Kepala Dinas – Memontum https://memontum.com Buka Mata Dengan Berita Mon, 22 May 2023 10:08:51 +0000 id hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.2.8 https://i0.wp.com/memontum.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-logo-1.png?fit=32%2C32&ssl=1 Kepala Dinas – Memontum https://memontum.com 32 32 146458747 Mantan Kabag Humas Geser Posisi Jadi Kadinsos P3AP2KB Kota Malang, Ini Dua Program Rencana Prioritas https://memontum.com/mantan-kabag-humas-geser-posisi-jadi-kadinsos-p3ap2kb-kota-malang-ini-dua-program-rencana-prioritas Mon, 22 May 2023 07:00:00 +0000 https://memontum.com/?p=189121 Memontum Kota Malang – Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito, akhirnya resmi dikukuhkan oleh Wali Kota Malang, Sutiaji, menggantikan Penny Indriani, Senin (22/05/2023) pagi. Mantan Kabag Humas Pemkot Malang, itu menyampaikan jika ke depan pihaknya akan melakukan percepatan pada program-program yang telah dicanangkan di dalam RPJMD Kota Malang.

Diantaranya, mengenai pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting. “Tentunya pertama, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada Wali Kota Malang, Pak Sutiaji. Kedua, tentunya program yang telah dicanangkan, khususnya yang butuh percepatan, baik itu terkait kemiskinan ekstrem, maupun stunting, dan khususnya juga terkait cross cutting (penyelarasan, red) pengentasan hal-hal tersebut dengan dinas terkait. Sehingga, nanti saya akan berkoordinasi dengan Bappeda terkait apa saja yang bisa dilaksanakan secepatnya untuk mengatasi dua hal utama tadi,” jelas Donny, seusai melakukan pelaksanaan pengukuhan.

Selain itu, tambahnya, secara internal nanti pihaknya juga akan melihat keadaan di Dinsos P3AP2KB. Apa saja yang harus dan perlu untuk diperbaiki ke depan. Sehingga, diharapkan nantinya Dinsos P3AP2KB, bisa mewujudkan apa yang sudah direncanakan di dalam RPJMD Kota Malang.

Baca Juga :

“Sehingga kedepan nanti, Dinsos memang betul-betul bisa membantu mewujudkan RPJMD dari Pemkot Malang, apa saja yang sudah direncanakan Pak Wali. Mengingat secara nasional penurunan stunting ini juga merupakan program dari Pak Presiden,” ujarnya.

Kemudian, saat disinggung mengenai penertiban anak jalanan (Anjal), gelandangan dan pengemis (Gepeng), pihaknya juga menekankan akan berkolaborasi dengan dinas terkait, yaitu Satpol PP Kota Malang. Sehingga, diharapkan permasalahan-permasalahan yang terjadi bisa segera dituntaskan dengan baik.

“Salah satu cross cutting terkait dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) itu nanti dengan Satpol PP. Sehingga kami juga akan menyiapkan tempat-tempat yang sudah dimiliki oleh Dinsos, baik secara kapasitas maupun fasilitasnya. Sehingga, orang-orang yang terkena penertiban dari Satpol PP bisa segera kita tindak lanjuti. Apakah kita pulangkan atau akan diberikan peningkatan skill. Dengan begitu, pada saat nanti mereka sudah keluar dari Liponsos yang ada di kami, itu mereka tidak kembali lagi ke jalanan,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan jika dalam penentuan terpilihnya Kadinsos P3AP2KB tersebut tentu telah melewati proses yang panjang. Seperti harus melakukan konsultasi pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kemudian Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) dan juga sebagainya.

