“Hari ini kita panggil OPD mitra Komisi I dan membahas pelaksanaan kegiatan. Baik yang sudah dilaksanakan di tahun 2022, maupun yang akan dilaksanakan tahun ini. Kita tidak ingin Silpa di tahun 2023 tinggi, seperti yang terjadi di tahun kemarin. Karena, masih banyak infrastruktur kita yang rusak serta masyarakat banyak yang mengeluhkan,” ucap Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, Rabu (03/05/2023) tadi.

Dikatakan Alwi, pembahasan ini merupakan langkah awal agar kedepannya perencanaan dan pelaksanaan bisa sejalan. Sehingga, tidak ada lagi anggaran yang tidak terserap nantinya.

“Kalau ditanya penyebab dari Silpa tinggi adalah belanja gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Belanja modal di beberapa OPD. Namun, OPD yang dimaksud bukan leading sektor Komisi I, tapi kita meminta perencanaannya untuk diperbaiki sehingga perencanaannya bisa direalisasikan,” imbuhnya.

Dirinya menegaskan, siapa yang bertanggungjawab terkait tingginya Silpa. Apakah Bappeda atau Pemerintah Daerah. Pihaknya menekankan kepada Bapeda, agar dalam membuat perencanaan bisa direalisasikan. Dan jangan membuat perencanaan yang justru tidak bisa direalisasikan.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

“Untuk prioritas perencanaan tahun 2023, sesuai penjelasan dari Bapeda tadi. Bupati Trenggalek running memprioritaskan pada infrastruktur, penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting. Akan tetapi kita lihat saja nanti di lapangan apakah penanganan infrastruktur bisa tertangani lebih cepat,” terang Alwi.

Untuk prioritas insfrastruktur, sambungnya, peningkatan jalan Ngampon-Sukosari, jembatan Plengkung Bendo. Serta pelebaran jalan lintas selatan (JLS) menuju pelabuhan niaga, karena rencananya ada kapal kapal besar yang singgah sehingga membutuhkan akses jalan lebar tapi anggarannya dari APBN.

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, menyoroti tentang tambang galian C karena dinilai sangat memberikan kontribusi penyebab kerusakan jalan yang sangat signifikan.

“Kita ingin sesuai metrik volume. Jangan sampai, tonasenya besar tapi tidak sesuai laporannya. Karena dia sistemnya melaporkan sendiri, menambang berapa dan membayar berapa. Kita ingin, laporannya sesuai jangan sampai mereka menambang 100 kubik yang dilaporkan 10 kubik, jangan sampai itu terjadi,” ujarnya.

Terkait target PAD Kabupaten Trenggalek, Politisi PKS ini menyebut dari minerba sebesar Rp 1,4 miliar. “PAD kita dari minerba sekitar Rp 1,4 miliar. Tetapi di tahun 2022 kemarin, masih mencapai Rp 1,1 miliar. Ke depan kita akan melakukan sidak ke lokasi tambang agar PAD itu bisa tercapai,” papar Alwi. (mil/sit)

Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, mengatakan beberapa OPD yang dipanggil diantaranya adalah Bappeda Litbang, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Satpol PP dan lain-lainnya. “Adapun beberapa OPD yang kita undang hari ini, adalah Bappeda Litbang, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Satpol PP, BKD, Inspektorat dan Bakeuda,” ungkapnya, Selasa (14/03/2023) tadi.

Alwi menambahkan, jika saat pembahasan di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2022, ada anggaran yang sangat terbatas. Bahkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)nya lumayan besar dan diharapkan hal itu tidak terulang di tahun anggaran 2023.

“Kita tahu, bahwa Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) walaupun on the track Surat Keputusan (SK) nya baru Juni. Sehingga, mereka baru terima gaji di bulan itu juga. Padahal setahu saya, di tahun 2023 sudah dianggarkan gaji untuk P3K selama 12 bulan,” imbuhnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

Politisi PKS ini sangat menyayangkan, mengenai hal tersebut. Karena, anggarannya sudah ada di Januari, sedangkan SK nya baru bulan Juni. Seharusnya, itu bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Mengingat, jumlahnya pun lumayan yakni sekitar Rp 70 miliar.

Ketika disinggung terkait pengisian kekosongan jabatan di Eselon II, Alwi menyebut, tahapannya sudah ada di Panitia Seleksi (Pansel). Dan jika Pansel sudah kerja selama 40 hari, maka sudah ada 3 nominator yang disodorkan ke Bupati. “Setelah 40 hari kerja, maka akan keluar 3 nominator di setiap posisi jabatan OPD yang kosong. Hari ini, juga ada rapat Pansel di Surabaya yang membahas terkait itu,” terang Alwi.

