Hal itu, disampaikan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, saat menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Perumahan Kementrian PUPR, Iwan Suprijanto, di kawasan relokasi yang berada di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Selasa (08/11/2022) tadi.

Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang, menyampaikan bahwa atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR, yang telah membangun infrastruktur dan perumahan bagi masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru.

Pihaknya juga akan melengkapi Huntap (hunian tetap) tersebut, dengan memberikan bantuan peralatan rumah tangga yang dibutuhkan oleh masyarakat. “Kami menamakan Kompleks Huntap ini Perumahan Bumi Semeru Damai atau BSD. Kami ingin, masyarakat terdampak bisa mengembangkan wilayah ini seperti kawasan BSD di Tangerang, Banten sekaligus tinggal dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Baca juga :

• Pastikan Daging Sapi dan Ayam Layak Dikonsumsi, DKPP Lumajang Lakukan Pengawasan
• Bupati Pasuruan Berangkatkan Ratusan Pemudik
• Momen Libur Lebaran Jadi Penekanan Bupati Indah untuk Penghematan Energi di Lumajang
• Kapolda Jatim Tinjau Jalur Ketapang-Gilimanuk Jelang Penutupan Layanan Hari Raya Nyepi di Pulau Bali
• Perayaan Hari Suci Nyepi di Lapangan Rampal, Ketua DPRD Sebut sebagai Etalase Toleransi di Kota Malang

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementrian PUPR, Iwan Suprijanto, mengungkapkan bahwa keberhasilan pembangunan Huntap yang relatif cepat tersebut tidak lepas dari peran serta dan kolaborasi dari berbagai pihak. Kehadiran pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, hanya untuk membantu Pemda dan masyarakat agar bisa segera pulih pasca bencana erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada bulan Desember 2021 lalu.

“Peran pemerintah daerah dalam penanganan pasca bencana alam sangat penting. Pemda juga perlu menyiapkan rencana aksi dan quick assesment warga terdampak dan infrastruktur yang rusak. Mulai dari masa darurat hingga rekonstruksi maupun jika perlu relokasi warga ke lokasi yang aman,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Perumahan juga menyaksikan penandatanganan berita acara serah terima pengelolaan sementara pekerjaan pembangunan hunian tetap akibat bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, sebanyak 1.951 unit. Penandatanganan dilaksanakan oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa IV, Sultan Sidik Nasution dengan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq.

Aset serah terima pengelolaan sementara tersebut merupakan hasil pembangunan hunian tetap yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan, serta infrastruktur dasar seperti jaringan air bersih, air minum, sanitasi, jalan lingkungan, taman dan prasarana dasar pendukung lainnya yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Hal tersebut dilakukan agar masyarakat yang terdampak bencana untuk dapat segera menempati Huntap sesuai dengan ketetapan persyaratan atau readiness criteria yang ada. Untuk itu, Kementerian PUPR menyerahkan pengelolaan Huntap ini kepada Pemkab Lumajang agar segera bisa dimanfaatkan dan dihuni oleh masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru. (kom/adi/gie)

ERiC SWM tersebut, merupakan sistem sanitary landfill, dimana dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat dari air limbah yang dihasilkan sampah. Sehingga, air hasil olahan tersebut layak dialirkan ke badan air penerima.

Pembangunan ERiC SMW tersebut, sebelumnya juga didapatkan dari pihak Kementerian PUPR. Sehingga, dengan kunjungannya menurut Wali Kota Malang, Sutiaji, tentu ingin melihat seperti apa perkembangan (ERiC SMW) di Kota Malang.

