Sesuai surat perintah penahanan Kejaksaan Negeri Pamekasan, dengan Nomor Print-154/M.5.18/Fd.1/06/2022 tertanggal 20 Juni 2022, Kejari menetapkan dan menahan tersangka berisinial RA, salah seorang pejabat Diskominfo Pamekasan. Surat perintah tersebut, oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Pamekasan sebagai dasar melakukan penahanan terhadap tersangka berinisial RA dan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas II A Pamekasan.

Dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Pamekasan, RA yang bertugas sebagai PPTK, diduga turut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana DBHCHT tahun 2021. Dengan cara, tersangka RA meminjam bendera perusahaan dan ikut sertakan dalam pengadaan dan melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa sendiri. Serta, memberikan imbalan kepada pemilik perusahaan, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab dari tersangka sebagai PPTK.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Tersangka RA disangka melanggar ketentuan Pasal 12 huruf i UU No 20 Tahun 2001, tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur pasal baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya,” ujar Kasi Intelejen Kejari Ardian Junaedi dalam keterangan tertulis yang diterima media, Selasa (21/06/2022).

Ardian menjelaskan, RA dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. (azm/srd/gie)

Politisi PBB itu juga meminta, agar Kejaksaan di Pamekasan harus berkeadilan. Berkeadilan yang dimaksud, yakni jangan sampai mereka yang tidak terlibat, ditarik-tarik untuk terlibat atau perannya secara terselubung ada tapi kemudian dikaburkan.

“Jangan sampai yang terlibat ditarik-tarik untuk terlibat atau perannya secara terselubung ada tapi kemudian dikaburkan. Ooo ini tidak terlibat, kurang cukup bukti, jadi tidak boleh begitu. Jadi, semua harus benar-benar profesional, proporsional dan berkeadilan,” paparnya.

Direktur LSM center islam for democration (Cide’s) Bangkalan itu meminta, Kejakasaan Negeri Pamekasan memproses siapapun yang terlibat di kasus tersebut. Siapapun yang terlibat dimintai keterangan kemudian perannya apa, melakukan apa, mengambil keuntungan berapa dan menguntungkan siapa.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Saya tetap menyerahkan penanganan ini ke penyidik, karena tentunya dengan prinsip yang berkeadilan. Semua yang terlibat harus diproses. Dimintai keterangan, kemudian perannya apa, melakukan apa, mengambil keuntungan berapa atau menguntungkan siapa? Ini juga harus menjadi porsi tersendiri,” pintanya.

Pria yang konsen dalam bidang pencegahan korupsi itu mengatakan, tidak boleh ada intevensi dalam kasus penyidikan tersebut. Siapapun baik Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) maupun Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur. “Biarkan semua berproses, profesional, proporsional yang berkeadilan,” paparnya.

Bahkan, mantan aktivis PMII itu meminta masyarakat jika dalam penyidikan tidak fair, untuk melaporkan ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung dan asisten bidang pengawasan (Aswas) Kejati. “Silahkan kirim surat, adukan ke sana. Biar dimonitoring dan dievaluasi. Saya yakin akan dipanggil. Bahkan, kalau ada pelanggaran, sanksinya jelas,” paparnya.

Sebagaimana diberitakan, terkait dugaan ini Kejari Pamekasan sudah meningkatkan pemeriksaan dari penyelidikan ke penyidikan. Hanya saja, siapa-siaap pihak yang diduga sebagai tersangka, masih belum diumumkan. (udi/srd/sit)

Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura, Sulaisi Abdurrazaq, menjelaskan bahwa ketika suatu kasus atau dugaan naik dari penyelidikan ke penyidikan, maka wajib ada penetapan tersangka. “Kalau sudah sidik, semestinya tujuh hari setelahnya, wajib keluar surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Kalau sudah keluar, mestinya sudah ada tersangka,” ujar Sulaisi kepada Memontum.com, Senin (13/06/2022) tadi.

