Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, mewakili Tim KPPP, Arif Firmanto, mengatakan Turba itu dilakukan untuk mendengar langsung keluhan dari masyarakat. Faktanya, dari hasil Turba itu ditemukan ada yang masih belum tergabung dalam kelompok tani.

Dengan itu, lanjut Arif, pihaknya langsung mengarahkan untuk bergabung dalam kelompok tani. Agar, kedepannya untuk kebutuhan pupuknya bisa tercover oleh pemerintah.

“Memang, setelah kami melakukan Turba itu, ada masyarakat yang masih belum ikut kelompok tani. Itu yang menyebabkan masyarakat tidak bisa terpenuhi kebutuhan pupuknya dan ada juga yang masih baru ikut-ikut kelompok tani. Sehingga, RDKK belum disusun. Itu karena, syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi yaitu harus bergabung dengan Kelomppok Tani dengan ketentuan maksimal luas lahan garapan 2 Ha,” tegasnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Mengenai keluhan petani tentang sulitnya mendapatkan pupuk subsidi, Arif memastikan, bahwa itu bukan karena terjadinya dugaan permainan. Melainkan, karena kuota yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, tidak sesuai dengan pengajuan melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Atau, alokasi yang diberikan pemerintah di bawah RDKK yang diajukan oleh kelompok tani. Hal ini, terkait dengan kemampuan anggaran.

“Tidak langka, tapi memang kuota itu kurang atau di bawah jauh pengajuan kebutuhan,” jelasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Arif, pengajuan penambahan pupuk bersubsidi pada 8 Desember 2022, sudah dapat terealisasi. Di kabupaten yang berlambang Kuda Terbang, ini mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi urea sebanyak 458 ton.

Realita ini, tambahnya, adalah bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Sumenep, dalam mengawal pupuk bersubsidi disamping melakukan monitoring. “Tambahan pupuk bersubsidi tersebut, insyaallah akan dapat mencukupi kebutuhan pupuk di Kabupaten Sumenep, untuk tanaman dalam waktu 15 hari ke depan. Dan alhamdulilah, atas petunjuk dari Bapak Bupati untuk mengajukan penambahan pupuk bersubsidi pada tanggal 08 Desember 2022 melalui DKPP pada hari ini tanggal 15 Desember 2022, dapat terealiasasi. Kabupaten Sumenep mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi urea sebanyak 458 ton,” imbuhnya. (dan/sit/adv)

Menurut Korlap Aksi, Hamidi, mengatakan bahwa aksi kali ini merupakan sebuah bentuk kekecewaan terhadap Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pertisida (KPPP) Sumenep. Mereka menduga, dari salah satu tim pengawas tersebut tidak ada yang memiliki data terkait kebutuhan pupuk di bawah.

“Tugas tim pengawas ini apa? Saya yakin salah satu dari tim itu tidak ada yang memiliki data real di lapangan. Sehingga patut kami duga tim tersebut tidak bekerja,” ujarnya.

Menurutnya, tim yang sudah dibentuk itu seharusnya bisa memfasilitasi para petani yang merasa kesulitan dalam mencari pupuk. Petani saat ini merasa sangat kecewa dengan tanggung jawab yang mereka emban harus dilimpahkan lagi ke rakyat.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Jangan semua dibebankan ke petani. Petani sudah susah mencari pupuk, tapi kok masih disuruh laporan sana sini. Masak temuan di lapangan masih nunggu hasil laporan dari petani. Terus hasil kerja dari tim itu apa?,” tanya Hamidi.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Arif Firmanto, dan Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan (Diskoperindag), Chainur R, menemui massa aksi. Disampaikannya, bahwa kelangkaan pupuk itu merupakan jatah dari pemerintah. Artinya, dalam pengajuannya tidak dipenuhi semua oleh provinsi.

“Kouta yang diberikan oleh Provinsi Jawa Timur ditahun 2022 itu hanya sekitar 31.267 ton. Artinya dari pengusulan 43 ribu ton itu tidak semua dipenuhi. Namun kami tetap usaha untuk melayangkan surat di bulan Oktober dan November untuk minta penambahan dari kuota yang diberikan,” jelasnya. (dan/gie)

Ketua MPR MR, Hamidi, mengatakan bahwa rencana penyampaian aspirasi ini menyoal tentang kinerja Pemkab Sumenep. Yakni, berkaitan dengan persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi yang harus segera diatasi. Sebab, kelangkaan pupuk itu sangat berdampak fatal bagi petani.

