Melalui kebijakan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan yang lebih luas akan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik. Di sisi lain, program ini juga bertujuan menarik para produsen kendaraan listrik agar berinvestasi di Tanah Air.

Kebijakan bantuan pembelian kendaraan listrik sendiri, akan mulai diberlakukan pada 20 Maret 2023 mendatang. Kebijakan tersebut, berdasarkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

“Perpres itu menyebutkan bahwa Program KBLBB didorong oleh alasan peningkatan efisiensi ketahanan energi dan konservasi energi sektor transportasi, serta terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, dalam Konferensi Pers Insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Jakarta, Senin (06/03/2023) tadi.

Dengan demikian, penggunaan KBLBB juga diharapkan mampu mendorong keberlanjutan alam dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Pengembangan KBLBB di Indonesia, sangat beralasan lantaran ketersediaan bahan bakunya melimpah.

Masih menurut Luhut, hilirisasi akan lengkap bila tercipta industri kendaraan listrik yang akan menggunakan critical minerals dan industri baterai yang saat ini sedang dibangun. Hal ini akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru, teknologi baru, inovasi dan meningkatkan pendapatan negara.

Menko Marves menjelaskan, adopsi massal merupakan faktor krusial untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, perbedaan harga antara kendaraan listrik yang lamah lingkungan dan kendaraan konvensional menjadi kendala dalam bertransisi menggunakan kendaraan listrik.

Pemerintah RI berkaca dari berbagai negara yang menempuh kebijakan pemberian insentif untuk mendorong adopsi KBLBB. “Jika program pemberian insentif berjalan dengan lancar dan adopsi massal terjadi, industri KBLBB di dalam negeri akan terbentuk dan harga produknya akan lebih terjangkau ke depannya,” paparnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kebijakan ini merupakan stimulus untuk terus bisa menarik para investor EV agar masuk ke Indonesia. “Melalui kebijakan ini, kami optimistis para produsen semakin tertarik karena bantuan ditekankan untuk belanja kendaraan yang memiliki fasilitas produksi di Tanah Air,” kata Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, pada kesempatan sama.

Pada tahun 2023, pemerintah akan memberikan bantuan pembelian KBLBB sebear Rp 7 juta perunit untuk pembelian 200 ribu unit sepeda motor listrik baru dan Rp 7 juta perunit untuk konversi 50 ribu unit sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik.

Kemenperin selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) program ini, menyiapkan skema bantuan pembelian kendaraan listrik. Sehingga, diharapkan kebijakan tersebut dapat tepat sasaran.

Menperin memaparkan, produsen KBLBB dalam negeri mendaftarkan jenis kendaraan yang akan dimasukkan dalam program ini dengan ketentuan telah memenuhi TKDN (40 persen). Kemudian, lembaga verifikasi akan melakukan verifikasi terhadap Vehicle Identification Number (VIN) yang disesuaikan dengan TKDN.

Selanjutnya, dilakukan pendataan melalui dealership dan berkordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terkait proses verifikasi. Setelahnya, Bank Himbara melakukan pembayaran penggantian kepada produsen.

“Dealership bertugas melakukan pemeriksaan data calon pembeli berupa NIK pada KTP untuk menentukan apakah termasuk masyarakat yang berhak mendapat insentif. Apabila termasuk berhak, pembeli akan langsung mendapatkan insentif potongan harga.

Dealer kemudian menginput sesuai prosedur dan mengajukan klaim insentif ke Bank Himbara. Sedangkan Bank Himbara menerima pengelolaan insentif dari Kemenperin sebagai KPA,” jelas Menperin.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menyampaikan bahwa bantuan pemerintah ini diutamakan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), khususnya penerima Kredit Usaha Kecil (KUR) dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), termasuk pelanggan listrik 450-900 VA. Hal ini untuk mendorong produktivitas dan efisiensi usaha mereka. (kom/gie)

Moeldoko yang juga Ketua Periklindo, itu menyinggung soal masa depan mobil listrik. Menurutnya, dunia mobil listrik lama-lama akan seperti UMKM. Sebab, Indonesia memiliki potensi untuk memproduksi mobil listrik beserta komponennya.

“Jika nanti baterai, motor, dinamo, dan controllernya diproduksi di Indonesia, dunia mobil listrik lama-lama seperti UMKM,” katanya.

Untuk itu, lanjut Moedoko, mulai saat ini pengembangan riset terhadap komponen mobil listrik harus dioptimalkan. Agar Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam industri mobil listrik dunia.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Putra-putri Indonesia harus memaksimalkan momentum ini, dan jangan sampai diambil oleh negara lain. Kita jangan jadi follower, tapi kita harus jadi industri,” tegasnya.

Panglima TNI 2013-2015 ini menyampaikan, bahwa pemerintah berkomitmen kuat untuk mempercepat pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai. Komitmen tersebut diwujudkan dengan keluarnya Perpres No 55/2019 tentang percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Inpres No 7/2022 tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah.

