Bahkan, ujarnya, saat ini pihaknya juga telah berkomunikasi dengan sejumlah Aremania. Dimana, sejumlah barang bukti mulai dari video, voice note hingga keterangan, juga telah dikantonginya.

“Kami pastikan satu hal dan dilihat secara objektif. Kenapa, ini bisa terjadi. Di video ada kekerasan dan bukan hanya gas air mata. Kami juga koordinasi dengan Arema FC, agar bisa bertemu dengan pemain untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan saat itu,” ucap Choirul Anam.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Selain itu, pihaknya juga akan menggali fakta-fakta kondisi lapangan di Stadion Kanjuruhan, atas terjadinya tragedi tersebut. Dimana, kejadian itu juga telah memakan ratusan korban.

“Kami akan lihat anatomi stadion dan tentukan bagaimana strateginya. Dimana, dari sekian pintu semua hanya dua yang terbuka, gas air mata dan telusuri korban banyak jatuh di dekat pintu mana,” lanjutnya.

Lebih lanjut disampaikan, beberapa informasi yang telah didapatkan dari kekerasan yang terjadi, ditendang, hingga dikungfu dilapangan. Menurutnya, semua pihak bisa melihat kejadian tersebut. Itu juga akan dilihat secara obyektif dari berbagai pihak.

“Kejadian itu bukan hanya Komnas Ham saja yang bisa lihat. Tetapi semua bisa lihat. Gas air mata sedang ditelusuri. Kita melihat anatomi stadion, pasca pertandingan. Ini harus kita lihat secara objektif bagaimana,” imbuhnya. (rsy/sit)

“Tragedi ini sangat mengerikan, karena ratusan orang meninggal dunia, mulai dari anak-anak, remaja dan orang dewasa. Sehingga, kejadian tersebut adalah tragedi kemanusiaan. Sejarah kelam dalam olah raga di Indonesia, bahkan dunia,” ujar Ketua PWI Malang Raya, Cahyono, Minggu (02/10/2022) tadi.

Untuk itu, PWI Malang Raya mendesak segera melakukan investigasi secara menyeluruh penyebab peristiwa tersebut. Selain itu, juga sebagai bahan evaluasi kepada pemerintah, agar terus memberbaiki sistem atau regulasi dalam penyelenggaraan sepakbola di Indonesia. Untuk semua level kompetisi, turnamen maupun pertandingan eksebisi lainnya, agar tidak terulang kembali kejadian di Stadion Kanjuruhan.

PWI Malang Raya juga meminta kepada lembaga atau instansi berwenang, untuk membuka crisis center dan trauma center, pasca peristiwa di Stadion Kanjuruhan. Karena dalam peristiwa tersebut, tidak sedikit penonton yang mengalami trauma. Sehingga harus dibuka posko, agar bisa menampung informasi dari masyarakat Malang Raya, yang kemungkinan menjadi korban, hingga belum teridentifikasi.

“Tragedi Stadion Kanjuruhan, harus menjadi pelajaran. Pemerintah juga harus melakukan evaluasi menyeluruh, atas penyelenggaraan kompetisi sepakbola tersebut. Pemerintah juga harus bertanggungjawab atas ratusan korban yang meninggal dunia. Karena korban yang meninggal dunia itu, diduga akibat lemparan gas air mata oleh aparat keamanan dalam mengamankan supporter. Padahal, sudah jelas penggunaan gas air mata dilarang oleh Fédération Internationale de Football Association (FIFA),” jelas Cahyono.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Regulasi yang dikeluarkan FIFA dalam Stadium Safety and Security Regulation Pasal 19 menegaskan, jika penggunaan gas air mata dan senjata api, dilarang untuk mengamankan massa dalam stadion.

“PWI Malang Raya mengecam tindakan represif aparat keamanan, terhadap penanganan supporter, dengan tidak mengindahkan berbagai peraturan. Bahkan patut diduga, sudah melanggar Standard Operating Procedure (SOP) menanganan penonton sepakbola di dalam stadion. Dan PWI Malang Raya, juga mendesak negara, untuk segera melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tragedi Stadion Kanjuruhan, yang sudah menyebabkan ratusan orang meninggal dunia dan menjadi korban. Negara harus segara membentuk tim penyelidik independen,” ujarnya.

