Berkaitan dengan hal itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Wanedi, meminta agar pelaksanaan vaksinasi usia 6 sampai 11 tahun nantinya tidak menyulitkan anak. “Vaksin ini sebuah kebutuhan yang harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan usianya. Kemarin ada problem terkait dengan lansia, tapi alhamdulillah sekarang sudah tercapai. Dengan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, perangkat terkait sampai melakukan door to door untuk vaksinasi lansia agar berjalan lancar. Begitu pula nantinya vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun, saya harap bisa optimal dan maksimal,” ujar Wanedi usai menghadiri acara Distribusi Dana Pendidikan bagi siswa-siswi yatim dan piatu terdampak Covid-19, Rabu (15/12/2021).

Dirinya meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang untuk melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) beserta instansi sekolah sasaran. “Jika ada kolaborasi dan koordinasi tersebut, harapannya seluruh warga yang tinggal di Kota Malang sudah dapat vaksin. Terlebih anak-anak yang rencananya akan divaksin,” tambahnya.

Politisi PDI-Perjuangan itu menyerahkan sepenuhnya teknis pelaksanaan vaksinasi kepada OPD terkait. Namun, dirinya menekankan perlunya memperhatikan lokasi pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Regulasi untuk vaksinasi anak pasti akan diatur. Tapi kalau anak-anak , saya rasa lebih mudah di sekolah masing-masing saja, atau dikelompokkan. Paling efektif pelaksanaannya ya di sekolah dimana anak tersebut menimba ilmu. Mereka masih terlalu kecil, resiko kalau harus datang ke pusat vaksinasi. Kalau di sekolah kan mudah, bisa didampingi oleh wali muridnya,” tegas Wanedi.

Sejauh ini pelaksanaan vaksinasi secara umum, dinilai Wanedi sudah dilakukan dengan baik oleh Pemkot Malang. Hal tersebut terbukti dari capaian percepatan vaksinasi yang sampai akhirnya bisa membuat Kota Malang masuk pada Pemberluan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1.

“Alhamdulillah saat ini masyarakat Kota Malang sudah sadar akan pentingnya vaksinasi. Terlepas dari semua persyaratan harus pakai PeduliLindungi, seperti kalau mau ke mall, bioskop, kantor, atau cafe. Tapi bagaimanapun vaksin ini memang harus dilakukan dan alhamdulillah Kota Malang sudah bagus capaiannya,” terang Wanedi. (mus/sit)

Kata Khusnul, langkah ini harus dilakukan karena ada refocusing anggaran untuk program rutilahu. Khususnya kepada Dinas Sosial (Dinsos) agar berhati-hati mencoret data usulan warga yang batal diintervensi tahun ini.

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

“Jangan asal coret. Tapi harus dilihat secara detail dulu, apakah usulan itu memang bisa ditunda dulu atau tidak,” katanya.

Lanjut Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini, langkah kehati-hatian mencoret usulan rutilahu itu harus dilakukan, jangan sampai usulan warga yang dicoret itu, ternyata memang benar-benar harus mendapatkan bantuan.

“Yang saya kawatirkan yang mendapatkan bantuan justru rumah yang belum mendesak untuk direnovasi,” terangnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan sebelum mencoret, harus dilakukan kajian dan pemetaan yang detail sesuai kondisi di lapangan.

“Dinsos harus turun lapangan. Bisa melibatkan Rt, Rw, LPMK serta UPKM (Unit Pembina Keluarga Miskin) yang berbasis kelurahan untuk mengecek kondisi di lapangan. Intinya pastikan yang layak mendapat bantuan, memang yang benar-benar layak,” jelasnya.

Sementara itu,  Kepala Dinsos Kota Surabaya, Suharto Wardoyo, menjelaskan bahwa setelah surat pengajuan program rutilahu itu diterima, pihaknya memastikan segera melakukan verifikasi administrasi dan lapangan.

Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Perwali Nomor 6 Tahun 2019. “Setelah hasil verifikasi itu telah memenuhi syarat serta kriteria calon penerima, secara otomatis anggaran program rutilahu bisa segera turun dan direalisasikan,” ujar Suharto Wardoyo. Khusnul menambahkan, renovasi atau perbaikan rumah akan dilakukan melalui Program Kemitraan Masyarakat (PKM). “Nanti anggaran rutilahu disampaikan ke PKM Kelurahan,” tambahnya. (ade/ed2)