Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, mengatakan bahwa kejadian tiga bocah meninggal dunia akibat tenggelam di kolam renang Tirta Jwalita, diharapkan tidak akan terulang lagi kedepannya. Oleh karenanya, pihaknya meminta Inspektorat untuk melakukan audit kinerja ke Disparbud Trenggalek.

“Hari ini kami memanggil dari Inspektorat dan juga Disparbud untuk membahas kejadian yang terjadi pada Minggu (04/06/2023) lalu. Intinya, kami tidak ingin kejadian itu kembali terjadi. Maka, kami dari DPRD meminta Inspektorat untuk melakukan audit kinerja di seluruh OPD tidak hanya di Disparbud yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata,” ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (08/06/2023) siang.

Dari keterangan yang disampaikan Disparbud, Obeng-sapaan akrabnya, menilai ada indikasi kelalaian pihak petugas pengelola hingga mengakibatkan meninggalnya tiga bocah yang berenang di kolam renang tersebut. “Dalam hal ini, kami meminta Pemerintah Daerah untuk lebih serius dan profesional dalam mengelola semua aset Pemda yang didistribusikan tidak setengah-setengah. Karena keselamatan dan perlindungan konsumen, harus menjadi skala prioritas,” papar Obeng.

Menurutnya, kolam renang Tirta Jwalita dikenal berkelas yang jika dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana kolam renang Tirta Jwalita menyumbang PAD Sebesar Rp 100 juta pertahun. Namun, jika melihat fasilitas serta pelayanan yang diberikan tentu tidak berbanding lurus.

“Disparbud khususnya dalam memberikan fasilitas dari segi apapun tidak maksimal, pelayanan, peralatan termasuk keselamatan,” imbuhnya.

Baca juga :

Diketahui jika Kabupaten Trenggalek ini memiliki banyak sektor pariwisata. Oleh karena itu, pihaknya menyarankan kepada dinas terkait jangan hanya memburu hasil yang besar namun juga harus melihat sisi keamanan dan kenyamanan.

“Lebih baik kehilangan Rp 100 juta, dari pada kehilangan nyawa, jangan hanya memburu profit tapi justru membawa korban,” tegas Politisi Partai Demokrat ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, Sunyoto, menyampaikan bahwa dirinya akan menerima semua saran dan masukan dari para wakil rakyat. “Untuk itu, soal penerapan Standar Operasional yang layak akan kami tingkatkan,” tuturnya.

Dengan adanya audit di segala aspek oleh inspektorat sesuai permintaan DPRD, tentu akan menjadi bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di segala sektor pariwisata yang ada di Trenggalek. Sementara terkait kejadian tenggelam, disampaikan bahwa itu karena faktor pengawasan. Mengingat, ada keterbatasan personil yang bertugas di kolam renang tersebut.

“Ke depan pariwisata, akan lebih mengutamakan keselamatan dari pada mengejar pendapatan,” ujar Sunyoto. (mil/sit)

Dikonfirmasi usai rapat, Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, mengatakan bahwa rapat kali ini merupakan tindak lanjut evaluasi kinerja OPD kemarin. “Rapat bersama OPD ini tindak lanjut dari yang kemarin digelar. Rapat ini dilakukan, dalam rangka mengklarifikasi pendapatan yang direncanakan di tahun 2023. Kita mulai sekarang, karena kita tidak mau di tahun 2023 atau di ujung tahun, target pendapatan meleset dan tidak terpenuhi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, tambahnya, untuk mengantisipasi target pendapatan tahun 2023, Komisi II mulai melakukan evaluasi dari bulan ke bulan. Beberapa OPD yang dipanggil kali ini diantaranya, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan serta OPD penghasil yang lain.

“Pada Dinas Komindag, tadi kita menyoroti terkait retribusi pasar. Targetnya masih biasa, belum ada keberanian membuat target yang lebih tinggi,” kata Mugiyanto.