“Jadi, yang namanya Pak Menteri, itu yang memberikan uang dan setelah diresmikan tentu ingin tahu apakah dimanfaatkan atau tidak. Ternyata, Pemkot Malang sudah mengakomodir dengan mengoperasionalkan. Dan ini, memang komitmen kami untuk mengurangi sampah di TPA Supit Urang ini,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Baca juga :

• Pastikan Daging Sapi dan Ayam Layak Dikonsumsi, DKPP Lumajang Lakukan Pengawasan
• Bupati Pasuruan Berangkatkan Ratusan Pemudik
• Momen Libur Lebaran Jadi Penekanan Bupati Indah untuk Penghematan Energi di Lumajang
• Kapolda Jatim Tinjau Jalur Ketapang-Gilimanuk Jelang Penutupan Layanan Hari Raya Nyepi di Pulau Bali
• Perayaan Hari Suci Nyepi di Lapangan Rampal, Ketua DPRD Sebut sebagai Etalase Toleransi di Kota Malang

Dijelaskan Sutiaji, untuk Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) itu masih berjalan di empat titik, dari tujuh titik yang ada. Namun, hal itu mendapat apresiasi dari pihak Kementerian PUPR.

“3R ini yang mendapat apresiasi. Sehingga disini beliau melihat benar-benar dari hulu hilir diberdayakan. Yang perlu kita pikirkan sekarang hilirnya. Seperti komposting itu dibuang kemana,” lanjutnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa nantinya ke depan akan ada efek domino yang bisa jadi pendapatan. Sehingga, harapannya kedepan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, bisa melakukan kerjasama denfan Tugu Aneka Usaha.

“Jadi, karena LH tidak ada core bisnis pendapatan, maka nanti akan buat BLUD atau kita kerjasamakan dengan aneka usaha, itu saja,” imbuh Wali Kota Sutiaji.

Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa sistem manajemen yang dikelola dalam ERiC SMW di Kota Malang, itu sudah baik. Dari beberapa ERiC yang sudah dibangun dibeberapa tempat, dirinya sangat mengapresiasi milik Kota Malang. “Ini contoh yang bagus. Dari yang sudah dibangun di Jambi, Jombang, ini termasuk yang baik. Semoga, ini bisa mengurangi kebersihan di Kota Malang,” ujar Basuki. (hms/rsy/sit)

Kunjungan Menteri Basuki yang turut didampingi Direktur Jenderal Bina Marga, Hedy Rahadian, serta Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, ini untuk meninjau sejauh mana proses perbaikan jembatan yang mengalami kerusakan diakibatkan patahnya girder jembatan. “Jembatan ini tidak ambles, tetapi mengalami patah pada girdernya. Berdasarkan penjelasan, ada truk gandeng yang muatannya berat yang sedang melewati jembatan ini. Seperti yang kita tahu, jembatan ini mengikuti standar lama dan saat ini sudah kita pasang girder dengan standar baru yang lebih kuat,” terang Menteri Basuki saat melakukan sidak Jembatan Ngaglik I.

Menteri Basuki mengungkapkan, saat ini proses percepatan perbaikan jembatan Ngaglik telah sampai pada pemasangan lima girder baru, yang dapat menahan beban lebih dari 50 ton. D, ini dapat memberi rasa aman kepada masyarakat yang melewatinya.

“Ini sudah dipasang lima girder standar SNI baru, yang selanjutnya akan dipasang plat dan pengerjaan atasnya. Dengan pemasangan girder baru ini, bukan berarti membolehkan kendaraan membawa beban lebih. Tetapi kita memberi rasa aman kepada masyarakat sebagai pengguna jalan,” lanjutnya.

Sembari menunggu jembatan dapat difungsikan kembali, Menteri Basuki meminta kerja sama masyarakat agar pengerjaan jembatan ini dapat segera selesai. Mengingat, sebentar lagi masyarakat akan melakukan aktivitas mudik Lebaran.

Baca juga :

• Pastikan Daging Sapi dan Ayam Layak Dikonsumsi, DKPP Lumajang Lakukan Pengawasan
• Bupati Pasuruan Berangkatkan Ratusan Pemudik
• Momen Libur Lebaran Jadi Penekanan Bupati Indah untuk Penghematan Energi di Lumajang
• Kapolda Jatim Tinjau Jalur Ketapang-Gilimanuk Jelang Penutupan Layanan Hari Raya Nyepi di Pulau Bali
• Perayaan Hari Suci Nyepi di Lapangan Rampal, Ketua DPRD Sebut sebagai Etalase Toleransi di Kota Malang

“Semoga H-10 Lebaran sudah dapat open traffic. Bisa dipastikan H-10 semua alat berat sudah dipindahkan dan bisa dilalui. Mohon doanya,” imbuhnya.