Sulaisi pun menyarankan, agar dugaan ini ditanyakan ulang kepada pelapor. Apakah sudah menerima SPDP dari Kejari, atau apakah belum. “Tinggal ditanya ke pelapor, apakah sudah ada SPDP dari Kejaksaan atau belum,” paparnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Disingung mengenai Standard Operating Precedure (SoP), Sulaisi mengaku, tidak begitu faham terkait persoalan tersebut. Sebab, yang faham mengenai SoP adalah Kejari. “Yang paham internal mereka (Kejari, red). Tapi coba aja tanya dulu SPDP ke pelapor, keluar atau tidak. Kalau sudah keluar, mestinya sudah ada TSK,” sarannya.

Sementara itu, salah satu pelapor kasus dugaan penyalahgunaan DBHCHT Diskominfo 2021, Zaini Wer Wer, mengaku sudah menerima SPDP tersebut. Bahkan, sebagai pelapor pihaknya saling koordinasi. “Sudah terima (SPDP) dan sebagai pelapor kami terus memantau dan saling koordinasi ke pihak Kejari Pamekasan, perihal perkembangan proses hukumnya,” paparnya.

Zaini dari Lembaga Swadaya masyarakat Komunitas dan Monitoring dan Advokasi (Komad) bersama Tosan dari LSM Aliansi Rakyat oposisi (Araop), pun mengapresiasi kerja cepat Kejari Pamekasan. “Jujur, kami apresiasi tindak cepat dari Kejari Pamekasan, dalam menangani kasus dugaan korupsi dana DBHCT di Dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan. Dari proses penyelidikan naik ke tingkat penyidikan,” ujarnya. (srd/gie)

Dari informasi yang diperoleh, rencana pemeriksaan penyidikan itu tertuang dalam surat bernomor print 129/M.5.18/Fd.1/05/2022. Surat tersebut, dilayangkan korps adhyaksa tertanggal 03 Juni 2022.

Dalam surat pemanggilan saksi-saksi itu, tidak dijelaskan secara jelas nama-nama yang akan diminta keterangan seputar dugaan korupsi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) 2021. Surat yang ditandatangani Kepala Seksi tindak pidana khusus (Kasi Pindsus), Ginung Pratinda, itu hanya meminta menghadap ke sejumlah jaksa penyelidik.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Kepala Kajaksaan Negeri Pamekasan, Muhklis, melalui Kasi Intelijen Kejari, Ardian Junaedi, belum bisa memberikan keterangan rinci seputar nama-nama yang akan dipanggil. Ardian mengaku, akan menginfokan lebih lanjut.

“Nanti saya beri info tretan,” kata Ardian dikonfirmasi wartawan ini, Selasa (07/06/2022) tadi.

Tim Jaksa Penyidik DBHCHT 2021 Kejari Pamekasan, Munarwi, juga tidak membuka nama-nama yang akan diperiksa. Munarwi beralasan, dirinya masih ada diuar kota. “Belum tahu saya, ini lagi di Surabaya. Ada tugas kantor,” ujarnya.

Sebelumnya, penanggungjawab anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), kasubbag keuangan, bendahara dan pengurus barang, telah diperiksa berulang kali Kejari Pamekasan. Terbaru, KPA bersama pihak lain, kembali dimintai keterangan atas perkara penyimpangan DBHCHT 2021. (srd/sit)

Tidak hanya itu, bahkan sebelumnya, juga diinformasikan bahwa penanggungjawab anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), Kasubbag Keuangan, Bendahara dan pengurus barang, juga telah diperiksa berulang kali penyidik Kejari. Terbaru, KPA bersama pihak lain, kembali dimintai keterangan atas perkara dugaan penyimpangan DBHCHT 2021.