Jika melihat perkembangan dari kondisi pasar sudah dibangun saat ini, Dinas Komindag hanya tinggal mengeksekusi retribusinya saja. Dibangunnya Pasar Pon dengan kondisi yang masih baru, ini membuat Dinas terkait masih enggan menarik retribusi yang tinggi.

“Pasar Pon itu memang belum diserah terimakan sebagai aset pengelolaan oleh Pemerintah Daerah. Jadi belum bisa menarik retribusi yang tinggi. Dan ini tentu mengganggu pendapatan di Dinas Komindag,” imbuhnya.

Baca juga :

• Jelang Mudik Lebaran 2026, DPUPRPKP Klaim Jalan Poros di Kota Malang 100 Persen Bebas Lubang
• Waspada Penipuan Modus File APK Jelang Periode Libur Lebaran, BRI Minta Nasabah untuk Ekstra Waspada
• Wujudkan Harmonisasi Pembangunan Perumahan dan Kesejahteraan Sosial, Pemkab Jember dan REI Jalin Sinergi
• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba

Komisi II mengungkapkan, adanya langkah-langkah dan upaya lain demi memenuhi target pendapatan yakni mengefektifkan retribusi pasar-pasar lain. Di Trenggalek, sedikitnya ada sembilan pasar yang sudah dibangun yang bisa dimaksimalkan pendapatnya.

Terkait dengan SPBU, Obeng-sapaan akrabnya, menyebut itu merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini dikelola oleh PT. Jwalita Energi Trenggalek (JET). Sejak SPBU dikelola oleh PT JET sejak dua tahun yang lalu, kini telah menunjukkan tren yang positif dalam memberikan kontribusi pendapatan bagi Pemkab Trenggalek.

“Dari target tahun 2022 yang bisa nyetor PAD sekitar Rp170 juta, dia (PT JET, red) menyakinkan di tahun 2023 bisa membuat angka yang lebih tinggi dari tahun kemarin,” ujar Obeng.

Komisi II menyarankan, untuk mendongkrak PAD khususnya BUMD harus dioptimalkan. Dan harus ada terobosan baru untuk mengembangkan BUMD itu sendiri. “Perusahaan daerah harus lebih sering mengelola bisnisnya dan harus bisa membuat terobosan baru, seperti halnya pada PT JET yang ingin mengembangkan usaha lainnya,” tuturnya.

Sedangkan pada PDAM, pihaknya juga menekankan agar bisa menyumbang PAD kepada daerah. Karena, kontribusi itu ada, namun sampai saat ini belum bisa menyumbang PAD. Jadi, PDAM jangan hanya mengelola yang sudah ada. Pihaknya berharap dengan direktur yang baru, tentunya harus punya terobosan atau gagasan yang mampu menambah PAD.

Dirinya mencontohkan, terobosan baru itu seperti membuat air minum kemasan yang bisa menjadi terobosan dari direktur baru.

Terkait PDAU, Obeng belum bisa berkomentar banyak, karena memang selama ini masih yang dikelola hanya pabrik es. Dan memang sempat memiliki sejarah yang kelam. “Alhamdulillah, sudah bisa beroperasi saat ini. Apalagi mampu menyumbang PAD. Jadi, kalau kita melihat sejarah PDAU, dahulu mungkin kita juga prihatin. Oleh karenanya, bagaimana sekarang kita menyelamatkan dan memanfaatkan aset yang sudah ada itu,” papar Obeng. (mil/sit)

“Hari ini kita melakukan rapat evaluasi tentang perencanaan dan penganggaran di tahun 2022 bersama OPD mitra Komisi II dan TAPD. Mumpung masih ada waktu, kita lakukan persiapan perubahan anggaran. Misal, ada beberapa persoalan yang saat ini terjadi, itu bisa kita lakukan perencanaan yang lebih awal dan lebih matang,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, saat dikonfirmasi, Kamis (23/06/2022) siang.

Terkait temuan yang ada di lapangan, Komisi II menilai ada beberapa temuan terkait tidak konsistennya perencanaan di tahun 2021. Hingga, tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun berkenaan.