“Prosesnya untuk pemilihan memang panjang, dan tim sudah terus melakukan. Hampir dua hari sekali itu kita melakukan konsultasi. Pelantikan ini juga mesti dadakan, karena kalau diomongin dulu pasti ada spekulasi yang membuat orang ramai dan sebagainya. Kemudian juga khawatir menggangu kinerjanya,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Sebagai informasi, pelantikan Kadinsos P3AP2KB tersebut dilakukan usai Wali Kota Malang, Sutiaji, melantik para pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemkot Malang tadi pagi. (rsy/sit)

]]> 189121 KPK Kembali Periksa Empat Kepala Dinas Aktif di Pemkab Bangkalan dan Satu Anggota Komisi https://memontum.com/kpk-kembali-periksa-empat-kepala-dinas-aktif-di-pemkab-bangkalan-dan-satu-anggota-komisi Mon, 20 Mar 2023 14:10:00 +0000 https://memontum.com/?p=185412 Memontum Surabaya – Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), terus mengembangkan dugaan tindak pidana korupsi lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Perkara yang telah menyeret Bupati Bangkalan non aktif, R Abdul Latif Amin Imron (RALAI) dan lima orang bawahannya sebagai tersangka dugaan suap lelang jabatan ini, kembali menjadi sasaran penyidikan KPK. Bahkan, Senin (20/03/2023) tadi, sebanyak lima orang harus dilakukan pemeriksaan.

Ke lima orang yang dipanggil, empat diantaranya adalah kepala dinas aktif dan satu anggota komisi informasi Pemkab Bakalan. Ada pun mereka, yakni Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangkalan, Andang Pradana, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan, Bambang Setyawan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan, M Musleh, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, Wibagio Suharta dan Anggota Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan, M Sodiq.

Baca juga :

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, membenarkan adanya pemeriksaan pejabat Pemkab Bangkalan di Polda Jatim. “Hari ini pemeriksaan saksi TPK lelang jabatan di Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, untuk tersangka RALAI dkk. Pemeriksaan dilakukan di Aula Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, secara maraton pengembangan penyidikan dugaan TPK jual beli jabatan terus dikembangkan penyidik KPK. Bahkan, pada Jumat (17/03/2023) lalu, petugas KPK telah memeriksa 10 pejabat, yang diantaranya adalah kepala dinas dan mantan kepala dinas di Polda Jatim. (gie)

]]> 185412 Wow..Kepala Dinas di Kota Batu Banyak Gunakan Mobil Dinas Tahun Lawas https://memontum.com/wow-kepala-dinas-di-kota-batu-banyak-gunakan-mobil-dinas-tahun-lawas Wed, 01 Feb 2023 06:50:00 +0000 https://memontum.com/?p=182373 Memontum Kota Batu – Miris. Begitulah pemandangan sejumlah kendaraan operasional kepala dinas atau OPD, yang terparkir di Halaman Balai Kota Among Tani Kota Batu, Rabu (01/02/2023) tadi. Dari banyaknya kendaraan operasional yang terparkir, siapa sangka banyak yang menggunakan mobil keluaran lawas atau produksi tahun 2012.

Seperti kendaraan yang digunakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batu, Muji Dwi Leksono, diketahui menggunakan Toyota Rush keluaran tahun 2021. Meski terbilang cukup lama dan perlu upgrate, dirinya mengaku cukup enjoy meski sedikit was-was kalau tiba-tiba mogok.

“Saya cukup menerima saja mobil ini. Yang penting, perawatan. Sehingga, tidak sampai mogok dan khawatir saja jika sampai seperti itu,” kata Muji, saat turun dari mobil, Rabu (01/02/2023) pagi.

Ditambahkannya, bahwa kendaraan itu sudah menemaninya sekitar 2 tahun lebih empat bulan. Sehingga, memang cukup lumayan untuk oemakaiannua. “Kendaraan itu saya gunakan sudah lebih 2 tahun,” ujarnya.

Di tempat sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3PD) Kota Batu, MD Furqon, pun mengungkapkan bahwa mobil dinas yang digunakan selama ini juga sudah berusia 11 tahun. Meskipun untuk jenisnya, memang berbeda yakni Honda CR-V.

