Komisi B – Memontum

Respon PKS Water Treatment Plant, Komisi B Audiensi dengan Perumda Tugu Tirta dan Jasa Tirta I

Memontum 1 — Mon, 12 Jun 2023 12:45:00 +0000

Memontum Kota Malang – Komisi B DPRD Kota Malang melakukan audiensi bersama dengan Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang dan Perum Jasa Tirta I, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Water Treatment Plant (WTP), Senin (12/06/2023) sore.

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwanto, menyampaikan jika melalui pertemuan tersebut pihaknya dapat mengetahui progres dari PKS kedua belah pihak tersebut. Sebab, sebelumnya saat Komisi B DPRD Kota Malang melakukan kunjungan, hal tersebut masih belum dilakukan.

“Kita akhirnya tahu dari sisi-sisi PKS yang disampaikan tadi. Memang sudah ada skemanya, jadi selama 20 tahun akan miliknya Perumda. Kalau harga memang dijual Rp 1.600 per meter kibik. Kemudian juga sistemnya sudah diatur. Jadi skemanya, di tahun ini bisa 200 liter persecond (lps), kemudian tahun depan naik menjadi 300 lps, sampai di tahun 2027 itu 500 lps,” jelas Trio, seusai melakukan audiensi.

Kemudian, ditambahkannya jika pada 17 Agustus 2023 mendatang, akan dilakukan soft launching 100 lps. Sehingga, upaya-upaya mekanisme dalam pembangunan tersebut akan segera dipercepat.

“Makanya kita optimis, asal nanti perizinannya bisa clear dan cepat. Karena tadi disampaikan juga, membutuhkan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dan sebagainya, itu bisa beres di Juni ini. Sehingga, Agustus itu bisa soft launching untuk 100 lps dan Desember bisa 200 lps,” tuturnya.

Pihaknya berharap, kedua belah pihak tersebut nantinya dapat mengawal WTP itu dengan baik. Sebab, permasalahan air di Kota Malang masih menjadi persoalan utama. Sehingga, dengan dilakukan audiensi tersebut, juga ingin memastikan timeline dari keduanya sudah sesuai apa belum.

“Harapannya ini bisa selesai berbarengan dengan SPAMnya yang ada di Sawojajar. Sehingga, kita akan ada tambahan SPAM 40 di akhir tahun ini, jadi harapannya bisa mengatasi permasalahan air supaya tidak bergantung ke Sumber Pitu yang gampang jebol pipanya,” lanjutnya.

Baca juga :

Senada dengan itu, Direktur Utama Perum Jasa Tirta, Fahmi Hidayat, mengatakan jika dukungan dari Komisi B DPRD Kota Malang tersebut, sangat kuat untuk memastikan bahwa proyek yang akan dikembangkan tersebut bisa berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Namun, mengenai kendala pembangunan tersebut, masih ada beberapa izin yang harus diselesaikan.

“Izin ini kita upayakan segera mungkin, sehingga bisa selesai cepat dan proses kontruksi tidak terkendala dengan izin yang belum. Kalau dengan izin pemanfaatan sumber daya air, kita masih proses. Nanti dari sisi perkembangan teknis itu Jasa Tirta I yang akan mengeluarkan. Kemudian rekomendasi teknis dari BBWS dan selanjutnya nanti izin dikeluarkan dari Kementerian PUPR,” ucap Fahmi.

Pihaknya menargetkan, jika dalam waktu satu hingga dua bulan kedepan prosesnya akan dipercepat. Sehingga, harapannya progres tersebut sesuai dengan jadwal.

“Jadi kita akan upayakan bisa mempercepat ini dari kementerian PUPR, jadi bisa segera turun. Insyaallah, on schedule dan masih bisa dikejar, nanti kita upayakan soft opening 100 pada 17 agustus,” tambahnya.

Saat disinggung mengenai pembebasan lahan, pihaknya mengaku jika tidak ada dalam proyek tersebut. Pihaknya akan menggunakan lahan yang ada, dan akan menyewa lahan sekitar 600 meter persegi, hanya untuk akses kontruksi saja.

“Jadi Pemkot Malang yang akan memfasilitasi tempatnya, tapi untuk akses kontruksi ini kita akan sewa. Untuk nilai sewanya yang 600 meter tadi ada di kontraktor,” katanya.

