Dikatakan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Maria Ernawati, Wisuda STOH Angkatan ke II Lamongan, ini merupakan wisuda pertama se-Jawa Timur, untuk angkatan kedua. “Terima kasih untuk Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan, yang ternyata dalam kurun waktu yang cepat sekali, bisa melahirkan sarjana-sarjana SOTH di angkatan ini. Ini mungkin satu-satunya. Jadi, wisudawan di angkatan kedua se-Jawa Timur, baru di Lamongan,” kata Maria Ernawati.

Tidak hanya itu, Maria Ernawati juga memberikan PR atau tugas, untuk para wisudawan SOTH Lamongan, yang hari ini dilantik. Yakni, menyebarkan kepada lingkungan sekitarnya. “Saya optimis, kalau melihat calon-calon wisudawan ini. Artinya, bahwa sarjana-sarjana SOTH ini sudah mampu untuk memberikan satu motivasi kepada dirinya sendiri, maupun kepada lingkungannya, agar tidak ada lagi stunting-stunting baru. Caranya, seperti melalui pendampingan baik dari nutrisi hingga pola asuh yang benar. Terutama, untuk lengkapnya lagi adalah dengan imunisasi yang saat ini sedang dilaksanakan adalah BIAN,” papar Maria Ernawati.

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, yang hadir bersama Ketua TP PKK Lamongan, mengungkapkan rasa bahagianya atas diwisudanya orang tua hebat di Lamongan. Menurutnya, alumni SOTH ini akan mampu menciptakan generasi-generasi emas Indonesia tahun 2045.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Saya yakin dengan kehadiran ibu-ibu alumni orang tua hebat ini, akan mampu menjadikan bangsa yang dipenuhi generasi emas. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan manfaat yang diperoleh dapat ditularkan di lingkungan masing-masing. Tentunya, bisa menjadi pioner, contoh dan teladan bagi orang tua lainnya yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti SOTH,” ujarnya.

Kepala Dinas PPKB Lamongan, Fida Nuraida, dalam kesempatan itu melaporkan bahwa SOTH Angkatan II Lamongan dilaksanakan di tujuh kecamatan. Diantaranya, Kecamatan Laren dengan 25 wisudawan, Modo 27 wisudawan, Kedungpring 31 wisudawan, Sukodadi 21 wisudawan, Brondong 18 wisudawan dengan 1 wisudawan tidak dapat mengikuti prosesi wisuda dikarenakan meninggal dunia, Deket 26 wisudawan dan Kalitengah 26 wisudawan.

Pada kesempatan tersebut, perwakilan peserta wisuda dengan peringkat 1 di Kabupaten Lamongan, Indah ayu Mala Pratiwi, dari Kecamatan Modo, menyampaikan kesan dan kesannya atas dilaksanakannya SOTH di Lamongan.

Dirinya mengaku beruntung, menjadi bagian dari SOTH yang dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan ini. Dirinya berharap, apa yang diperoleh dari SOTH ini dapat pula dirasakan oleh ibu-ibu lain yang belum memperoleh kesempatan mengikuti SOTH.

SOTH sendiri, merupakan sekolah pengasuhan yang digagas oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jatim, yang merupakan sekolah terobosan untuk dapat meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh anak, terutama Balita. Dari data yang dihimpun dari Dinas PPKB Lamongan, di Lamongan sekolah ini terdiri dari 14 materi dengan 14 kali pertemuan yang dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. SOTH ini pun gratis dan tidak dipungut biaya. Dengan sasaran utama orang tua yang memiliki anak Balita dan telah mengisi surat kesediaan serta kesanggupan mengikuti pelaksanaan SOTH. (zen/gie)

Desa Deket Agung terpilih sebagai salah satu desa perwakilan dari 111 kampung KB, yang terdapat di Lamongan. Hal tersebut, dikarenakan Desa Deket Agung telah berhasil menperoleh prestasi sebagai Juara I lomba kampung KB tingkat Kabupaten Lamongan, Juara Harapan favorit lomba kampung tangguh tingkat Kabupaten Lamongan dan Juara Genre tingkat Kabupaten Lamongan.

Tidak hanya itu, Desa Deket Agung juga melalui destinasi wisata ‘Sendang Bawono’ berusahan untuk menanggulangi permasalahan stunting, dengan memanfaatkan sendang sebagai tempat budidaya ikan.