Ditambahkannya, di bawah kepemimpinan Bupati Fauzi dengan jargon ‘Bismillah Melayani’, Pemkab Sumenep terkesan tidak serius dalam menangani persoalan kelangkaan pupuk. Bahkan menurut penilaiannya, kelangkaan pupuk tersebut merupakan sebuah kelalaian atau kurangnya pengawasan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pertisida (KPPP).

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“KPPP yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda), itu seharusnya berfungsi dan punya peran penting dalam melakukan pengawasan pupuk. Inikan aneh, ada tim pengawas tapi kenyataannya di bawah tidak terawasi. Tim itu, seharusnya berfungsi untuk mengurai hal-hal yang mengakibatkan kelangkaan pupuk,” ujarnya, Rabu (07/12/2022) tadi.

Hamidi meminta, agar tim turun langsung ke lapangan guna bisa memastikan peredaran pupuk bersubsidi. Jadi, pengawasan peredaran pupuk, itu jangan berhenti di distributor. “Kalau tim itu tidak turun ke lapangan langsung, bagaimana bisa memastikan kalau pupuk itu beredar sesuai prosedur,” paparnya.

Menurutnya, dampak kelalaian atau kurangnya pengawasan dari hal tersebut sangat telak. Yakni, terjadinya kelangkaan pupuk hingga terdapat kios yang menjual harga di atas HET dan bahkan hal seperti itu terjadi setiap tahun. Sehingga, petani merasa sangat terpukul.

“Poinnya ini dari kurangnya pengawasan. Seakan-akan, Pemkab Sumenep ini terkesan main-main,” ujarnya. (dan/gie)

“Realita di lapangan, keberadaan pupuk bersubsidi sulit didapat oleh petani. Tetapi, pemerintah daerah selalu mengatakan bahwa stok pupuk bersubsidi cukup,” kata Ketua DPRD, saat dikonfirmasi Jumat (28/01/2022).

Kalaupun keberadaan pupuk bersubsidi ada, lanjutnya, harga yang diberikan di atas HET (Harga Eceran Tertinggi). Yaitu, Rp 4000,00/kg dan bahkan lebih. Padahal, HET pupuk bersubsidi jenis urea hanya Rp 2.250,00/kg.

Ditambahkannya, pupuk bersubsidi tersebut untuk petani. Kalau petani sendiri kebingungan mencari pupuk, lalu untuk siapa pupuk tersebut. Atau, dijual kemana oleh distributor pupuk.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Masih menurutnya, kalau pemerintah daerah hanya bekerja secara formalitas dan tidak melihat realita di lapangan, maka selama itu pula pupuk akan tetap langka. Pemerintah berkewajiban mengurai ‘benang kusut’ ini. “Harusnya, pemerintah daerah mengawal distribusi pupuk dari hulu sampai hilir. Karena ada anggaran pemerintah dalam pengadaan pupuk bersubsidi,” tegas politisi PKB Bondowoso ini kepada memontum.com.

Ditambahkannya, setiap 1kg pupuk urea bersubsidi, pemerintah memberikan bantuan pada petani Rp 350,00. Dengan harapan, petani lebih sedikit mengeluarkan biaya. Sehingga, hasilnya lebih besar.

Ketua DPRD ini menyarankan, untuk meminimalisir kecurangan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, harusnya juga melibatkan pemerintah desa. Sebab faktanya, yang membentuk kios pupuk adalah distributornya.

Lalu, lanjutnya, jika distributor ‘bermain’ dengan kios dalam pendistribusian pupuk, siapa yang bisa mengawasinya. “Karena kios pupuk pasti akan melaksanakan perintah distributornya,” paparnya. (zen/sit)

Hal itu disampaikan oleh pria yang akrab disapa Bung Karna, saat memimpin pembagian pupuk urea gratis kepada para petani di lima desa yang ada di Kecamatan Sumbermalang, Sabtu (04/12/2021) sore. Lima desa itu, yakni Desa Alas Tengah, Taman, Baderan, Tlogosari dan Desa Plalangan.

Bung Karna mengatakan, penggunaan pupuk secara berimbang akan meningkatkan kesuburan tanah dan tanaman pertanian menjadi bagus. Sehingga, para petani tidak bergantung dengan pupuk urea subsidi saja.

