“Menurut saya, komunikasi hard selling ini kurang efektif. Karena, masyarakat saat ini dinilai cerdas, mampu mengukur komitmen kebangsaan, gagasan pluralisme, bahkan dengan mudah mampu mengakses rekam jejak digital para tokoh. Dengan kata lain, kinerja para tokoh bangsa ini sudah terukur dengan sendirinya oleh masyarakat seiring dengan kinerjanya masing-masing,” ujar Zen-sapaan akrabnya, Kamis (03/03/2022).

Menurutnya, hasil survei yang menempatkan mereka di urutan nomor 9 dan 10 tentu sebagai indikasi adanya peluang sebagai pasangan Capres. Hal tersebut, juga didukung dengan adanya baliho yang terpasang di wilayah Jatim sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan elektabilitas sekaligus sebagai issue publik.

Baca juga :

• Pemkot Malang Siapkan PKS Pengelolaan Velodrom untuk Kejar Perbaikan Jelang Porprov 2027
• Respon Sikap Ketua DPRD Kota Malang, Moreno Sebut MBG Perlu Dievaluasi Bukan Dihentikan
• Ketua DPC Gerindra Malang Minta Polemik MBG Tak Berujung Kebencian dan Ajak Fokus Evaluasi Program
• Ribuan Simpatisan MBG Malang Raya Apel Akbar Deklarasi Dukungan
• Boon Pring Kabupaten Malang, Wisata Telaga dengan Beragam Wahana di Area Hutan Bambu

Selain itu, dikatakannya, saat ini memang menjadi momen romantis bagi politik tanah air, pasalnya akan banyak yang saling meminang untuk dipasangkan. Namun, di tahun 2023 bisa jadi tahun yang panas, karena akan di uji kesetiaan dan integritasnya. Dua kader bangsa yang sudah teruji dalam kancah nasional tersebut itu tidak cukup, karena menurutnya butuh instrumen sosial maupun politik yang lebih besar lagi.

“Dengan maraknya baliho Capres di Jatim bisa saja kita maknai upaya untuk kesadaran masyarakat (public awareness). Sehingga, bisa saja nantinya tercipta isu yang produktif maupun tidak. Karenanya akan bisa jadi boomerang kalau tidak di manage dengan baik,” ucapnya. (cw2/sit)

Dalam kunjungannya itu, Gubernur didampingi sejumlah OPD dari Dinas Provinsi Jawa Timur (Jatim). Termasuk, anggota dan staf dari BPBD Provinsi Jatim.

Ada 3 titik lokasi yang akan dikunjungi oleh Gubernur Khofifah. Yakni, warga terdampak banjir paling parah di Komplek Perumahan Bumi Mangli Permai, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, lokasi Jembatan Semangir yang dilaporkan ada retakan dan rawan ambrol serta Kantor Kecamatan Kaliwates, untuk pelaksanaan tahlil terhadap korban meninggal saat musibah bencana banjir.

Dalam kunjungan Gubernur Khofifah, dirinya mengingatkan akan fenomena La Nina, yang saat ini melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur. “Kembali kita berduka, dalam bencana banjir Jember ini. Terkait dampak bencana, kita lakukan kewaspadaan bersama. Bahwa, warning dari BMKG terkait fenomena La nina. La nina ini diikuti Hydrometrologi. Hal ini bisa (berdampak) dalam bentuk (bencana) puting beliung, banjir bandang, bisa juga berdampak longsor,” kata Gubernur disela kegiatannya mengunjungi warga terdampak banjir, Senin (10/01/2022).

Baca juga :

• Pemkot Malang Siapkan PKS Pengelolaan Velodrom untuk Kejar Perbaikan Jelang Porprov 2027
• Respon Sikap Ketua DPRD Kota Malang, Moreno Sebut MBG Perlu Dievaluasi Bukan Dihentikan
• Ketua DPC Gerindra Malang Minta Polemik MBG Tak Berujung Kebencian dan Ajak Fokus Evaluasi Program
• Ribuan Simpatisan MBG Malang Raya Apel Akbar Deklarasi Dukungan
• Boon Pring Kabupaten Malang, Wisata Telaga dengan Beragam Wahana di Area Hutan Bambu

Untuk fenomena, lanjut Khofifah, tingkat kewaspadaan sangat penting. “Karena dari info BMKG, bisa sampai Maret,” katanya.