“Mobil saya itu jenis Honda CR-V buatan tahun 2012. Mobil itu saya gunakan sejak saya menjabat di Bappeda Kota Batu. Jadi, kalau dihitung usia kendaraannya sudah 11 tahun,” ujarnya.

Keberadaan mobil Honda CR-V itu, tambahnya, saat pertama menjabat di Bappeda, tidak ada mobil dinas untuk operasional. Setelah dicek di halaman belakang kantor, atau tepatnya di bawah Pohon Pete, ada mobil itu. Karenanya, kemudian dimintanya untuk operasional dinas.

Baca juga:

“Sejak di Bappeda, saat itu tidak ada kendaraan. Kebetulan, kendaraan itu awalnya di bawah Pohon Pete belakang. Kemudian, saya minta (sebagai operasional, red) kepada Pak Sekda, ternyata boleh dipakai. Karenanya, kemudian saya rawat dan oakai,” terangnya.

Disinggung soal pengajuan mobil baru, ditegaskannya, sebenarnya sudah beberapa kali sudah mengajukan. Namun, belum terealisasi meskipun ada beberapa dinas yang sudah ganti keluaran baru.

“Untuk perawatannya ya harus ekstra. Apalagi, memang sering rewel. Bahkan, kemarin sempat knalpotnya rusak dan ada kerusakan yang lain. Jadi, seperti itu kondisi awalnya. Dari mangkrak di bawah pohon kemudian saya gunakan,” paparnya.

Karenanya, jika memang anggaran ada dan ingin menunjang operasional kepala OPD, kiranya mobil dinas bisa menjadi perhatian. “Harapan saya, semoga Pak Pj Wali Kota Batu segera menata lebih baik lagi. Saya yakin, Pak Pj ini akan bijak membaca situasi dan kondisi yang saat ini sedang berkembang,” paparnya.

Sekedar diketahui, dari pantauan di lokasi parkir, ternyata tidak hanya dua jenis kendaraan itu yang masih dimanfaatkan kepala dinas atau OPD. Namun, ada juga kendaraan Kijang Inova, yang masa pemakaiannya juga perlu di upgrade. (put/sit)

]]> 182373 Gelaran Kejurprov Road Race Hari Jadi Pamekasan Batal Digelar https://memontum.com/gelaran-kejurprov-road-race-hari-jadi-pamekasan-batal-digelar Thu, 10 Nov 2022 05:40:00 +0000 https://memontum.com/?p=178119 Memontum Pamekasan – Gelaran Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Road Race dalam rangka Hari Jadi (Harjad) Ke-942 Kabupaten Pamekasan, batal digelar. Hal tersebut dikarenakan, hingga Kamis (10/11/2022) ini, lokasi lintasan masih tidak ada. Padahal sebelumnya, Pemkab Pamekasan mengagendakan Kejurprov Road Race bakal dilaksanakan 13 November 2022, dengan lokasi balapan di Jalan Raya Kabupaten Pamekasan.

Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan, Kusairi, menyatakan bahwa gelaran road race tersebut batal, karena lokasi lintasan balapan tidak ada. Sehingga, harus dibatalkan. “Jadi memang dibatalkan. Dengan alasan, lokasi lintasan yang tidak memungkinkan di Jalan Raya Kabupaten,” ujarnya.

Baca Juga :

Kusairi juga menambahkan, bahwa pihaknya sebenarnya sudah berniat untuk memindahkan ke lokasi yang lain. Akan tetapi, juga tidak diperbolehkan untuk dipakai. Sehingga, solusi akhir harus dibatalkan.

“Kami sudah berniat untuk memindahkan ke area Stadion Ratu Pamellingan Pamekasan. Hanya saja, tidak diperbolehkan juga untuk digunakan,” tambahnya.