Dirinya menegaskan, jika dari hasil evaluasi rapat kerja dengan OPD mitra, tidak ada masalah yang signifikan dan rata-rata berjalan dengan baik. Bahkan, dari Bagian Bidang Organisasi memberikan informasi terkait OPD yang mendapat apresiasi terkait kepuasan dari masyarakat.

“Kita ingin yang juara itu, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, BKD dan Dinkes.Ternyata, yang juara justru Satpol PPK,” ujarnya.

Untuk Satpol PPK, sambungnya, ada amanat sudah ada tindakan 15 menit sejak kejadian. Mereka membikin pos di tiga kecamatan, yaitu Watulimo, Gandusari dan Panggul. Hanya saja, kekurangan alat pelindung diri. “Tadi kita menyuruh mereka untuk merencanakan dahulu dan nantinya akan dirapatkan dengan TAPD,” papar Alwi. (mil/sit)

Ketua Komisi I DPRD Situbondo, Hadi Priyanto, mengatakan bahwa terkait PPPK, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo untuk formasi guru, sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mendapatkan jatah sebanyak 345 orang. “Dari 345 yang ditentukan lolos calon PPPK, itu sudah ada namanya, alamat dan di mana sekolah yang akan ditempatkan. Namun pada kenyataannya, ada 32 calon PPPK yang dinyatakan lolos dan tiba-tiba dibatalkan lalu berganti nama orang lain,” jelas Ketua Komisi I DPRD, Hadi Prianto.

Karenanya, sambung Hadi, Komisi I dan Komisi IV DPRD Situbondo, ingin mengetahui terkait hal tersebut. “Kami minta Kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo, untuk mencari solusi dan mencari tahu kenapa persoalan di atas bisa terjadi,” papar Hadi dihadapan Kepala BKDSM dan Perwakilan Diknasbud Situbondo.

Sementara itu, Feni salah satu calon PPPK Guru yang lolos seleksi, mengatakan bahwa dirinya sudah masuk di daftar 345 calon PPPK Guru yang lolos. Namun, dirinya tiba-tiba mendapatkan notifikasi pembatalan.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

“Dari jumlah kouta 345 calon PPPK di Situbondo, ada sekitar 32 orang yang mendapatkan notifikasi pembatalan,” jelas Feni, yang turut dihadirkan dalam hearing

Selain itu, ujar Feni, pihaknya juga telah mengikuti tahapan-tahapan rekrutmen calon PPPK sesui dengan prosesnya. “Saya sudah mengikuti tes dan lolos dengan nilai passing grade. Tapi, ternyata nama saya tergeser dan mendapat notifikasi pembatalan,” terangnya.

Dilain pihak, Kepala BKSDM Kabupaten Situbondo, Syamsuri, mengatakan bahwa kuota PPPK di Kabupaten Situbondo pada tahun 2022 seluruhnya 345 orang. “Saya juga nggak habis pikir, tiba-tiba ada 32 orang calon PPPK yang tergeser posisinya dan tergantikan dengan nama orang lain. Padahal, proses seleksi dilakukan secara online dan setiap peserta PPPK mendapat akun dan password untuk masuk ke sistem tersebut,” jelasnya.

Dengan adanya persoalan ini, kata Syamsuri, pihaknya meminta agar persoalan ini ditelusuri oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Aparat Penegak Hukum. “Harus ditelusuri melalui APH. Tapi sebelum ke APH, biar persoalan ini ditangani oleh APIP dulu,” ujarnya. (her/gie)

Rapat gabungan tersebut, membahas sinkronisasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Beras Sejahtera Daerah (Restrada) dan Program Dinas Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo, seusai rapat gabungan mengatakan bahwa ada tiga jenis program bantuan dari pemerintah. Yaitu, khusus untuk warga Kota Blitar, Pemkot menyediakan bantuan Rastrada. Sedangkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI, meliputi PKH dan BPNT.

“Dari tiga program tersebut, PKH dan BPNT ini memang masih terjadi tumpang tindih. Data ini langsung disetujui Kementerian sosial. Dan sampai saat ini pun, ternyata data fiks 2023 untuk penerima PKH dan BPNT ini belum bisa diakses atau dibuka,” kata Yohan Tri Waluyo.

Yohan menambahkan, namun kalau untuk data Bansos Rastrada tidak ada permasalahan. “Tadi dijabarkan Dinsos, di tahun 2023 ini penerima Rastrada turun sekitar 282. Jadi fiks nya penerima Rastrada di 2023 ini, total ada 9620 penerima. Jadi seluruh kelurahan sudah menerima,” imbuhnya.