Sementara itu, Direktur Perumda Tugu Tirta Kota Malang, M Noor Muhlas, menyampaikan jika WTP tersebut tentu sebagai antisipasi atau cadangan jika nantinya terjadi pipa pecah, kebocoran dan sebagainya. “Insyaallah dengan adanya ini nanti produksi air kita akan bertambah. Tentu ini juga sebagai cadangan, jadi aman kalau terjadi pipa pecah dan sebagainya. Ini nanti akan mencukupi kebutuhan di wilayah buring bawah,” imbuh Muhlas. (rsy/sit)

Ketua Komisi B DPRD Lumajang bersama Bupati Serahkan Bantuan RTLH dari Baznas untuk Dua Kecamatan

Memontum 1 — Sat, 20 May 2023 11:10:00 +0000

Memontum Lumajang – Ketua Komisi B DPRD Lumajang, Abdul Rahman Shaleh, bersama Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, menyerahkan bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada sejumlah warga kurang mampu di Kecamatan Tempeh dan Kecamatan Pasirian bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lumajang, Sabtu (20/05/2023) tadi.

“Saya bersama Pak Bupati, Baznas dan juga Forkopimcam dan Pemerintah Desa, menyerahkan bantuan rumah tidak layak huni untuk warga. Total ada lima titik, yakni pertama dan ke dua di Desa Jatisari, ke tiga Tempeh Tengah, ke empat di Desa Lempeni Tempeh dan yang ke lima di desa Selok Anyar Pasirian,” terangnya.

Dirinya berharap, dengan adanya bantuan RLTH, ini mampu merangsang pemerintah desa ataupun masyarakat untuk turut serta membantu. Sehingga, bangunan rumahnya bisa lebih layak untuk di tempati.

“Harapan saya dan pemerintah, dengan adanya bantuan RLTH ini bisa dijadikan sebagai perangsang. Dimana, dari bantuan itu nantinya bisa dioptimalkan dengan melibatkan kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, untuk memberi bantuan tambahan atau pendukung. Sehingga, bangunan nantinya bisa lebih layak, karena anggarannya memang terbatas. Jadi, kita melibatkan masyarakat untuk bisa berswadaya turut guyub lingkungan untuk supaya bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan,” ungkapnya.

Secara bertahap, kata Rahman, pihaknya ingin menuntaskan rumah-rumah yang tidak layak huni. Sehingga, agar bisa memberikan kenyamanan ketenangan bagi warga yang menempati.

Baca juga :

“Paling tidak ‘Rumahku Surgaku’ itu dirasakan walaupun sangat sederhana. Semoga, langkah ini bisa memberikan berkah dan ketenangan bagi penerima RTLH serta kebetulan ini juga banyak yang mengajukan. Karenanya, kami secara bertahap terus berkomunikasi dengan Baznas untuk memberikan prioritas terhadap rumah-rumah tidak layak huni,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Thoriqul Haq, menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan itu berupa uang tunai sebesar Rp 15 juta untuk masing-masing rumah. “Ini bantuan dari Baznas Kabupaten Lumajang, yang dikumpulkan dari orang-orang yang bayar zakat,” ungkapnya.

Bupati meminta, agar kepala desa juga turut serta dalam pembangunan dan perbaikan RTLH untuk warganya. Karena sebagai pemimpin di desa, sudah seharusnya kepala desa bertanggung jawab atas kesejahteraan warganya, apalagi yang tidak mampu.

“Saya minta, nanti juga membantu warganya. Kalau ada kurang-kurangnya, nanti biar dibantu,” terangnya.

Selain itu, dirinya juga mengajak para tetangga atau warga sekitar, juga membantu proses perbaikan RTLH dari warga yang kurang mampu. “Nanti ini juga dibantu warga dan tetangga. Baik itu mulai gotong royong sebagaimana masyarakat, sehingga biar lebih ringan,” paparnya. (adi/sit)

Apresiasi Kerja Tim Ngapling, Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang Tetap Atensi Kerusakan Jalan

Memontum 1 — Fri, 28 Apr 2023 12:50:00 +0000

Memontum Lumajang – Ketua Komisi B DPRD Lumajang, Abdurrahman Shaleh, mengatakan akan terus melakukan pengawasan kinerja terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Lumajang. Itu karena, persoalan jalan rusak dan berlubang di Kabupaten Lumajang, masih menjadi atensi dari Komisi B DPRD.