Lebih lanjut Kusairi juga menyampaikan, bahwa untuk surat pembatalan gelaran Kejurprov Road Race, tinggal menunggu tanda tangan dari pihak terkait. Kemudian, baru akan disebarluaskan. “Untuk surat pembatalannya, tinggal menunggu tanda tangan beberapa pihak, lalu akan kami umumkan,” jelasnya. (azm/gie)

]]> 178119 Tinjau Pasar Besar Kota Malang, Wali Kota Sutiaji Janji Mulai Perbaiki Salah Satu Ikon Kota https://memontum.com/tinjau-pasar-besar-kota-malang-wali-kota-sutiaji-janji-mulai-perbaiki-salah-satu-ikon-kota Tue, 13 Sep 2022 07:10:00 +0000 https://memontum.com/?p=175222 Memontum Kota Malang – Wali Kota Malang, Sutiaji, bersama dengan jajaran Kepala Dinas Kota Malang, meninjau kondisi dalam Pasar Besar Kota Malang, Selasa (13/09/2022) tadi. Pelaksanaan yang digelar setelah apel dan berlangsung di halaman pasar itu, sengaja dilakukan untuk mengingatkan kembali para pedagang yang terzolimi. Sebab, akibat musibah kebakaran tahun 2016 hingga kini, aktivitas di dalam pasar yang menjadi salah satu ikon Kota Malang, sangat terbatas dan mengganggu kesejahteraan perekonomian masyarakat.

“Ini akan semakin mengingatkan kembali saudara-saudara kita yang terzolimi. Karena mulai tahun 2016, aktivitas pedagang hanya 50 persen dan tidak sampai 70 persen. Ini mengganggu kesejahteraan dan ekonomi. Di tahun 2018, kami diberikan amanah untuk menyelesaikan legal opini,” jelas Wali Kota Sutiaji, seusai melakukan apel penyerahan penghargaan.

Baca Juga :

Disampaikan Sutiaji, bahwa ada tiga pasar di Kota Malang, yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) baginya atau Pemkot Malang. Yakni, Pasar Blimbing, Pasar Gadang dan Pasar Besar Kota Malang. Di tahun 2022, pihaknya akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Pasar Besar Kota Malang.

“Prosesnya panjang. Kalau Pasar Besar ini, sudah ada kejelasan. Mereka (pihak ketiga) sudah angkat tangan. Sekarang ganti dari inspektorat sudah diverifikasi. Jadi, masalah dengan Matahari sudah clear. Kita bisa mulai perbaiki sedikit demi sedikit,” lanjutnya.

Dijelaskannya, bahwa nanti Pasar Besar akan dibangun dan dibongkar secara keseluruhan. Maka, nanti akan ada penambahan untuk biaya nilai bongkar. Namun, hingga kini keputusan tersebut masih belum dikuasai oleh Pemkot Malang. Karenanya, pihaknya masih melakukan klarifikasi di tingkat inspektorat.

“Nanti, tentunya untuk aset ini akan dinilai dan dilihat berapa total nilai bongkar dan pembangunan. Untuk legal opininya, juga sudah tertata dengan baik,” katanya.

Sementara itu, perwakilan Persatuan Pedagang Pasar Besar Kota Malang, Saguanto dan Lilik Maslichah, mengatakan bahwa apapun keputusan dari Pemkot Malang terkait dengan pembangunan Pasar Besar, ke depan pihaknya menyetujui. “Apapun keputusan Pemkot, kami setuju. Kalau nantinya dibangun itu bisa menjadi lebih baik, lebih maju, maka masyarakat bisa lebih tertarik lagi. Sehingga, tidak merugikan pedagang. Win win solution (saling menguntungkan,red),” ucap Lilik saat ditemui di Pasar Besar. (rsy/sit)

]]> 175222 KPK OTT Bupati Pemalang dan Amankan Sejumlah Kepala Dinas https://memontum.com/kpk-ott-bupati-pemalang-dan-amankan-sejumlah-kepala-dinas Thu, 11 Aug 2022 16:55:00 +0000 https://memontum.com/?p=173625 Memontum Pemalang – Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo. Tidak hanya Bupati, KPK juga mengamankan sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkab Pemalang, Jawa Tengah.