Kasi Intelijen Kejari Pamekasan, Ardian Junaedi, membenarkan proses pemeriksaan KPA Diskominfo tersebut. KPA diperiksa, untuk kesekian kalinya dalam perkara dugaan penyimpangan DBHCHT Diskominfo tahun anggaran 2021.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“KPA (Arif Rahmansyah, red) benar diperiksa. Ada pihak lain juga, yang diperiksa tim Pidana Khusus (Pidsus). Saya lupa orang-orangnya,” kata Ardina kepada memontum.com, Kamis (02/06/2022) malam.

Jaksa asal Lumajang itu memastikan, Kejari Pamekasan tetap profesional dalam melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Karenanya, butuh waktu untuk pemeriksaan dugaan perkara ini.

“Saya pastikan, Kejari Pamekasan Profesional,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, terkait dugaan adanya kerugian negara, Diskominfo Pamekasan mencoba mengembalikan kerugian tersebut. Total dari informasi yang didapat, ada Rp 100 juta, uang yang sudah dikembalikan. Hanya saja, saat informasi ini hendak dikonfirmasi ke Diskominfo, masih belum menuai respon. (srd/sit)

Kasi Intel Kejari Pamekasan, Ardian, membenarkan mengenai pemanggilan itu. Pemanggilan dilakukan, sebatas meminta klarifikasi kepada wartawan. Sedikitnya, ada sembilan wartawan yang sudah dimintai klarifikasi.

“Ada sembilan orang (wartawan, red). Saya kira itu cukup, sebagai sampel saja,” kata Ardian, Minggu (20/03/2022).

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Pria asal Lumajang itu mengatakan, pemanggilan itu sebatas meminta klarifikasi, seputar penggunaan DBHCHT. Sebab, terlapornya bukan wartawan, melainkan Diskominfo. “Terlapor bukan wartawan, tapi Kominfo,” ujarnya.

Disinggung mengenai keterkaitan media dengan kerja sama dari DBHCHT, Ardian mengaku, yang penting Perseroan Terbatas. “Yang penting, itu PT,” kata Ardian, seraya meminta agar media ini untuk tidak turut menulis.

Kepala Diskominfo Pamekasan, Mohammad, dikonfirmasi terpisah pada Selasa (22/03/2022) tadi, enggan memberikan keterangan. Orang nomor satu di Diskominfo itu, tidak menanggapi pesan singkat dari media ini. Mantan Kepala Dispora Pamekasan, itu juga tidak merespon sambungan telepon yang dilakukan, meski dari nada sela terdengar nada sambung. (srd/sit)

Dalam aksinya, mereka meminta Kepala Inspektorat Pamekasan mengembalikan kembali kasus pelimpahan Mobil Sigap ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan.

Abdus Salam, dalam orasinya mengatakan, bahwa kebijakan Kepala Inspektorat Pamekasan dalam menerima pelimpahan kasus yang sudah memasuki tahap penyidikan tolol.

“Sampean tolol menerima pelimpahan kasus ini. Padahal dalam undang-undang sudah jelas,” kata Abdus Salam.

Menurutnya, Inspektorat Pamekasan terlambat dalam menangani kasus dugaan korupsi Mobil Sigap yang menelan anggaran mencapai Rp 38 miliar.

Harusnya, kata dia, Inspektorat bukan malah menerima pelimpahan kasus dari kejaksaan, melainkan mengawasi sedari awal penganggaran.

“Bukan malah menerima pelimpahan kasus dari kejaksaan. Ini sudah jelas menciderai proses hukum,” terangnya.

Baca Juga : Viral Bupati Pamekasan Foto Bareng Cewek Tanpa Gunakan Masker

Selain itu, koordinator lapangan (Korlap) Aksi, Zaini Wer Wer, sangat kecewa dengan penjelasan kepala inspektorat karena tidak melalukan audit sebagaimana yang diminta teman-teman demonstran.

Demonstran juga sempat bakar ban bekas di hadapan kantor inspektorat sebagai bentuk kekecewaannya, akan tetapi seketika itu dimatikan oleh aparat kepolisian setempat.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Pamekasan, Moh Alwi, menjelaskan bahwa dirinya tidak langsung menerima pelimpahan kasus dari Kejari Pamekasan.

