Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah memuji pelaksanaan Temu Inklusi Nasional Ke-5, yang berlangsung sukses. Menurutnya, acara tersebut harus menjadi momentum dalam memberdayakan penyandang disabilitas.

“Artinya dari yang awalnya memberikan bantuan, belas kasih, itu kemudian berubah menjadi Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Karena ini terkait dengan hak-hak dasar mereka. Hak pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan seterusnya itu yang menjadi PR kita bersama,” kata Gubernur Khofifah.

Pihaknya berharap di tahun 2030, inklusif benar-benar terwujud di Indonesia. “Mari kita kawal bersama-sama 11 poin rekomendasi Temu Inklusi Nasional Ke-5 di Ponpes Salafiyah Safi’iyah Sukorejo ini. Dengan begitu, penyandang disabilitas bisa mendapat hak-hak yang sama,” tegasnya.

Mantan Mensos RI ini menilai, Temu Inklusi Nasional sangat penting diselenggarakan. “Jadi acara ini untuk mengingatkan kembali memori bangsa bahwa ada bagian dari masyarakat yang memang masih terus didorong untuk mewujudkan kesetaraan perlakuan terhadap mereka,” imbuhnya.

Baca Juga :

• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Periksa Kelayakan Bus, Terminal Arjosari Rutin Ramp Check Bus Minimal 35 Unit Tiap Hari
• Jaga Stamina Ketika Mudik, Sopir Bus di Kota Malang Pilih Utamakan Istirahat Cukup dan Gantian Mengemudi
• Cek Kesehatan Sopir Bus Jelang Mudik, Wali Kota Malang Temukan Sejumlah Catatan
• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG

Dirinya berharap, Temu Inklusi Nasional kali ini bisa membangun harmonisasi antara penyandang disabilitas dengan semua sektor dengan tujuannya untuk kesetaraan perlakuan.

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, dikesempatan sama menyampaikan, Temu Inklusi Nasional Ke-5 ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Situbondo. “Temu inklusi ini adalah tinta emas yang kesekian kalinya yang ditorehkan oleh Pondok Pesantren Salafiyah Safi’iyah dalam mempelopori kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional,” kata Bupati Karna.

Untuk diketahui, Temu Inklusi Nasional ke-5 ini menghasilkan 11 poin rekomendasi untuk Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. (Jokowi). 11 poin rekomendasi tersebut anatara lain, pertama, agar inklusi penyandang disabilitas sebagai arus utama di semua sektor dicantumkan sebagai bagian dalam RPJPN Menuju Indonesia Emas tahun 2045, yang penjabaran pelaksanaannya diterjemahkan melalui rencana aksi nasional dan daerah penyandang disabilitas.

Kedua, agar memerintahkan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong terbentuknya peraturan daerah serta Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas di setiap provinsi dan kabupaten/kota, melalui proses penyusunan yang partisipatif. Ketiga, agar memfasilitasi perwujudan perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, termasuk afirmasi terhadap akses pembiayaan bantuan hukum, anggaran pendampingan, serta akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Keempat, Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) untuk membangun sistem perlindungan bagi perempuan dan anak dengan disabilitas dan kerentanan yang berlapis, serta percepatan penyusunan peraturan pemerintah yang berpihak pada penyandang disabilitas. Kelima, agar Presiden menginstruksikan pembangunan IKN dengan konsep desain universal dan aksesibilitas yang terintegrasi untuk menjadi model bagi pengembangan aksesibilitas infrastruktur di berbagai wilayah lainnya di Indonesia.

Keenam, agar menegaskan aturan untuk mempercepat perwujudan Desa, Kabupaten dan Kota Inklusif hingga wilayah 3T. Termasuk di dalamnya penyelenggaraan layanan dasar dan sarana publik yang mudah diakses penyandang disabilitas.