Senada dengan Menteri PUPR, Direktur Jenderal Bina Marga, Hedy Rahadian, mengungkapkan melalui pemasangan girder dengan SNI baru diharapkan dapat memperkokoh jembatan Ngaglik Lamongan.

“Jembatan ini menggunakan girder dengan standar lama karena memang pembangunanya sudah lama yakni pada beban 45 sampai 50 ton saja. Meski seperti itu kondisi jembatan ini masih bagus hanya saja yang melewati bebannya sudah melebihi dan sekarang sudah dipasang girder baru dengan standar baru yang bisa menahan lebih dari 50 ton,” ujar Hedy.

Lebih lanjut Hedy menerangkan, agar seluruh lapisan penyangga jembatan kokoh pihaknya akan membongkar semua girder yang dijadwalkan setelah lebaran. “Setelah Lebaran sambil mencari waktu yang pas, semua girder yang tidak mengalami kepatahan akan di bongkar. Sehingga semua girder di jembatan ini berstandar SNI baru,” paparnya. (zen/sit)

Berkaitan dengan hal tersebut, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP), akan sesegera mungkin memperbaiki sejumlah jalan rusak.

“Dana Alokasi Khusus (DAK) udah diplot dan clear sebetulnya. Tapi karena Covid-19 yang tak kunjung reda, mau tidak mau ya harus direfocusing. Perbaikan jalan ini sudah kita rencanakan sesegera mungkin untuk diperbaiki,” terang Wali Kota Sutiaji, disela-sela acara Press Gathering, Jumat (24/12/2021).

Baca juga :

• Pastikan Daging Sapi dan Ayam Layak Dikonsumsi, DKPP Lumajang Lakukan Pengawasan
• Bupati Pasuruan Berangkatkan Ratusan Pemudik
• Momen Libur Lebaran Jadi Penekanan Bupati Indah untuk Penghematan Energi di Lumajang
• Kapolda Jatim Tinjau Jalur Ketapang-Gilimanuk Jelang Penutupan Layanan Hari Raya Nyepi di Pulau Bali
• Perayaan Hari Suci Nyepi di Lapangan Rampal, Ketua DPRD Sebut sebagai Etalase Toleransi di Kota Malang

Artinya, tambah wali kota, di tahun 2022 mendatang, dana bantuan dari Kementerian PUPR sebesar Rp 10 miliar, yang diberikan kepada Pemkot Malang beberapa waktu lalu, juga bisa digunakan untuk perbaikan jalan. Begitu pula dari Pemerintah Provinsi (Pemprov), juga dapat untuk mendanai jalan provinsi. 

“Ke depan, kita inventarisir semua. Istilahnya, tidak mengandalkan dari DAK maupun Pemprov. Namun, akan kita masukkan ke Musrenbang, karena ini infrastruktur kebutuhan masyarakat. Sehingga, insyaallah saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), kami konsul dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkaitan dengan Perwal mendahului APBD perubahan. Dimana, itu akan kita gunakan untuk jalan-jalan yang memang rusak,” beber Sutiaji.

Orang nomor satu di Pemerintahan Kota Malang itu pun, tidak lupa meminta maaf karena ketidaknyamanan yang didapat oleh masyarakat. “Mohon maaf saya sampaikan ke masyarakat. Yang rusak tidak hanya Kota Malang, tetapi di kota-kota lain juga banyak. Saat saya ziarah ke ibu orang tua saya, jalanan di Lamongan dan Gresik, juga rusak. Ya memang curah hujan tinggi, lalu beban yang diterima jalan setiap harinya tidak sesuai kelasnya, bahkan melebihi. Sehingga, nggak salah rusak,” terang Sutiaji. (hms/mus/sit)