Selain itu, juga mendesak Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), untuk memeriksa dugaan pelanggaran HAM, dugaan pelanggaran profesionalisme dan kinerja anggota Kepolisian saat mengamankan stadion. Apalagi dalam proses mengamankan pertandingan sepakbola dalam stadion, sudah diatur dalam beberapa peraturan.

“Seperti pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, Perkapolri Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Perkapolri Nomor 08 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkapolri Nomor 08 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara, dan Perkapolri Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengendalian Huru-hara,” jelasnya.

PWI Malang Raya ikut berbelasungkawa, atas jatuhnya ratusan korban meninggal dunia. “Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa para supporter yang meninggal dunia, dan semoga bagi yang luka segera diberikan kesembuhan. Dan menerima semua amal ibadah almarhum/almarhumah, serta menempatkan saudara-saudara kita di sisi Allah SWT,” ucap Cahyono. (gie)

“Kekerasan yang dilakukan KKB, sudah menimbulkan korban jiwa meninggal dunia. Dan, tidak ada seorangpun yang boleh menghilangkan hak hidup orang. Untuk itu, Komnas HAM harus turun untuk memastikan apakah ada pelanggaran HAM dalam peristiwa itu,” tegas Moeldoko di Jakarta, Rabu (20/07/2022) tadi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sebelumnya, Moeldoko juga mengutuk keras aksi kejam KKB yang telah menewaskan belasan warga sipil. Di mana, dua diantaranya adalah tokoh agama.

Panglima TNI 2013-2015 ini juga menyebut, aksi KKB merupakan perbuatan kejam dan tidak berperikemanusiaan.

Seperti diketahui, KKB kembali melakukan penyerangan terhadap masyarakat sipil, di Kabupaten Nduga Papua, pada Sabtu (16/07/2022) lalu. Aksi keji ini, menyebabkan sebelas orang meninggal dunia, yang diantaranya adalah tokoh agama. (hms/ksp/gie)

Hal itu, disampaikan Presiden saat menerima sejumlah perwakilan terkait hal tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (09/03) tadi.

Komnas HAM sendiri, telah memberikan rekomendasi terkait kasus tersebut kepada pemerintah untuk kemudian dapat ditindaklanjuti.

“Empat rekomendasi itu sepenuhnya sudah disampaikan kepada Presiden agar diproses secara transparan, adil dan bisa dinilai oleh publik. Yaitu bahwa temuan Komnas HAM yang terjadi di tol Cikampek km 50, merupakan pelanggaran HAM biasa,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud Md, dalam keterangannya di Kantor Presiden.

Mahfud juga menegaskan, bahwa Presiden dan pemerintah sama sekali tidak ikut campur dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM, terkait dengan peristiwa tersebut. Pemerintah juga tidak pernah meminta agar Komnas HAM menyimpulkan hasil penyelidikannya.

“Kita hanya menyatakan, kalau pemerintah membentuk (TGPF), lagi-lagi dituding timnya orangnya pemerintah, timnya diatur oleh orang Istana, timnya orang dekatnya si A, si B. Oleh sebab itu, kita serahkan Komnas HAM. Komnas HAM silakan menyelidiki, mau bentuk TGPF (tim gabungan pencari fakta) atas nama di bawah bendera Komnas HAM silakan, mana rekomendasinya kita lakukan,” ungkapnya.

Pemerintah juga menyatakan sikap keterbukaannya apabila terdapat bukti-bukti lain terhadap peristiwa tersebut. Sejauh ini, penyelidikan Komnas HAM yang sesuai dengan kewenangan undang-undang, tidak menemukan adanya bukti pelanggaran HAM berat.

“Komnas HAM sudah menyelidiki sesuai dengan kewenangan undang-undang. Enggak ada (bukti pelanggaran HAM berat),” imbuhnya.

Baca juga: 3 Ribu ASN Kemenag Ikuti Vaksinasi

Dalam pertemuan dengan Presiden yang didampingi oleh Menkopolhukam Mahfud Md dan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, sejumlah perwakilan meminta adanya penegakkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang telah berlaku.

Perwakilan tersebut ialah Amien Rais, K.H. Abdullah Hehamahua, K.H. Muhyiddin Junaidi, Marwan Batubara, Firdaus Syam, Ahmad Wirawan Adnan, Mursalim, dan Ansufri Id Sambo.

