Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Pranoto, menyampaikan jika perencanaan pembangunan harus mengacu skala prioritas. “Jadi kami (Komisi II, red) menekankan Pemerintah Daerah Trenggalek untuk lebih mengutamakan perencanaan pembangunan pada skala yang paling prioritas,” ungkapnya, Selasa (27/07) siang.

Baca Juga:

• Komisi IV DPRD Trenggalek Minta Dinas Pendidikan Tindak Lanjuti Nasib Guru PPG
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

Hal ini, disampaikan Pranoto dalam rapat yang membahasnya soal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Trenggalek tahun 2022. “Selain itu, kami juga meminta agar OPD bisa bersinergi dalam merencanakan suatu kegiatan. Dengan demikian, masing-masing OPD tidak memiliki ego sektoral dalam perencanaan pembangunan,” imbuh Pranoto.

Dirinya menjelaskan, anggaran BTT pada 2021 teralokasi sekitar Rp 23 milyar. Angka ini, berdasarkan laporan yang disampaikan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Trenggalek, yang mana anggaran tersebut diperkirakan akan habis di akhir tahun.

Oleh karenanya, Komisi II menekankan agar penambahan anggaran BTT, bisa ditambah. Ini dimaksudkan guna mengantisipasi terjadinya refocusing anggaran yang terlalu besar di tahun 2022 nanti.

“Jika nominal anggaran BTT tahun ini senilai Rp 23 milyar, ini dirasa kurang untuk tahun 2022. Setidaknya, butuh tambahan anggaran Rp 2 milyar lagi. Sehingga, total BTT kita di tahun depan Rp 25 milyar,” terang Pranoto.

Penambahan nilai Rp 2 milyar ini, lanjut Politisi Partai PDI-Perjuangan, dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 di Kabupaten Trenggalek. Yang mana sampai saat ini, kasus Covid-19 yang ada juga masih tinggi.

“Intinya, untuk postur APBD tahun 2022, masih akan fokus pada penanganan Covid-19. Karena kita tahu, sampai saat ini saja penyebaran Covid-19 di Trenggalek, masih tergolong tinggi. Sehingga,.upaya penanganan pandemi harus tetap dianggarkan,” paparnya. Sedangkan terkait rencana pembangunan, juga harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Serta mengacu pada skala prioritas. “Maksudnya, meski ditengah situasi pandemi. Proses pembangunan juga harus menjadi prioritas utama. Tanpa harus mengesampingkan penanganan Covid-19,” tutur Pranoto. (mil/sit)

Komisi II DPRD Kota Probolinggo bersama Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, dan Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah (DPPKAD), saat melakukan sidak hingga menemukan kondisi pengelolaan retribusi pakir yang sudah berubah dari sebelumnya.

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas
• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong

Pengelolaannya kini, terlihat tidak tertata rapi dan tertib dengan ditemukan karcis tidak diporporasi yang diberikan petugas parkir.

“Kalau sebelumnya terkesan semrawut dan kadang tidak bisa dikontrol berapa pemasukan untuk PAD, karena karcis yang diberikan tidak terporporasi.

Seharusnya pengelola parkir lebih rapi dan tertib,” ujar Sekretaris Komisi II DPRD Kota Probolinggo, Syaiffudin, Selasa (22/06).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Ini, meminta pengelola parkir perlu melakukan peningkatan hasil karena pemasukan yang ada sangat minim.

“Pemasukan sangat minim berkisar Rp 39 juta pertahun, paling tidak ditingkatkan lagi menjadi Rp 70 juta hingga Rp 100 juta. Nanti ke depannya masih begini, kita pikirkan sanksi dan lain-lainnya,” tegas Syaifuddin.

Kepala Bidang Pendapatan, pada DPPKAD Kota Probolinggo, Selamet, menjelaskan bahwa pengelolan parkir di Pasar Ikan Mayangan berpotensi mendongkrak PAD.

“Pendapatan parkir di Pasar Ikan Mayangan di tahun 2020 sebesar Rp 29 juta lebih. Karena kondisi pandemi Covid-19 mulai nornal, setoran terakhir mencapai Rp 2,862 juta perbulan sehingga masih diangka Rp 32 juta pertahun,” terang Slamet.

Menurutnya, kondisi yang ada sekarang sudah mulai normal secara otomatis harus ada peningkatan hingga Rp 6 juta per bulan. Jika tidak ada peningkatan, bisa dinilai pengelola parkir tidak tertib. “Setelah diamati bersama dengan Komisi II DPRD Kota Probolinggo, potensi penghasilan retribusi jasa parkir sangat memungkinkan ada penambahan. Tugasnya pengelola parkir hanya memungut dan menyetorkan,” jelasnya (geo/ed2)

“Dari hasil pemantauan kami (Komisi II) terhadap LHP BKP terkait pengelolaan APBD Kabupaten Trenggalek tahun 2017, memang terbukti adanya beberapa catatan yang harus diperhatikan. Selain itu, OPD juga harus memperbaiki penggunaan anggarannya, ” jelas Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek, Mugiyanto saat dikonfirmasi, Kamis (12/7/2018).

Oleh karena itu, pihak DPRD Kabupaten Trenggalek juga menekankan agar masing – masing OPD segera melakukan perbaikan secara maksimal dan bersifat permanen.

Politisi Partai Demokrat ini juga menegaskan untuk memastikan langkah – langkah yang sudah dilakukan OPD pasca menerima catatan khusus dari LHP BPK, pihaknya akan melakukan pemanggilan dan klasifikasi.

“Kami sudah memantapkan langkah untuk memanggil OPD terkait gunay mengklarifikasi upaya yang sudah dilakukan atas Catatan BPK, “imbuhnya.

Dari hasil klasifikasi yang dilakukan Komisi II terhadap sejumlah OPD yang ada, diketahui bahwa upaya aksi perbaikan atas catatan LHP BPK sudah dilakukan.

Akan tetapi, sejumlah aksi perbaikan tersebut ada yang harus dimaksimalkan agar tidak lagi menjadi catatan BPK di tahun berikutnya. (mil/yan)