“Ini sebagai pemicu untuk menumbuhkan industri kendaraan listrik. Sebagai pemacunya, pemerintah juga menyiapkan skema insentif agar masyarakat beralih ke mobil listrik,” terangnya.

Di akhir sambutannya, Moeldoko menekankan pentingnya seluruh pihak memiliki kesadaran yang sama akan pentingnya percepatan pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai demi mewujudkan Indonesia Zero Emisi pada 2060. (hms/ksp/gie)

Pada kesempatan itu, Moeldoko menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang memikirkan kebijakan yang dapat meningkatkan insentif terhadap kendaraan listrik. Hal itu diperlukan, untuk mempercepat pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Ia pun mencontohkan negara Thailand dan Vietnam yang mendukung perkembangan kendaraan listrik lewat insentif.

“Kita rapat terus menerus tentang pengembangan mobil listrik ini. Satu bagaimana memikirkan tentang insentif. Agar kita (Indonesia) nanti jangan menjadi market di kawasan Asia, karena Thailand dan Vietnam bagus itu insentifnya. Kita menuju kepada penyesuaian lingkungan itu,” kata Moeldoko.

Panglima TNI 2013-2015 ini juga menyebut, pemerintah memikirkan insentif untuk transisi dan konversi, baik untuk sepeda motor, mobil, ataupun angkutan umum. “Insentifnya berapa yang pas untuk memberikan subsidi. Angkanya sudah ketemu tapi belum bisa diumumkan karena harus melalui Menteri Keuangan,” tambahnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Moeldoko juga mengapresiasi, acara Flag Off Touring Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) yang digelar oleh Kementerian Perhubungan. Menurutnya, peluncuran tersebut menjadi pembuktian bagi masyarakat yang masih meragukan performa kendaraan listrik.

“Event ini sangat berani. Karena berani menjawab pertanyaan di masyarakat. Pertama, bisa nggak sih motor listrik itu jarak jauh, ini bisa nih. Chargingnya bisa nggak sih, bisa itu nggak ada masalah, kebakaran nggak sih, kesetrum nggak sih? Nanti kita lihat apakah ada yang kesetrum,” ujar Moeldoko.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, berharap tur kendaraan listrik berbasis baterai Jakarta-Bali menjadi pertunjukan kapabilitas kendaraan berbasis listrik dan menarik investasi maupun ide kreatif untuk memajukan otomotif berbasis baterai di Indonesia.

“Jadi kendaraan listrik itu convenient, tidak bersuara sama sekali. Jangan hanya berhenti di touring ini. Mari kita mulai migrasi besar untuk bangsa menuju konversi tenaga listrik.” terang Budi Karya Sumadi sebelum melepas peserta tur. (hms/sit)

“Kita patut bersyukur hari ini bisa menyaksikan groundbreaking pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia dan bahkan yang pertama di Asia Tenggara,” ujar Presiden dalam sambutannya saat peresmian berlangsung.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

Presiden Jokowi mengatakan, bahwa pemerintah Indonesia akan berkomitmen penuh dalam memberikan dukungan dan pengembangan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik. Pemerintah juga akan terus menggulirkan reformasi structural, untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan perizinan kepada para pelaku usaha dan para investor dalam mengembangkan usahanya di Tanah Air.

“Pemerintah juga terbuka atas berbagai inisiatif kerjasama dengan negara-negara sahabat,” ucap Presiden.

Presiden juga berharap, kolaborasi antara perusahaan Korea Selatan dengan perusahaan Indonesia akan makin diperkuat serta melibatkan usaha mikro, kecil, dan usaha menengah yang ada di Tanah Air, termasuk realisasi kerja sama investasi dalam industri baterai dan kendaraan listrik.

“Saya berpesan agar kolaborasi yang terbangun bukan hanya di antara perusahaan-perusahaan besar atau BUMN-BUMN kita tetapi juga melibatkan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah,” terang Presiden.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam laporannya menyatakan, bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi terkait kolaborasi tersebut. Menurutnya, pemerintah Korea Selatan sepakat untuk mewujudkan kolaborasi tersebut.

“Kami bicara dengan Menkonya di Korea, Motie-nya (Ministry of Trade, Industry, and Energy) sepakat bahwa lapangan pekerjaan akan diprioritaskan ke lapangan pekerjaan dalam negeri dan juga kolaborasi antara BUMN, LG grup, kemudian UMKM dan pengusaha nasional yang ada di daerah,” jelas Bahlil Lahadalia.

Untuk diketahui, groundbreaking ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Busan, Korea Selatan, pada November 2019 lalu. Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, Kementerian Investasi/BKPM telah berhasil meyakinkan rencana investasi Group Konsorsium Perusahaan Korea Selatan di bidang industri baterai terintegrasi pertambangan, smelter, refinery, precursor cathode, dan sel baterai untuk mobil listrik dengan total investasi sebesar USD9,8 miliar. Turut hadir mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut adalah Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Tae Sung, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, dan CEO PT HKML Battery Indonesia William Hong. (hms/neg/aye/sit)