Tidak lupa, Khofifah juga mengingatkan masyarakat, untuk tidak membuang sampah di aliran sungai. “Jangan sampai energi kita terbuang (hanya untuk menangani bencana). Jangan sampai membuang sampah di gorong-gorong (aliran sungai), yang menjadi penyebab bencana,” ujarnya.

Terkait musibah banjir, lanjut Mantan Menteri Sosial ini, juga perlu diperhatikan terkait pendangkalan aliran sungai. “Kemudian, kita melihat sedimentasi di sungai. Sedimentasinya memang harus dilakukan pengerukan. Maka, tim dari PU Bina Marga Pemprov, Insyaallah akan datang membawa alat berat eksavator (backhoe), seperti yang direkomendasikan Pak Bupati (untuk meminta bantuan Pemprov,” ucapnya.(ark/rio/sit)

Direktur Jenderal PSKL, Bambang Supriyanto, yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan perkembangan program perhutanan sosial kerja bersama pusat dan daerah serta konsep IAD perhutanan sosial. “Salah satunya adalah program reforma agraria melalui TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) perhutanan sosial dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemukiman, fasum, fasos yang ada di kawasan hutan, itu diselesaikan melalui Tora dan akan dikeluarkan dari hutan sesuai Permen-P nomor 7 tahun 2021,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, bahwa pada tahun 2022, akan ada penataan hutan jawa yang bertujuan memberi kesempatan kepada masyarakat yang ada di kawasan hutan untuk menjadi pengelola perhutanan sosial.

Baca juga :

• Pemkot Malang Siapkan PKS Pengelolaan Velodrom untuk Kejar Perbaikan Jelang Porprov 2027
• Respon Sikap Ketua DPRD Kota Malang, Moreno Sebut MBG Perlu Dievaluasi Bukan Dihentikan
• Ketua DPC Gerindra Malang Minta Polemik MBG Tak Berujung Kebencian dan Ajak Fokus Evaluasi Program
• Ribuan Simpatisan MBG Malang Raya Apel Akbar Deklarasi Dukungan
• Boon Pring Kabupaten Malang, Wisata Telaga dengan Beragam Wahana di Area Hutan Bambu

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meminta kepada para bupati dan wali kota agar dapat memberikan penguatan sesuai dengan sektornya dalam pengelolaan perhutanan sosial. “Saya berharap, kita semua gayung bersama dan mulai melakukan pemetaan dengan adanya perluasan area pengembangan perhutanan sosial di wilayah jawa timur yang terintegrasi dengan sektor tertentu,” harapnya.

Penghargaan juga diberikan kepada Gubernur Jawa Timur, atas peranan sebagai pembina pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial Provinsi Jawa Timur. (kom/adi/sit)

“Dengan demikian, kita berharap ada optimisme yang makin kuat untuk mendorong Jatim bangkit,” ujar Gubernur Khofifah usai mengikuti Peringatan Ke-93 Hari Ibu (PHI) dan HUT ke-22 Dharma Wanita Persatuan dengan tema, Perempuan Berdaya, Indonesia Maju di salah satu hotel di Kota Probolinggo, Minggu (26/12/2021).

Menurutnya, momentum Hari Ibu dengan memberikan zakat produktif bagi pengusaha ultra mikro bagi ibu-ibu yang berjualan di pasar tradisional agar mereka memiliki modal sehingga bisa terus survive. “Insyaallah, kita akan berbagi zakat produktif kepada perempuan pelaku usaha mikro atau ultra mikro di Pendopo Kabupaten Probolinggo,” ungkapnya.

Dengan adanya pendistribusian program semacam ini, Gubernur Khofifah optimis mampu merajut kebersamaan dan sinergi serta menonjolkan keunggulan- keunggulan kompetitif dan komparatif di masing-masing daerah. Selain itu, sambung Gubernur Khofifah, Wali Kota Probolinggo sempat menyampaikan beberapa andalan dan unggulan yang belum diketahui seperti artefak peninggalan Rasulullah Muhammad SAW milik Abdul Mannan Gembong dan telah teruji kebenarannya karena bersertifikat ‘Saudi Commision for Tourism and National Heritage’.