Akan tetapi, kata dia, kejaksaan menyerahkan kasus Mobil Sigap kepada Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, yang kemudian Bupati melimpahkan ke Inspektorat.

“Tidak langsung ke Inspektorat, jadi dari pak bupati kemudian diserahkan ke Inspektorat,” kata Moh Alwi di depan masa aksi.

Ia menerangkan bahwa dirinya berhak melakukan pendalaman kasus dugaan korupsi Mobil Sigap dikarenakan telah menerima surat dari kejaksaan.

“Atas surat dari kejaksaan tersebut, kami kan juga pengawas, Sehingga, kami berhak menerima pelimpahan kasus Mobil Sigap dari Kejaksaan,” terangnya. (fid/adi/ed2)

Sebelumnya Kelompok yang menamakan dirinya Jaringan Kawal Jatim (Jaka Jatim) telah mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Selasa tanggal 09 Februari lalu.

Dengan tuntutan yang sama kejelasan terkait dugaan pengadaan mobil Sehat Siaga Tanggap Peduli (Sigap) yang dinilai mangkrak.

Ketua aksi Famas, Abdus Marhaen Salam, mengkritik keras kalau di balik kasus pengadaan mobil Sigap ada campur tangan Bupati Pamekasan, “Tindakan orang nomor satu di Kabupaten Pamekasan di anggap jadi biang kerok karna melemahnya penanganan pada proyek anggaran pengadaan mobil sigap senilai Rp 38 miliar yang sampai saat ini belum berani menentukan tersangka”.

Menurut Marhaen, tindakan Bupati Pamekasan secara tidak langsung memperkosa dan mencederai proses penegakan hukum. Pasalnya, sebelum mendapat intervensi dari bupati, kejaksaan sudah memastikan ada tersangka dalam kasus tersebut karena telah naik pada proses penyidikan.

Baca Juga : Dugaan Korupsi Mobil Sigap, Jaka Jatim Lurug Kejari dan Minta Tidak Main Mata dengan Bupati

“Sudah jelas memenuhi unsur kerugian negara dari hasil penyelidikan Kasi Intel Kejari Pamekasan setelah dilakukan pemeriksaan mobil dan dipanggilnya beberapa saksi dintaranya Kepala Desa dan pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pamekasan,” terangnya.

Marhaen menambahkan kasus tersebut sebenarnya sudah ada nama tersangkanya karena kasus tersebut sudah naik dari tahap penyelidikan ketahap penyidikan. “Jika semuanya sudah selesai, sudah dipastikan tercantum kerugian negara, Tapi Kenapa kejaksaan Negeri Pamekasan Masih Malempem dan diduga ada kongkalikong jahat antara kejaksaan dengan Bupati,” teriak Marhaen Salam dalam orasi tunggalnya di depan gedung Kejari Pamekasan tersebut.

“Lebih baik kamu buka sepatu lepas seragam dan pulang ke kampung halaman, karena kamu tidak berguna di pamekasan,” timpalnya.

Sementara itu, dalam aksi tersebut, Kasi Pidsus, Ginung, menyampaikan tanggapan di hadapan peserta demonstran bahwa penyidikan dalam kasus Mobil Sigap ini tetap jalan.

”Jadi saya tegaskan persoalan kasus Mobil sigap ini terus berjalan,” terangnya. (fid/ed2)

Massa menuntut, kejelasan terkait dugaan pengadaan mobil Sehat Siaga Tanggap Peduli (Sigap) yang selama delapan bulan ini dinilai mangkrak.