“Fungsi pupuk urea itu menghijaukan daun. Jadi, bapak-ibu juga harus memakai pupuk NPK agar akar tanaman menjadi kuat. Pupuk ZA agar tanaman tahan terhadap hama dan penyakit, TSP supaya bulir padi atau butiran jagung menjadi banyak. Kemudian Petroganik untuk memperbaiki unsur hara tanah,” katanya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Lebih lanjut Bung Karna mengungkapkan, hingga tanggal 19 November 2021, stok pupuk bersubsidi jenis ZA, SP 36, Phonska dan Petroganik masih aman. “ZA masih tersisa sekitar 2366 Ton, SP 36 tersisa sekitar 746 Ton, Phonska ada sekitar 2526 Ton dan Petroganik tersedia sekitar 333 Ton. Semua ada di Gudang Penyangga Pupuk (GPP) Kalibagor dan Arjasa,” ujarnya.

Pria asal Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, ini menyampaikan bahwa akibat penggunaan pupuk urea secara terus-menerus, akan berdampak pada kesuburan tanah menjadi berkurang. Sehingga, pemakaian pupuk urea untuk lahan pertanian bisa naik signifikan.

“Sekarang untuk 1 Hektar lahan pertanian rata-rata bisa menghabiskan pupuk urea sekitar 5,5 hingga 7 Kuintal. Sementara itu, jatah dari pemerintah pusat 1 Hektar itu hanya 1,25 Kuintal. Jadi ini yang mengakibatkan kelangkaan pupuk urea di Situbondo,” paparnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Haryadi Tejo Laksono, melalui Kabid Tanaman Pangan dan Holticultura,  Basmalah, menerangkan jika stok pupuk urea bersubsidi untuk masa taman pertama masih tersisa sekitar 2000 ton. “1751 ton ada di Gudang Penyangga Pupuk (GPP) Kalibagor,” ujarnya. (her/sit)

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo, Abdul Asiz, mengatakan bahwa stok pupuk di Situbondo, diketahui tidak langka dan masih ada. Politisi Partai Gerindra ini juga menjelaskan, jika jatah pupuk di Situbondo, hanya dikurangi oleh pemerintah. Dari yang sebelumnya 44.000 ton kini menjadi 21.000 ton.

“Jadi pengurangan jatah pupuk di Situbondo, itu setengah dari jatah sebelumnya,” ujar Azis seusai hearing.

Azis berharap, agar ada pengawasan saat pendistribusian pupuk. Karena, dikhawatirkan ada kios dan kelompok petani yang nakal.

“Tadi Komisi II merekomendasikan agar kios dan kelompok yang nakal, segera dicabut izinnya,” tegasnya.

Terkait adanya pengurangan jatah pupuk, pihaknya mengimbau kepada pemerintah daerah untuk menambah atau meningkatkan anggaran hibah pupuk kepada petani. “Kalau bisa, hibah bantuan ditingkatkan kembali,” ujar Azis.

Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura Pemkab Situbondo, Haryadi T Laksono, mengatakan jika Komisi II hanya meminta penjelasan terkait kelangkaan pupuk itu. “Kami jelaskan, pupuk non subsidi dan bersubsidi stoknya masih ada. Jadi, stok pupuk tidak langka dan aman,” ujar mantan Kepala BPPKAD Pemkab Situbondo.

Sisa stok pupuk Urea, kata Hariadi, saat ini masih ada sekitar 2719 ton. Sedangkan yang ada di gudang penyangga pupuk di Desa Kalibagor, masih sekitar 1.751 ton. Untuk pupuk jenis ZA, kuotanya sebanyak 23.68 ton dan stok di gudang penyangga pupuk di Arjasa sebanyak 99 ton.

“Hari ini sebanyak 300 ton, baru dikirim dari Surabaya ke gudang di Arjasa,” jelasnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Selain itu, tambahnya, untuk stok pupuk SP 36 sebanyak 776 ton dan yang ada di gudang penyanggah pupuk Arjasa sebanyak 248 ton. Sedangkan pupuk Phonska tersisa 2.526 ton dan di gudang penyangga pupuk sebanyak 743 ton.

“Pupuk petroganik sisanya 155 ton dari semula 330 ton. Jadi sampai Desember, ketersediaan pupuk bersubsidi itu aman,” kata Haryadi.

Haryadi menegaskan, pihaknya melakukan kroscek stok pupuk Urea non subsidi di gudang dan ditemukan ada sebanyak 88 ton, ZA 12 ton serta Phonska 230 ton. “Baik pupuk subsidi maupun non subsidi masih aman dan cukup untuk kebutuhan di Situbondo,” jelas Hariadi.