Disampaikannya, meski pihaknya juga mengapresiasi kinerja DPUTR Kabupaten Lumajang, namun tidak sepenuhnya terkait kerusakan jalan semuanya tertangani. Terlebih, dengan kerja keras Tim Ngapling, selama Bulan Puasa yang terus melakukan perawatan jalan.

“Ngaspal keliling atau Ngapling DPUTR yang dilakukan kemarin, patut diapresiasi. Karena selama puasa, terus berusaha maksimal melakukan perawatan jalan. Sehingga, masyarakat saat libur Idul Fitri bisa melakukan silaturahmi ke sanak saudaranya dengan nyaman, karena banyak jalan yang sudah tertangani” terangnya Jumat (28/04/2023) tadi.

Terlebih, imbuhnya, sebelumnya banyak masyarakat Lumajang, yang meluapkan kritikan melalui media sosial terkait jalan rusak dan berlubang yang ada di wilayah Lumajang. Namun, kemudian direspon Pemkab Lumajang dengan melakukan perbaikan di beberapa titik dengan program Ngapling.

Baca juga :

“Kesigapan DPUTR dalam menambal jalan berlubang saat bulan puasa melalui program Ngapling, cukup baik karena banyak yang terselesaikan sebelum lebaran. Namun, tetap jangan melupakan jalan-jalan lain,” ujarnya.

Politisi PKB itu minta, agar kinerja yang bagus dari DPUTR terus dipertahankan. Sehingga, semua keluhan masyarakat soal jalan rusak dan berlubang di beberapa titik yang masih ada, bisa segera cepat ditangani.

Sementara itu, Plt Kabid Pemeliharaan dan Pembangunan DPUTR Kabupaten Lumajang, Subowo, menambahkan jika saat ini pihaknya sudah menyediakan call center guna menfasilitasi keluhan dari masyarakat terkait kerusakan jalan. Melalui call center, secara bertahap akan dilakukan upaya perbaikan.

“Masyarakat bisa menghubungi nomor WA 081-133-96-445 dan bisa menyertakan foto dan share lock. Sehingga, petugas bisa dengan mudah melakukan assessment. Kita akan langsung kirim tim untuk melihat lokasi dan akan segera kita diperbaiki,” paparnya. (adi/sit)

Pasar Besar Kota Malang Tak Ingin Dibongkar, Hippama Lakukan Audiensi dengan Komisi B DPRD

Memontum 1 — Tue, 21 Feb 2023 14:22:28 +0000

Memontum Kota Malang – Komisi B DPRD Kota Malang menerima audiensi bersama dengan Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang (Hippama), di ruang internal DPRD Kota Malang, Selasa (21/02/2023) sore. Hal itu dilakukan, untuk mendengarkan aspirasi dari para pedagang terkait dengan rencana renovasi (perbaikan) atau revitalisasi (pembongkaran) Pasar Besar Kota Malang.

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwanto, menyampaikan jika tindak lanjut yang akan dilakukan usai melakukan audiensi tersebut, yakni akan berdiskusi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Terlebih, dalam hal itu yakni Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag).

“Jadi setelah hari ini, tindaklanjutnya apa yang menjadi aspirasi mereka, akan kami sampaikan ke Wali Kota. Setelah ini, kami pun juga akan mengundang dari pihak Diskopindag, untuk berdiskusi. Kalau memungkinkan, juga akan mengundang perwakilan pedagang, dari dua organisasi pedagang Pasar Besar disana. Mereka tetap harus kita dengarkan juga aspirasinya,” jelas Trio Agus.

Terlebih, menurutnya perjalanan mengenai rencana revitalisasi Pasar Besar, itu sangat panjang. Hingga akhirnya, perjanjian kerja sama dengan pihak lain, dapat dituntaskan. Tentu, pihaknya mensyukuri terkait dengan PKS yang telah diputuskan.

“Karena kalau masih ada PKS, apapun perbaikan yang akan menggunakan APBD, itu tidak bisa. Karena itu menjadi kewajiban pihak ketiga. Tapi karena sudah putus, berarti nanti perawatan ataupun perbaikan bisa kita upayakan lewat APBD. Tapi, untuk revitalisasi pasar, ini menggunakan dana APBN. Supaya APBD benar-benar bisa maksimal dan digunakan untuk yang lain,” tuturnya.