Sebagaimana ditegaskan Presiden Joko Widodo dalam Peringatan Hari Keluarga Nasional yang dilaksanakan di Medan pada Kamis (07/07/2022), bahwa angka stunting di Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya. Di tahun 2021, angka stunting Indonesia mencapai 24,4 persen dan ditargetkan dapat turun menjadi 14 persen di tahun 2024. Sesuai tema Harganas ke 29 ‘Ayo cegah stunting agar keluarga bebas stunting’, Presiden juga mengajak untuk bekerjasama untuk mempersiapkan SDM generasi penerus Indonesia yang berkualitas.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Harganas (Hari Keluarga Nasional) ke 29 ini, saya mengajak kepada seluruh kekuatan bangsa, untuk bergerak bersama-sama, bekerja bersama-sama, bersinergi bersama-sama untuk menurunkan angka stunting dan seluruh akar permasalahannya dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia generasi penerus kita yang berkualitas,” ajak Presiden Jokowi.

Menyerahkan hadiah lomba pada Desa Deket Agung dan penerima Juara II lomba karya tulis ilmiah tingkat provinsi dari Lamongan, Wabup Lamongan, KH Abdul Rouf mengungkapkan bahwa hal ini seiring dengan peningkatan SDM yang semakin sadar akan pentingnya pengelolaan dan manajemen desa. Juga,mengenai upaya penurunan angka stunting yang diharapkan pemerintah.

“Selamat kepada Desa Deket Agung yang berhasil menjadi Juara II lomba Kampung KB tingkat provinsi, juga saudara Mita Dwi Ayuda sebagai Juara II lomba karya tulis ilmiah tingkat provinsi. Ini berarti, SDM Lamongan semakin sadar akan pentingnya pengelolaan dan managemen desa untuk membantu pembangunan daerah juga program pemerintah,” papar Wabup KH Rouf.

Diungkapkan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Lamongan, Fida Nuraida, mengungkapkan bahwa salah satu syarat sebuah kampung atau desa bisa lolos menjadi kampung percontohan ini adalah harus memiliki prospek yang bagus baik dari segi manajemen, SDM, kerja sama, juga desa wisatanya yang sudah berkembang. (zen/sit)

Kepala Desa Candimulyo, Sufredo Herlan, dalam keterangan mengatakan bahwa kegiatan ini difokuskan untuk penanganan stunting. Karena, sekarang sedang digelorakan kebutuhan tentang pendampingan stunting. Stunting sendiri memiliki banyak variabel, yakni dari nol sampai 59 bulan yang menjadi masa transisi stunting.

“Kegiatan ini sebenarnya bukan kami yang menggelar, tetapi kami hanya ketempatan. Kegiatan ini digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, terkait pendampingan keluarga untuk stunting,” ujarnya.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Desa Candimulyo memiliki warga sekitar 14.293 jiwa yang terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun Candimulyo, Dusun Ngelundo dan Dusun Sidobayan. Sampai saat ini, di Desa Candimulyo sebenarnya tidak ada warga yang mengalami stunting. Hal itu, sebabkan sudah adanya kader-kader pendampingan tentang masalah ibu hamil, melahirkan hingga penambahan gizi.

“Setiap Posyandu di Desa Candimulyo ada pendampingnya. Terdapat 10 Posyandu dan 3 Posyandu Lansia di Desa Candimulyo dengan 24 orang pendamping. Setelah ini, kami juga akan membentuk Posyandu Remaja,” ungkapnya. (azl/gie)

Disampaikannya, keterkaitan antara RPJMD dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dalam indeks pembangunan gender. Semua program dalam pembangunan, harus memperhatiakan keselarasan terkait dengan gender.

“Gender dalam hal ini bukan hanya pria dan wanita. Tetapi, termasuk anak, disabilitas serta kelompok inklusif (keterbelakangan) yang harus kita perhatiakan semuanya. Di dalam pembangunan harus ada keseimbangan dan keterbedayaan baik wanita maupun pria, supaya tidak ada ketimpangan. Sehingga, tercipta perencanaan pembangunan responsif gender, jangan sampai pembangunan tidak memperhatikan mereka,” ujarnya.

Khususnya anak-anak, tambahnya, adalah aset bangsa yang harus diperhatikan. Jangan sampai, ada kekerasan terhadap anak, anak harus tercukupi pendidikannya serta haka-hak anak harus terpenuhi. Sehingga, lahirlah anak-anak generasi emas yang siap membangun negeri.

“Indek pembangunan gender berawal dari komitmen pimpinan daerah yang memasukan salah satu indikator di pembangunan daerah. Bahwa, pembangunan memperhatikan semuanya yang mencakup kebutuhan anak, tentang pria dan wanita, Lansia, anak-anak keterbelakangan mental. Kemudian oleh Pemerintah Daerah di lanjutkan ke Pemerintahan desa,” tuturnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Disampaikannya, desa juga harus menerapkan perencanaan pembangunan responsif gender. Sehingga, dapat tercipta Desa Peduli Perempuan dan Ramah Anak. Perempuan di desa harus terberdaya, karena pemerintahan paling kecil berada di desa.