Sebagai dasar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tambahnya, ada silpa sekitar Rp 224 miliar di tahun 2021. Sedangkan kondisi di lapangan, yang tidak lain adalah kebutuhan masyarakat, utamanya insfratruktur jalan dan jembatan banyak yang sudah rusak.

“Ini sangat ironis sekali tatkala terus menerus terjadi di Trenggalek. Oleh sebab itu, kami hari ini melakukan evaluasi sekaligus mengharapkan kepada TAPD maupun Bappeda untuk merubah skema mengenai sistem management anggaran yang ada di Kabupaten Trenggalek,” imbuhnya.

Baca juga :

• Jelang Mudik Lebaran 2026, DPUPRPKP Klaim Jalan Poros di Kota Malang 100 Persen Bebas Lubang
• Waspada Penipuan Modus File APK Jelang Periode Libur Lebaran, BRI Minta Nasabah untuk Ekstra Waspada
• Wujudkan Harmonisasi Pembangunan Perumahan dan Kesejahteraan Sosial, Pemkab Jember dan REI Jalin Sinergi
• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba

Artinya, sambungnya, sistem managemen anggaran nantinya tidak berdasarkan keinginan yang ada di TAPD. Akan tetapi harus sesuai dengan kebutuhan yang muncul. Dan yang sudah disesuaikan dengan RPJMD maupun rencana kerja OPD serta RKPD di masing-masing OPD.

“Jadi tidak sak karepe dewe (semaunya sendiri, red), harus ada landasan dasar yang harus dijaga konsistensinya. Tadi sempat juga di klarifikasi, dan mereka mengakui bahwa plafon anggaran yang diberikan TAPD tidak berdasarkan kebutuhan program kegiatan, tetapi plafon anggaran ditentukan sekian,” terang Mugiyanto.

Jadi, tambahnya, munculnya persoalan Silpa sebesar itu, karena OPD yang tidak begitu membutuhkan justru diberi anggaran lebih. Sebaliknya, saat ada OPD yang membutuhkan tetapi tidak diberi anggaran. Sehingga muncul silpa yang begitu besar, dan ini dikarenakan salah perencanaan.

“Makanya, ini tidak bisa dibiarkan agar tidak terjadi di kemudian hari, jangan sampai ini terus dibiarkan. Untuk itu hari ini kita lakukan klarifikasi dan kita luruskan,” tegasnya.

Masih terang Obeng-sapaan akrabnya, TAPD harus harus betul-betul lebih cermat memberi plafon anggaran di masing masing OPD. Disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak berdasarkan keinginan.

Terkait postur APBD, kalau melihat di tahun 2021 dan 2022, tidak jauh beda jadi tetap ada kesalahan perencanaan. Dan lebih ke arah perencanaan yang kurang cermat saja. “Salah satu contohnya, kesalahan pada belanja modal di tahun 2022 yang masih sangat kecil. Pasti saya yakin di tahun 2023, nanti Silpa di tahun 2022 nanti juga tinggi karena melihat dari belanja modal kita yang relatif masih kecil. Ini jangan sampai terus-terusan seperti ini. Kemudian belanja pegawainya juga tinggi, termasuk tambahan penghasilan ASN cukup besar sekitar kurang lebih Rp 96 milyar. Dan di tahun 2021 realisasi hanya Rp 82 milyar, padahal di tahun 2021 plafon Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) itu sekitar Rp 88 milyar dan realisasinya Rp 82 milyar,” jelas Obeng.

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan untuk tahun 2022 ini, plafon anggaran di Trenggalek kurang lebih Rp 96 miliar. Namun, pihaknya belum tahu pasti akan terealisasi berapa di akhir tahun nanti. (mil/sit)

Dikonfirmasi usai rapat, Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, mengatakan rapat kerja ini bertujuan untuk evaluasi para OPD penghasil PAD. “Mengingat kita akan menyelesaikan semester pertama di tahun ini terkait PAD. Maka hari ini kita panggil semua OPD penghasil untuk dilakukan evaluasi, apakah tingkat pendapatan nya sudah tercapai atau baru mencapai berapa persen,” ungkapnya, Jumat (13/05/2022) sore.