Ketujuh, agar Presiden menginstruksikan kepada BPS dan Kementerian terkait untuk mempercepat pembentukan data penyandang disabilitas satu sistem dalam satu data Indonesia. Yang akan memudahkan perencanaan di semua sektor dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Delapan, agar mengeluarkan kebijakan afirmasi perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas yang meliputi, jaminan pembiayaan dan penerimaan dan fasilitasi pendidikan termasuk melalui pembentukan unit layanan disabilitas di bidang pendidikan. Jaminan ketenagakerjaan termasuk akses pelatihan, jalur afirmasi, dan pembentukan unit layanan disabilitas di sektor ketenagakerjaan, serta perluasan jaminan pembiayaan kesehatan bagi Penyandang disabilitas dan perluasan manfaat jaminan alat bantu serta layanan kesehatan yang inklusif. Pelaksanaan jaminan tersebut agar merata penjangkauannya hingga mereka yang tinggal di panti-panti rehabilitasi.

Sembilan, agar Presiden melalui organisasi, tokoh, dan gerakan keagamaan menggerakkan upaya edukasi atas penerimaan, kesetaraan, penghapusan stigma disabilitas. Serta penguatan partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan sosial keagamaan, termasuk akses pada sarana ibadah berbagai agama.

Sepuluh, agar Presiden menginstruksikan kepada BNPB dan pihak terkait agar melakukan upaya-upaya terukur dalam memastikan pelindungan penyandang disabilitas dalam situasi bencana, darurat kemanusiaan, kondisi atas dampak perubahan iklim, pengurangan risiko bencana maupun upaya pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya tersebut meliputi penyesuaian kebijakan yang ada, serta koordinasi dan kolaborasi pentahelix lintas sektor.

Sebelas, agar Presiden mengukuhkan Temu Inklusi sebagai agenda rutin yang mempertemukan masyarakat penyandang disabilitas dan masyarakat sipil lainnya, Pemerintah, akademisi, swasta, dan pihak lainnya memajukan praktik baik riset, serta inisiatif lain yang yang berkontribusi pada pewujudan inklusi disabilitas. (her/gie)

“Ada 345 SK PPPK yang dibagikan hari ini. Diantaranya SK yang diberikan, satu orang diantaranya meninggal dunia. Sehingga, tersisa 344 guru. Sementara dari jumlah tersebut, sebanyak 282 orang menduduki jabatan guru kelas, sebanyak 51 orang menjadi Guru Agama Islam, sebanyak 2 orang menjadi Guru Panjaskorkes, sebanyak 4 orang menjadi Guru Bahasa Indonesia dan sebanyak 5 orang menjadi Guru Bahasa Inggris. Adapun jumlah perempuan yang menerima SK PPPK sebanyak 235 orang, sedangkan jumlah laki-laki sebanyak 99 orang,” kata Bupati Karna.

Dirinya juga mengatakan, bahwa untuk satu orang yang meninggal dunia tesebut, tidak boleh digantikan. Sebab terkait PPPK, merupakan kewenangan pemerintah pusat. Mulai dari pendaftaran hingga di keluarkannya surat keputusan atau SK ini.

“Mau mengganti ternyata tidak boleh. Ini menandakan bahwa kelulusan PPPK sesuai formasi sudah paten dan tidak bisa ditawar-tawan lagi,” tambah Bupati Karna.

Baca juga:

Tidak hanya itu yang disampaikan Bupati Karna, dirinya juga meminta kepada 344 guru PPPK yang menerima SK, untuk bekerja secara profesional. Sehingga, nantinya bisa menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan demi mewujudkan Situbondo Berjaya (berakhlak, sejahtera, adil dan berdaya).

“Kalian semuanya yang saat ini sudah menerima SK PPPK, berbahagialah. Untuk itu, saya berharap kalian bisa menjalani tugas ini dengan baik dan lakukan secara profesional sebagai bentuk syukur kalian,” kata Bupati Karna.