Dijelaskannya, dari Kementerian Sosial kaitannya dengan PKH dan BPNT, camat dan lurah selama ini belum memilik data terpadu terkait penerima PKH dan BPNT. “Diakui atau tidak diakui kecamatan dan kelurahan tidak mempunyai data penerima PKH dan BPNT. Jadi kelurahan hanya menerima surat undangan dan hanya menyalurkan saja,” ujarnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

Politikus Partai Gerindra ini menyampaikan, untuk memecahkan permaslahan ini, dari Komisi II meminta Dinsos dikala program PKH dan BPNT turun, kelurahan agar diberikan data penerima. “Nanti ke ]depannya penerima PKH dan BPNT ini akan disandingkan dengan Rastrada. Kalau masih ada yang ganda, nanti biar salah satu yang menerima,” jelasnya.

Yohan memastikan, kalau penerima Rastrada, yang jelas RT, RW dan kelurahan merupakan ujung tombak. Namun kaitannya dengan PKH dan BPNT, data langsung turun dari pusat, dan kelurahan hanya menerima undangannya. “Akhirnya yang terjadi tumpang tindih penerima program ini, akan tetap banyak,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar ini menyebut, hingga saat ini program PKH dan BPNT dari Kementerian Sosial belum turun. “Jika turun nanti, waktunya juga mepet. Data turun seminggu harus selesai. Kenapa harus secepat itu,” jelasnya.

Terkait kemiskinan di Kota Blitar, Yohan memaparkan, menurut data BPS sekitar  11 persen atau sekitar 16 ribu orang. Namun nyatanya dari program Dinsos yang digulirkan total ada 21 ribu. “Ini artinya masih di atas data BPN. Nah ini akan menjadi PR kita semua, baik DPRD, Dinsos, kecamatan dan kelurahan,” paparnya.

Untuk itu Komisi II dan OPD mitra kerja akan mencoba mensinkronkan data tersebut. “Ke depannya kita utamakan bagi masyarakat yang belum pernah menerima. Inilah yang kita perjuangkan. Yang kedua masyarakat kita ini, ada yang sebenarnya cukup atau kaya ini ternyata masih tidak malu dan menerima bantuan ini,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Blitar, Sad Sasmintarti, mengatakan bahwa data penerima bantuan PKH dan BPNT langsung diberikan dari Kemensos. Sehingga, Dinsos hanya menerima data saja.

“Dengan digelar rapat kerja ini, akan menjadi bahan evaluasi untuk ke depan agar Bansos tepat sasaran dan tidak ada penerima Bansos yang dobel. Pemkot juga akan berkolaborasi dengan camat,  lurah dan RT RW dalam pendataan Bansos ini,” kata Sad Sasmintarti. (jar/gie)

Dalam pertemuan itu, Komisi I meminta agar Disparbud melakukan audit dan evaluasi terkait pengamanan di sekitar lokasi. “Terhadap adanya empat wisatawan yang terseret ombak di Pantai Prigi kemarin, kita sudah memanggil dinas terkait, dalam hal ini Disparbud. Hal yang kita tanyakan, salah satunya mengenai standard keamanan di sana,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, saat dikonfirmasi, Senin (09/01/2023) siang.

Dari laporan yang disampaikan dinas terkait, tambahnya, di seputaran Pantai Prigi, memang sudah terpasang papan larangan-larangan agar tidak main atau mandi di pantai. Namun, nyatanya masih banyak wisatawan atau pengunjung yang nekad mandi dan main di pantai.

“Melalui pemanggilan ini, diharapkan kejadian serupa tidak terulang,” lanjutnya.

Alwi menegaskan, bahwa pada dasarnya keberadaan lifeguard (penjaga pantai), sudah tersedia. Bahkan, pengadaan lifeguard itu juga dibiayai dari APBD. Maka dari itu, Komisi I meminta agar pengadaan lifeguard ini bisa dievaluasi lebih lanjut.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

“Kita juga menanyakan terkait imbauan atau larangan-larangan, standarisasi petugas lifeguard dan standarisasi pihak ketiga penyedia lifeguard. Dan hasilnya, lifeguard yang ada di Pantai Prigi, ini diketahui sebagai tenaga outsourcing (pihak ketiga),” terang Alwi.

Terkait legalitas lifeguard yang ada ini, Komisi I juga menanyakan apakah sudah memiliki sertifikasi atau belum. Mengingat dalam kesepakatan antara Disparbud dengan pihak ketiga, tentu sudah tertulis apa-apa saja kewajiban atau hal-hal yang harus dilakukan seorang lifeguard.