Seusai pertemuan, Presiden Joko Widodo mengantar Amien Rais dan rombongan sampai ke pintu depan Istana Merdeka. (hms/neg/aye)

Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangi lokasi tambang emas untuk melihat secara langsung proses penambangan di tempat tersebut.

Manajemen serahkan surat sanggahan kepada Komnas HAM. (ist)

Dengan didampingi manajemen PT Bumi Suksesindo (BSI), Komisioner Komnas HAM melakukan Mine Tour sambil memantau proses penambangan emas.

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan, pihaknya datang ke tambang emas ini atas nama sebagai lembaga negara dalam penegakan HAM, adanya pengaduan dari masyarakat dalam aktivitas perusahaan tambang emas.

“Saya datang ke sini (tambang emas) adanya pengaduan dari WALHI, masyarakat dan lainnya,” kata Beka Ulung Hapsara, Jumat (14/02/2020) malam.

Menurut Beka, jumlah pengaduan yang masuk ke Komnas HAM ada lima kasus, diantaranya adanya dugaan kriminalisasi, perusakan lingkungan, pelanggaran HAM, kekerasan, proses perijinan, dan terkait proses aktivitas penambangan yang dilakukan PT BSI. Selain itu, lanjut Beka pihaknya datang ke Banyuwangi ini untuk mencari data awal.

Sebagai bahan pembuktian sejumlah pengaduan tersebut. Selama di Banyuwangi, Beka juga menemui kalangan masyarakat tolak tambang, Bupati Abdullah Azwar Anas dan Wakapolresta, AKBP Kusumo Wahyu Bintoro. Termasuk mendengar keterangan dari masyarakat pro tambang.

“Kami belum bisa menyimpulkan, kami objektif, kami berdasarkan data dan fakta yang kami terima, dan akan kami bandingkan dengan sekian instrument hak asasi manusia yang ada di Indonesia maupun internasional. Jika dibutuhkan, aka ada pemanggilan atau kami akan datang lagi,” kata Beka.

Sementara itu, empat orang perwakilan masyarakat Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Prasetyo, Sundik, Sunarto dan Mustakim, mengaku senang bisa memberi klarifikasi dan pengaduan kepada Komisioner Komnas HAM. Khususnya tentang berbagai perlakuan kurang menyenangkan yang sering diterima masyarakat pro tambang PT BSI. Dimana mereka mengaku sering dihujat dan diolok-olok.

“Tiap hari kita di anjing-anjing kan (dikata-katai anjing) terus, kita pun tidak pernah melawan, kita diam,” kata Prasetyo.

Disebutkan, kalangan masyarakat tolak tambang yang kini melakukan protes terhadap proyek Geolistrik di Gunung Salakan, juga pernah mengganggu sejumlah kegiatan masyarakat adat dan nelayan Pancer. Yakni tradisi petik laut dan simulasi tanggap bencana tsunami.

“Padahal (simulasi tanggap bencana tsunami) kita menyiapkan satu tahun untuk menghadirkan Kapolda Jawa Timur, tapi itu diganggu, sampai acara terputus,” ungkap Sundik.

Keempat warga ini memang belum pernah mendapat kekerasan fisik dari kelompok masyarakat anti tambang. Tapi mereka mengaku pernah melihat dengan mata kepala sendiri aksi kekerasan yang dilakukan pihak kontra tambang PT BSI kepada warga.

“Kami hanya berharap bisa bekerja, tidak menginginkan ada gesekan, mereka saudara kami sendiri,” cetus Sunarto.

Sementara, Direktur PT BSI, Boyke Abidin, menganggap kehadiran Komisioner Komnas HAM adalah sebuah kehormatan. Karena mampu menjadi pembanding atas berbagai pengaduan negatif yang dilakukan para pihak. Baik masyarakat, WALHI maupun LSM.

“Komnas HAM kita beri penjelasan dan kita ajak melihat langsung, mengenai segala bentuk penambangan, pengolahan, sampai dampak lingkungan dari aktivitas kita,” katanya.

Boyke juga mengaku senang, dengan hadir ke PT BSI, Komnas HAM bisa melihat langsung fakta yang ada. Bukan hanya mendengar atau mendapat aduan yang belum tentu kebenarannya. (tut/oso)