“Lalu ada Gereja Merah di Probolinggo yang mana Gereja Merah hanya ada dua, yakni Negara Belanda dan di Kota Probolinggo,” tuturnya.

Hal-hal yang menjadi andalan dan unggulan daerah ini, lanjut Gubernur Khofifah, sesungguhnya harus terus dipromosikan supaya dikenali dan kemudian bisa menjadi energi positif. “Tentunya, bukan hanya bagi daerah yang bersangkutan, tetapi bagi seluruh masyarakat Jawa Timur,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah yang didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim, Arumi Bachsin Emil Dardak dan Plh Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono juga menyerahkan 19 penghargaan kepada perempuan-perempuan yang memiliki pengaruh bagi keluarga dan masyarakat. Masing-masing penghargaan, diberikan kepada Frantix Tradewi dari Kabupaten Jember, sebagai perempuan kepala keluarga kreatif dan inovatif dalam berwirausaha saat pandemi Covid-19. Sri Suryaningsih dari Kabupaten Bangkalan, sebagai perempuan pelaku industri rumahan kreatif dan inovatif dalam berwirausaha di masa pandemi Covid-19.

Lalu, Rindawati dari Kabupaten Jombang, sebagai perempuan korban kekerasan kreatif dan inovatif dalam berwirausaha di masa pandemi Covid-19. Mutmainah dari Kabupaten Banyuwangi sebagai Perempuan Purna Pekerja Migran kreatif dan inovatif dalam berwirausaha di masa pandemi Covid-19. Masing-masing mendapat uang Rp 2,5 juta dari bank Jatim dan Rp 5 juta dari Gubernur Khofifah.

Baca juga :

• Pemkot Malang Siapkan PKS Pengelolaan Velodrom untuk Kejar Perbaikan Jelang Porprov 2027
• Respon Sikap Ketua DPRD Kota Malang, Moreno Sebut MBG Perlu Dievaluasi Bukan Dihentikan
• Ketua DPC Gerindra Malang Minta Polemik MBG Tak Berujung Kebencian dan Ajak Fokus Evaluasi Program
• Ribuan Simpatisan MBG Malang Raya Apel Akbar Deklarasi Dukungan
• Boon Pring Kabupaten Malang, Wisata Telaga dengan Beragam Wahana di Area Hutan Bambu

Penghargaan berikutnya berupa piagam kepada salah satu pengurus BKOW Provinsi Jatim berusia 91 tahun yang masih aktif berorganisasi hingga saat ini, Hartini Mochtar. Penghargaan Pimpinan Wilayah Muslimat NU yang melakukan pendampingan stunting Tahun 2021, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jatim melakukan pendampingan stunting Tahun 2021. Masing-masing menerima piagam dan uang pembinaan Rp 25 juta.

Penghargaan kepada Ketua PW Fatayat NU atas pendampingan reproduksi perempuan di Jatim tahun 2021 dan Ketua PW Nasiyatul Aisyah Jatim atas pendampingan reproduksi perempuan di Jatim tahun 2021. Masing-masing menerima uang pembinaan Rp 15 juta.

Risa Santoso sebagai perempuan asal Jatim lulusan University Harvard, Amerika Serikat dan menjadi rektor Rektor Institut Teknologi dan Bisnis ASIA Malang.

Sumarti ibu dari Rizky Gusti Preyambodo sebagai ibu inspiratif yang sabar dan penuh kasih mendorong semangat kreatifitas putranya yang difabel melalui seni lukis dengan menerima bantuan uang senilai Rp 5 juta. Umu Choiriyah ibunda Andi Dirgantara sebagai ibu inspiratif yang berhasil mendidik, menumbuhkan kepekaan dan kepedulian sosial putranya terhadap sesama dalam penanganan Covid-19 di Jatim dengan memberikan sumbangan dari celengan pribadi. Yang bersangkutan menerima uang senilai Rp 5 juta.

Lalu, Ibu Maryam dengan kasih mengasuh keempat buah hatinya yang mengalami difabel. Beliau mendapat piagam serta dana pembinaan senilai Rp 5 juta. Penghargaan kepada Ketua Ikatan Bidan (KIB) Indonesia atas peningkatan mutu pelayanan KIA di Jatim tahun 2021.