Alhasil, pihaknya menemukan jika di Mei ini, sejumlah OPD penghasil masih belum mencapai targetnya. Dan hanya dikisaran dibawah 30 persen dari target yang ditentukan. “Oleh sebab itu, kami meminta kepada OPD penghasil dan Bakeuda untuk betul-betul meningkatkan kinerjanya. Khususnya petugas pungut agar didorong untuk lebih sportif, disiplin dan lebih bekerja keras agar tagetnya bisa tercapai sampai di akhir tahun 2022,” imbuhnya.

Disinggung terkait kendala menurunnya nilai PAD tahun ini, Obeng-sapaan akrabnya, menyebut ada beberapa alasan. Akan tetapi, alasan itu dianggap Komisi II belum bisa diterima secara utuh.

“Dari beberapa alasan yang disampaikan ke Komisi II itu belum masuk di akal sehat. Artinya, mulai bulan Januari sampai April kemarin seharusnya target sudah bisa terlihat minimal 35 persen. Jadi kinerja mereka betul-betul serius, tapi ini masih dibawah 30 persen,” tegas Obeng.

Baca juga :

• Jelang Mudik Lebaran 2026, DPUPRPKP Klaim Jalan Poros di Kota Malang 100 Persen Bebas Lubang
• Waspada Penipuan Modus File APK Jelang Periode Libur Lebaran, BRI Minta Nasabah untuk Ekstra Waspada
• Wujudkan Harmonisasi Pembangunan Perumahan dan Kesejahteraan Sosial, Pemkab Jember dan REI Jalin Sinergi
• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba

Hal ini, terangnya, yang menjadi catatan Komisi II kepada masing-masing OPD dan Bakeuda. Untuk menertibkan dan memberi support kepada petugas pungut yang ada dilapangan.

Bahkan, hampir seluruh OPD mitranya, nilai PAD yang dihasilkan masih di bawah 3,5 persen saja. Politisi Partai Demokrat ini menilai jika secara umum OPD kurang memiliki semangat untuk lebih memaksimalkan kinerjanya.

“Kita berharap pemantauan dan pembinaan serta pengawasan dari masing-masing OPD. Terlebih, Kepala Dinas harus bertanggung untuk serius memantau anak buahnya yang ada di lapangan untuk lebih sportif dan bekerja keras karena pemerintah daerah sudah memberikan sesuai yang diinginkan,” jelasnya.

Mugiyanto menegaskan, jika pihaknya juga hanya menuntut hak yang seharusnya. Akan tetapi, tanggung jawab ASN maupun petugas yang ada di lapangan juga harus dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar sejalan dengan tupoksi masing-masing. Sehingga ASN maupun petugas tidak seenaknya membuat retorika alasan saat target nantinya tidak bisa tercapai.

“Kalau di semester pertama model yang diterapkan masih seperti ini dan tetap dipertahankan, tentu kecil kemungkinan target kita di tahun ini bisa tidak tercapai. Makanya, ke depan kita akan melakukan rapat-rapat evaluasi setiap 3 bulan sekali untuk mendorong OPD penghasil agar bekerja lebih maksimal. Dan jika target masih tidak terpenuhi, Komisi II sudah tidak mau mendengar retorika alasan dari masing-masing OPD,” papar Mugiyanto. (mil/sit)

“Jadi, hari ini kita langsung melihat kondisi Pasar Pon Trenggalek, pasca klarifikasi potensi pendapatan dengan Dinas Komindag. Hasilnya cukup baik, hanya tinggal menata kios-kios yang belum buka, meski sudah ada pemiliknya,” terant Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, saat dikonfirmasi usai melakukan peninjauan lapangan, Rabu (16/03/2022) siang.