Lebih lanjut Bupati Karna menegaskan, bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk kembali melakukan rekrutmen PPPK tenaga fungsional guru dengan mengutamakan guru yang sudah lolos ambang batas nilai tes PPPK tahun 2022. “Namun, kita belum bisa dipastikan kapan rekrutmen PPPK bisa kembali dilakukan. Tapi saya memastikan, bahwa pendapatan asli daerah (PAD) meningkat signifikan,” tuturnya.

Bupati Situbondo mengatakan, terkait dengan UU Nomor 1 tahun 2022 bahwa pengangkatan ASN tidak boleh melampaui belanja pegawai 30 persen. Semoga tahun depan Pemkab Situbondo bisa merekrut kembali PPPK. “Semoga tahun depan kita bisa melakukan rekrutmen PPPK kembali,” papar Bupati Situbondo.

Seorang penerima SK, Achmad Fahrur Rozi, dalam kesempatan itu mengaku bangga dengan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, yang sangat mendukung terhadap proses rekrutmen PPPK sampai kepada pemberian SK yang diserahkan langsung oleh Bupati Situbondo, Karna Suswandi. “Saya bangga kepada pemerintah, karena tidak ada pungutan dalam mendapatkan SK,” ujarnya. (her/sit)

Beberapa wilayah yang didistribusi air bersih, jerigen dan tandon air, diantaranya Dusun Sokaan, Desa Gunung Putri, Kecamatan Suboh, Dusun Bendusa dan Dusun Polay, Desa Jatisari Kecamatan Arjasa, Dusun Jerugen, Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Dusun Sekar Putih dan Dusun Curah Temu, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo.

Baca juga :

Bupati Situbondo, Karna Suswandi mengatakan bahwa Pemkab melalui BPBD Situbondo mendistribusikan air bersih dan memasang tandon air serta memberikan bantuan 200 jerigen kepada warga yang tinggal di Desa Gunung Putri, Selomukti, Jatisari dan Sumberanyar. “Bantuan jerigen yang diberikan ini adalah yang kedua kalinya. Sebelumnya, pemerintah kabupaten telah memberikan bantuan sebanyak 141 jerigen kepada warga yang tinggal di Dusun Ampenang dan Dusun Polay, Desa Jatisari,” ujar Bupati Karna saat memberikan bantuan secara simbolis di Pendopo Aryo Situbondo.

Bupati juga menjelaskan, bahwa Pemkab Situbondo juga memberikan bantuan tandon ke beberapa dusun yang mengalami kekurangan air bersih akibat debit sumber mata air di desa setempat mengecil. “Masih banyak warga yang butuh bantuan jerigen dan tandon untuk menampung air bersih,” ujarnya.

Sebagai solusi jangka panjang, kata Bupati Karna, pemerintah membangun sumur bor di setiap titik yang menjadi langganan kekeringan setiap memasuki musim kemarau. “Untuk jangka panjang, kami sudah membangun sumur bor di beberapa titik. Salah satunya, di Desa Gunung Putri, Kecamatan Suboh,” jelas Bung Karna. (her/gie)

“Saya melantik saudara dan saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” kata Bupati Karna.

Dirinya berharap, para pejabat pemerintah yang baru dilantik bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Terutama, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Baca juga :

“Jangan sampai layanan yang diberikan kepada masyarakat bertentangan dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi. Karenanya, berikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Situbondo meminta kepada para pejabat dan seluruh staf di lingkungan Pemkab Situbondo, dalam memasuki tahun politik agar tidak terpengaruh perbedaan politik. “Jika terpengaruh dengan tahun politik, maka hal itu dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, jangan berpolitik,” papar Bupati Karna.

Sekedar informasi, dua Pejabat Tinggi Pratama yang dilantik oleh Bupati Situbondo, yakni Sopan Efendi sebagai Kepala Satpol PP menggantikan Buchari yang sebelumnya sempat dinonaktifkan. (her/gie)

“SK P3K untuk para Nakes tersebut sudah kita diserahkan, karena nomor Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Kementerian Kesehatan sudah turun,” kata Bupati Karna.