Selain itu, Gubernur Khofifah juga menyerahkan penghargaan kepada Kepala Daerah yang Responsif terhadap layanan melalui pembentukan UPTD perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, yakni Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, Bupati Situbondo, Karna Suswandi dan Bupati Malang, Sanusi.

Gubernur Khofifah juga menyapa secara online tiga bupati dan wali kota yang telah berinovasi bagi perempuan, yakni Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas atas Inovasi Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Inovasi Ruang Rindu (tempat konsultasi bagi masyarakat).

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, atas Inovasi bantuan modal dan peralatan untuk Perempuan di seluruh kelurahan, bantuan seragam bagi siswa sekolah. Serta Bupati Blitar, Rini Syarifah, atas inovasi pelatihan kewirausahaan bagi Perempuan dan inovasi program ‘Salam Sak Jangkah’ (cetak e-KTP tingkat kecamatan).

Setelah menyerahkan penghargaan, Gubernur Khofifah menerima cinderamata dari Ketua Umum BKOW Jatim Fatma Syaifullah Yusuf dan ‘hand bouquet’ dari Ketua DPW Provinsi Jatim Andriyanto. 

Turut hadir secara langsung Plh Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono, Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, Bupati Jombang, Mundjidah Wahab, Ketua Umum BKOW Jatim, Fatma Syaifullah Yusuf, Ketua Bhayangkari Jatim, Ully Nico Afinta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jatim, Bupati dan Wali Kota serta Kepala OPD Provinsi Jatim terkait. (kom/pix/sit)

Khofifah menjelaskan, bahwa saat ini pelaksanaan uji klinik Vaksin Merah Putih masih menunggu izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Baca juga:

• Pemkot Malang Siapkan PKS Pengelolaan Velodrom untuk Kejar Perbaikan Jelang Porprov 2027
• Respon Sikap Ketua DPRD Kota Malang, Moreno Sebut MBG Perlu Dievaluasi Bukan Dihentikan
• Ketua DPC Gerindra Malang Minta Polemik MBG Tak Berujung Kebencian dan Ajak Fokus Evaluasi Program

“Jika dalam proses ke depan, Vaksin Merah Putih dapat digunakan sebagai booster maka saya siap menjadi relawan pertama, tetapi jika kemudian syarat uji klinik adalah yang pertama kali mendapat vaksin atau belum divaksin maka membutuhkan relawan yang lain,” kata Khofifah, saat acara Sidang Terbuka Dies Natalis Ke-67 Universitas Airlangga (Unair), Selasa (09/11/2021).

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, nantinya kerja sama akan dilaksanakan oleh tiga pihak yang terdiri atas UNAIR, PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo di Surabaya.

Sementara itu, Khofifah juga menyampaikan, bahwa sejak tanggal 12 Oktober lalu, dimana tanggal tersebut juga bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemprov Jawa Timur, telah disiapkan gazebo khusus di RSUD Dr. Soetomo. 

“Jadi, tempat untuk uji klinik bagi para relawan adalah di RSUD Dr. Soetomo, sehingga kita juga menjadi bagian dalam percepatan pelaksanaan uji klinik Vaksin Merah Putih tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga,” ujarnya.

Khofifah juga berharap seluruh pihak dapat memberikan semangat untuk proses pengembangan vaksin. Dirinya juga bangga dengan adanya Vaksin Merah Putih buatan UNAIR tersebut. “Saya tegaskan kembali bahwa saya akan menjadi orang yang berdiri di depan untuk mendorong suksesnya uji klinik vaksin tahap pertama, kedua, dan ketiga,” tegasnya. (ade/gie)

“Jumlah kasus harian kita mengalami penurunan sebanyak 98 persen. Begitu juga BOR RS terus menurun signifikan. BOR isolasi misalnya, terdapat penurunan sebanyak 75 persen,” ujar Khofifah, Rabu (29/09/2021).

Baca juga:

• Pemkot Malang Siapkan PKS Pengelolaan Velodrom untuk Kejar Perbaikan Jelang Porprov 2027
• Gunung Semeru Berstatus Siaga, Masyarakat Diimbau Tetap tenang
• Program RT Berkelas di Kecamatan Sukun Mulai Terealisasi, Tempat Sampah dan Gerobak Sudah Didistribusikan

Selain itu, BOR isolasi terjadi penurunan sebesar 75 persen. BOR ICU menurun sebanyak 67 persen. Sementara BOR RS Lapangan juga mengalami penurunan 69 persen. 