“Karena tadi Disparbud juga masih belum bisa menjelaskan secara rinci terkait standarisasi kerja dan operasional lifeguard, maka kita minta agar segera dilakukan audit dan evaluasi lebih lanjut,” ujarnya.

Audit dan evaluasi yang dimaksud ini, lanjutnya, mulai dari evaluasi dokumen kontrak antara Disparbud dengan pihak ketiga, maupun kompetensi lifeguard yang ada selama ini. Dengan demikian, diharapkan kesalahan dalam proses pelaksanaannya tidak akan terulang lagi. Dan kejadian-kejadian yang tak diinginkan bisa diminimalisir. (mil/gie)

Disampaikan Jaya Marta, bahwa jam kerja Nakes di Puskesmas, akan diberlakukan kembali. Jam kerja nantinya, melebihi jam kerja yang ditentukan.

Jaya Marta juga menyampaikan, idealnya jam kerja yang berlaku dalam satu hari, yakni 6 jam selama sehari. Sehingga, selama seminggu atau enam hari, maka menjadi 36 jam. Sementara untuk para pegawai yang berkerja melebihi batas waktu yang ditentukan, maka akan mendapat insentif.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

“Bukan tidak boleh, tapi kita harus melihat kesiapan dari Pemda Kota Bengkulu. Baik itu dari segi uang lembur, keamanan dan kenyamanan dari pegawai yang bekerja,” kata Jaya Marta.

Dirinya juga mengatakan, hal ini bisa diberlakukan, bila Pemda Kota Bengkulu, sudah mampu untuk menyiapkan segala sesuatu. Baik dari insentif, keamanan dan kenyamanan bagi para pegawai.

“Agar ke depan tidak terjadi kontradiksi yang terjadi, antara pihak puskesmas dan Pemda Kota Bengkulu, maka ini harus ditata. Sehingga, layanan terbaik untuk masyarakat bisa ditingkatkan,” ujar Jaya Marta. (bkl/sit/adv)

Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu, Bambang Hermanto, mengatakan bahwa pembangunan gedung Puskesmas yang memakan anggran senilai Rp 5,7 miliar dari DAK tahun anggaran 2021, dalam setahun ini terus menjadi sorotan masyarakat. Itu dikarenakan, pengerjaannya yang baru mencapai 60 persen. Bahkan, saat ini bangunan gedung tersebut terkesan terbengkalai.

“Kami dari Komisi I yang ikut Sidak, itu sepakat untuk menyarakan kepada Pemerintah Kota Bengkulu, supaya pengerjaan bangunan gedung ini dilanjutkan sampai tuntas. Kita menyarankan kepada Dinas Kesehatan Kota, membuat perencanaan dengan matang agar dapat diusulkan dalam Rancangan APBD 2023 mendatang,” sarannya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

Hal itu dilakukan, tambahnya, agar pengerjaan yang sudah dikerjakan, tidak sia-sia. “Supaya bangunnya tidak sia-sia, agar APBD tidak mubazir, mumpung APBD murni belum ketok palu. Dinkes Kota harus membuat perencanaannya dengan matang. Hasil Sidak kita hari ini, agar ditindaklanjuti. Hitungan sementara untuk menuntaskan bangunan tersebut, diperkirakan akan menelan anggaran sebesar Rp 2 miliar,” ujar Bambang Hermanto.

Pihaknya juga meminta, agar Dinkes untuk selalu berkoordinasi mengenai hasil audit BPK. Apakah bangunan itu bisa dilanjutkan pengerjaannya atau tidak.

“Kita berharap, kalau bangunan gedung itu selesai, nantinya akan bisa menjadi ikon puskesmas. Karena, bentuk gedung dan fasilitasnya sudah sangat bagus,” terangnya.

Dalam Sidak itu, selain dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Bambang Hermanto, juga hadir Sekretaris Komisi I, Jaya Marta serta Solihin Adnan, Muryadi, Indra Sukma dan Rahmad Mulyadi. (bkl/sit/adv)

“Jadi, agenda rapat hari ini kita mencermati anggaran tahun 2021 yang tidak bisa diserap. Karena, sisa anggaran tahun kemarin tergolong sangat besar,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, saat dikonfirmasi, Rabu (13/07/2022) sore.

Dijelaskannya, Komisi I menyoroti adanya total Silpa senilai Rp 224 miliar atas belanja pegawai. Mengingat, dalam rapat paripurna sebelumnya, penyampaian pandangan umum fraksi sebagian besar menyoroti terkait bersarnya silpa pada APBD tahun 2021.

