Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kesuksesan ini merupakan hasil nyata dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pendidikan karakter di seluruh lapisan masyarakat. Khususnya, melalui Program Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

“Kami sangat bersyukur dan bangga atas penghargaan ini. Ini bukan hanya pengakuan atas kinerja pemerintah daerah, tapi juga apresiasi terhadap seluruh elemen pendidikan di Lumajang, yang telah bekerja keras menerapkan kebijakan penguatan karakter, terutama melalui P5. Ini adalah bukti bahwa pendidikan tidak hanya soal akademik, tetapi juga membentuk generasi yang berkarakter kuat, berjiwa Pancasila,” kata Pj Bupati Yuyun-sapaan akrabnya.

Baca juga :

Penghargaan Pusaka yang diberikan dalam rangkaian kegiatan Pekan untuk Sahabat Karakter (Pusaka) oleh Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kemendikbudristek, tambahnya, bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada pemangku kepentingan yang berhasil menjalankan kebijakan penguatan karakter di lingkungan pendidikan. Program P5 yang menjadi landasan penilaian adalah salah satu inisiatif pemerintah untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan pendidikan dan kehidupan sehari-hari para siswa.

Pj Bupati Yuyun juga menambahkan, bahwa keberhasilan Lumajang dalam meraih penghargaan malam ini tidak lepas dari dukungan seluruh masyarakat, terutama para pendidik dan keluarga serta TNI, yang terus berupaya menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. “Kami berharap prestasi ini dapat memotivasi semua pihak di Lumajang, untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, baik dalam aspek akademik maupun karakter, demi mewujudkan generasi penerus yang siap menghadapi tantangan masa depan,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Apresiasi Cerdas Berkarakter ini sebelumnya juga diterima oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 lalu, sebagai bentuk penghargaan atas upaya penguatan karakter di wilayah tersebut. Penghargaan Pusaka kini menjadi simbol penting dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program pendidikan berbasis karakter.

Dengan diraihnya penghargaan ini, Lumajang semakin menegaskan posisinya sebagai daerah yang tidak hanya unggul dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga dalam membangun fondasi karakter bangsa melalui pendidikan. (kom/adi/sit)

Baca Juga :

Rektor Unars Situbondo, Karnadi, mengatakan bahwa penghargaan tersebut membuktikan bahwa Unars Situbondo mampu bersaing di kancah nasional. Hal ini, tentunya menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Situbondo dan sekitarnya. Khususnya, bagi para mahasiswa, dekan, dosen dan seluruh pengurus yayasan.

Penghargaan ini, paparnya, adalah simbol perjuangan yang diraih secara kebersamaan, kekompakan seluruh komponen Unars. Karenanya, pihaknya merasa bersyukur bisa mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VII melalui Anugerah Kampus Unggulan (AKU) tahun 2023, dengan tema ‘Sinergi dan Kolaborasi Perguruan Tinggi Berbasis MBKM’.

“Saya selaku pengemban amanah akan terus mengawal Unars Situbondo, dalam meraih dan mewujudkan apa yang menjadi impian kita bersama,” ujarnya, Rabu (29/11/2023) tadi. (her/gie)

Plt Direktur SMA Kemendikbud Ristek, Winar Jihad Akbar, mengatakan bahwa Kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan di tahun ajaran baru ini dalam rangka meningkatkan sumber daya siswa. Seluruh siswa dan siswi, dibentuk untuk lebih berani menyampaikan pendapatnya agar terbentuk interaksi dalam proses belajar dan mengajar yang dilakukan.

“Anak didik dibentuk agar lebih interaktif saat berada di dalam kelas. Guru hanya memberikan pengantar dari bahan ajar yang akan disampaikan,” terang Winar Jihad Akbar, saat meninjau sejumlah ruangan kelas di SMAN 1 Panji, Rabu (27/07/2022) tadi.

Pria yang akrab disapa Akbar itu mengatakan, kurikulum merdeka yang dijadikan program unggulan Kemendikbud Ristek itu membatasi banyak materi yang disampaikan oleh guru. Guru hanya sebagai fasilitator untuk menampung argumentasi yang disampaikan oleh peserta didik.