Dijelaskannya, pendistribusian pupuk gratis akan diserahkan langsung ke titik lokasi. Baik itu ke titik sasaran atau per desa atau per kecamatan. “Insyaallah, pendistribusian pupuk gratis kita lakukan mulai minggu depan,” kata Hariadi.

Dikonfirmasi terpisah, mantan Ketua DPRD Situbondo, Basori Shonhaji, mengatakan kalau pihaknya meminta pemerintah agar data penerima pupuk gratis terbuka. “Artinya, kalau masih melalui distributor yang sudah resmi, mereka harus punya data. Dan petani harus tahu biar tidak main kucing kucingan,” kata Basori.

Politisi PKB ini mempertanyakan, bantuan hibah pupuk gratis yang diberikan pemerintah sebenarnya bisa menjangkau berapa kali pada satu kali musim taman. “Kalau tidak tercover, lantas bagaimana yang lainnya. Itu masih satu kali tanam, padahal setahun ada tiga kali musim tanam,” tegasnya.

Untuk satu musim tanam, ujarnya, petani membutuhkan pemupukan sampai tiga kali pupuk. “Sekarang, pemerintah terbuka saja. Data by name by addres untuk penerimaan pupuknya,” ujarnya.  (her/sit)

Tidak hanya itu, massa juga meminta Bupati Situbondo, Karna Suswandi, menemui mereka. Namun, karena tidak ditemui oleh Bupati Karna, sehingga terjadi aksi dorong antara aparat kepolisian dengan mahasiswa.

Dalam aksi itu, terlihat ada beberapa mahasiswa menjadi korban pemukulan oknum polisi. Sementara petugas kepolisian, pun juga menjadi korban pelemparan pengunjuk rasa.

Aksi saling dorong-dorongan antara mahasiswa dengan polisi itu baru berhenti, setelah koordinator aksi PMII Situbondo, menjemput tiga mahasiswa yang sempat diamankan petugas di Halaman kantor Pemkab Situbondo. Selain melakukan orasi di depan Kantor Pemkab Situbondo, para mahasiswa tersebut juga membentangkan puluhan poster kekecewaan dan menagih janji Bupati Karna Suswandi saat kampanye, yang menjamin ketersedian pupuk bersubsidi.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Mana janjimu Bupati Karna Suswandi kepada para petani, ayo temui PMII seperti waktu kampanye,” teriak salah seorang orator dalam orasinya.

Selain melaksanakan aksi di Kantor Pemkab Situbondo, ratusan mahasiswa PMII tersebut juga menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kabupaten Situbondo. Dalam aksi itu, mahasiswa ditemui langsung oleh anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat, Hadi Prayitno.

Kepada anggota DPRD dari Fraksi Demokrat Situbondo itu, mahasiswa meminta agar Ketua dan anggota DPRD Situbondo, mau menampung aspirasi tentang kelangkaan pupuk. Lalu, menambah kuota pupuk, menurunkan harga eceran tertinggi pupuk dan mau mengambil langkah konkrit dalam mengatasi kelangkaan pupuk.

Sementara itu, Ketua PMII Situbondo, Fathor Zainullah, mengatakan bahwa pihaknya sangat kecewa terhadap Bupati Karna Suswandi, yang terkesan menghindar dan tidak mau menemui PMII, saat melakukan aksi demo kelangkaan pupuk. “Kami akan datang dengan massa yang lebih besar ke Kantor Pemkab Situbondo,” ujar Fathor. (her/sit)

Hearing yang dipimpin Ketua Komisi II Ahmadi, itu hanya menghadirkan distributor lama, seperti Sugesty dan Distributor langganan hearing. Sedikitnya, hanya dua distributor yang dihadirkan komisi II. Sisanya, dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Distan PP) Ajib Abdullah.

Perwakilan dari Sugesty meminta Komisi II menghadirkan produsen, semua Distributor dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten. Sebab, jika dihadirkan semua akan maksimal.

“Baru kali ini kami diundang untuk mengikuti rapat diawal tahun. Ini Bagus. Di Komisi II baru kali ini saya ikut rapat awal tahun. Biasanya akhir tahun. Sayangnya, produsen, semua distrobutor dan KP3 tidak hadir,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Formaasi Iklal Raka Putra menilai, hearing tersebut sia-sia. Pasalnya, kalau tidak ada tindakan tegas dari pihak-pihak terkait kelangkaan dan “permainan” pupuk akan terus terjadi.