Fakta yang ada, tambah Alwi, pemerintah butuh belanja modal untuk pelaksanaan pembangunan. Terutama, pada insfrakstruktur yang masih sangat minim. Bahkan, banyak insfrastruktur yang rusak namun kondisi ini tidak seimbang dengan adanya silpa yang sangat besar itu.

“Kita masih dalami adanya Silpa sekian besar ini, akibat apa. Karena jika cermat dalam perencanaan, Silpa itu bisa di alokasikan ke kegiatan yang perlu dilaksanakan,” imbuhnya.

Dalam hal ini, Silpa terjadi sebagian besar dipergunakan untuk belanja pegawai. Dari kecurigaan itu, Silpa harus diulas besarannya. Karena, Silpa di belanja pegawai total tercatat sekitar 6 hingga 10 persen. Selain itu, pelaksanaan kegiatan diluar belanja pegawai juga tetap menjadi sorotan.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

“Misal, adanya anggaran yang tidak terealisasi karena tidak ada dasar untuk memberikan atau menyerap anggaran tersebut. Seperti di Kecamatan Trenggalek, ada program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang kegunaannya ditujukan kepada RT di lingkup kelurahan,” terang Alwi.

Anggaran itu tidak terserap, sambungnya, akibat tidak ada dasar hukum untuk merealisasikan. Padahal, anggaran sudah disediakan.

“Jadi, program ini memang berbeda dengan desa. Kalau desa, anggaran itu bisa diserap dengan mengacu dasar hukum peraturan desa atau lainnya. Sedangkan pada kelurahan acuan dasar hukumnya langsung dari pemerintah kabupaten atau dari bupati,” tuturnya.

Masih terang politisi PKS ini, karena dasar hukum itu tidak ada. Akhirnya alokasi untuk honor RT di tingkat kelurahan tidak terserap. Bahkan anggaran sudah di siapkan, tapi untuk di realisasikan tidak berani karena tidak memiliki dasar hukum.

“Dalam hal ini, kami mempertanyakan perencanaanya bagaimana, karena sudah tahu tidak ada dasar hukum namun tetap di anggarkan dalam APBD,” papar Alwi.

Dalam program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Tahun 2021 dalam APBD, dialokasikan sekitar Rp 3,366 miliar dan terserap Rp 2,726 miliar. Sehingga, menyisakan anggaran sekitar Rp 638 juta.

Anggaran itu, untuk program di Kecamatan Trenggalek pada lima kelurahan. Intinya, anggaran itu tidak terserap karena harus mengikuti peraturan bupati atau lainnya karena langsung di bawah bupati. (mil/sit)

“Komisi I sejak awal sudah menyarankan kepada Diskominfo, agar segera diterbitkan aturan teknisnya berupa Peraturan Bupati (Perbup),” ungkap Tohari.

Menurut Sekretaris DPC PKB ini, selama ini belum ada Perbup yang mengatur tentang kerja sama antara Dinas Kominfo dengan media. Karenanya, media atau wartawan yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berhak untuk diajak bekerjasama dalam mempublikasikan informasi mengenai Bondowoso.

Sebelumnya, Senin (11/07/2022) kemarin, Fraksi PKB dalam Pemandangan Umum (PU) pada rapat paripurna, menyoal kerja sama Pemkab dengan media, yang dinilai amburadul. Karena secara tehnis, tidak ada dasar hukumnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

Fraksi PKB meminta kepada Diskominfo, agar setiap media yang memiliki kualifikasi untuk diajak kerja sama. Baik melalui iklan dan berita advertorial kegiatan pemerintah.

Saat dikonfirmasi yang dimaksud kualifikasi apakah lolos verifikasi dari Dewan Pers, Tohari membenarkan. Sehingga, untuk bisa bekerjasama dengan Dinas Kominfo, seharusnya media tersebut sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. “Seharusnya media yang diajak kerjasama oleh Pemkab dalam hal ini Diskominfo adalah media yang sudah terverifikasi Dewan Pers,” kata alumni PP Nurul Jadid Paiton Probolinggo ini.

Secara terpisah, Juru Bicara Fraksi PKB, Subangkit Adi Putra, yang membacakan Pemandangan Umum dalam rapat paripurna membenarkan pernyataan Tohari. Menurutnya, yang dimaksud ‘kualifikasi’ adalah media yang tersertifikasi Dewan Pers. “Iya benar,” ujar Subangkit. (zen/gie)