“Kalau kurikulum sebelumnya, guru lebih banyak berbicara. Namun, untuk saat ini guru lebih banyak mendengarkan apa yang siswa sampaikan,” jelasnya.

Baca juga:

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 1 Panji, Gatot Dwi Pujihandoko, mengatakan bahwa pihaknya beberapa kali mendapat ucapan apresiasi dari Dijen Kemendikbud Ristek, saat berkunjung ke sekolah yang dipimpinnya itu. Hal itu, tentunya menjadi prestasi tersendiri dan membanggakan nama sekolah.

“Kesiapan penerapan IKM ini, membuat kami mendapat pujian dan sajian projek kearifan lokal yang dibuat untuk menyambut kedatangannya,” ucapnya.

Gatot mengatakan, penerapan merdeka belajar yang dikembangkan oleh Sekolah tersebut mengusung tema ‘Kurikulum Merdeka Mandiri Berbagi’. Salah satunya, mengangkat mutu projek kearifan lokal. “Tujuannya agar peserta didik mengetahui budaya daerah dan kearifan lokal Situbondo. Karena, kalau bukan mereka yang menjaga, lantas siapa lagi?,” ungkap Gatot.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Situbondo dan Bondowoso, Achmad Jaenuri, mengatakan jika peninjauan kegiatan merdeka belajar mandiri berbagi di SMAN 1 Panji, itu dilakukan secara acak. Tujuannya, untuk mengetahui kesiapan sekolah dalam menerapkan kurikulum tersebut.

“Kebetulan lokasi yang dipilih untuk kunjungan Dirjen Kemendikbud Ristek adalah di SMAN 1 Panji,” singkatnya. (her/gie)

Menurut Kadispendik Bondowoso, bahwa IPM erat kaitannya dengan pendidikan. Di Bondowoso sendiri, untuk IPM-nya tergolong rendah karena masa belajarnya rendah. Karenanya, dirinya memiliki tanggung jawab serta solusi bersama pemerintah daerah, untuk terus menggencarkan pendidikan kesetaran.

Ditambahkannya, untuk menjalankan pendidikan kesetaraan dengan mengandalkan APBD, Pemkab Bondowoso tentunya sangat tidak mungkin. Satu-satunya cara, yaitu harus mencari program-progam ke Kemendikbud RI.

Baca juga

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Yang paling urgen, paparnya, adalah program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Yaitu, pendidikan non formal, khususnya vokasi, yang lebih banyak melakukan pelatihan keahlian tertentu.

“Kalau masyarakat dilatih keahlian tertentu, secara otomatis akan mengurangi pengangguran. Karena dengan pelatihan tersebut, juga akan menciptakan lapangan kerja yang secara otomatis akan mengurangi angka kemiskinan,” kata Sugiono.

Disamping datang langsung ke Kemendibud, Sugiono juga akan meminta bantuan anggota DPR RI dari Dapil Jatim 3, yang meliputi Bondowoso, Situbondo dan Jember, yakni seperti Ir HM Nashim Khan.

Dikonfirmasi terpisah, Nashim-sapaannya membenarkan mengenai rencana komunikasi tersebut. Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan anggota Komisi X DPR RI dari Dapil yang sama, pada bidang pendidikan, dalam rangka mencari solusi yang dimaksud.

“Saya anggota Komisi VI. Sementara pendidikan di bawah Komisi X. Karenanya, saya atau kami akan melakukan komunikasi agar rencana yang diupayakan oleh Dinas Pendidikan Bondowoso, bisa goal dan berdampak pada pendidikan di Bondowoso,” kata Nashim. (zen/sit)

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Anwar Makarim, mengatakan bahwa kunjungannya ke semua rektor di Jawa Timur, merupakan semangat yang luar biasa pihaknya untuk kampus merdeka ini.

“Dari 50 ribu, ada sekitar 20 ribu dari Jatim yang mengikuti program MBKM di luar kampus dan menurut saya ini luar biasa representatif,” kata Nadiem, seusai hadir untuk mensosialisasikan program MBKM di Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya, Kamis (21/10/2021.)