Untuk SK P3K dari tenaga pendidikan dalam hal ini guru, tambah Bupati, hingga saat ini masih belum menerima Pertek yang sudah diusulkan sesuai dengan petunjuk yang diberikan. “SK PPPK 106 Nakes ini terhitung sejak April. Sehingga, nantinya gaji mereka akan dirapel. Mereka akan menerima gaji dari April hingga Juni,” tambah Bupati Karna.

Lebih lanjut Bung Karna menambahkan, gaji 106 PPPK Nakes ini diambilkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) Earmark. Sehingga, pemerintah daerah akan menunggu dana itu ditransferkan. “DAU Earmark ini uangnya tidak ada di kas daerah. Namun, dana tersebut akan ditransfer ke daerah, apabila kita sesuai dengan jumlah SK tersebut,” ujarnya.

Baca juga:

Tidak hanya itu yang disampaikan Bung Karna-sapaan akrabnya, namun dirinya menghimbau kepada seluruh Nakes penerima SK PPPK, untuk bekerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing. “Pemerintah telah memberikan gaji sesuai dengan ketentuan yang ada. Maka, saya berharap kepada 106 tenaga kesehatan bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” tegas Bupati Situbondo.

Kepala Dinas Kesehatan Situbondo, dr Sandy Hendrayono, menambahkan bahwa dari 106 Nakes PPPK itu nantinya akan ditempatkan di RSAR, RSU Asembagus dan RSU Besuki serta sejumlah Puekesmas yang tersebar di Kabupaten Situbondo. “106 Nakes P3K yang terdiri dari dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat, ini akan disebarkan di rumah sakit dan Puskesmas,” katanya. (her/sit)

Bertindak sebagai Ketua Pelaksana, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Situbondo, Wawan Setiawan, dalam laporannya menjelaskan bahwa jumlah calon jamaah haji Kabupaten Situbondo pada tahun 1444 Hijriyah, sejumlah 775 jamaah. Nantinya, akan terbagi menjadi dua kloter yaitu Kloter 73 dan Kloter 74 serta tambahan kuota 39 jamaah di luar 2 kloter tersebut.

“Pemberangkatan jamaah haji pada hari Senin (19/06/2023) lusa dan akan kembali ke Kabupaten Situbondo Insyaallah 30 dan 31 Juli 2023,” jelas Sekda Wawan.

Baca juga :

Selain itu, Sekda juga menambahkan bahwa fasilitas yang disiapkan oleh Pemkab Situbondo adalah transportasi untuk membawa calon jamaah haji sejumlah 18 unit bus dan 1 unit bus candangan. Serta, kendaraan truk pengangkut tas atau barang jamaah. “Semua anggaran diambil dari APBD Pemkab Situbondo. Semua untuk kepentingan dan kenyamanan jamaah haji Kabupaten Situbondo,” imbuhnya.

Bupati Karna Suswandi dalam sambutannya mengatakan bahwa calon jamaah haji harus meluruskan hati, pikiran dan niatnya fokus ibadah. “Jangan sampai saat melaksanakan ibadah haji, malah ingat kalau lupa ngasih makan ayam peliharaan,” canda Bupati Karna kepada jamaah untuk mencairkan suasana.

Rencananya, pelepasan CJH pada 19 Juni 2023 mendatang, akan dilaksanakan di Alun-alun Kabupaten Situbondo. Bupati berharap, pihak keluarga tidak perlu banyak-banyak mengantar agar mobilitas kendaraan dan kegiatan berjalan lancar.

“Nanti saat pulang balik ke Kabupaten Situbondo, akan saya jemput langsung di Probolinggo. Selain itu, Pemkab akan sediakan tempat yang memadai agar jemaah haji bisa beristirahat sejenak serta bersiap-siap sebelum kemudian melanjutkan balik ke rumah di Kabupaten Situbondo,” imbuhnya. (her/gie)