Sebelumnya, Kejari menerbitkan surat yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Kabupaten Pamekasan Nomer: B-184/M.5.18/Dek/1/11/2020 Tanggal 19 November 2020. Surat itu, berbunyi bahwa kasusnya sudah naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Baca: Bupati Badrut Tamam Resmikan Program CSR di Desa Pamoroh Pamekasan

Berangkat dari itu, kelompok Jaka Jatim berdasarkan peraturan Jaksa Agung RI Tanggal 29 Oktober 2010. Huruf B, bahwa jangka waktu pelaporan penyidikan (vide BAB V Bagian 10) Pasal 19 ayat I dan 2 dan Pasal 20 ayat 1 dan 2, seharusnya dalam jangka waktu 30 hari paling lama, kejaksaan berhak mengusulkan nama tersangka atau identitas tersangka. Dalam hal ini, Kejaksaan Pamekasan disinyalir ragu-ragu dalam menetapkan tersangka

Pada audiensi yang disampaikan Korlap Jaka Jatim, Musfiqul Khoir. Karenanya, Jaka Jatim menuntut lima poin tuntutan. Pertama, Kejaksaan Negeri Pamekasan harus profesional dalam penegakan hukum, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Kedua, tetapkan nama-nama tersangka yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi mobil Sigap. Ketiga, Kajari dan Kasi Pidsus Kejaksaan Kabupaten Pamekasan, jangan main mata dengan pihak pemerintah (Bupati Pamekasan).

“Keempat, apabila kejaksaan dalam kasus ini masih beralibi dan berspekulasi, maka Jaka Jatim bersama rakyat Kabupaten Pamekasan, akan menuntut Kajari mundur dari jabatannya,” teriaknya.

Kelima, dalam waktu sesingkat-singkatnya (7×24 jam) atau akhir bulan Februari ini, Kejaksaan Negeri Pamekasan tidak mengungkap dan menetapkan nama tersangka, maka Jaka Jatim Pamekasan akan menggelar aksi lagi dengan jumlah massa yang lebih besar.

Musfiqul dalam kesempatan itu juga menyayangkan, karena sampai detik ini kasus ini belum juga terungkap. Menurutnya, ini mencederai nama institusi dan atas nama pemerintah.

“Ini negara hukum, tidak boleh berafiliasi dengan siapapun. Kejaksaan bukan mitra pemerintah, kejaksaan adalah lembaga independen untuk menegakkan hukum,” paparnya.

Terlebih, menurutnya, kejaksaan pernah mengatakan ada instruksi dari pemerintah untuk melimpahkan kasus ini ke inspektorat. “Atas dasar apa pak dan atas Undang-Undang apa pak kok bisa kejaksaan melemparkan kasus ini,” tegasnya.

Terkait tuntutan tersebut, Kasi Pidsus Kejaksaan Pamekasan, Ginung Pratidina, menanggapi kalau dalam dugaan kasus korupsi pengadaan mobil Sigap ini, Kejari tetap lakukan penyidikan.

Baca Juga: 4 Pelaku Maling Kotak Amal Pamekasan Positif Narkoba, Satu Pelaku Masih di Bawah Umur

Ada tiga tahap dalam proses penyidikan yakni pengadaan mobilnya, pengadaan aksesoris dan alat emergency (tandu pasien). Sementara penyidikan baru selesai satu, yakni penyidikan terhadap pengadaan aksesoris atau branding.

“Perihal adanya permohonan dari pemerintah (Bupati) itu bukan sebagai intervensi tetapi kami mengharapkan bantuan untuk menghitung kerugian negara sebanyak 178 mobil dari kepala desa, dan tentunya penyidikan kerugian negara tersebut tetap tidak akan dihentikan. Untuk penetapan tersangka tengah dilakukan penyidikan, karena membutuhkan waktu yang tidak sedikit, butuh proses kami tidak akan lepas tangan,” ujarnya.

Sekedar diketahui, pengadaan mobil Sigap di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pemkab Pamekasan, menelan anggaran senilai Rp 38 miliar. Pembeliannya, terbagi tiga item, pertama mobil APV, kedua tandu dorong dan kotak P3K, ketiga karoseri dan aksesoris serta branding foto bupati dan wakil. (fid/adi/ed2)