Disela-sela acara, Sutiaji, mengatakan bahwa apresiasi dari Kementerian PUPR bagi Kota Malang kali ini akan menjadi semangat dan motivasi tersendiri bagi Kota Malang untuk terus bebenah serta meningkatkan kinerja dalam membangun jalan. “Rasa bangga pasti ada. Namun, kami menyadari bahwa tidak cukup rasa bangga yang tersemat melainkan ada tanggung jawab yang menjadi motivasi bagi Pemkot Malang untuk terus bebenah membangun jalan di wilayah Kota Malang,” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya juga menekankan, bahwa kesuksesan Pemkot Malang dalam membangun jalan tidak saja karena kerja Perangkat Daerah terkait namun juga atas dukungan dari masyarakat Kota Malang. “Pengetahuan masyarakat Kota Malang atas capaian pembangunan jalan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jalan di wilayah Kota Malang sudah cukup tinggi. Sehingga Kota Malang dinilai pantas untuk mendapatkan apresiasi ini,” tegasnya.

Baca juga :

• Pastikan Daging Sapi dan Ayam Layak Dikonsumsi, DKPP Lumajang Lakukan Pengawasan
• Bupati Pasuruan Berangkatkan Ratusan Pemudik
• Momen Libur Lebaran Jadi Penekanan Bupati Indah untuk Penghematan Energi di Lumajang
• Kapolda Jatim Tinjau Jalur Ketapang-Gilimanuk Jelang Penutupan Layanan Hari Raya Nyepi di Pulau Bali
• Perayaan Hari Suci Nyepi di Lapangan Rampal, Ketua DPRD Sebut sebagai Etalase Toleransi di Kota Malang

Ke depan, pemilik kursi N1 itu berharap agar kinerja Pemkot Malang semakin meningkat di segala aspek kehidupan. Utamanya dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Kota Malang. Peran serta jalinan hexahelix yang saat ini sudah berjalan dengan baik pun diharapkan dapat terjalin di semua sektor pembangunan Kota Malang.

“Karena sejatinya sudah menjadi tugas kami untuk memberikan pelayanan yang prima bagi seluruh warga Kota Malang,” terang Sutiaji.

Seperti yang telah diketahui, melalui Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 1511 Tahun 2021 tentang Hari Jalan, setiap tanggal 20 Desember dipilih menjadi Hari Jalan. Pemilihan itu mengacu pada peresmian Tol Trans Jawa oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam, dimana Presiden menilai bahwa momentum tersebut merupakan tonggak sejarah baru transportasi Indonesia.

Selain itu, berdasarkan tim peneliti Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, usulan Hari Jalan ini telah melalui berbagai kegiatan diskusi dan seminar ilmiah serta referensi antara lain Buku Sejarah Jalan di Indonesia, Buku Rekomendasi Hari Jalan, penetapan kriteria-kriteria penetapan Hari Jalan, dan lain-lain. (hms/mus/sit)

Kunjungan tersebut, diagendakan oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, guna mengecek lokasi rencana pembangunan RS covid di area RS UMM.

“Jadi agendanya Bu Dirjen Cipta Karya ini, adalah untuk mengecek lokasi rencana pembangunan rumah sakit Covid yang akan dibangun di area Rumah Sakit UMM. Ini sebagai kunjungan final,” ungkap rektor UMM, Dr M Fauzan MPd.

Berdasarkan keterangan Fauzan, RS ini adalah bentuk kerjasama Kementerian PUPR dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bahkan, saat ini persiapannya pun sudah sampai pada pemetaan.

“Persiapan sudah sampai pemetaan dan ada dua hal yang perlu dipersiapkan. Pertama legalitas, sedang proses. Kemudian secara fisik ini masih menunggu finalnya kawan-kawan dari Cipta Karya Surabaya,” tambahnya.

BACA JUGA: Kota Malang Sebagai Pilot Project Vaksinasi Massal, Siapkan 10 Ribu Warga Sehari

Disamping itu, Direktur RS UMM, Prof Dr dr Djoni Djunaedi SpPD KPTI, menerangkan bangunan RS yang akan dibangun seluas kurang lebih 5 ribu meter persegi. Dimana, nantinya mampu menampung 80 hingga 90 pasien Covid-19 nantinya.