Dari peninjauan Komisi II DPRD Trenggalek, tambahnya, semua los ataupun kios di Pasar Pon Trenggalek, sudah cukup tertib. Hanya saja, ada beberapa pedagang yang masih menyalahi estetika dan perlu segera disesuaikan lagi.

“Yang kita tahu, Pasar Pon ini bisa dikatakan pasar modern. Jadi sudah pasti, untuk penataan los ataupun kiosnya perlu diperhatikan. Makanya, bagi pedagang yang mungkin tidak tertib atau tidak mengindahkan estetika, perlu diingatkan dan diberi pemahaman,” imbuhnya.

Artinya, ujarnya, Komisi II tidak melarang para pedagang untuk berjualan. Akan tetapi, lebih memberi pemahaman agar tidak berjualan sembarangan.

Selain Pasar Pon, ada beberapa pasar yang memiliki permasalahan terkait lokasi berjualan, seperti di Pasar Panggul. “Di sana, para pedagang ada yang tidak mau menempati lokasi berjualan yang disediakan. Namun, untuk Pasar Bendo, Gandusari dan Pasar Karangan, sudah bisa dimanfaatkan secara maksimal,” terang Mugiyanto.

Baca juga :

• Jelang Mudik Lebaran 2026, DPUPRPKP Klaim Jalan Poros di Kota Malang 100 Persen Bebas Lubang
• Waspada Penipuan Modus File APK Jelang Periode Libur Lebaran, BRI Minta Nasabah untuk Ekstra Waspada
• Wujudkan Harmonisasi Pembangunan Perumahan dan Kesejahteraan Sosial, Pemkab Jember dan REI Jalin Sinergi
• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba

Akan tetapi, lanjut Politisi Partai Demokrat ini, beberapa pedagang yang dipanggil perlu pemecahan solusi karena tidak mau menempati lokasi yang ada. “Oleh karena itu, kedepannya kita akan lakukan modifikasi untuk menyerap kemauan pedagang seperti apa. Dan akan kita anggarkan untuk melakukan perubahan atau renovasi,” jelasnya.

Ditanya soal alasan pedagang tidak mau menempati lokasi yang disediakan, Obeng-sapaan akrabnya, mengatakan jika belum sesuai dengan peruntukannya. Serta, belum sesuai dengan kehendak pedagang.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek, Agoes Setiyono, menambahkan dari informasi yang diterima jika keberadaan Pasar Pon, saat ini semakin sepi. Hal ini dikarenakan, toko ataupun kios yang menghadap jalan, belum sepenuhnya buka atau belum dimanfaatkan.

“Dalam waktu dekat, pedagang akan kita undang. Mereka yang memiliki toko atau kios, itu untuk klarifikasi kenapa tidak ditempati. Karena di awal pembukaan pasar ini, juga masih dalam situasi pandemi Covid-19. Jadi harapan kita, pandemi ini sudah melandai. Dan menjelang Bulan Puasa dan Lebaran ini, akan menjadi momentum untuk mengaktifkan kembali pedagang yang memiliki hak penempatan kios,” papar Agoes.

Dirinya menegaskan, ada sekitar 130 kios di Pasar Pon, yang belum ditempati. Jika memang setelah dilakukan pemanggilan, pemilik kios tidak segera menempati, Dinas Komindag akan memberikan peringatan. Jika tetap tidak dilakukan, maka akan diberikan sanksi pencabutan kios. (mil/sit)

“Hari ini kita melakukan rapat koordinasi sekaligus rapat kerja OPD mitra, yaitu dengan Dinas Perikanan dan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Komindag) Kabupaten Trenggalek. Keduanya, kita melakukan klarifikasi soal pendapatan masing-masing OPD,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, Rabu (16/03/2022) siang.

Hasilnya, tambah Ketua Komisi II, untuk Dinas Perikanan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Seperti, aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga yakni kastorit. Hal ini, tentunya harus dilakukan klarifikasi terkait nilai pendapatan dari kastorit tersebut.