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, bahwa inovasi-inovasi yang dirinya lihat dapat memberikan sebuah harapan bahwa inovasi itu bisa sekali berawal dari dalam kampus.

“Saya terima kasih ke rektor-rektor yang berkumpul dan kita melakukan komitmen untuk kedepannya memperbesar program-program (MBKM) ini,” terangnya.
Selain itu, Nadiem juga mengapresiasi berbagai program yang telah dilakukan PTN dan PTS di Indonesia. Dia meminta perguruan tinggi untuk berani berubah.

”Mahasiswa harus berani untuk turun ke lapangan. Dua semester belajar di luar prodi, 3 semester di luar kampus,” ucapnya. Lebih lanjut Nadiem menegaskan, Kemendikbud Ristek siap menganggarkan program yang diajukan perguruan tinggi. Dirinya berharap, akan banyak program yang diajukan.

“Kami siap memberi dana program,” tegasnya.
Sementara itu, salah satu perguruan tinggi yang telah mendapatkan pendanaan MBKM dalam jumlah cukup besar adalah ITS. “ITS dapat Rp 20 miliar untuk MBKM. Rakus dalam arti positif ya, supaya banyak program yang dirilis dan banyak masyarakat yang dibantu,” ungkap Rektor ITS, Mochamad Ashari.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, juga turut hadir. Dirinya mengatakan, bahwa konsep dari program MBKM ini adalah mahasiswa harus berani keluar pagar kampus, untuk mencari dan menerapkan ilmunya. Sehingga, bisa lebih matang.

“Ternyata di Jatim sendiri, banyak sekali ekosistem pembelajaran luar kampus yang bisa kita sediakan. Oleh sebab itu, kita juga ingin, program-program di Jatim seperti Belanova (Belanja Inovasi) bisa berseiring dengan misalnya Kedarika Pak Dirjen,” paparnya.

Lebih lanjut Emil menyampaikan, melalui program tersebut, Kemendikbud akan menyuntikkan dana untuk Riset Terapan produk-produk yang sudah siap. Dirinya mencontohkan Ventilator karya kolaborasi Unair dan ITS.

“Inilah harapan kita, nantinya kampus di Jatim memiliki keunggulannya masing-masing. Unesa dengan Sport Science, ITS dengan AI, UPN teknologi,” terangnya.

Masih menurut Wagub, bahwa 30 persen lulusan SMA atau SMK melanjutkan ke Perguruan Tinggi, sedangkan sisanya tidak.

“Untuk itu menurutnya 30 persen ini bisa menjadi Job Creator, bukan malah menjadi beban. Merdeka Belajar ini, bisa menjadi sebuah terobosan untuk merubah paradigma lama yang berkembang di masyarakat,” tambahnya. (ade/sit)

Dalam perlombaan Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia (KBMI) 2020 itu, UM berhasil mendapatkan 3 juara. Masing-masing, Juara I Bidang Teknologi dengan judul ‘Zenbox Smart Farming, Pertanian Berbasis Ubiquitous Smart Farming System’, Juara I Bidang Makanan dan Minuman dengan judul ‘Zilotus Imunostimulus, Minuman Infused Water Berbahan Dasar Plasmanutfah Sebagai Peningkat Daya Tahan Tubuh’ dan Juara III Bidang Produksi dengan judul ‘CV Emdea Cipta Karya, Produsen Pakaian Berbasis Teknologi’.

Selain itu, dalam event ini Andreas Syah Pahlevi, S. Sn, M. Sn, juga mendapatkan penghargaan sebagai Pendampingan Wirausaha Mahasiswa Indonesia (PWMI) terbaik. Andreas mengungkapkan, bahwa pencapaian ini adalah hasil kerja keras dari semua pihak. Diantaranya, dukungan penuh tim.

“Saya rasa ini bukan dari kerja saya seorang diri. Di tim pengembang kewirausahaan, ada bapak ibu dosen dan dibantu juga oleh tim solid dari kemahasiswaan UM yang cepat tanggap dalam menghandle penyiapan meskipun dengan keadaan sekarang harus serba online,” katanya.

