Memontum Kota Malang – Kementerian Komunikasi dan Informatika  terus mendorong peningkatan dan inovasi badan publik dalam komunikasi dan mendiseminasi informasi publik kepada masyarakat.  Terlebih ditengah efek disrupsi berbagai hal di era digital, termasuk tentunya di era pandemi.

“Kita tidak bisa lagi hanya membuat rubrik di media cetak konvensional, namun juga menciptakan konten kreatif berbasis digital seperti video, infografis, podcast hingga virtual reality di kanal komunikasi publik baik media mainstream, media sosial, hingga media online,” ujar Menkominfo, Johnny G Plate, dalam sambutan virtualnya pada Acara Malam Anugerah Media Kehumasan (AMH) 2021 yang digelar di Hotel Merusaka, Nusa Dua Bali, Kamis (04/11/21). 

Momen apresiasi tersebut rupanya menjadi momen membahagiakan bagi Kota Malang yang meraih predikat Terbaik I Nasional untuk kategori Website Pemerintah Kabupaten/Kota.  Ini merupakan raihan perdana bagi Kota Malang sepanjang keikutsertaan dalam ajang AMH.  Adapun terbaik II diraih Kota Surabaya dan terbaik III diraih Kabupaten Gunung Kidul.

Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Kementerian Kominfo dan seluruh jajaran Pemkot Malang yang telah bekerja keras membenahi berbagai aspek komunikasi kebijakan publik. 

Baca Juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Bentuk syukur terbaik adalah terus mawas diri dan melayani lebih baik lagi”, pesan beliau.

Muhammad Nur Widianto, Kepala Diskominfo Kota Malang turut menyambut baik dan menyatakan kesiapannya merespon arahan Wali Kota untuk membangun komunikasi yang semakin baik, konstruktif dan bermartabat dengan berbagai elemen masyarakat Kota Malang.

Sementara itu Metta Dharmasaputra, Co Founder dan CEO Katadata yang didapuk sebagai juri sekaligus membacakan pengumuman pemenang AMH 2021 kategori website menjelaskan bahwa pilihan dewan juri mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya kualitas narasi, inovasi, tampilan, hingga interaksi dengan masyarakat dalam komunikasi publik.

Selain meraih predikat terbaik I pada kategori website, Pemerintah Kota Malang juga masuk nominasi 6 terbaik pada kategori lainnya, yakni Siaran Pers.

Secara keseluruhan Kompetisi Anugerah Media Humas 2021 yang digelar mulai september lalu meliputi 4 kategori yakni Kategori Siaran Pers (Media Online), Kategori Media Sosial, Kategori Website, dan Kategori Komunikasi Publik. (kom/adv)

Peringatan HPN ini dibarengi dengan pemberiaan santunan kepada dua orang wartawan yang pensiun. Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin membuka acara didampingi Wakil Ketua PWI Jawa Timur, Mahmud Suherwono.

Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Pers bisa menjadi corong pemerintah terkait pembangunan dan kebijakan yang dijalankan pemerintah. Selain itu, pers juga sebagai penyambung aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Oleh karenannya pemerintah merasa bersyukur atas kehadiran pers selama ini.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran pers bagi pembangunan Sidoarjo selama ini. Karena pers tidak hanya menyajikan pemberitaan terkait keberhasilan pemerintah, tapi juga dapat mengangkat apa-apa yang diinginkan masyarakat yang kadang-kadang pejabat tidak melihatnya,” katanya.

Lebih jauh, Wabup yang akrab dipanggil Cak Nur ini meminta insan pers dapat menyajikan berita yang berimbang. Dia mencontohkan berita terkait banjir. Pers diharap tidak hanya memberitakan sewaktu terjadi banjir. Namun setelah banjir tertangani (surut) dapat diberitakan kepada masyarakat.

“Memotret yang terjadi di masyarakat itu dengan apa adanya, lalu mengangkat beritanya dan memerjuangkannya. Agar keadaan yang apa adanya itu dikelola untuk mencari solusi yang tepat sesuai dengan harapan. Itu tugas utama pers,” pintahnya.

Selain itu, Cak Nur mengaku dirinya tidak merasa terganggu dengan pemberitaan media yang agak berbau kritik. Apalagi pemberitaan itu nyata adanya. Dirinya menerimanya sebagai masukan. Kritikan baginya sebagai sesuatu yang baik untuk terus melakukan perbaikan.

“Suatu saat disentil (kritikan) juga tidak apa-apa agar bisa mengkoreksi yang dilakukan itu sesuai dengan keinginan masyarakat atau belum. Asal dilakukan dengan jujur dan profesional. Dua hal ini sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Tidak terkecuali dengan profesi pers. Dengan skill yang cukup, dua hal itu akan mewujudkan tercapainya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.

Wakil Ketua PWI Jawa Timur, Mahmud Suherwono menyampaikan beberapa pedoman pemberitaan ramah anak. Pedoman pemberitaan ramah anak tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2019. Pedoman ini untuk membentengi insan pers agar tidak terjerat hukum terkait pemberitaan anak. Pedoman itu, mengacu UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Dalam UU itu terdapat ancaman hukum bagi seseorang yang secara gamblang membuka identitas anak yang terjerat hukum,” ungkapnya.
Bagi Mahmud yang patut menjadi pedoman dalam pemberitaan anak yang terjerat hukum adalah menyembunyikan identitas anak itu. Hal ini berlaku bagi pelaku maupun korban yang masih di bawah usia 18 tahun. Dua-duanya wajib disembunyikan identitasnya. Bahkan anak yang dijadikan saksi kasus hukum juga wajib disembunyikan identitasnya.

