Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang, Senen, ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa banyaknya kekosongan jabatan kepala sekolah dikarenakan akibat tenaga guru yang memasuki masa purna tugas alias pensiun. “Terhitung per 1 Maret 2023, ada 38 SD di Kabupaten Jombang yang kosong dan ini menjadi problem. Tetapi, hal tersebut tidak mempengaruhi proses belajar mengajar karena sudah ada solusi,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, menyikapi kekosongan itu untuk sementara seluruhnya dijabat oleh Plt (pelaksana tugas). Batas waktu jabatan Plt, belum bisa dipastikan sampai ada penunjukan guru penggerak sebagai kepala sekolah definitif.

“Plt yang menjadi kepala sekolah merupakan guru senior yang ada di masing-masing sekolah dan Plt tidak memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan penting. Kebijakan urgent bisa diambil pimpinan di atasnya,” ujarnya.

Baca juga :

• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti

Hampir setiap bulan, tambahnya, ada kepala sekolah yang pensiun. Per 1 Januari 2022 lalu, ada 22 SD yang kosong. Memasuki Maret 2023 sudah bertambah menjadi 38 kepala sekolah, namun di sisi lain stok calon kepala sekolah juga habis.

“Nantinya, guru penggerak yang akan menjadi kepala sekolah. Hanya saja, untuk prosesnya belum berjalan. Guru penggerak adalah guru-guru terpilih yang telah melewati serangkaian seleksi ketat mencakup program pelatihan online (daring), lokakarya, konferensi dan pendampingan,” ungkapnya.

Terdapat sekitar 22 guru penggerak SD angkatan kelima yang memenuhi syarat, akan tetapi 22 guru penggerak tersebut akan dilihat kembali kelayakannya. Ada tim pertimbangan yang akan menilai kelayakan guru penggerak tentang kepatutan untuk menjadi kepala sekolah. Setelah dinyatakan memenuhi syarat dan layak menjadi kepala sekolah, 22 orang guru penggerak itu akan dilantik menjadi kepala SD. (azl/sit)

Bupati Hendy menyampaikan, pengelolaan BOS harus sesuai regulasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pihaknya mendatangkan langsung narasumber dari Kemendikbudristek RI untuk menyampaikan sosialisasi kepada para kepala sekolah di Kabupaten Jember.

“Tentunya kami dorong agar para Kepala Sekolah di Kabupaten Jember paham betul penggunaan BOS. Kita datangkan langsung narasumbernya dari pusat. Jangan sampai salah kelola karena ada Rp 350 miliar dana BOS, itu harus cepat diserap,” kaya Bupati Hendy.

Baca juga :

• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti

Dirinya juga menegaskan, bahwa Pemkab Jember siap mendukung kepala sekolah agar dapat memanfaatkan dana BOS dengan tepat. “Kami berkomitmen agar para kepala sekolah dapat memanfaatkan dana BOS dengan tepat. Dinas Pendidikan kali ini menyelenggarakan sosialisasi, inspektorat nanti memberikan arahan mengenai caranya yang benar. Sedangkan BPKAD akan memproteksi pencairan dan membantu mungkin kepala sekolah ada kesulitan saat pencairan, maka kita akan buat PIC dari Dispendik, Inspektorat maupun BPKAD untuk konsultasi khusus anggaran BOS ini,” terangnya.

Bupati Hendy juga menyampaikan, bahwa anggaran BOS dicairkan sebanyak dua kali termin dalam setahun. Namun apabila dalam termin pertama pertanggungjawabannya kurang layak, maka yang kedua tidak akan bisa dicairkan. “Ini yang repot. Tapi bukan berarti tidak keluar bisa digantikan ke tempat lain, gak bisa hilang. Dan ini jangan sampai terjadi, dan kami komitmen dan konsen terhadap penjagaan DAK ini,” tambahnya. (kom/gie)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, melalui Kabid Pembinaan SD Disdikbud Jombang, Rhendra Kusuma, menyampaikan bahwa akreditasi sekolah merupakan proses evaluasi dan penilaian terhadap mutu serta kualitas yang dilakukan pada penyelenggara pendidikan. “Pelaksanaan akreditasi ini dilakukan oleh Badan Akreditas Nasional Sekolah dan Madrasah, dengan merujuk atau mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik),” ujarnya.

