Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, mengatakan bahwa kebijakan penggunaan kendaraan listrik baik motor maupun mobil, akan dilakukan secara bertahap untuk mendukung program pemerintah pusat. “Pemakaian kendaraan listrik sebagai (kendaraan) operasional, ini sebagai bukti bahwa Pemkab Sumenep mendukung langkah dari pemerintah pusat,” kata Bupati Achmad Fauzi, Selasa (06/12/2022) tadi.

Mobil atau motor listrik untuk kendaraan operasional perangkat daerah, tambahnya, sebagai langkah untuk meyakinkan masyarakat jika dengan memakainya, maka tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan dan menghemat energi. Namun, juga menghemat pengeluaran biaya operasional.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Masyarakat memakai kendaraan listrik, baik mobil ataupun motor tidak hanya menghemat biaya operasionalnya semata. Namun, juga berdampak positif kepada lingkungan yang sehat dengan mengurangi emisi gas,” tegasnya.

Bupati Fauzi juga menambahkan, bahwa Pemkab Sumenep mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 87 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan motor berlistrik berbasis baterai, sebagai kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Sumenep. Sementara peraturan itu, untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2022, atau tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle), sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Suami Nia Kurnia Fauzi ini mengungkapkan, saat ini pihaknya mengawali pemakaian kendaraan listrik untuk sejumlah bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, yang selanjutkan pengadaannya dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan. “Semoga, kebijakan pemakaian mobil atau motor listrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat,” lanjutnya. (dan/gie/adv)

Rinciannya kendaraaan operasional itu 18 unit dump truk mini pengangkut sampah, 49 unit kendaraan roda tiga pengangkut sampah, 25 unit motor Patroli Dishub, 1 mobil Sky Walker untuk perawatan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dan 1 unit mobil derek serta 2 unit mobil Pemadam Kebakaran (PMK). Selain itu ada sebuah truk operasional dan pikup untuk penertiban Reklame dan penegakan Perda untuk Satpol PP.

“Sebanyak 18 unit dump truk mini ini akan didistribusikan ke 18 kecamatan untuk mengangkut sampah dari TPS ke terminal sampah. Sedangakan untuk kendaraan roda tiga pengangkut sampah akan didistribusikan ke desa dan kelurahan,” terang Asisten II Tata Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sidoarjo, Heri Soesanto kepada Memontum.com, Kamis (27/12/2018).

Lebih jauh pria yang menjabat Kepala Plt DLHK Pemkab Sidoarjo ini menguraikan jika mobil derek itu akan digunakan untuk penataan parkir. Jika ada mobil yang diderek, maka akan ada pendapatan baru diluar parkir.

“Seluruh kendaraan operasional ini, untuk mengoptimalkan pelayanan ke masyarakat sekaligus delegasi tugas Bupati untuk para Camat dan Lurah serta para Kades dalam melayani warganya,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah berharap seluruh kendaraan operasional dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Selain itu, digunakan untuk mewujudkan pelayanan prima serta memujudkan kinerja positif dalam melayani masyarakat Sidoarjo.

“Saya minta seluruh kendaraan operasional baru ini dimanfaatkan sebenar-benarnya untuk mendukung pelayanan publik. Ini semua untuk merespon seluruh keluhan masyarakat Sidoarjo tetap terlayani secepatnya,” tandasnya. (Wan/yan)