Lebih lanjut pihaknya mengajak, agar setiap pihak yang terlibat di dalam rencana revitalisasi, ini bisa menahan diri. Trio menegaskan, agar kondusifitas tetap terjaga, selain itu juga berharap agar ada win-win solution antara keinginan pedagang dengan pemerintah.

Baca juga :

“Harapannya, Pasar Besar Kota Malang ini dapat kembali layak, nyaman, terus juga ramai lagi. Kalau sekarangkan kondisinya memprihatinkan,” lanjutnya.

Sementara itu, Humas Hippama, Agus Priyambodo, mengatakan jika pasar besar dilakukan pembongkaran total, maka akan ada beberapa hal yang dikhawatirkan oleh para pedagang. Seperti, tempat relokasi, biaya relokasi, dan pendapatan yang dimungkinkan menurun.

“Banyak faktor. Belum lagi masalah permainan relokasi. Karena, tidak semudah itu memindahkan. Kita juga mengeluarkan barang, tidak cukup Rp 10 juta. Bahkan, omzet turun dan keamanan, juga perlu diperhatikan,” ucap Agus.

Masih menurut Agus, kondisi bangunan Pasar Besar, dinilainya masih layak. Namun, memang disayangkan tidak pernah dirawat dan tidak pernah diperbaiki. Pihaknya menginginkan adanya perbaikan gorong-gorong, agar tidak terjadi banjir di sekitar Pasar Besar.

“Kami tidak mau dibongkar, karena struktur bangunan masih layak. Ada uji forensik dari ITS, itu buktinya. Kami minta ada pembetulan gorong-gorong. Karena banjir yang terjadi bukan dari pasar, tapi dari sayap kanan kiri pasar,” katanya.

Berdasarkan informasi yang diterima Agus, jika Pasar Besar akan dilakukan pembongkaran total, itu akan butuh waktu dua hingga tiga tahun, untuk membangun kembali sampai selesai. Sedangkan, jumlah pedagang yang ada di Pasar Besar, mencapai 4 ribu. Tentu, hal itu perlu dipikirkan ulang, bagaimana nantinya nasib dari para pedagang. (rsy/sit)

Masyarakat Keluhkan Kenaikan NJOP, DPRD Kota Malang Dorong Bapenda Selesaikan Masalah

Memontum 1 — Mon, 06 Feb 2023 14:11:05 +0000

Memontum Kota Malang – Komisi B DPRD Kota Malang, melakukan hearing bersama dengan jajaran asosiasi pengembang dan juga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, mengenai kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB), di ruang rapat internal DPRD Kota Malang, Senin (06/02/2023) sore.

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus, mengatakan jika hearing yang dilakukan itu untuk mengklarifikasi penyebab kenaikan yang terjadi. Ketika ditemukan, memang dokumen belum fiks dan yang tidak disangka ada permasalahan di sistem zonasi. Sehingga, hal itu membuat ketidaksesuaian antara harga yang sebelumnya dengan harga naik.

“Misalnya wilayah yang seharusnya mungkin agak berbeda jauh, seperti Jalan Soekarna Hatta depan sampai belakang, itu ketarik semua. Jadi, harga daerah Jalan Papakuning, menjadi Rp 10 juta. Nah, ini yang kita klarifikasi itu, ternyata masih ada kesalahan,” jelas Trio.

Sehingga, tambahnya, saat ini sistem pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), sementara dikunci terlebih dahulu. Hal itu dilakukan, guna untuk evaluasi kesesuaian dengan yang seharusnya.

“Makanya, ini sementara di lock dahulu sistemnya. Supaya akan dilakukan evaluasi, terlebih dahulu. Kalau memang nantinya ada kenaikan,” lanjutnya.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa pihaknya juga akan terus melakukan komunikasi kepada semua pihak. Termasuk, juga dengan Wali Kota Malang. Sebab, dirinya tidak ingin jika keluhan yang telah disampaikan nantinya malah memberatkan atau membebani masyarakat itu sendiri.

