Fathol juga menyampaikan bahwa untuk dinas pengampu yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pun harus memperhatikan taman-taman yang membutuhkan perawatan. Karena, taman sendiri termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tentu memiliki banyak fungsi.

“Pemkot Malang dalam membangun taman itu harus fungsional. Jangan sampai, malah kurang ada perhatian untuk perawatan. Nanti kita akan segera cek ke sana langsung dan akan menindaklanjuti ke dinas terkait,” tegas Fathol, kepada Memontum.com saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (01/09/2022) tadi.

Sebagaimana diberitakan, dua taman yang minim perhatian itu adalah Taman Bunga Merjosari dan Taman Singha Merjosari Kota Malang. Akibat minimnya perawatan, pun mengundang perhatian warga.

Terkait dengan Taman Bunga Merjosari, yang tidak memiliki pagar pembatas, menurut Fathol itu sudah sesuai dengan Detail Engineering Desain (DED). Namun menurutnya, jika memang diperlukan untuk penambahan pagar, maka akan dilakukan pemasangan.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Dulu memang ingin menciptakan suasana indah, kemudian memang trotoar dibikin seperti itu agar memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Jadi, kita tidak berpikir sejauh itu untuk memberi pagar. Tetapi nanti kalau memang perlu, maka kita akan minta dinas untuk melakukan pemasangan,” lanjutnya.

Ditanyai terkait dengan anggaran pembangunan kedua taman tersebut, pihaknya menyampaikan bahwa untuk Taman Bunga Merjosari sendiri memakan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar dalam lelang di tahun 2021. Sedangkan untuk Taman Singha Merjosari, pihaknya tidak mengetahui berapa anggaran yang dikeluarkan. Sebab, dalam proses pembangunannya itu ada pada Wali Kota sebelumnya.

“Kalau untuk Taman Singha Merjosari, anggarannya saya nggak tahu. Karena, saya masih belum menjabat (legislatif, red) dan pembangunannya dengan Wali Kota sebelumnya,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, keberadaan dua taman itu sempat menuai sorotan. Meski pun, kondisi Taman Bunga dinilai lebih bagus dibandingkan dengan Taman Singha. Hanya saja, keberadaan tempat pembuangan sampah yang dekat dengan Taman Bunga, menjadi perhatian masyarakat. (rsy/sit)

Pria yang akrab dipanggil Budi Pink itu, mengaku terkejut pasca melihat langsung proyek yang dikerjakan PT Konstruksi Indonesia Mandiri (KIM). Dirinya menduga, rekanan atau kontraktor berbuat curang karena mengurangi berat jenis atau komposisi material pengaspalan.

“Tadi itu (saat di lokasi) ada pengerukan aspal baru. Kayaknya, berat jenisnya atau kadarnya, itu tidak sesuai sudah,” katanya.

Budi kemudian menjelas, jika dilihat kasat mata, untuk volume material nampak tidak ada masalah. “Hanya berat jenis atau kadar aspalnya. Kan saya belum nge-lab (tes laboratorium, red). Dari pandangan mata saya, dipegang itu (terasa) ada pengurangan aspalnya, menurut saya,” jelas Budi.

Saking buruknya aspal hot mix tersebut, ujarnya, mirip pekerjaan aspal lapen. “Campurannya, komposisinya berat jenis contohnya akan muncul kadar aspalnya. Berapa, nah itu muncul di situ,” sambungnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, pasca melihat secara langsung kualitas garapan PT KIM yang buruk itu, Budi langsung meminta Dinas PU Bina Marga Jember, untuk melakukan uji laboratorium material yang telah dihamparkan di lokasi proyek. “Saya sampaikan ke Dinas (PU Bina Marga). Saya minta, pekerjaan itu dilabkan semua. Jangan nanti, sudah selesai semua baru dilab,” katanya.

Pemerintah, tambahnya, itu mengeluarkan anggaran dari APBD, perencanaan APBD, pengawasannya APBD, pelaksanaan APBD. Jadi, dinas itu wajib proaktif karena anggarannya besar untuk kegiatan (proyek) ini.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Budi kemudian menjelaskan, perusahan aspalt mixing plan (AMP) yang mensuplai proyek tersebut, bernama PT Custom Indonesia Niaga (CIN), beralamat di Jalan Prof Hamka, Karang tengah, Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Budi menduga, aplikasi pengaspalan yang dilakukan AMP PT CIN, berbeda dengan saat uji coba atau trial saat sebelum tender atau lelang dilakukan.

“Ini tidak sama dengan trial (uji coba) yang telah dilakukan. Trial itukan, contoh barang yang dipakai. Tetapi nyatanya, hasilnya seperti itu,” jelasnya.

Sebagai Ketua Komisi C DPRD Jember, Budi berencana akan mendatangi perusahaan tersebut pekan depan. “Saya pekan depan langsung turun ke AMP nya, untuk klarifikasi hari Senin (pekan depan),” ungkapnya.