Menurut Khofifah, terjadinya penurunan atau pelandaian BOR yang signifikan ini, menjadi kabar baik. Apalagi, di Jatim penurunan tak hanya BOR Isolasi, tetapi juga ICU dan RS Lapangan. Hal ini sesuai standar dari WHO (organisasi kesehatan dunia) itu BOR minimal 60 persen 

“Meski BOR kita berada di bawah standar yang ditetapkan WHO, namun saya mohon tetap waspada dan diikuti dengan disiplin protokol kesehatan (prokes) serta percepatan vaksinasi,” terangnya. 

Sementara itu, Khofifah memaparkan, jumlah kabupaten atau kota di Jatim yang masuk level 1 bertambah menjadi 28 daerah. Hasil ini diperoleh berdasarkan hasil asesmen situasi Covid-19 dari Kemenkes RI per 26 September 2021. 

Selain itu, asesmen yang dilakukan Kemenkes RI tersebut berdasarkan atas hasil 6 parameter yaitu Kasus Konfirmasi, Rawat Inap RS, Kematian, Testing, Tracing dan Treatment yang dilakukan secara masif dan terukur sehingga menghasilkan predikat memadai.

Adapun 28 kabupaten atau kota yang masuk level 1 antara lain Kabupaten Tuban, Sumenep, Situbondo, Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kab. Sampang, Ponorogo, Pasuruan, Pamekasan, Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, Lumajang, Lamongan, Kota Surabaya, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Batu, Kabupaten Kediri, Jombang, Jember, Gresik, Bondowoso, Bojonegoro, Blitar, dan Banyuwangi.

Sementara untuk daerah di Jatim yang berada pada level 2 yaitu sebanyak 10 kabupaten atau kota. Diantaranya, Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Probolinggo, Nganjuk, Mojokerto, Malang, Kota Probolinggo, Kota Malang, Kota Madiun, dan Bangkalan. (ade/sit)

Menurut Dr Iwan, kegiatan ini dalam rangka percepatan vaksinasi untuk melawan penyebaran Covid-19. “Menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi terkait percepatan vaksinasi Covid-19 di Indonesia, kami dari TNI yang bersinergi dengan Polri serta Pemerintah Daerah, memenuhi target vaksinasi sebanyak 1 juta dosis per hari,” kata Dr Iwan, Kamis (15/07).

Baca juga:

• Residivis Kasus Curas Ditembak Petugas Usai Beraksi di 3 TKP
• Jambret Tas Milik Lansia, Pria Asal Bululawang Malang Ditangkap
• Gondol Mobil Majikan, Seorang Karyawan di Kota Malang Dibekuk Petugas

Ditambahkan, target TNI khususnya Angkatan Laut, yakni masyarakat maritim di pesisir pantai dan di pulau-pulau. “Kita berkomitmen, berkontribusi dan siap mendukung tugas-tugas kedepannya, khususnya untuk masyarakat maritim pesisir pantai serta kepulauan yang susah dijangkau. Nantinya, kita akan menggunakan kapal untuk menjangkau pulau-pulau tersebut,” imbuh Dr Iwan.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indarparawansa, yang turut hadir pada acara tersebut juga menyampaikan target vaksinasi untuk Provinsi Jawa Timur, yakni 70 persen penduduknya untuk mencapai herd immunity.

“Kita mengejar 70 persen penduduk Jawa Timur, tuntas divaksinasi dalam waktu dekat untuk mencapai herd immunity. Oleh karena itu, kita Pemerintah Daerah harus bersinergi dengan TNI dan Polri. Bersatu padu memadukan gerak langkah untuk melakukan percepatan vaksinasi,” ungkap Khofifah.

Gubernur Khofifah juga mengingatkan kepada Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, terkait vaksinasi anak usia SMP dan SMA agar segera dilaksanakan. “Kepada Bupati Lamongan, titip anak-anak SMP dan SMA yang akan dilakukan vaksinasi serta pemberian dosis ketiga untuk para tenaga kesehatan. Para lansia juga agar segera dilakukan percepatan,” imbuhnya.