Baca juga :

“Kita harapkan kenaikan ini benar-benar jangan sampai memberatkan. Terutama juga dari kalangan usaha yang sangat keberatan. Kita juga akan coba menyampaikan ke Wali Kota perlu ditinjau ulang komponennya. Jangan sampai membebani secara drastis ke masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda, Handi Priyanto, menegaskan jika SPPT PBB itu masih ditahan sampai semua permasalahan yang terjadi itu fiks. Sehingga, pihaknya melakukan pembenahan zonasi. “Jadi, yang dalam kampung itu kita lepaskan dari zona tepi jalan. Jadi, kita ikutkan zona sebelahnya. Sekarang sedang tahap pembenahan,” ujar Handi.

Kenaikan NJOP tersebut, menurutnya juga sudah dilakukan penyesuaian sesuai dengan harga pasar. Walaupun begitu, pihaknya juga menggunakan tiga komponen dari Nilai Perolehan Tanah Badan Pertanahan Nasional (NPT-BPN), Database Bapenda, dan Konfirmasi wilayah.

“Itu harga pasar tapi tidak plek ke harga pasar. Kita gunakan tiga komponen. NPT- BPN, Database Bapenda, dan Konfirmasi wilayah. 3 angka itu yang diramu oleh tim konsultan untuk menentukan nilai,” tuturnya.

Sehingga, peninjauan ulang nantinya akan dilakukan secepatnya. Pihaknya berharap, dalam waktu dekat dapat segera terselesaikan. Sebab, jika tidak mungkin jika harus merubah jatuh tempo yang telah ditetapkan 31 Juli.

“Pembenahan ini akan kami lakukan secapatnya. Kecamatan Klojen itu sudah 100 persen. Kemudian kecamatan lainnya sudah ada yang sepertiga, setengah kecamatan sudah selesai. Kita lakukan secepat-cepatnya,” imbuh Handi. (rsy/sit)

Pipa Perumda Tugu Tirta Bocor Lagi, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang Minta Dirut Lebih Kreatif dan Cerdas

Memontum 1 — Thu, 01 Sep 2022 10:40:00 +0000

Memontum Kota Malang – Pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) milik Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kembali mengalami kebocoran, Kamis (01/09/2022) tadi. Kebocoran kali ini, terjadi di kawasan Desa Pulungdowo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.

Menanggapi permasalahan itu, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menyampaikan rasa kecewanya terhadap kinerja pelayanan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, yang selama ini masih belum bisa maksimal dalam mengantisipasi kebocoran. “Kasihan masyarakat Kota Malang, yang selalu mengalami gangguan aliran air bersih. Hampir setiap hari, ada saja wilayah terdampak dan masyarakat harus menampung air,” ujar Arif, Kamis (01/09/2022) tadi.

Lebih lanjut Arif juga mengatakan, bahwa pihaknya juga selalu memantau kinerja Perumda Tugu Tirta. Karena, banyak pula masyarakat yang menyampaikan keluhannya kepada DPRD Kota Malang.

“Kami sudah sering mengingatkan atas lemahnya pelayanan Perumda Tugu Tirta, yang mengelola dan melayani air minum bagi masyarakat Kota Malang ini. Jawaban dari direksi Perumda Tugu Tirta, selalu menyalahkan pipa yang berasal dari hibah pemerintah pusat,” jelasnya.

Padahal, menurut Arif, saat hibah pipa tersebut diberikan kepada Direksi lama, tidak pernah mengalami gangguan seperti yang terjadi saat ini. Kini, pihaknya mengkhawatirkan ada hitung-hitungan yang salah atas kemampuan pipa dibandingkan dengan volume air yang masuk. Sehingga, pipa tidak mampu menahan tekanan.

Baca juga :

“Analisa saya, ini tentu ada dasarnya. Karena perusahaan daerah ini, selalu mengejar sebanyak-banyaknya sambungan rumah (SR), agar memenuhi ketentuan dari pusat atas jumlah sambungan rumah yang dilayani. Namun, tidak memperhatikan sarana yang dimiliki,” lanjutnya.