“Akan dibangunkan di area RS UMM sini seluas 5 ribu meter persegi. Itu bukan main-main, dan kita akan bisa merawat pasien sekitar 80 sampai 90 khusus untuk Covid-19,” terangnya.

Dirinya mencanangkan ke depan, jika pandemi Covid-19 sudah berakhir, RS yang dibangun itu bisa menjadi RS untuk pengobatan infeksi.

“Covid-19 ini bisa nantinya hilang, tapi infeksi tidak bisa hilang. Saya mengatakan pada Dirjen, bahwasanya tidak usah khawatir kalau Covid-19 hilang. Karena kita masih bisa pergunakan RS untuk penyembuhan infeksi. Seperti HIV dan TB itukan masih banyak,” jelasnya.

dr Djoni berujar, bahwa RS ini nantinya bisa menjadi pusat pengobatan infeksi di Jatim. Jika selepas pandemi bisa difungsikan menjadi tempat pengobatan infeksi seperti RSPI Sulianti Saroso.

Oleh karena itu, fasilitas yang disiapkan juga tidak sedikit. Pihaknya mengatakan, terdapat perawatan rontgen, ICU berventilator dan non-ventilator, serta masih banyak lagi.

Untuk pembangunannya, pun ditargetkan dalam waktu 40 hari, dimulai awal bulan depan. “Oleh Dirjen diberi target dalam 40 hari harus selesai, jadi sebelum puasa sudah bisa selesai. Karena dikhawatirkan pegawai yang melakukan pembangunan terkendala puasa,” imbuhnya.

Terakhir, dirinya menegaskan, meski angka tren penambahan pasien terkonfirmasi positif menurun, bukan berarti masyarakat tidak waspada dan berjaga-jaga.

“Selalu ada serangan kedua seperti di Italia dan Inggris itu kan ada second attack,” tuturnya. (cw1/sit)

Hal ini penting dibentuk mengingat Pasar Pon dibangun cukup representatif sehingga perlu ada dukungan serta kesadaran masyarakat.

“Kenapa bukan hanya masyarakat yang bertugas menjaga dan melakukan perawatan di Pasar Pon pasca dioperasikan nanti, karena tugas ini merupakan tugas kita bersama. Nantinya Pemerintah Daerah juga akan ikut serta dalam menjaga kebersihan dan bangunan pasar yang berkonsep ramah lingkungan ini,” ungkap Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin saat dikonfirmasi, Kamis (21/01/2021) siang.

Terkait hal itu, Bupati Trenggalek juga segera akan membentuk tim pengelola pasar yang nantinya terdiri dari lintas OPD. Harapannya, ada pembagian tugas yang jelas sesuai tupoksi masing-masing dalam pengelolaan Pasar Pon.

“Jadi untuk spesifikasi bangunan yang rumit seperti ini perawatan bisa dilakukan oleh Dinas PUPR, kemudian pengelolaan air dan yang lainnya bisa Dinas PKPLH, selanjutnya untuk pengelolaan pasarnya, para pedagang dan sistemnya bisa Dinas Perdagangan,” terangnya.

Saat ini, lanjut suami Novita Hardini ini, Pemerintah Daerah tengah menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait mekanisme pengelolaan pasar terbesar di Trenggalek ini.

“Sekarang kita sedang menyiapkan Peraturan Bupati tentang bagaimana mekanisme pengelolaan pasar dan SK tim untuk penanggungjawab pasar, dengan begitu ada pembagian tugas yang jelas dan sesuai tupoksi masing-masing,” kata Bupati Arifin.

Dengan begitu, perawatan Pasar Pon akan lebih terarah. Dan para pedagang serta pembeli juga bisa lebih nyaman saat berada di area Pasar Pon Trenggalek.

Seperti yang diketahui, daam kunjungannya meninjau bangunan baru Pasar Pon, Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR berharap bisa segera diserahterimakan kepada Pemkab Trenggalek. Sehingga para pedagang bisa segera menempati bangunan baru dan pemulihan ekonomi di masa pandemi dapat berjalan.