“Wartawan tidak boleh menyebutkan nama, memampang foto maupun mengupload videonya. Identitas lainnya yang patut disembunyikan alamat, nama sekolah, nama orang tua maupun saudaranya. Semua itu tidak boleh dipertunjukkan di media. Filosofi pedoman pemberitaan ramah anak itu untuk melindungi masa depan anak yang tersandung persoalan hukum,” urainya.

Mahmud menyebutkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bahwa media harus berbadan hukum. Hal ini bertujuan untuk melindungi wartawan. Dalam UU ini juga menyebutkan rekan pers harus bergabung dalam organisasi pers. Baik itu di organisasi perusahaan pers seperti SPS (Serikat Penerbit Pers), ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia) maupun organisasi profesi pers seperti PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) maupun AJI (Aliansi Jurnalis Independent) serta IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia).

“Dari perusahaan kawan-kawan Sidoarjo kalau sudah berbadan hukum, syukur-syukur kalau sudah didaftarkan ke dewan pers untuk diverifikasi,” jelasnya.

Sementara Plt Kepala Dinas Kominfo Pemkab Sidoarjo Setyo Winarno menegaskan Hari Pers Nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 merupakan momen berharga bagi pers. Peringatan HPN ini untuk mengenang perjuangan rekan-rekan pers menuju kebebasan pers. Pihaknya berharap kedepan pers dapat terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemkab Sidoarjo dalam pembangunan. Salah satunya dalam mewujudkan pembangunan kabupaten ramah anak dengan pemberitaan yang ramah anak.

“Ini sejalan dengan pedoman pemberitaan ramah anak yang diterbitkan Dewan Pers. HPN dilaksanakan secara bersama antara pers dan pemerintah sebagai bentuk sinergitas dalam mewujudkan pembangunan,” tandasnya. Wan/yan

Apalagi, Sangadji yang juga mantan Kepala ULP Pemkab Sidoarjo itu, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap atas sejumlah proyek infrastruktur yang ada di Sidoarjo, bersama kelima tersangka lainnya.

Selain Kepala Dinas Kominfo, kekosongan jabatan juga bakal terjadi pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM dan SDA). Hal ini lantaran Kepala Dinas PUBM dan SDA, Sunarti Setyaningsih (Naning) juga ditetapkan KPK sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap proyek fisik itu.

Berdasarkan datanya, Sangadji sebelumnya menduduki jabatan Kepala Bagian ULP Pemkab Sidoarjo. Jabatan strategis di ULP ini, mengantarkan Sangadji ikut menerima sebagian suap dari sejumlah proyek fisik dengan nilai total mencapai Rp 1,8 miliar.

Bahkan dugaan suap itu, juga menyeret Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, Ppkom Dinas PUBM dan SDA Sidoarjo, Judi Tetrahastoto serta dua rekanan (kontraktor). Yakni Ibnu Ghofur dan Totok Sumedi yang ditahan di rutan KPK Rabu (8/1/2020) malam.

Sedangkan Sunarti Setyaningsih alias Naning sempat beberapa bulan menjabat Plt Kadis PUBM dan SDA Pemkab Sidoarjo. Namun kemudian, Naning ditetapkan sebagai pejabat definitif mai 13 Mei 2019 lalu. Hampir 7 bulan menjabat Kepala Dinas PUBM dan SDA, kemudian dia ikut diamankan KPK dalam OTT itu. Kendati ada dua jabatan Kepala Dinas terancam kosong, namun Pemkab Sidoarjo belum bisa menentukan sikap untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt). Hal ini lantaran belum turunkan Surat Keputusan (SK) penugasan Wakil Bupati Sidoarjo sebagai Plt Bupati dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur Jatim.

“Kami belum bisa berbuat banyak atas kekosongan kedua jabatan Kepala OPD itu. Kami juga masih menunggu keputusan dari Mendagri dan Gubernur Jatim. Kalau surat turun untuk menujuk tugas-tugas pimpinan daerah (mengisi kekosongan) kami baru bisa menunjuk Plt mengisi jabatan kosong itu,” kata Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin, Sabtu (11/1/2020) malam.

Wabup yang akrab dipanggil Cak Nur ini mengaku pihaknya baru bisa memutuskan dan mengevaluasi kekosongan Kepala OPD setelah adanya keputusan dari Mendagri dan Gubernur Jatim itu untuk menjalankan tugas sebagai Bupati Sidparjo.

“Kami tidak membiarkan kekosongan jabatan itu. Nanti pasti ada yang bertanggung jawab untuk mengisi kekosongan jabatan itu. Kan bisa saja mutasi dengan persetujuan atau penunjukkan Plt,” tegasnya.

Diketahui, selain Sanadjihitu Sangadji dan Sunarti Setyaningsih, KPK juga menetapkan tersangka dan menahan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, PPKom Dinas PUBM dan SDA Judi Tetrahastoto dan dua rekanan pemberi suap. Yakni Ibnu Ghofur dan Totok Sumedi, Rabu (8/1/2020) malam lalu. Kini, kasus dugaan suap senilai Rp 1,81 miliar dari beberapa proyek fisik itu terus dikembangkan KPK. Proyek yang menyeret 4 pejabat dan 2 rekanan itu, yakni proyek Pembangunan Wisma atlet, proyek Pembangunan Pasar Porong, proyek Jalan Cemandi-Prasung dan peningkatan Afour Karang Pusang serta Avr Kali Pucang Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran. Bahkan lembaga antirasuah itu, terus melakasanakan penggeledahan di sejumlah ruang dinas, rumah rekanan, dan Rumdin Bupati Sidoarjo. Wan/yan