Wakil Rektor III UM Bidang Kemahasiswaan, Dr. Mu’arifin, M. Pd, mengungkapkan bahwa kesiapan adaptasi di masa pandemi menjadi kunci. “Jadi prestasi prestasi perguruan tinggi di KMI tahun ini, tergantung kesigapan mereka menghadapi pandemi Covid-19. Dari yang biasanya luring, menjadi serba daring,” paparnya.

Ditambahkan Mu’arifin, dalam waktu dekat ini akan diadakan refleksi akhir tahun terhadap tim pengembang bidang-bidang kemahasiswaan. Mulai dari tim penalaran, tim teknologi, tim kewirausahaan, tim keagamaan atau kerohanian dan juga para pembimbing ORMAWA, akan kami ajak evaluasi bersama.

“Tujuannya, agar ke depan prestasi kemahasiswaan semakin meningkat dan organisasinya berfungsi optimal demi mengharumkan mana UM,” tegas Mu’arifin. (hms/cw1/sit)

“Agar guru-guru (honorer) kita juga mendapatkan subsidi, khususnya non-PNS. Karena kita tahu persis, bahwa masyarakat kita, khususnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kita saat ini sangat terdampak dengan Covid-19,” kata Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud, Dr. Abdul Kahar, dalam dialog produktif bertema ‘Subsidi Upah Mendukung Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS’ di Media Center Komite Penanganan Covid – 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Kamis (19/11/2020).

Diuraikannya, Bantuan Subsidi Upah disalurkan pada 162 ribu dosen perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Lalu, 1,6 juta guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, dan 237 ribu tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Besaran yang diterima setiap PTK, sebesar Rp 1,8 juta sebanyak satu kali.

“Kami mengacu pada bantuan BSU yang ada di Disnaker. Bantuan yang diluncurkan tempo hari, 600 ribu per bulan. Tetapi kalau di Disnaker dikali 4 bulan, sehingga dapatnya 2,4 juta. Karena kita belakangan, dikali 3 bulan, makanya nilainya 1,8 juta,” terang Kahar.

Syarat PTK yang mendapat BSU, tambahnya, sangat sederhana. Yakni, Warga Negara Indonesia (WNI), berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan dan berstatus non-PNS, serta tidak menerima bantuan subsidi upah/gaji dari Kementerian Tenaga Kerja dan bukan penerima kartu pra kerja sampai 1 Oktober 2020.

“Sebenarnya, tiga kelompok ini saja yang kami sasar. Setelah itu, baru kami lihat secara administratif bahwa mereka ini terdaftar di Info GTK kemudian PDDikti,” ungkap pejabat Kemendikbud tersebut.

Ditambahkannya, penyaluran sudah kita laksanakan sejak tanggal 16 November. Pada tanggal itu langsung kita eksekusi, karena datanya sudah ada di kami. Jadi, tidak perlu menunggu data dari lapangan. “Tinggal kita lakukan pemadanan dengan BPJS dan Pra Kerja saja,” jelas Kahar yang menargetkan pencairan dana BSU akan selesai pada akhir November 2020.

Syarat mencairkan dana juga sangat sederhana. Penerima bantuan cukup membawa KTP, NPWP (jika ada), mengunduh SK di info GTK atau PDDikti dan menandatangani SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak). Setelah melengkapi keseluruhan proses, penerima bantuan akan diberikan waktu mengaktifkan rekening dan mencairkan bantuan senilai Rp1,8 juta dipotong pajak hingga 30 Juni 2021.

“Data-data di kami mudah-mudahan valid. Apalagi, kami setelah melakukan validasi dengan pemadanan data melalui BPJS Ketenagakerjaan, kemudian kartu pra kerja, kami semakin yakin data-data kami gak ada double. Karena kita sudah sama-sama berkoordinasi di data yang ada,” ungkap Kahar.