“Semoga saja proses serah terima bangunan Pasar Pon ini bisa segera dilakukan. Selambat-lambatnya bulan Februari, para pedagang sudah bisa menempati bangunan pasar baru ini,” pungkasnya. (mil/syn)

Selain mengundang empat Desa, dalam acara sosialisasi tersebut juga dihadiri Muspika dan masyarakat yang terdampak jalan tol Probowangi.

PPK Tol Probowangi Kementerian PUPR, Priyadi menjelaskan sosialisasi pembangunan tol Probowangi seksi 3 sepanjang 32 kilometer dilakukan secara bertahap. Dalam sosialisasi ini pihaknya juga mengundang hadir masyarakat yang terdampak tol Probowangi.

“Untuk Probowangi seksi 3 panjangnya 32 kilometer. Bagian ini akan melintasi dua kecamatan diantaranya Kecamatan Wongsorejo dan Kecamatan Kalipuro,” ujar Priyadi.

Priyadi menghimbau kepada masyarakat yang lahannya terkena proyek tol Probowangi, hendaknya segera melengkapi berkas-berkasnya.

“Untuk berkas segera dilengkapi. Semua berkas harus dilegalisasi. Untuk dokumen kependudukan KTP harus yang e-KTP,” himbau Priyadi kepada warga.

Sementara Camat Wongsorejo, Dra. Sulistyowati berharap kepada tim proyek Probowangi bertindak dengan bijaksana. Dan masyarakat yang lahannya terkena proyek tersebut jangan sampai dirugikan dan jangan ada komplain masalah ini.

“Saya mohon kepada tim proyek Probowangi agar warga yang mempunyai lahan jangan dirugikan. Dan terkait pembebasan lahan ini jangan sampai ada komplain dari masyarakat Wongsorejo,” pinta Camat Wongsorejo. (kur/oso)

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember Yessiana Arifa, ST, M, Eng mengatakan, mengentas kekumuhan bukan hanya tanggungjawab pemerintah. Ini adalah tanggungjawab bersama

“Tujuan kita sama yaitu mengentaskan kita dari kekumuhan, permukiman yang sudah tidak kumuh, tidak turun kualitasnya.” Yessiana, dalam sambutan pembukaan pelatihan. Yesi mengingatkan amanat Perpres no 2 tahun 2015 tentang pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman, yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembang permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

“Permukiman kumuh merupakan masalah nasional. Terbukti, telah teridentifikasi 35.291 hektar permukiman kumuh perkotaan secara nasional. Dan, 4,2 hektar permukiman kumuh itu ada di Jember. Sementara ini teridentifikasi di empat kecamatan yaitu Kaliwates, Sumbersari, Tempurejo, dan Patrang.” terangnya.

Yesi menjelaskan, pelatihan ini menjadi dasar kegiatan peningkatan kapasitas program Kotaku tingkat kelurahan dan desa, membangun kolaborasi pencegahan permukiman kumuh, dan peningkatan kualitas permukiman melalui peningkatan kapasitas bagi seluruh pelaku.

Pelatihan ini juga untuk membangun pemahaman dan keterampilan dalam melaksanakan program ” Kotaku.” di tingkat kelurahan dan desa, dalam pelatihan ini diharapkan berjalan dengan baik, ada interaksi dengan pemateri serta mendapat wawasan yang lebih banyak.

“Kita berharap, kita bersama dapat lebih termotivasi, lebih tambah wawasan, nantinya program-program kita dapat lebih bisa terlaksana lebih baik sesuai target,” Yessiana. Ketua panitia pelatihan Kukuh Prakoso menyampaikan, pelatihan telah sering dilakukan di setiap desa bersama LKM yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dari pimpinan kolektif.

“Kegiatan hari ini merupakan gong (puncak, red) dari kegiatan-kegiatan sebelumnya,” kata Kukuh. LKM yang ada di desa, lanjutnya, minimal memiliki Sembilan pimpinan kolektif. Pelatihan ini diharapkan menambah pengetahuan, khususnya tentang kota tanpa kumuh. (yud/yan)