Program IP400 sendiri, merupakan inovasi dalam berusaha tani dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Sehingga, bisa tanam dan panen empat kali dalam setahun.

Dalam kesempatan itu, Bupati Trenggalek juga mencoba beberapa alat pertanian modern yang dikembangkan oleh PT Maxxi di areal persawahan Desa Kerjo, Kecamatan Karangan. “Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan mencoba langsung beberapa peralatan pertanian modern yang dikembangkan PT Maxxi. Dan juga menyaksikan penyemprotan pestisida menggunakan drone di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari,” ungkapnya, Rabu (13/04/2022) sore.

Usai menjajal Rotavator atau alat menyerupai tracktor yang dipercaya handal di segala medan, Mas Ipin-sapaan akrab bupati, menyatakan jika Trenggalek memang ingin mewujudkan IP400. Akan tetapi, hal itu akan dilakukan secara bertahap.

“Kita memerlukan teknologi yang masuk. Kemudian kita bekerjasama dengan PT Maxxi, yang kemudian memfasilitasi hingga saprodinya disediakan oleh PT dan dipinjamkan kepada petani. Sampai mereka, nantinya mengambil produk dari petani ini dengan harga yang baik. Karena diproyeksikan untuk menjadi beras premium,” imbuhnya.

Hal ini, tambahnya, sinergi dan kolaborasi antara petani, kemudian swasta dan juga pemerintah. Ini menjadi satu platform baru di Trenggalek, yang harapannya nanti bisa meningkatkan produktivitas yang ujungnya pada peningkatan penghasilan.

Baca juga :

• Komisi IV DPRD Trenggalek Minta Dinas Pendidikan Tindak Lanjuti Nasib Guru PPG
• BI Malang Sebut Lonjakan Harga Emas Dorong Inflasi di Februari 2026
• Pasokan Masih Bergantung dari Luar Daerah, Harga Telur di Kota Malang Alami Kenaikan Jelang Lebaran
• DPRD Situbondo Ikuti Gelaran Bimtek Penguatan Perda dan Reformasi Birokrasi di Surabaya
• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan

“Tapi saya tadi juga mengingatkan kepada petani, juga harus berhitung. Kita juga sudah menerapkan beberapa pertanian organik. Atau pertanian campuran antara organik dan kimia yang berimbang,” terang Bupati Arifin.

Hal itu, tambahnya, juga diharapkan bisa mengurangi beban petani dari sisi produksi. Karena kita tahu, bahwa pupuk subsidi terbatas.

“Saya harapkan petani tidak sedikit-sedikit membeli dengan sedikit-sedikit hutang. Sehingga, ketika panen mereka merimanya sedikit. Makanya, tadi juga kita singgung, bagaimana cara produksinya bisa murah kemudian produktifitasnya meningkat,” katanya.

Kuncinya, lanjut suami Novita Hardiny ini, bagaimana Pemkab bisa menerapkan pertanian kembali ke alam atau organik. Ditambah dengan masuknya teknologi atau mekanisasi. “Saat ini, saya di Desa Kerjo ini ada alat Rotavator. Ini hampir sama seperti traktor biasa, tapi lebih presisi dan lebih handal. Di lahan basah, kering, pengaturan kedalamannya juga bisa. Setelah ini kita akan ke Gandusari untuk menyemprot pestisida menggunakan Drone di sana,” jelas Bupati Arifin.

Jadi harapannya, ini nanti juga bisa mempermudah petani untuk bisa meningkatkan produktivitasnya khususnya untuk menerapkan lahan yang luas antar gapoktan.

Rencananya, IP400 ini akan diterapkan pada 350 hektar lahan pertanian, dari total lahan yang ada seluas kurang lebih 13.000 hektar sawah. “Kita punya sekitar 13 ribu hektar sawah dan percobaannya sekitar 350 hektar yanh tersebar di beberapa desa atau kecamatan,” paparnya. (mil/sit)

“Kami menuntut kepada pemerintahan Presiden Jokowi, untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang masih terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Sebab, hal tersebut dianggap sebagai hambatan terwujudnya reforma agraria sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Reforma Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Serta, menuntut pemerintah untuk mengimplementasikan Undang-Undang Pokok Reforma Agraria Nomor 5 Tahun 1960,” kata Koordinator Aksi, Alan Landi.

Ditambahkannya, aksi ini dilakukan untuk menagih janji pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di sektor agraria. Serta, mendesak pemerintah untuk membatalkan pembahasan RUU Cipta Kerja karena dianggap mengkhianati hak-hak rakyat yang direbut secara sistematis oleh negara beserta ancaman-ancaman di dalamnya.

“Kami juga menolak Omnibus Law dan pemerintah bisa mewujudkan Reforma Agraria sesuai Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Yang tidak kalah pentingnya, pemerintah daerah juga memperhatikan kesejahteraan para petani di Kota Malang. Dan juga segera menyelesaikan segala permasalah agraria di Kota Malang,” pungkasnya. (mg1/sit)