Khofifah juga mengatakan, ketersesian oksigen di Jawa Timur, stoknya mencukupi. Hanya saja, karena permintaannya meningkat dan pendistribusiannya terbatas armada dan tenaga.

“Oleh karena itu diperlukan koordinasi antara rumah sakit dan forpimda agar dapat dikondisikan armada dan tenaga pendistribusian kebutuhan oksigennya supaya pemenuhan oksigen tidak terkendala,” tambah Khofifah.

Enam titik vaksinasi di masyarakat maritime Lamongan hari ini, yakni di Kantor Kecamatan Karnggeneng sebanyak 500 dosis, Kantor Kecamatan Laren 500 dosis, Kantor TPI / TPN Brondong 600 dosis, Kantor Balai Desa Sedayu Lawas 400 dosis, Ponpes Maslahul Huda Kandangsemangko 300 dosis, dan Kantor Desa Kemantren 700 dosis. (fjr/zen/sit)

Kedatangan sejumlah tamu rombongan itu ke Kota Santri itu, tidak lain untuk menandatangani nota kesepakatan bersama (Moau) pengembangan halal value chain atau rantai nilai halal di Jawa Timur.

Baca juga:

• Residivis Kasus Curas Ditembak Petugas Usai Beraksi di 3 TKP
• Jambret Tas Milik Lansia, Pria Asal Bululawang Malang Ditangkap
• Gondol Mobil Majikan, Seorang Karyawan di Kota Malang Dibekuk Petugas

Khofifah mengatakan, pihaknya sengaja memilih Kabupaten Situbondo untuk menjadi tuan rumah MoU industri halal, sebab menurut Mantan Ketua Kopri PB PMII ini, kabupaten yang berada di sebelah barat Banyuwangi ini memiliki jargon Kota Santri. Serta, memiliki banyak kiai dan santri.

“Sehingga, saya menilai sangat pas untuk mengkampanyekan industri halal. Saya berharap, para kiai dan santri bisa kencang meneriakkan rantai nilai halal di Jatim. Dan semoga, keberadaan mereka bisa menjadi penguat niat luhur kita bersama ini,” tutur Gubernur Jatim, Rabu (26/05) tadi.

Lebih lanjut Gubernur Jatim menjelaskan, produk halal sudah menjadi gaya hidup masyarakat global. Bahkan di sejumlah negara, wisata halal menjadi salah satu visi besar. Salah satunya, seperti di negara Korea.

“Maka dari itu, hal-hal seperti ini harus teus didesminasikan. Serta terus didorong. Seperti negara-nagara lain yang tengah mendorong tumbuhnya ekonomi syariah,” ungkapnya. (her/sit)

Setiba di PPP Mayangan Probolinggo, Gubernur Khofifah disambut Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin dan Kepala Diskanla Provinsi Jatim, Gunawan, juga Kepala UPT PPP Mayangan Probolinggo, Siswanto.

Baca juga:

• Zana Holistic Center Suguhkan Layanan Unggulan Terapi Akupuntur hingga Signature Lift Therapy
• Olahan Ikan Jeng Ayud Laris Saat Ramadan, Menu Praktis Jadi Buruan untuk Sahur dan Berbuka
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium

Selanjutnya, orang nomor satu di pemerintah Provinsi Jatim itu, langsung menyempatkan diri meninjau hasil dan jenis ikan hasil tangkap. Termasuk, melakukan dialog dengan nelayan dan kuli angkut dermaga yang ada di PPP Mayangan Probolinggo. Utamanya, seputar hasil tangkapan yang diperoleh sebelum dan setelah pandemi.

Tidak hanya itu, Gubernur Khofifah bersama Wali Kota Probolinggo, juga melakukan peninjauan dengan mengamati langsung dari dekat proses bongkar muat dari salah satu kapal yaitu KM Mutiara Cahaya I. Mulai dari ikan hasil tangkap diturunkan dari kapal, dipilah berdasarkan jenisnya, ditimbang, hingga kemudian dimasukkan ke dalam cold storage truck Box.