Ditambahkannya, Dinas Pendidikan setempat akan segera memperbaharui data jika ada calon penerima bantuan yang yang sesuai syarat tetapi belum terdaftar. “Tentu di kami melihat bahwa data tersebut sudah terdaftar di tanggal 30 Juli.Tapi kalau baru meng-input data tentu tidak,” paparnya. (kpc/sit/adv)

“Bantuan subsidi upah untuk membantu para ujung tombak pendidikan yang telah berjasa membantu pendidikan anak-anak kita,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, Selasa (17/11/2020).

Dirinya berharap, bantuan subsidi upah tersebut dapat melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para tenaga pendidik. mari dosen, guru, kepala sekolah, tenaga pengelola laboratorium, hingga tenaga administrasi non-PNS.

“Nantinya, subsidi upah ini akan disalurkan kepada 162.000 dosen Perguruan Tinggi Negeri dan swasta. Yang jumlahnya, 1,6 juta guru dan pendidik negeri dan swasta serta 237.000 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan tenaga administrasi,” terangnya.

Lebih lanjut Nadiem menjelaskan, calon penerima subsidi upah ini harus memenuhi sejumlah syarat antara lain warga negara Indonesia (WNI) berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan. Lalu, berstatus non-PNS, tidak menerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Tenaga Kerja dan bukan penerima Kartu Prakerja sampai 1 Oktober 2020.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 merupakan bencana luar biasa dan berdampak terhadap perekonomian dan juga pendidikan.

“Khusus pendidikan, pembelajaran tiba-tiba harus dilakukan secara daring. Karenanya, kita keluarkan langkah-langkah membantu. Kemudian, kita lihat guru-guru non-PNS. Mereka banyak yang pendapatannya di bawah Rp 5 juta. Maka, pemerintah keluarkan BSU (Bantuan Subsidi Upah) bagi mereka,” kata Sri Mulyani. (kpc/sit/adv)

Sebagai KEK pertama di bidang digital, KEK Singhasari bersama-sama dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jendral (Ditjen) Pendidikan Vokasi, menggandeng Amazon Web Service (AWS) guna melakukan upskilling kepada guru-guru SMK tingkat Nasional dalam kegiatan ‘Workshop Peningkatan Kompetensi Guru SMK bidang Cloud Computing’.

Workshop tersebut, bertempat di Pendopo Museum KEK Singhasari, Senin (19/10), yang merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman terkait pengembangan Pendidikan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan juga perjanjian kerjasama peningkatan kompetensi SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada pendidikan Vokasi dan KEK Singhasari.

“Ini adalah salah satu bentuk komitemen untuk mewujudkan link and match, antara pendidikan vokasi, dalam hal ini merupakan SMK dengan dunia industri yang dimana representasinya adalah KEK Singhasari yang memang perlu SDM terampil di jenjang pendidikan menengah yang bisa disuplai oleh SMK,” ujar Kasubdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerja Sama Industri Direktorat Pembinaan SMK, Kemendikbud, Saryadi, Senin.

Pada kesempatan itu, Direktur Kementrian dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Indsutri, Ditjen Pendidikan Vokasi, Ahmad Saufi, melalui video conference menjelaskan, salah satu bidang dalam teknologi informasi dan komunikasi yang paling populer dan dibutuhkan saat ini adalah cloud computing. Sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengola Big Data yang memudahkan untuk interaksi dan aktivitas.

“Oleh karena itu, cloud computing menjadi sebuah solusi untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0 ini. Saya juga apresiasi pihak AWS yang telah mau untuk mengimplementasikan dalam pelaksanaan workshop ini, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas peserta didik SMK,” tambahnya.

Saryadi menambahkan, kegiatan ini akan lebih mengarah pada teknologi agar guru dan anak-anak nantinya bisa di arahkan untuk menjadi praktisioner.

“Jadi nanti tidak lagi sekolah di haruskan mempunyai hardware yang mahal, tapi cukup dengan komputer standart pun itu sudah bisa dalam mengimplementasikan cloud computing. Ini juga diharapkan nanti bisa memangkas biaya di sekolah juga,” tutupnya. (riz/sit)