Terkait hal itu, dirinya meminta agar setiap sekolah atau satuan pendidikan fokus dan teliti pada isian data-data Dapodik. Apalagi, proses pengambilan data oleh badan akreditasi tidak diketahui kapan akan dilakukan.

Baca juga :

• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti

“Satuan pendidikan fokus pada isian data-data yang ada pada Dapodik. Pada saat mengisi data di Dapodik, itu harus lengkap dan harus benar. Pengisian Dapodik, merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Dengan demikian, kepala sekolah wajib meneliti sebelum akhirnya data-data tersebut diunggah dan disinkronisasikan ke Dapodik,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, dirinya juga mengingatkan para guru agar selalu memperhatikan kondisi masing-masing siswa dalam melaksanakan proses belajar mengajar. “Berikan materi pembelajaran sesuai keadaan anak-anak, sesuai dengan apa yang ada di kurikulum merdeka,” ujarnya.

Di tempat sama, nara sumber BANSM, Nursamsu, menjelaskan bahwa akreditasi sekolah dasar dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Sispena (Sistem Penilaian Akreditasi). “Visitasi akan dilakukan menurut data kinerja sekolah yang turun,” jelasnya. (azl/gie)

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, menyampaikan jika menjadi seorang pemimpin tentunya harus memberikan contoh yang baik dan juga harus bisa membangun sebuah komunikasi yang baik dengan seluruh elemen yang ada serta pihak terkait. “Sehingga, nantinya dengan komunikasi yang baik, maka soliditas lembaga yang ada, bisa terbangun dengan kokoh. Yang pada akhirnya, seluruh program kerja yang dicanangkan bisa mendapatkan dukungan, berjalan dengan lancar dan sukses seperti yang diharapkan,” tegas Wali Kota Sutiaji.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menyebutkan jika 67 Kepala Sekolah yang mengikuti pengukuhan tersebut, yakni terdiri dari 1 orang Kepala Sekolah TK Negeri Pembina, 52 orang Kepala Sekolah SD Negeri dan 14 orang Kepala Sekolah SMP Negeri. “52 orang Kepala Sekolah SD itu, 10 diantaranya merupakan promosi. Sedangkan pada jenjang SMP, ada 14 Kepala Sekolah, dan enam orang diantaranya merupakan promosi,” ujar Suwarjana.

Baca juga :

• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti

Dijelaskannya, sebelum para Kepala Sekolah itu dikukuhkan, tentunya mereka adalah guru atau tenaga pendidik yang pernah menjabat di sebuah sekolah. Kemudian, dalam persyaratan untuk menjadi Kepala Sekolah itu menurutnya juga sangat mudah.

“Persyaratannya itu boleh dari guru penggerak tapi ketentuannya harus memenuhi. Golongan, dan pangkat harus III-C. Tetapi, di Kota Malang masih kami tambahi dengan kemanajemenan Kepala Sekolah,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan, dalam pemilihan Kepala Sekolah itu, dirinya juga tidak asal memilih. Karena menurutnya, memang menjadi seorang Kepala Sekolah itu mudah, namun yang mau dan bisa mengatur kemanajemenan sekolah itu yang susah dan tidak mudah.

“Kepala sekolah itu harus bisa segalanya, tau manajemen mengenai lingkup kepala sekolah. Bukan hanya sebagai guru penggerak saja. Yang sulit itu disitu,” katanya.

Kemudian, pengukuhan itu dilakukan juga sebuah hal yang lumrah dan biasa dalam organisasi. Mengingat adanya sebagian Kepala Sekolah yang purna tugas dan harus segera ada penggantinya. Agar, kedepan tata kelola dan tata laksana di satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik. (rsy/sit)

Dikatakannya, pemenuhan kepala sekolah tersebut akan dikukuhkan pada Desember ini. Di mana, pemenuhan itu rencananya berjumlah sekitar 30 guru.

“Ada sekitar 30 guru, yang insyallah kita kukuhkan akhir tahun ini. Yang jelas untuk kepala sekolah, ini sudah ada. Karena, yang menjadi kepala sekolah sudah harus punya sertifikat untuk pelatihan kepala sekolah,” jelas Suwarjana, saat dikonfirmasi, Rabu (14/12/2022) tadi.