Karena itu, pihaknya meminta agar Direktur Utama Perumda Tugu Tita Kota Malang, bisa lebih kreatif dan cerdas dalam menangani problem macetnya kebutuhan utama masyarakat. “Jangan sampai mengeluh dan mengharap bantuan dari pemerintah pusat, yang belum tentu disetujui. Karena bagaimana pun, yang menjadi korban itu masyarakat. Jangan sampai pula, kesabaran sebagai pelanggan PDAM hilang dan mengambil langkah sendiri,” imbuhnya.

Sebagai informasi, kebocoran pipa tersebut juga telah ramai diperbincangkan di media sosial. Terlihat dalam unggahan beberapa video, air pun meluap hingga mencapai hampir selutut orang dewasa dan juga membuat sejumlah kendaraan terjebak.

Karena kejadian tersebut, mengakibatkan sejumlah wilayah terdampak krisis air. Benar saja, melalui media sosial milik Perumda Tugu Tirta, menyebutkan bahwa akan ada empat kelurahan di Kota Malang, yang terdampak. Diantaranya, Kelurahan Buring, Kelurahan Kedungkandang, Kelurahan Wonokoyo, Kelurahan Tlogowaru dan Kelurahan Arjowinangun. (rsy/sit)

Komisi B DPRD Tulungagung Soroti Kelangkaan Pupuk Subsidi untuk Petani

Memontum 1 — Sun, 21 Aug 2022 11:05:00 +0000

Memontum Tulungagung – Kelangkaan pupuk di Kabupaten Tulungagung, menjadi perhatian anggota legislatif. Disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung, Hj Susilowati, bahwa pupuk memang tengah menjadi masalah nasional. Tidak hanya di Tulungagung, namun pupuk dimana-mana hampir sama, yaitu mulai dari kelangkaan pupuk dan harga pupuk yang mulai tinggi.

“Dahulu waktu kita ke DPR RI (kunjungan), itu sempat bertanya mengenai pupuk bersubsidi. Ini sengaja ditanyakan, untuk mengetahui sejauh mana perhatian pupuk bersubsidi kepada petani,” ungkap Hj Susilowati saat dikonfirmasi, Minggu (21/08/2022) tadi.

Ini menjadi perhatian, tambah anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Tulungagung itu, karena selama ini banyak pendistristribusian pupuk yang belum maksimal. Terlebih, hasil pertanian juga banyak dikuasai tengkulak. Sehingga, petani sekarang dihimpit antara biaya produksi yang tinggi serta tidak bisa menutupi modal pertanian.

Karenanya, pihaknya mengupayakan petani agar tetap mendapat subsidi dengan menggaris bawahi khusus komoditas tertentu. Selain itu, legislatif mengusulkan penguatan asuransi kepada petani agar menjamin selama bercocok tanam.

Baca juga :

“Selama ini, apa yang diberikan kepada tani juga belum tercover 100 persen,” imbuhnya.

Dewan lulusan Universitas Merdeka (Unmer) lulus 1997 ini menambahkan, di

Tulungagung sendiri pemanfaatan pupuk juga sempat pun diblokir. Ini karena, ada suatu wilayah yang bukan menjadi wilayah pertanian, namun tetap mendapatkan jatah pupuk bersubsidi.

“Alhamdulillah, hal ini akhirnya bisa dikomunikasikan,” ungkapnya.

Ditambahkan Susilowati, walaupun demikian permasalahan pupuk tetap berlangsung. Mulai kelangkaan pupuk hingga permasalahan di lapangan, pun banyak terjadi.

“Ini akan tetap menjadi konsen Komisi B, untuk mencarikan solusi terbaik. Apalagi, Dinas Pertanian bagian dari mitra atau kontrol Komisi B,” lanjutnya. (jaz/and/sit)

Ketua Komisi B DPRD Tulungagung Buka Turnamen yang Digelar Lembaga Pendidikan Islam Baitur Rohman

Memontum 1 — Tue, 16 Aug 2022 16:10:45 +0000

Memontum Tulungagung – Menyemarakkan HUT Ke-77 RI, Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Baitur Rohman Desa Bantengan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, menggelar turnamen Bola Voli, Selasa (16/08/2022) malam. Kegiatan yang dihadiri langsung Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung, Hj Susilowati SE, itu juga disekaligus melakukan peresmian lapangan dan membuka turnamen.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung, yang juga Ketua DPC PDI-Perjuangan Tulungagung, dalam kesempatan itu mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan turnamen tersebut. Dimana, pelaksanaan tersebut berhasil digelar, setelah Covid-19 sudah melandai.