Sebagai wakil rakyat, Budi Pink secara tegas mengingatkan, agar perusahaan AMP berlaku profesional saat mengerjakan proyek di Kabupaten Jember. Karena jika tidak, ingin berurusan dengan hukum. Karena menurutnya, proyek tersebut menggunakan uang rakyat. Sehingga, rakyat harus merasakan hasil pembangunan secara maksimal.

“Kalau (pengusaha) bekerja sesuai spek (spesifikasi) teknis, insyallah hasilnya tidak seperti itu. Jika sesuai apa yang diminta Pemkab Jember, hasilnya bagus sudah. Kalau yang itu, keluar dari spek,” paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, proyek peningkatan ruas Jalan Pomo-Sabrang-Sumberejo, telah mengalami banyak kerusakan. Padahal, proyek tersebut baru berumur dua mingguan, paska pengerjaan rampung. Namun, di ruas jalan tersebut sudah banyak bermunculan lubang jalan dengan kedalaman bervariasi. (rio/sit)

Kondisi ini, menurut Ketua Komisi C DPRD Jember, Budi Wicaksono atau Budi Pink, harus segera diperbaiki oleh Pemkab Jember melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA). Pasalnya, saluran irigasi yang rusak dan tertutup oleh material banjir mengancam aliran air di lahan pertanian warga.

“Kalau aliran sungainya kan wewenang propinsi, sedangkan yang saluran irifasi tersier wewenang Dinas Bina Marga (BMSDA) Jember. Kalau ini (saluran tersier) tidak segera diperbaiki dan dibersihkan akan membuat petani gagal panen,” kata Budi Pink saat ditemui, Selasa (25/01/2022).

Budi menyebutkan, dirinya telah mendatangi lokasi saluran irigasi yang rusak dan tertutup material. Bahkan, dirinya bersama warga setempat bekerja bakti melakukan pembersihan secara manual.

“Warga itu sudah membersihkan saluran irigasi yang rusak dan tertutup materil seperti batu dan kayu-kayu. Namun, tidak bisa seluruhnya steril. Tetap dibutuhkan alat berat, karena kayu dan batu berukuran besar-besar ada di lokasi. Sehingga, butuh alat berat. Ada juga, saluran yang bocor itu juga harus segera dibronjong,” paparnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Budi Pink juga telah berkordinasi dengan Plt Kepala Dinas BMSDA Jember namun dinas tersebut saat ini sudah tidak memiliki anggaran untuk mobilisasi alat berat. “Anggarannya sudah habis (telah dipergunakan untuk penanganan akibat bencana lainnya),” katanya.

Oleh sebab itu, Budi Pink meminta agar Bupati Jember Hendy Siswanto segera membuat kebijakan mencairkan anggaran dari Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk mobilisasi alat berat. “Kerusakan saluran itu mengancam kurang lebih 1284 hektar total semua baik yang rusak maupun tertutup material banjir. Paling tidak disitu Dinas Bina Marga Sumber Data Air Jember, untuk dibrojong dahlu untuk saluran yang rusak dan pembersihan dengan alat berat,” sebutnya.

Budi kemudian menyebutkan, ada tiga lokasi saluran irigasi yang mengali kerusakan terparah akibat terjangan banjir dari Sungai Dinoyo yakni, di daerah Desa Pakis, kemudian di Desa Kemuning Sari Lor dan terakhir di Desa Badean.

“Ketiga saluran irigasi di daerah itu rusaknya parah. Anggaran BTT ini, sangat memungkinkan untuk segera dicairkan, makanya kami meminta bupati untuk segera mengeluarkan untuk BTT paling tidak untuk biaya BBM (bahan bakar minyak) dan saluran yang bocor butuh segera dibronjong,” papar politisi dari Partai Nasdem tersebut.(ark/rio/sit)

Memontum Kota Malang – Wali Kota Malang, Sutiaji, bersama rombongan melanjutkan pengecekan ke sejumlah titik banjir, yang berlangsung pada Selasa (05/01) sore. Adalah Jalan Letjen Sutoyo, Kota Malang, yang menjadi sasaran berikutnya dalam pengecekan pada Rabu (06/01) tadi
Dalam pengecekan di titik satu dari beberapa titik terparah itu, Sutiaji turun ke sungai bawah tanah yang bagian permukaannya sudah dibenahi. Di lokasi yang berada di area kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Wali Kota bersama rombongan diantaranya Sekda, Wasto, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Fathol Arifin, dan beberapa petugas, melakukan pemantauan.

Selanjutnya, rombongan pun menyebrang ke perumahan warga di Jalan Komplex Irama 1. “Saya ingin meninjau kondisi arah saluran sungai. Harus dilihat, supaya tahu apa yang jadi permasalahan di area Letjen Sutoyo dan sekitarnya,” ujar Sutiaji.