Sebagai informasi sebelumnya, pada proses bongkar muat ikan hasil tangkap tersebut, terdapat tiga kapal dengan jumlah kuli angkut saat ini sebanyak 140 orang. Semuanya, terdiri dari KM Sapurasa 50 orang, KM Sejahtera – IV 30 orang, KM Mutiara Cahaya – I 30 orang, dan kuli dermaga 30 orang.

Seusai melakukan peninjauan dan dialog, Khofifah sapaan akrab Gubernur Jatim, ini berharap adanya maksimalisasi utilitas atau daya guna pada PPP Mayangan dengan bersinergi bersama Tempat Pelelangan Ikan (TPI) milik Pemkot Probolinggo. Hal ini, sejalan dengan ikhtiar Pemprov Jatim untuk terus melaksanakan program yang bisa mendongkrak ekonomi masyarakat Jatim.

“Sektor perikanan termasuk tiga besar komoditas eksport Jatim. Saat pandemi covid, ini tetap bertahan. Nilai tukar nelayan juga positif. Dan yang sangat penting, sektor perikanan ini padat karya. Jadi, ibaratnya kalau APBD digunakan untuk pembenahan di sini, perbaikan di sini, akan memberikan percepatan break event point dan manfaat yang besar bagi masyarakat,” terang Gubernur Jatim.

Khofifah menambahkan, maksimalisasi utilitas PPP Mayangan ini penting karena di saat pandemi nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) tumbuh positif di Jatim. Artinya, sektor perikanan tetap tumbuh positif saat pandemi Covid. Hal ini, juga senada dengan yang disampaikan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Bahwa, dari NTN yang tumbuh positif, ditemukan bahwa ekspor atau permintaan pasar luar negeri terhadap ikan tangkap cukup tinggi.

Berdasarkan data BPS Jatim, NTN Jatim bulan Januari 2021 naik 0,35 persen dari 96,26 di bulan Desember 2020 menjadi 96,60 di bulan Januari 2021. Kenaikan ini disebabkan karena indeks harga yang diterima nelayan naik sebesar 0,58 persen, lebih besar daripada indeks harga yang dibayar nelayan yang naik sebesar 0,23 persen.

Lebih lanjut, Khofifah juga menjelaskan, beberapa langkah dalam hal maksimalisasi utilitas dapat dilakukan. Pertama, maksimalisasi dengan pengerukan dilakukan hingga breakwater. Hal ini untuk mengurangi dampak pendangkalan pada PPP Mayangan. Kedua, tambahan gedung untuk bongkar muat agar lebih representatif khususnya di saat hujan dan ketiga akses listrik yang lebih mencukupi khususnya saat bongkar muat.

“Kalau dahulu kemungkinan terjadi pendangkalan 5 tahun sekali. Sekarang, rupanya pendangkalan 2 tahun sekali. Karenanya, maksimalisasi kemungkinan kapal bisa merapat menjadi berkurang jika tidak dilakukan pengerukan sampai breakwater,” jelasnya.

Kedua, tambahnya, maksimalisasi utilitas ini bisa dilakukan pada penyediaan akses listrik. Ketiga, maksimalisasi bridging atau menjembatani dan dilakukan beberapa perbaikan di lini kapal. Sehingga ketika merapat akan lebih aman dan mudah, dan dampaknya akses lebih murah.

“Maksimalisasi utilitas ini juga dapat dilakukan dengan menyediakan tempat yang lebih memberikan kekuatan dan ketahanan. Jika ada angin dengan kekuatan besar ke arah sini, di Probolinggo dikenal angin gending yang memiliki kekuatan cukup besar,” terang Gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

Saat ini, ujarnya, Pemprov Jatim harus menyisir secara terus menerus dan lebih detail sektor apa saja, melalui item apa saja yang bisa kita maksimalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tentunya, yang bisa meneteskan kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat Jatim.

Selain itu, di PPP Mayangan juga terdapat rencana perluasan sebelum breakwater. Perluasan ini serupa dengan yang ada di Pelabuhan Paciran Lamongan. Perluasan menjadi penting termasuk di dalamnya adalah ketika air surut lalu terjadi pendangkalan.

Turut mendampingi pada peninjauan tersebut, antara lain Kepala Diskanla Jatim, Kepala UPT PPP Mayangan, Kepala Dishub Jatim, serta beberapa Kepala OPD di lingkup Pemkot Probolinggo. (geo/sit)