Ditambahkannya, mengenai rencana hal ini juga sudah diusulkan pada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Sehingga, diharapkan pengukuhan nantinya bisa terwujud. “Alhamdulillah, itu juga sudah kita usulkan dan tahun ini kita ada pengukuhan kepala sekolah,” katanya.

Baca juga :

• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti

Lebih lanjut disampaikan, bahwa sebagai seorang kepala sekolah menurutnya juga harus tahu segalanya. Bukan hanya sebagai guru penggerak saja, tetapi bisa mengetahui kemanajemenan sekolah. “Kepala sekolah itu harus bisa segalanya, tau manajemen mengenai lingkup kepala sekolah. Bukan hanya sebagai guru penggerak saja. Yang sulit itu di situ,” tuturnya.

Kekosongan kepala sekolah, ujarnya itu terjadi karena beberapa sudah mengalami purna tugas. Selain itu, juga ada beberapa pergeseran atau mutasi yang nanti akan dilakukan. “Ada salah satu sekolah seperti di SMPN 5, itu tidak mungkin kita isi guru yang promosi jadi kepala sekolah. Maka, akan kita ambilkan dari sekolah yang senior kami geser,” lanjutnya.

Kemudian, terkait dengan kebutuhan guru di Kota Malang dikatakan sudah mencukupi. Karena sebelumnya sudah dilakukan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejumlah 1200 guru. “Insyaallah, untuk kebutuhan guru aman. Tinggal nanti geser mutasi sesuai dengan kebutuhan,” imbuh Suwarjana. (rsy/gie)

“Kepala sekolah memiliki tanggungjawab untuk mengurus sekolah dan mendidik siswa-siswi kita. Tentu saja ini semua untuk meningkatkan kualitas SDM dan mutu pendidikan di Kabupaten Situbondo,” ucap Bung Karna.

Selain itu, orang nomor satu di lingkungan Pemerintahan Kota Santri Pancasila ini berharap kepada Kepsek yang baru dilantik, agar bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar yang dicanangkan oleh Kemendikbud-Ristek. “Penerapan kurikulum merdeka belajar itu tidak sulit, karena berdasarkan pada potensi yang ada di lingkungan sekolah masing-masing. Sehingga proses belajar mengajar disesuaikan dengan kondisi yang ada,” imbuhnya.

Keberhasilan Kepsek dalam memimpin sekolahnya tidak bisa dilihat dalam waktu yang singkat. “Contohnya saya, murid SDN Curah Tatal 1 lulusan tahun 1979. Ternyata anak SDN Curah Tatal 1 yang jauh di gunung sana bisa menjadi Bupati Situbondo,” bebernya yang disambut tepuk tangan puluhan Kepsek.

Baca juga :

• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti

Para Kepsek juga harus bisa mampu membuat inovasi-inovasi dan kreativitas dalam meningkatkan mutu pendidikan dan SDM peserta didik. “Jangan pesimistis dengan tantangan yang ada, belum apa-apa sudah takut duluan. Kalau kepala sekolah di Situbondo memilih sifat seperti ini semua, jadi seperti apa dunia pendidikan kita,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mantan Kadis PUPR Bondowoso ini mengapresiasi peran Plt Kadispendibud, Siti Aisyah dan Kepala BKPSDM, Samsuri yang telah menyelesaikan proses pelantikan 88 Kepsek tersebut. “Terimakasih saya sampaikan, karena disposisi saya ini sudah satu tahun yang lalu. Tetapi baru terlaksana sekarang ini,” jelas Bupati.

Hadir dalam kegiatan itu Wabup, Nyai Hj Khoirani, Sekdakab, Wawan Setiawan, Plt Kadispendibud, Siti Aisyah, Kepala BKPSDM, Samsuri, Inspektur, Puguh Setijarto, Kabag Prokopim Agung Wintoro dan 82 Kepsek SD serta 6 Kepsek SMP yang dilantik. (her/gie)

Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo, Nauli Rahim Siregar, mengatakan bahwa kegiatan ini diprakasai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo. Pembinaan pengutan proses belajar mengajar, administrasi menggunaan dana BOS dilaksanakan agar sesuai aturan.

“Kepala sekolah, bendahara sekolah dan komite sekolah agar bekerja sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 dan Permendikbud Nomor 44 tahun 2012,” tegasnya.