“Wanita tidak boleh diabaikan, karena bagaimanapun dan sekuat apapun wanita adalah mahkluk yang lemah di bandingkan dengan laki-laki. Perempuan harus terberdaya dan tidak boleh menganggur dengan menghidupkan ketrampilan melalui kelompok UMKM di desa yang melatih ketrampilan mereka dengan anggaran desa yang ada,” ujarnya.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga membentuk sekolah keluarga menuju keluarga yang Sakinah Mawadah Warohmah di tingkat desa. Sebab, titik pembangunan keluarga adalah di tingkat desa, kalau keluarga sudah bagus otomatis desa dan pemerintahan di atasnya juga menjadi bagus

“Ada sekitar 150 desa dari 306 desa di Kabupaten Jombang, yang sudah menerapkan program ini. Sedangkan yang sudah keluar Perdesnya, ada sebanyak 145 desa. Nantinya setelah tercipta Perdes, maka tinggal melakukan pengarahan serta pengawalan agar anggaran desa bisa diarahkan ke desa peduli perempuan dan ramah anak terkait responsif gender,” ungkapnya. (azl/sit)

Acara tersebut dihadiri langsung Bupati dan Wabup Situbondo, Kepala DPPKB Situbondo Drs. Imam Gazali beserta staff dan para peserta kader pendataan keluarga berencana.

• Baca juga: Bupati Situbondo Resmikan Gedung Baru IGD Terpadu RSUD Asembagus

Bupati Situbondo, Karna Suswandi mengatakan, adanya pendataan keluarga berencana sangat penting karena untuk mendapatkan data yang valid agar kebijakan yang dilakukan pemerintah ke depannya bisa tepat sasaran.

Alasan para kader pendataan dikumpulkan yang pertama adalah perhatian presiden terkait angka stunting bisa turun dalam jangka waktu tiga tahun, kedua yaitu mengurangi angka kemiskinan dan ketiga persoalan rumah tidak layak huni agar bisa terdata oleh para petugas kader pendataan KB.

“Personil kader pendataan data keluarga berencana yang diturunkan jumlahnya sangat banyak, namun yang dikumpulkan sebagian kader pendata karena sudah bisa menjangkau dan tidak berbasis desa lagi tetapi disesuaikan berdasarkan kepadatan penduduknya,” jelasnya.

Sementara itu Kepala DPPKB Situbondo Drs. Imam Gazali menerangkan, pendataan keluarga berencana dilakukan secara nasional dimulai tanggal 1 April sampai 31 Mei 2021 termasuk Kabupaten Situbondo yang diawali pendataan kepada Bupati Situbondo beserta ibu.

Perlu diketahui dalam pendataan data keluarga berencana menggunakan dua sistem, yaitu pertama sistem pakai smartphone baru di terapkan tahun ini dan memakai form sistem manual.

Di Kabupaten Situbondo ada dua desa yang masih menggunakan pendataan data secara manual yaitu Desa Kayumas dan Curah Tatal, Kecamatan Arjasa dikarenakan kendala sinyal lemah tetapi yang lainnya sudah memakai smartphone.

“Tadi pagi kami dihubungi oleh pimpinan provinsi, terkait dihari pertama dan masih baru pertama kali memakai sistem smartphone, khawatir servernya lemot karena seluruh Indonesia datanya masuk di satu titik yaitu pusat, jika ada kendala di daerah, akan kami segera komunikasikan ke provinsi agar disampaikan ke pusat. Pendataan keluarga berencana gunakan smartphone waktunya 24 jam, maksudnya saat mendata bisa langsung menginput ke server kita serta provinsi dan pusat,” ungkapnya. (her/ed2)

Pendataan tahun 2021 itu, untuk mengetahui potret kehidupan keluarga di Kabupaten Situbondo.

Sebenarnya pendataan keluarga ini dilaksanakan di tahun 2020 berhubung pandemi Covid-19 jadi diundur pelaksanaannya pada tahun 2021. Beruntung sekali PK 21 ini dilaksanakan tahun 2021, di tahun 2020 hanya pendataan sample saja yakni hanya 10 kecamatan, namun kali ini sistemnya adalah sistem sensus sehingga semua kecamatan, didata dengan jumlah KK yaitu sekitar 249.651 KK se Kabupaten Situbondo. Pendata di tingkat kecamatan ada 3 yakni manajer pengelola, manajer data dan supervisor kecamatan.