“Bagaimana bisa, Distributor dan semua kios pupuk masih ada keterikatan famili. Ini bukan kebetulan. Tapi, kesengajaan,” paparnya.

Jika Komisi II lebih serius sedikit, dengan menghadirkan seluruh elemen termasuk KP3 permainan dibawah, minimal bisa ditekan. KP3 didalamnya terdapat kepolisian yang bisa melakukan pengawasan

“KP3 bahkan bisa melakukan penyelidikan jika ditemukan penyimpangan pupuk bersubsidi. Kalau hanya setengah-setengah kan benang kusutnya tidak ketemu,” sesal aktvis PMII itu. (adi/ed2)

“Karena pembagian jatah air kerap dipermainkan. Makanya saat musim hujan kemarin kami pun tetap berinisiatif menggunakan mesin diesel pompa air hasil swadaya kelompok tani untuk mendapatkan jatah air ke lahan tanaman padi kami,” terang Ketua Kelompok Tani Dusun Semambung, Desa Sambungrejo, Kecamatan Sukodono, Sudaryoso kepada Memo X, Sabtu (18/4/2020).

KELUHAN – Bacabup Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) didampingi Ketua DPD Golkar Sidoarjo, Warih Andono mendengarkan keluhan petani Dusun Semambung, Desa Sambungrejo, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo soal air dan kelangkaan pupuk, Sabtu (18/4/2020)

Tidak hanya permainan jatah aliran air, kata Sudaryoso petani juga mengeluhkan kelangkaan pupuk terutama untuk pupuk bersubsidi. Rata-raya jika ada pupuknya jatahnya tidak diberikan penuh. Dia mencontohkan saat petani butuh 100 kikogram hanya diberi 40 kilogram.

“Hanya dijatah 40 persen dari kebutuhan lahan. Kalau pun harganya mahal saat musim pemupukan petani tetap mau membeli. Kasus ini sama dengan jatah air. Tanpa mesin pompa air sebenarnya jatah air petani bisa diberikan melalui saluran irigasi normal. Tapi karena pembagiannya dimainkan kami terpaksa memakai mesin diesel pompa air hasil swadaya itu,” ungkapnya.

Sementara menanggapi keluhan petani itu, Bakal Calon Bupati (Bupati) Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengaku prihatin. Oleh karenanya, saat melaksanakan fogging di Desa Bangsri dan Desa Sambungrejo itu, BHS terketuk hatinya mendengarkan keluhan para petani itu.

“Saya prihatin karena banyak petani padi gagal panen. Banyak tanaman padi roboh sebelum dipanen. Ini harus menjadi perhatian pemerintah. Sidoarjo harus mampu swasembada pangan. Padi ditanam sendiri dan dikonsimsi sendiri. Jangan sampai mengambil padi di tempat lain. Keluhan petani ini tak bisa dibiarkan,” tegasnya.

Menurut BHS yang juga mantan anggota DPR RI ini, Sidoarjo merupakan kota delta. Posisinya diapit dua sungai besr dan dilengkapi ratusan kanal dan anak sungai. Hal itu sudah ditata sejak jaman Belanda untuk mengairi seluruh lahan pertanian.

“Kalau sekarang petani kesulitan air itu aneh. Karena itu, dalam kondisi semacam ini pemerintah harus cepat tanggap dan turun tangan. Jangan mala dibiarkan. Apalagi sampai ada permainan pasokan jatah air. Kasihan petani. Semua saluran air harus terkoneksi dan dinormalisasi agar tidak adalagi kekurangan jatah air,” pintanya.

Begitu juga masalah kelangkaan pupuk. BHS menilai sejak Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan pupuk bersubsidi seharusnya sudah tidak ada kelangkaan pupuk. Apalagi, jika tanah kebanyakan pupuk non organik akan membuat tanah semakin asam dan butuh didaur ulang atau dikembalikan tingkat keasamannya.

“Daur ulang tanah dengan pemberian kapur itu tanah kembali subur dan basah. Kami menyarankan petani
menggunakan pupuk organik agar tidak bergantung pupuk kimia,” paparnya.

Sementara soal hama tikus, lanjut politisi Partai Gerindra ini ada cara mengusirnya. Yakni dengan menanam serih di pinggiran lahan tanaman padi. Tanaman serih itu bakal mengusir hama tikus itu.

“Kami minta petani Sidoarjo harus makmur. Karena kebutuhan pokok bergantung pada hasil panen dari para petani,” tandasnya. Wan/yan