Sekretaris Daerah, Wasto, menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di titik Jalan Letjen Sutoyo. Menurutnya, di jalan itu ada bottle neck dibeberapa titik. “Nah, Pak Soni (Kepala DPUPRPKP) sudah ditugasi oleh Pak Wali, untuk melihat. Tidak hanya itu, pasti akan dilakukan eksekusi secepatnya,” ungkap Wasto.

Bottle neck sendiri, dijelaskan pria yang gemar bersepeda itu, adalah penyempitan alur sungai. Berkaitan dengan tinjauan yang sampai pemukiman warga, Wasto mengatakan, “Tadi sampai ke sana (Jalan Komplek Irama 1), karena namanya drainase adalah sebuah alur rangkaian. Dan di sini, salah satu dampaknya dari Suhat,” terangnya.

Seperti yang diketahui, Selasa (05/01) sore, Kota Malang diguyur hujan lebat yang berdampak pada banjirnya sejumlah kawasan. Salah satunya, Jalan Letjen Sutoyo, yang menjadi jalur utama Kota Malang. (cw1/ed2)

Memontum Kota Batu – Pemerintah Kota Batu yang berada pada posisi zona merah, dalam penanganan Covid-19, mengundang perhatian anggota DPRD Kota Batu.

Maklum, sampai sekarang, belum ada konfirmasi resmi atau laporan dari gugus tugas Covid-19 kepada DPRD Kota Batu.

Sementara, dalam lima hari terakhir atau sejak 3 hingga 6 Desember 2020, jumlah warga Kota Batu, yang terkonfirmasi positif cukup tinggi. Ada pun angkanya, di atas 30-an.

Pada 3 Desember, tercatat ada 33 orang terkonfirmasi positif. Berturut-turut di hari selanjutnya hingga tanggal 6 Desember, yakni 63, 40 dan 51. Jika ditotal, dalam empat hari ada 187 warga Kota Batu, terkonfirmasi positif.

Sedangkan pada data 7 Desember 2020, tercatat tidak ada warga Kota Batu yang dilaporkan terkonfirmasi positif Covid-19, alias nol.

Hingga 7 Desember 2020, jumlah warga Kota Batu yang terkonfirmasi positif Covid-19, sebanyak 953 orang yang terdiri atas 167 berstatus aktif, 710 berstatus sembuh dan 76 orang dilaporkan meninggal dunia disebabkan Covid-19.

Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari, mengaku tidak tahu dan tidak ada komunikasi antara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batu, Dinas Kesehatan Kota Batu maupun pihak lainnya terkait penambahan kasus.

“Tidak ada sama sekali. Belum ada (komunikasi, Red), makanya saya juga heran kok tidak ada komunikasi dengan kami. Seharusnya, ada komunikasi,” kata Khamim, Senin (7/12) tadi.

Khamim menyayangkan, justru informasi penanganan Covid-19, diperolehnya melalui media massa. Karena selama ini, memang tidak ada pemberitahuan resmi dari Pemerintah Kota Batu kepada Komisi C DPRD Kota Batu.

“Kami juga tidak mengetahui langkah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, seperti apa. Seharusnya, ini ada komunikasi dengan kami. Kami ini fungsinya mengawasi dan memberikan masukan. Termasuk, jika butuh anggaran, kami siapkan kebutuhan itu,” ujar Khamim.

Terkait terputusnya komunikasi, Khamim menduga, petugas berwenang mungkin sedang sibuk atau panik. Sehingga, tidak membuka komunikasi dan informasi kepada DPRD Batu, pun kepada publik yang memiliki hak untuk mengetahui informasi sebenarnya.

“Masyarkat harus tahu. Kalau mereka tahu, mereka bisa antisipasi diri. Seperti melaksanakan disiplin protokol kesehatan. Kalau masyarakat tidak tahu, ya seenaknya sendiri. Kami tidak suudzon, mungkin mereka sibuk dan panik juga. Tapi seharusnya, sebagai mitra kerja diberi tahu. Minimal, diajak ngomong, langkah-langkah apa yang ditempuh,” terangnya.

Sementara itu, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batu, diperoleh keterangan sudah tidak lagi dijabat oleh M Chori.

Dalam keterangannya melalui pesan pendek, Chori menjelaskan, bahwa komunikasi publik terkait Covid-19, dilaksanakan oleh Diskominfo, Bagian Humas dan Agropolitan TV.

“Sesuai dengan SK Satgas Covid-19 yang baru, untuk komunikasi publik dilaksanakan oleh Diskominfo, Bagian Humas dan ATV,” tulis Chori dalam pesan pendek.

Chori menambahkan, ketentuan itu berlaku sesuai dengan SK yang baru dan ditetapkan tanggal 30 September 2020. Chori mengatakan, kalau dirinya sudah mendapatkan tugas baru. Namun, dirinya tidak menjelaskan detail apa tugas barunya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi apapun dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batu, mengenai kondisi terkini penanganan Covid-19 di Kota Batu. Hanya laporan tidak adanya jumlah terkonfirmasi positif Covid-19, saja per 7 Desember 2020. (bir/sit)