Dalam OTT Kamis sore itu, diperoleh informasi bahwa KPK mengamankan total sebanyak 23 orang. Termasuk, selain Bupati Pemalang dan kepala dinas, juga ada pihak swasta.

Belum diketahui secara pasti, apa yang menyebabkan ke 23 orang tersebut terjaring OTT KPK. Namun informasinya, mereka semua kini telah diboyong ke Gedung Merah Putih Lantai 2 KPK RI untuk menjalani pemeriksaan.

“Ini peringatan untuk semuanya. Jadi, hentikan semua kejahatan model apa pun,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Semarang, Kamis (11/08/2022) tadi.

Ganjar pun mengaku, bahwa dirinya telah mengingatkan berkali-kali kepada kepala daerah. Karenanya, dirinya sangat menyayangkan kejadian OTT yang melibatkan kepala daerah di wilayahnya.

Baca juga :

Sementara itu, terkait kejadian ini, sejumlah kantor di lingkungan Pemalang, pun diberi tanda segel oleh KPK.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri, saat dikonfirmasi terpisah mengenai OTT, belum memberikan respon. (sit)

Berikut nama-nama orang yang diinformasikan terjaring OTT KPK RI :

Bupati Pemalang, Mukti Agung

Kadisperkim, M Ramdhan Kadisdepertan, Wahadi

Adc Bupati, Denny Sabara

BPBD, Sugianto

Kadis PUPR M, Shaleh

tukang sapu BAPEDA, Eko Kadar

Pihak swasta, Adi Jurnal Widodo

Diskoperindag, Sulaiman

Kabid Pencegahan BPBD, Sutopo

Sub Kedaruratan BPBD, Irwanto

Kabid Jakon Cipkataru DPUTR, Sukirno

Kabid Bina marga DPUTR, Abdul Muiz

Honorer BPBD, Alzam Habibi

Supir DPUTR, Darkiyan

Supir DPUTR, Aidi Dafa

Sopir Disperkim, Agus Wahid

Staf Seksi Penyediaan Disperkim, Kiyat Supriyono

Staf Honorer Disperkim, Erwin Setiawan

Sopir Honorer Bupati, Hujeng Subagyo

Kabid Peternakan Dispertan, Akhmad Helmi

Kasubag Bina Program Keuangan BPBD, Misdiyanto

Kabid Rehab Rekontruksi BPBD, Joko Triasmoro

]]> 173625 Pemkot Malang Buka Seleksi Pendaftaran Lelang Jabatan Calon Kepala Dinas https://memontum.com/pemkot-malang-buka-seleksi-pendaftaran-lelang-jabatan-calon-kepala-dinas Sun, 24 Jul 2022 11:06:52 +0000 https://memontum.com/?p=172634 Memontum Kota Malang – Pemkot Malang mulai membuka pendaftaran open bidding (pelelangan jabatan, red) untuk eselon II B. Salah satunya, adalah untuk kekosongan posisi di Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan bahwa pendaftaraan lelang jabatan itu sudah dilakukan sejak Kamis (21/07/2022) lalu atau hingga satu minggu ke depan. “Ini sudah mulai dibuka oleh panitia seleksi (Pansel), sejak kamis kemarin open biddingnya,” ujar Wali Kota Sutiaji, saat ditemui di Balai Kota Malang, Minggu (24/07/2022) tadi.

Pihaknya juga mengungkapan, hingga kini sudah ada beberapa pendaftar yang akan mengisi kekosongan tersebut. Namun, dirinya enggan memberikan informasi terkait siapa dan jabatan apa yang sudah ada pendaftarnya.

