolinggo, yang digawangi Ibu Sekda. Pembangunannya dapat kita rasakan bersama dan menurut kami ini luar biasa Kota Probolinggo. Mungkin kenangan indah ini, akan kami bawa ke Sulawesi Utara,” kenangnya.

Dirinya juga mengungkapkan syukur, terkait kinerja Kejari Kota Probolinggo, yang zero pengaduan. “Dan alhamdulillah, sampai dengan saat ini untuk Kejari Kota Probolinggo, dalam data yang ada di pusat maupun di daerah, zero pengaduan atau tidak ada pengaduan satupun. Ini, berkat daripada kinerja teman-teman, dari Kasi sampai paling bawah. Saya berpesan untuk teman-teman Kejari Kota Probolinggo, tetap kompak dan bekerja sama,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Habib Hadi menitipkan pesan khusus pada mantan Kajari Hartono, untuk tidak melupakan Kota Probolinggo. Dirinya juga mengucapkan selamat datang pada Kajari Abdul Mubin.

“Iya, inilah Kota Probolinggo. Kita ingin menjadikan suatu hal yang terbaik untuk Kota Probolinggo. Selamat datang di Kota Probolinggo dan menjadi bagian keluarga besar Pemerintah Kota Probolinggo. Tentunya, kita perlu diskusi dan komunikasi untuk menyamakan sudut pandang yang sama. Tantangan dan dinamika yang dihadapi, akan terselesaikan apabila kita mempunyai persepsi dan sudut pandang yang sama. Tentunya, ini yang menjadikan komitmen kita dalam membangun Kota Probolinggo,” kata Wali Kota Habib Hadi.

Diakhir sambutannya, Habib Hadi menekankan kunci kerja sama yang baik terletak pada komunikasi dan kebersamaan untuk melakukan yang terbaik. (kom/pix/gie)