Apabila komite sokolah SMP akan meminta bantuan atau tarikan uang sumbangan kepada orang tua murid, ujarnya, maka harus mengacu pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12. Dan bagi sekolah dasar harus mengacu pada Permendikbud Nomor 44 tahun 2012.

Baca juga :

• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti

“Kami minta kepala sekolah, bendahara dan komite sekolah SMP untuk membaca kembali Permendikbud Nomor 75 tahun 2016. Dan kepala sekolah dasar, bendahara serta ketua komite sekolah SD mau membaca ketentuan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 44 tahun 2012. Jika, semua ketentuan ini terpenuhi maka tidak akan timbul persoalan-persoalan tentang sumbangan,” ujar Kajari Situbondo.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, Andi Yulian Haryanto, mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan agar tata sekolah tingkat SD dan SMP semakin baik. Yakni, mulai dari segi kualitas maupun kuantitas.

“Harapan kami, kepala sekolah dan bendahara mampu menyusun perencanaan, eksekusi program dan membuat laporan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga, mutu pendidikan bisa tercapai dengan baik,” jelasnya.

Dirinua mengatakan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan karena adanya temuan Kejaksaan Negeri Situbondo, terkait dugaan penahanan ijazah yang dilakukan jenjang SMA dan SMK. “Kami mengaca dari temuan tersebut. Maka kami melakukan pembinaan yang bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Situbondo agar tata kelola di pendidikan SD dan SMP bisa lebih baik serta terhindar dari permasalahan hukum,” tegas Andi. (her/gie)

Menanggapi hal itu, Kepala Sekolah (Kepsek) MAN 1 Tulungagung, H Bambang Widarsono, mengatakan bahwa pengajuan perluasan itu sebenarnya sudah lama. Yaitu, sebelum dirinya menjadi kepala madrasah dan otomatis atas persetujuan Kepala Kantor Kemenag Tulungagung.

“Ini (eks Pasar Sapi) rencananya, kan untuk taman kota. Jadi, awalnya untuk pelayanan satu atap,” ungkap Bambang Widarsono, Senin (25/07/2022) tadi.

Baca juga :

• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti

Pihaknya berharap, Pemkab Tulungagung membangun taman kota dengan sedikit ke Timur. Sehingga, memberikan ruang dan jarak belasan meter sebagai akses jalan MAN 1 Tulungagung. “Permintaan kita jangan dibuat pagar. Pagarnya cukup kita saja. Terus, nanti bangunnya agak ke Timur 15 meter, biar ada akses jalan,” jelasnya.

Madrasah yang berada di Jalan Ki Hadjar Dewantoro, Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, ini bersebelahan dengan lahan kosong milik aset Pemkab Tulungagung. Karena, lokasi tersebut cocok untuk perluasan akses siswa. Sehingga, tidak campur dengan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Tulungagung.

“Timur gedung ini kan (dulunya) Pasar Sapi,” ujarnya singkat. (jaz/mzm/gie)

Kepala Kejari Bondowoso, Puji Triasmoro mengatakan, penyuluhan ini untuk memberikan edukasi hukum agar dalam penggunaan anggaran sekolah tepat sasaran, sesuai dengan Juklak, Juknis dan aturan. “Anggaran harus sesuai dengan peruntukkannya. Bantuan dalam bentuk apapun, baik BOS, DAK atau hibah, penggunaannya harus sesuai peraturan. Jangan menyimpang,” tegas Kajari.

Baca juga :

• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti

Kejari tidak hanya sebatas memberikan penyuluhan hukum, tapi siap menjadi konsultan pengelola keuangan SD. Penyimpangan bisa saja terjadi karena tidak paham aturan. Agar memahami penggunaan anggaran yang benar, kepala sekolah dan pengelola keuangan harus belajar dan selalu update terhadap peraturan yang terus berubah.

Kejari akan terus mengingatkan, jangan sampai memiliki niat untuk korupsi uang negara. Seketat apapun peraturan, jika ada niat untuk melakukan penyelewengan, maka akan terjadi.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan, Sugiyono Eksantoso menambahkan, penyuluhan hukum akan dilakukan di semua lembaga pendidikan di Bumi Ki Ronggo. “Saya ingin pendidikan di Bondowoso ini fokus untuk mencerdaskan anak bangsa. Tidak direcoki oleh hal-hal lain. Seperti, penyimpangan anggaran keuangan sekolah karena tidak memahami aturan,” jelasnya. (zen/gie)