“Dari hasil klarifikasi Dinas Perikanan, masih sangat minim kerja sama dengan pihak ketiga. Bahkan, dalam setahun hanya mendapatkan Rp 15 juta. Oleh karena itu, perlu ditinjau ulang terkait berapa lama kerjasama ini terjalin. Jika memang kastorit seperti yang ada di Prigi bisa dimanfaatkan, kenapa tidak dimaksimalkan dengan baik,” imbuhnya.

Selain itu, terangnya, Komisi II juga membahas beberapa potensi, termasuk salah satu aset seperti alat berat yang disewakan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Dan ini, juga merupakan salah satu potensi pendapatan yang ada di Dinas Perikanan.

Melihat kondisi di lapangan, pihaknya menilai jika dari 1 kastorit mampu menambah pendapatan sekitar Rp 25 juta per tahun. “Mungkin dengan nilai itu, akan bisa diterima. Mengingat, kapasitas kastorit kita cukup lumayan. Jadi, kalau target kita Rp 25 juta per tahun, itu mungkin tidak akan keberatan,” jelas Mugiyanto.

Baca juga :

• Jelang Mudik Lebaran 2026, DPUPRPKP Klaim Jalan Poros di Kota Malang 100 Persen Bebas Lubang
• Waspada Penipuan Modus File APK Jelang Periode Libur Lebaran, BRI Minta Nasabah untuk Ekstra Waspada
• Wujudkan Harmonisasi Pembangunan Perumahan dan Kesejahteraan Sosial, Pemkab Jember dan REI Jalin Sinergi
• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba

Untuk target di Dinas Perikanan, Politisi Partai Demokrat ini menyampaikan bahwa di tahun 2022 hanya sekitar Rp 704 juta. Perlu diketahui, jika di tahun 2021, target tersebut belum tercapai. Oleh karena itu, Komisi II mendorong, dari sisi kerja sama atau sewa kastorit bisa lebih ditingkatkan.

“Karena kita tanya ke Dinas Perikanan tadi, nilai sewa kastorit ke pihak ketiga hanya Rp 15 juta per tahun. Makanya, tadi kita tegaskan jika biaya sewa kastorit itu dinaikkan menjadi Rp 25 juta per tahun. Tentu, bisa membantu menambah pendapatan, agar target kita bisa tercapai,” jelasnya.

Masih terang Obeng-sapaan akrabnya, untuk klarifikasi di Dinas Komindag, target pendapatan tahun 2021 senilai Rp 2,4 miliar sudah terlampaui. “Alhamdulillah di tahun 2021, target pendapatan di Dinas Komindag sudah tercapai. Dan di tahun 2022 ini, menargetkan Rp 6 miliar lebih. Tentunya, ada kenaikan sekitar Rp 200 persen,” papar Obeng.

Nilai itu diperoleh, ujarnya, dari potensi pasar yang ada di Kabupaten Trenggalek. Termasuk, Pasar Pon, Pasar Bendo hingga Pasar Gandusari, yang sudah beroperasi.

Meski demikian, Komisi II DPRD Trenggalek, terus mendorong juga melakukan pengawasan bersama-sama. Termasuk, kios-kios yang ada di dalam pasar tersebut. “Kita juga akan membantu dan juga melakukan evaluasi dari pasar-pasar yang ada ini. Demi mewujudkan target pendapatan daerah yang sesuai dengan harapan kita bersama. Juga, lebih menggeliatkan perekonomian masyarakat, khususnya di Kabupaten Trenggalek,” terangnya. (mil/sit)

Dikonfirmasi seusai memimpin rapat, Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, menegaskan jika menara pemancar ilegal harus ditertibkan. “Kemarin, kita melakukan Sidak di Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, terkait adanya menara pemancar yang tidak dilengkapi izin. Bahkan, ada pula satu menara yang digunakan untuk enam provider,” ungkapnya.

