Koordinator aksi lapangan (Korlap), Ahmad Hari Hasan, mengatakan bahwa kedatangan mahasiswa kepulauan ini untuk menyoroti soal kapal di bawah naungan BUMD yakni PT Sumeker line. Sebab selama satu tahun ini, tidak beroperasi. “Pihak PT Sumekar berdalih karena kekurangan anggaran untuk biayai Docking,” kata Ahmad Hari Hasan.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Menurut Ahmad, tuntutan kepada Bupati Sumenep untuk segara melakukan evaluasi manajemen PT Sumekar Line. “Sebab pelayanan di kapal amburadul. Yakni antara barang dan orang itu tidak ada bedanya,” ungkapnya, Senin (07/03/2022).

Kemudian, IMKS meminta pemerintah untuk mencari alternatif, selama kapal itu belum selesai. Itu mengingat Bulan Ramadan sudah hampir tiba. “Pasalnya, ketika sudah memasuki Bulan Ramadan, akan terjadi musim mudik, penumpang akan semakin padat,” ujarnya. (dan/edo/gie)

“Meminta Direktur PT Sumekar Line segera mengoprasikan KM DBS III,” kata Korlap Aksi, Ahyatul Karim.

Menurutnya, KM DBS III ini sudah hampir 10 bulan lamanya atau sejak April 2021 hingga kini tidak melakukan aktivitas pelayaran. Selama ini, pihak pengelola beralasan KM DBS III menunggu antrean untuk dilakukan perbaikan atau docking.

Ahyatul Karim juga menyampaikan, aksi kali ini merupakan buntut dari kekecewaan Himpas terhadap PT Sumekar Line. Sebab, perusahaan plat merah ini mengabaikan janjinya yang disampaikan pada saat audiensi pada pertemuan Kamis (17/01/2022) lalu.

“Mereka berjanji akan mengoperasikan KM DBS III, pada tanggal 14 Februari 2022, secara normal,” ujarnya.

Namun pada faktanya, hingga hari ini tanggal 23 Februari 2022, KM DBS III tidak kunjung beroprasi. Padahal, transportasi kapal laut merupakan kebutuhan fundamental bagi masyarakat kepulauan untuk menunjang aktivitas perekonomian.

Terutama, ujarnya, mobilisasi barang dalam kaitanya dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat Kepulauan di Kabupaten Sumenep. “Karena kami melihat, transportasi ini kebutuhan mendasar bagi masyarakat Kepulauan,” terangnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Untuk itu, Himpas berjanji akan terus mendesak PT Sumekar Line, sebagai pengelola supaya aktivitas pelayaran berjalan normal kembali. Dari hasil unjuk rasa, pihak manajemen kembali berjanji untuk mempercepat operasional KM DBS III.

“Pertanyaannya, cepat sampai kapan? Mulai audiensi hanya janji akan mensegerakan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur PT Sumekar Line, Imam Mulyadi, beralasan belum dioperasikannya KM DBS III karena masih dalam proses perbaikan atau docking. Proses perbaikan ini biasanya memakan waktu satu minggu hingga satu bulan.

Namun, dirinya tidak memungkiri terkadang dalam proses perbaikan, terdapat beberapa kendala teknis yang dapat menghambat penyelasaian docking. “Berangkat docking KM DBS III pada tanggal 23 Januari 2022 lalu,” terangnya.

Sedangkan untuk KM DBS I, hingga kini belum dilakukan docking. Itu disebabkan, perusahaan galangan kapal atau tempat perbaikan sedang penuh. Jadi, harus menunggu antrean sampai docking space tersedia.

Mengingat, tambahnya, KM DBS I dan KM DBS III merupakan kapal penumpang. Tentu, membutuhkan perbaikan cukup ekstra, utamanya dalam hal keselamatan. “Docking itu satu tahun sekali dan membutuhkan biayanya sekitar Rp 600 hingga 700 juta,” ujarnya. (dan/edo/gie)