Untuk tahap awal sosialisasi, dilakukan kepada petugas dari tingkat kecamatan hingga tingkat desa. Pendataan itu, sebagai acuan untuk mengurai permasalahan hingga tingkat bawah, demi membangun keluarga yang berkualitas.

Baca juga: Bupati Karna Bidik Taman Baluran dan Wisata Merak Sebagai Industri Pariwisata

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penduduk DPPKB Situbondo, Ir Wiwik Mulyaningsih M. Si , mengatakan bahwa pendataan keluarga tahun 2021 (PK 21) ini untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang kependudukan dan pembangunan keluarga, dan sesuai instruksi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Sementara Kepala Dinas PPKB Situbondo, Drs. H. Imam Ghazali mengatakan DPPKB telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka persiapan PK 21. Diantaranya penyiapan sarana prasarana (sar-pras) pendukung pelaksanaan dan pelatihan SDM pengelolanya,” katanya.

Menurutnya, pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola PK 21 itu, terus dilakukan dengan pembentukan tim OPD DPPKB. Yakni tim teaching dan menjadwal pelatihan mulai tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Total ada 35 SDM pengelola data dan manajer data. Serta, 219 orang supervisor sesuai jumlah desa dan kader pendata sebanyak 1.665 pendata se Kabupaten Situbondo, dimana dengan indikator kriteria 1 pendata menangani 150 KK selama 2 bulan. sebanyak 249.651 KK sekabupaten yang akan didata oleh petugas.

“Adapun pelatihan SDM pengelola PK 21 yang pelaksanaannya dilaksanakan pada tanggal 9-18 Maret 2021 orientasi supervisor dan 18-25 orientasi kader pendata di seluruh Kabupaten Situbondo,” paparnya.

Sementara untuk pendataan, tambahnya, dilaksanakan pada 1 April hingga 31 Mei 2021 secara serentak seluruh Indonesia.

Untuk saat ini, DPPKB Situbondo fokus melakukan koordinasi integrasi dari berbagai unit kegiatan. Sehingga menjadi satu data keluarga. Data PK 21 sendiri, dapat digunakan sebagai indikator pembangunan keluarga menuju keluarga sejahtera dan berkualitas, khususnya di Kabupaten Situbondo dengan memakai 2 metode yakni metode smartphone dan metode formulir bagi desa yang sulit signal dari 249.651 KK haya 1 kecamatan dengan jumlah 5.703 KK dengan metode formulir.

“Yakni untuk menunjang pembangunan menuju Situbondo melesat,” paparnya saat dikonfirmasi.

Adapun data tersebut, lanjut dia, diantaranya data anak sekolah. Nanti bisa digunakan untuk proyeksi kebutuhan pendidikan sampai 5 tahun ke depan.

“Termasuk kebutuhan alat kontrasepsi, bentuk keluarga secara keseluruhan di Kabupaten Situbondo bagaimana, dan seterusnya,” jelasnya.

Mengingat pentingnya pendataan keluarga Tahun 2021 ini, maka masyarakat Situbondo diharapkan menyambut baik dan ikut serta menyukseskan pelaksanaan PK 21.

“Mulai tingkat Rt, Rw, desa sampai tingkat kabupaten,” harap Kabid Pengendalian Penduduk DPPKB Situbondo ini. (her/ed2)

Rencananya kegiatan tersebut mulai dilakukan pada tanggal 1 April hingga 31 Mei 2021. “Saya menginformasikan kepada seluruh masyarakat Situbondo bahwa akan dilaksanakan pendataan keluarga,” ujarnya, Rabu (10/03).

Karna Suswandi berharap, kepada seluruh masyarakat Kota Santri untuk menyampaikan informasi yang benar kepada petugas lapangan. Agar diperoleh data kependudukan yang valid.

Baca Juga : Lima Warga Desa Baderan Situbondo Harus Isolasi Mandiri Akibat Terpapar Covid-19

“Ini akan dijadikan data perencanaan pembangunan keluarga berencana di masa yang akan datang. Jadi pastikan keluarga anda mau didata,” ucapannya.

Lebih lanjut, pria asal Desa Curah Tatal ini mengungkapkan, dalam pengambilan data kependudukan, nantinya akan ada petugas dari BKKBN yang mendatangi setiap rumah warga dengan protokol kesehatan.