Diketahui, sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2011, ada ketentuan pidana dan denda bagi menara yang tidak memiliki izin atau tidak melalui proses izin (ilegal). Dan ini bisa dikenai denda Rp 50 juta, per titik dengan kurungan 3 bulan penjara.

“Akibat dari menara yang tidak melengkapi izin ini, maka pemerintah daerah tidak bisa menarik retribusi dari pemanfaatan menara itu. Artinya, ada kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak dari menara ilegal itu,” imbuh Mugiyanto.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, seharusnya setiap menara pemancar memberikan retribusi senilai Rp 2,6 juta per tahun. Namun, penarikan retribusi hanya bisa dilakukan kepada menara yang melengkapi perizinannya. Sementara itu, saat ini di Kabupaten Trenggalek, ada 12 menara yang tidak melengkapi perizinan namun masih tetap beroperasi. “Ini sudah kebocoran yang luar biasa. Jadi, menaranya sudah tak berizin ditambah lagi disewakan kepada beberapa provider hingga mendapatkan keuntungan bagi pemiliknya,” kata Obeng-sapaan akrabnya.

Baca juga :

• Jelang Mudik Lebaran 2026, DPUPRPKP Klaim Jalan Poros di Kota Malang 100 Persen Bebas Lubang
• Waspada Penipuan Modus File APK Jelang Periode Libur Lebaran, BRI Minta Nasabah untuk Ekstra Waspada
• Wujudkan Harmonisasi Pembangunan Perumahan dan Kesejahteraan Sosial, Pemkab Jember dan REI Jalin Sinergi
• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba

Ditanya soal langkah-langkah yang akan diambil terkait menara yang tidak berizin ini, Politisi Partai Demokrat, ini menyampaikan akan melakukan tindak lanjut. “Untuk langkah komisi sendiri, menyikapi kerugian pendapatan negara atau yang kita tau los kebocoran dari Dinas PUPR. Tentu perlu diluruskan dan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Selanjutnya, Komisi II juga akan memantau perkembangan di lapangan. Langkah pertama, akan dilakukan peringatan, yang kedua jika memang tetap beroperasi akan dilakukan penindakan.

“Kita akan pantau di lapangan, untuk dilanjutkan upaya penindakannya seperti apa. Hari ini kita juga sudah minta kepada Satpol PP agar langsung menindaklanjuti untuk membuat teguran dan peringatan kepada 12 tower yang tidak sesuai dengan aturan pendirian,” papar Obeng.

Seperti yang diketahui, saat Komisi II Trenggalek melakukan rapat kerja bersama Dinas PUPR, diketahui ada belasan menara pemancar yang tak melengkapi perizinan. Parahnya, menara tersebut sudah beroperasi sejak puluhan tahun lalu. Namun, belum juga ada penertiban dari pihak terkait. Perizinan yang belum dilengkapi oleh menara tersebut terkait kelengkapan izin mendirikan bangunan (IMB), maupun dugaan pendirian yang menabrak Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). (mil/sit)

“Kita dari Komisi II melakukan rapat kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta bagian aset dan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda). Tadi, kita mengevaluasi atas kinerja dari beberapa OPD penghasil selama 2 tahun terakhir,” ucap Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto saat dikonfirmasi, Kamis (03/02/2022) siang.

Dari hasil klarifikasi Bakeuda, mengingat Bakeuda merupakan leading sektor PAD, selama dua tahun terakhir memang terjadi penurunan. “Berbagai alasan disampaikan dalam rapat tadi, akan tetapi kami juga melihat potensi yang masih besar untuk meningkatkan PAD di Trenggalek,” imbuhnya.

Dijelaskan Obeng-sapaan akrabnya, menurut catatan yang ada, PAD di Kabupaten Trenggalek tahun 2020 sekitar Rp 280 miliar. Dan di tahun 2021 menurun menjadi Rp 240 miliar.

“Dengan ini kita semua berharap, kedepannya akan lebih kita tekan kepada dinas-dinas penghasil untuk betul-betul memaksimalkan pendapatan asli daerah kita. Ya bisalah kalau ditargetkan di angka Rp 300 miliar,” kata Obeng.