Baca juga:

“Sudah ada yang daftar, rinciannya langsung ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang,” lanjutnya.

Seperti diketahui, sebelumnya ada sembilan jabatan Kepala Dinas yang kosong. Namun, bertambah satu kursi yang kosong, karena dimutasi yakni Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang. Sehingga, menjadi 10 posisi jabatan kosong.

Sebagai informasi, selain Kepala Disporapar Kota Malang, diantaranya ada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang, Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerag (Dispussipda) Kota Malang, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Kepala Dinas Kepemudaan, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang.

Selanjutnya, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.

Adapun timeline pendaftaran, seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak yaitu dimulai sejak Jumat (22/07/2022) hingga Kamis (28/07/2022). Dalam seleksi terbuka JPT Pratama Pemkot Malang tersebut terdapat beberapa tahapan. Untuk pengumuman hasil penilaian akhir yaitu Senin (08/08/2022) mendatang. (hms/rsy/sit)

]]> 172634 Tiga Kepala Dinas, Sekda dan Anggota DPRD Diperiksa Marathon Penyidik KPK https://memontum.com/tiga-kepala-dinas-sekda-dan-anggota-dprd-diperiksa-marathon-penyidik-kpk Mon, 11 Oct 2021 10:52:03 +0000 https://memontum.com/?p=155626 Memontum Probolinggo – Sebanyak 11 orang saksi kembali dilakukan pemanggilan oleh tim penyidik KPK, Senin (11/10/2021). Pemanggilan sejumlah nama yang diperiksa secara marathon di Mapolres Kota Probolinggo itu, masih dalam kaitan dugaan tindak pidana korupsi (TKP) Jual Beli Jabatan, yang menyeret nama Bupati dan suaminya, sebagai tersangka berikut 20 nama lain.

Dari beberapa nama yang dipanggil, diperoleh keterangan jika mereka diantaranya adalah tiga orang menjabat sebagai kepala dinas, lalu sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo dan seorang anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Sementara sisanya, adalah sekretaris dinas, pihak swasta hingga perangkat desa.

Plt Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri, saat dikonfirmasi membenarkan mengenai adanya pemeriksaan tim penyidik KPK di Polres Kota Probolinggo. Pemeriksaan yang dilakukan, masih dalam kapasitas sebagai saksi dan masih dalam kaitan dugaan TPK, yang diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT).

“Hari ini (11/10) pemeriksaan saksi TPK terkait seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 untuk tersangka PTS,” kata Ali Fikri, Senin (11/10/2021).
Ditambahkan, pemeriksaan dilakukan di Polres Probolinggo Kota. Beberapa nama yang dipanggil, memang diantaranya kepala dinas.

“Saksi yang dipanggil diantaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Soeparwiyono. Lalu, Kepala Dinas (Kadis) Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo, Doddy Nur Baskoro, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wiyanto dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo, Dedy Isfandi. Kemudian, Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Probolinggo, Hudan Syarifuddin dan Sekretaris Dinas Perpustakaan Kabupaten Probolinggo, Mariono,” ujar Ali Fikri.

Disinggung beberapa nama lain, dirinya menjelaskan, ada pensiunan, perangkat hingga pihak swasta. “Ada pensiunan atau DPRD Kabupaten Probolinggo, H Sugito. Perangkat desa, Hendro Purnomo. Notaris, Hapsoro Widyonondo. Swasta, Pudjo Witjaksono. Honorer Dinas PUPR Pemkab Probolinggo, Winata Leo Chandra,” terangnya.

Sebagaimana diberitakan, terkait OTT dugaan TPK Jual Beli Jabatan ini, sudah menyeret total 22 tersangka. Beberapa nama yang ditetapkan, empat nama diantara tersangka PTS dan suaminya bersama dua nama lain sebagai penerima. Sementara 18 nama, sebagai pemberi. (sit)

]]> 155626