Untuk itu, pria yang akrab disapa Bung Karna ini berpesan, kepada masyarakat Situbondo untuk mendukung program keluarga berencana (KB). Guna mewujudkan Situbondo Berjaya, (berakhlak, sejahtera, adil, dan berdaya). “Salam BKKBN. Berencana itu indah, ayo ikut KB,” pesannya. (her/ed2)

Salah satu manfaat yang bisa dirasakan, keberadaan kampung keluarga berencana mampu meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyatakat yang berada di daerah atau kawasan terpencil.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo Situbondo, Drs Imam Gazali, menjelaskan bahwa sejak pencanangan kampung KB pada tahun 2016, hingga saat ini sudah ada 38 kampung KB yang terbentuk. Dari jumlah tersebut, sudah ada 10 kampung KB yang mandiri.

“Alhamdulillah, program yang membutuhkan kebersamaan dengan sejumlah dinas ini, sudah berjalan dengan baik. Dari 38 kampung KB, 50 persen sudah berjalan dan sepuluh diantaranya sudah mandiri,” jelas Imam Gazali, Rabu (24/02) tadi.

Baca juga: Pantau Tiga Kelurahan di Kecamatan Panji, Satgas Covid-19 Situbondo Puas dengan Penurunan Masyarakat Terpapar

Lebuh lanjut Imam Gazali mengatakan, bahwa beberapa kampung KB yang tidak berjalan, dikarena banyak faktor letak geografis dan medannya yang sangat sulit untuk dijangkau.

“Sebenarnya, pada tahun 2020, kita sudah mau berkalobarasi dan menerjang medan yang sulit tersebut. Namun, rencana itu terhalang dengan Covid-19. Sehingga, terhambat. Tetapi, kita akan tetap rencanakan menembus pembentukan kampung KB di daerah terpencil tersebut,” jelasnya.

Kampung KB, kata Imam, yang sekarang berganti nama menjadi kampung berkwalitas, sentralnya berada di desa. Sebab, kampung berkwalitas di bawah kendali kepala desa.

“Sebenarnya, para Kades tidak perlu banyak mencari program, agar desanya maju. Cukup memanfaatkan kampung KB sudah cukup untuk mensejahterakan masyarakatnya,” tegasnya.

Ketika ditanya sejauh mana respon para Kades terkait keberadaan kampung KB, Imam menjelaskan, bahwa tanggapan para Kades terkait keberadaan Kampung KB, biasa biasa saja. Namun, sudah ada beberapa Kades yang telah menganggarkan melalui Musrenbang Kecamatan, untuk Kampung KB tersebut.

“Pada dasarnya, tujuan berdirinya kampung KB tersebut, untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dilingkungan desa. Oleh karena itu, saya selalu sampaikan setiap sosialisasi, jika desa ingin memajukan rakyatnya maka dak perlu repot-repot tinggal nggambil program di kampung KB,” katanya.

Adapun kriteria kampung KB itu, imbuh Imam, ada tiga. Diantaranya, kampung KB dasar, kampung KB berkembang dan Kampung KB mandiri.

“Sampai saat ini baru ada 10 Kampung KB yang mandiri dan saya berharap di tahun 2021 ada 50 persen yang mandiri,” terangnya. (her/sit)

Hal tersebut disampaikan oleh Dandim 0821 Lumajang Letkol Inf Ahmad Fauzi, S.E., saat menutup secara resmi pelaksanaan Program Safari TNI KB Kesehatan tahun 2019, bertempat di Aula Raden Wijaya Makodim 0821 Lumajang, Jawa Timur, Kamis (26/9/2019).

Fauzi juga mengatakan, bahwa Keluarga Berencana (KB) merupakan program pemerintah yang telah dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu, dan sampai saat ini masih terus dilakukan, sebagai upaya untuk menekan lajunya angka pertumbuhan penduduk.

“Dalam pelaksanaannya, Kodim 0821 Lumajang bermitra dengan Disdalduk KB & PP (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, red) untuk membangun kependudukan agar tumbuh seimbang dengan daya dukung yang tersedia,” katanya.

Selain itu, dikatakan Fauzi, bahwa kesadaran masyarakat Lumajang akan pentingnya program KB Kesehatan sangat tinggi, hal tersebut dibuktikan dengan jumlah capaian Akseptor yang cukup bagus di periode Juli hingga September 2019.

“Ini semua adalah hasil kerja keras dari semua jajaran TNI yang bersinergi dengan petugas PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana,red) dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya keluarga pra sejahtera di Kabupaten Lumajang.

Dalam kesempatan tersebut, Fauzi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran progran Safari TNI KB Kesehatan tahun 2019. Ia juga beharap dengan dilakukannya program ini dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakat, khususnya keluarga pra sejahtera di wilayah Kabupaten Lumajang. (adi/yan)