Baca juga :

• Jelang Mudik Lebaran 2026, DPUPRPKP Klaim Jalan Poros di Kota Malang 100 Persen Bebas Lubang
• Waspada Penipuan Modus File APK Jelang Periode Libur Lebaran, BRI Minta Nasabah untuk Ekstra Waspada
• Wujudkan Harmonisasi Pembangunan Perumahan dan Kesejahteraan Sosial, Pemkab Jember dan REI Jalin Sinergi
• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba

Disinggung terkait menurunnya PAD yang tidak tersentuh dalam 2 tahun terakhir, Obeng menjelaskan, jika masih terkendala Covid-19. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mengejar persoalan yang terjadi selama munculnya Covid-19.

Dirinya meyakini, jika masih banyak potensi yang bisa menambah pendapatan di Trenggalek. “Beberapa potensi itu, seperti beberapa aset milik daerah yang dikerjasamakan pada pihak ketiga. Misalnya gudang tepung yang ada di Prigi Watulimo yang perlu dievaluasi kerjasamanya serta ditinjau kembali kerjasamanya seperti apa,” terangnya.

Selain itu, juga ada laboratorium milik Pemerintah Daerah dan sewa alat berat yang ada di Dinas PUPR untuk seharusnya dimaksimalkan. “Ada lagi di sektor pariwisata, yaitu untuk sewa hotel Prigi. Kalau dikelola sendiri tentu tidak ada untungnya, jadi lebih baik dikerjasamakan dengan pihak ketiga,” papar Politisi Partai Demokrat ini.

Obeng juga menyampaikan, banyak celah yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD. Terlebih kondisi Covid-19 saat ini sudah mulai mereda.

“Jadi ini tidak bisa dijadikan alasan lagi bagi beberapa OPD penghasil untuk bersantai dan tidak ada semangat untuk meningkatkan PAD kita,” terangnya. (mil/sit)

Seperti yang diketahui, banyaknya anggaran pada ruang fiskal yang terdampak penanganan wabah Covid-19. Membuat Komisi II minta OPD tetap mengedepankan program dengan super skala prioritas, dan menunda kegiatan yang masih bersifat biasa saja.

Baca Juga:

• Komisi IV DPRD Trenggalek Minta Dinas Pendidikan Tindak Lanjuti Nasib Guru PPG
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

“Ruang fiskal anggaran menjadi sorotan kami dalam pembahasan KUA PPAS kali ini,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Pranoto saat dikonfirmasi Kamis (29/07).

Dikatakan Pranoto, dalam pembahasan bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek kali ini. Komisi II melihat bahwa program Dishub memang sesuai visi Bupati, akan tetapi ruang fiskal anggaran yang belum ada.

Diketahui, ruang fiskal pemerintah saat ini tengah terdampak penanganan Covid-19. Sehingga sebagian program kegiatan OPD yang belum masuk skala prioritas wajib ditunda dulu.

“Terlebih, untuk pembiayaan program tersebut juga masih belum ada. Jadi harus di sepakati bersama penilaiannya,” imbuhnya.

Dijelaskan Politisi Partai PDIP ini, beberapa hal yang masuk skala prioritas maupun yang digunakan untuk mencukupi RPJMD, wajib di dorong agar tetap dilaksanakan.

Ia mencontohkan, ruang untuk pesepeda harus ditampung atau diwadahi dulu. Mengingat, ada korelasi terkait kategori kota hijau. Selain itu, juga harus terbebas dari asap, sehingga untuk mengurangi itu perlu diwadahi juga.

“Adapun program ‘desa terang’ sesuai misi Bupati. Ini juga harus terang benderang dari sisi penerangannya,” jelas Pranoto.

Dengan adanya program desa terang ini, lanjutnya, akan menjadi program yang dapat didorong dari dana Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)  yang secara penuh akan menangani program tersebut. (mil/ed2)