“Mudah-mudahan, pelaksanaan ini bisa berjalan lancar dan sukses dari awal hingga akhir. Termasuk, selama pertandingan juga tetap menjunjung tinggi sportifitas,” terang Hj Susilowati, di Lapangan LPI Baitur Rohman.

Anggota DPRD lulusan Universitas Merdeka (Unmer) Malang ini menambahkan, semoga dengan diresmikannya lapangan tersebut, maka akan bisa dioptimalkan semaksimal mungkin. Apalagi, lapangan tersebut adalah hasil dari aspirasi masyarakat.

“Insyaallah, saya siap mengawal. Sebagai warga masyarakat, semoga LPI ke depan bisa besar dan bisa membantu mencerdaskan anak-anak bangsa,” paparnya.

Baca juga :

Masih menurut Susilowati, bahwa siswa-siswi yang berada di LPI Baitur Rohman, merupakan generasi penerus bangsa. Sehingga, pendidikan karakter bagi peserta didik, sangat diharapkan.

“Semoga, perjuangan estafet dalam mendidik generasi emas ini bisa diteruskan. Sehingga, anak didik bisa meraih prestasinya,” ujarnya.

Pimpinan Yayasan LPI Baitur Rohman, Jailani, dalam kesempatan itu menambahkan ada beberapa rangkaian dalam menyemarakkan HUT RI. Selain turnamen bola voli, juga ada stand-stand bazar, serta panjat pinang, yang akan diselenggarakan, Rabu (17/08/2022) besok.

“Kalau besok malam, juga akan digelar senam masal pukul 19.00. Kemudian tanggal 21 Agustus 2022, akan mengadakan pawai karval dengan tema ‘Parade Nusantara’ dengan peserta dari siswa hingga umum diperbolehkan berpartisipasi,” paparnya.

Dalam pelaksanaan turnamen tersebut, diketahui ada 16 tim berasal dari putra dan 12 tim dari putri, yang turut partisipasi. (jaz/and/sit/adv)

Tak Ingin Kecolongan, Komisi B DPRD Kota Batu Tinjau Pembangunan Pasar Induk Among Tani

Memontum 1 — Tue, 09 Aug 2022 12:34:08 +0000

Memontum Kota Batu – Komisi B DPRD Kota Batu melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap pembangunan pasar induk Among Tani di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, Selasa (09/08/2022) tadi. Sidak tersebut, dipimpin langsung Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, H Hari Danah Wahyono.

Sidak sendiri, sengaja dilakukan untuk mengetahui seberapa maksimal pencapaian dari pembangunan proyek tersebut. Sehingga, DPRD bisa mendapatkan gambaran tentang kondisi pasar. Baik itu untuk kios maupun lapak hingga fasilitas pendukung lain, agar nantinya tidak ada kendala.

Ketua Komis B DPRD Kota Batu, mengatakan bahwa proses pembangunan pasar induk ini sangat teliti dan detail. “Kami tadi baru saja berkeliling untuk melihat proses pembangunan pasar. Sesuai penjelasan pelaksana proyek, bahwa pencapaian pembangunan sudah 30 persen,”

Baca juga :

Disampaikan pula oleh Abah Nanang-sapaan akrabnya, bahwa dalam pembangunan juga sesuai dengan SNI. “Fasilitas toilet di berbagai tempat sudah disiapkan. Begitu pula, posisi lapak serta untuk ke lantai tiga juga ada eskalator. Selain itu, fasilitas untuk difabel juga difasilitasi. Kamipun tadi juga memperhatikan, tentang saluran drainase. Karena kami berharap, pasar induk ini jangan seperti pasar sayur yang masih memiliki kendala. Baik itu untuk toilet, saluran drainase maupun atapnya,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Batu, Didik Santoso, saat mendampingi Komisi B mengatakan bahwa diperkirakan proses pembangunan akan rampung sesuai dengan kontrak yaitu 509 hari. Sementara untuk jumlah kios dan lapak, tidak akan kurang maupun bertambah sesuai dengan data pada Oktober 2020.

“Meskipun desain pasanya adalah pasar modern, tetapi tetap dengan konsep pasar tradisional,” ujarnya. (bir/sit)