Kabid Pembinaan SMP Disdikpora Tulungagung, Suprayitno, menjelaskan bahwa ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Diantaranya, dengan penambahan ekstrakurikuler atau pembelajaran yang lebih diintensifkan. Bisa dengan daya saing di bidang agama ataupun harus menciptakan program yang bisa menarik masyarakat.

“Ada tambahan wajib untuk diberikan misalkan hafalan Surah Yasin. Atau pembelajaran sekolahnya di bidang lain ditingkatkan,” ungkap Suprayitno, Rabu (27/07/2022) tadi.

Dirinya menekankan, dengan cara seperti itu, memang sekolah harus mampu untuk menciptakan karakter. Terlebih dikatakannya, di kurikulum merdeka belajar sangat khas dan berpotensi untuk menciptakan suasana Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menarik.

Suprayitno mengaku, adanya penciptaan kurikulum baru bisa menciptakan kekhasan dari sekolah. Hal itu butuh perjuangan dari para guru. Pihaknya mempersilahkan sekolah negeri berlomba-lomba selain prestasi akademik juga dalam bidang keagamaan.

“Di bidang keagamaan itu kurang, monggo (silahkan) dikentalkan anak-anak. Sebelum pembelajaran membaca surat-surat pendek, semacam itu kalau terdengar orang tua merasa senang. Oh produk di SMP Negeri bisa Yasinan, hafal Yasin,” terangnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dirinya menambahkan, cara lain mungkin di cabang olahraga sesuai dengan lingkungan sekitar yang digemari. Kemudian bisa melalui musik, gamelan atau kesenian yang lain. Hal tersebut masih belum banyak diterapkan di sekolah-sekolah.

“Trik kedua adalah peningkatan kompetensi diri dari bapak ibu guru. Peningkatan berarti kualitas guru terpenuhi. Lalu, ketiga adalah tidak menciptakan masalah, guru bisa ditauladani dengan baik,” jelasnya.

Menurutnya, oknum guru yang merusak sekolah dengan tindakan yang tidak terpuji akan berimbas pada lembaga sekolah. Ketika ada guru yang mencemarkan sekolah, akan tercoreng bertahun-tahun bahkan membutuhkan waktu lama akan bangkit.

Dirinya tidak menampik, orang tua dalam mencari sekolah untuk putera puterinya tidak lepas dari kualitas sekolah. Di sisi lain, sekolah yang merasa pagunya kurang dalam arti kalah dengan sekolah sekitar, ini memang harus punya trik atau jurus tertentu agar ada nilai jual di sekolah.

Ditambahkannya, perihal pencapaian pagu sudah jauh-jauh sering disampaikan baik lewat pertemuan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) maupun pembinaan-pembinaan di sekolah-sekolah. Sehingga harapannya nanti dengan adanya nilai jual yang menarik bagi masyarakat bisa memunculkan nilai plus sekolah. (jaz/gie)

Memontum Malang – Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang, melakukan survey terkait kesiapan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Malang. Hasilnya, dari total 4561 sekolah se Kabupaten Malang, hanya sekitar 142 sekolah yang setuju untuk melaksanakan KBM tatap muka.

“Sementara itu, 1333 sekolah tidak setuju untuk melaksanakan KBM tatap muka dan sisanya yakni 3086 sekolah, masih belum menjawab survey tersebut,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Rahmat Hardijono, Senin (23/11).

Rahmat menambahkan, survey tersebut sudah dilakukan pihak Dindik sejak awal November lalu dan selesai di akhir November ini. “Jadi masih punya waktu beberapa hari lagi untuk menyepakati untuk sekolah yang belum menyatakan,” ungkapnya.

Hasil survey tersebut, ujarnya, nantinya akan menjadi patokan dalam keputusan apakah sekolah di Kabupaten Malang akan buka kembali atau tetap mengadakan daring.

“Jadi semua itu terserah dari pihak sekolah, komite dan wali murid kalau siap ya berarti sudah siap dengan syarat-syarat dari Kemendikbud. Enam syarat itu juga kita jadikan patokan untuk kesiapan KBM tatap muka,” tambahnya.

Rahmat menjelaskan, enam syarat tersebut terdiri dari kesiapan kebersihan dan sanitasi yang meliputi kebersihan toilet, disinfektan dan tempat cuci tangan.

“Selanjutnya akses fasilitas kesehatan juga harus lengkap dan terpenuhi. Setelah itu menerapkan wajib masker untuk seluruh warga yang berada di sekolah dan harus memiliki thermogun,” tambahnya.

Masih menurut Rahmat, pemetaan kesehatan warga sekolah yang harus dilakukan oleh pihak sekolah. “Siapa guru atau murid yang mempunyai komorbid harus dipetakan. Sesudahnya yang paling penting yakni persetujuan dari orang tua murid,” tutupnya. (riz/sit)