Ada beberapa catatan penting, dalam undangan itu. Komisi II memerintahkan kepada seluruh pimpinan dan anggota KP3, untuk menghadiri undangan tersebut. Termasuk, distributor penyalur pupuk bersubsidi harus hadir dan tidak boleh diwakilkan.

Ketua Komisi II, Andi Hermanto, membenarkan kalau pihaknya mengundang KP3 dan distributor penyalur pupuk bersubsidi. Hal ini sangat penting, karena kedua instutusi ini yang bertanggungjawab atas carut-marutnya pendistribusian pupuk bersubsidi.

“Komisi II mengundang kedua institusi ini (KP3 dan distrbutor pupuk) untuk mempertanggung jawabkan penyaluran pupuk bersubsidi di Bondowoso,” kata Politisi PDI-Perjuangan, kepada Memontum.com, Minggu (06/03/2022).

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Karena setelah Komisi II melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke sejumlah kecamatan, ditemukan banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh distributor pupuk. Dampaknya, ini kemudian merugikan petani.

Ditambahkannya, bahwa disisi lain, KP3 yang mempunyai tanggungjawab atas kelancaran pupuk bersubsidi, sama sekali tidak melakukan pembinaan pada distributor pupuk. Apalagi, sampai memberikan sanksi.

Apapun alasanya, tambahnya, harusnya petani tidak kesulitan mendapatkan haknya mendapatkan pupuk bersubsidi. Sebab, kalau dipaksa membeli pupuk non subsidi, maka costnya terlalu mahal dan kasihan petani. Karena, sudah pasti tidak imbang dengan pendapatannya.

“Ini terkait dengan Ketahanan Pangan Nasional (KPN). Jika pertanian tidak berhasil gara-gara petani dipersulit untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, sama artinya dengan merapuhkan KPN,” ujarnya. (zen/gie)

Mengawali sambutannya, Bupati Malang menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan atas terselenggaranya kegiatan ini. Dimana Rakor tahun ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi yang baik dan merata. Sehingga pada tahap selanjut nantinya akan mampu mendukung pembangunan bidang pertanian.

Bupati Malang pada sambutannya juga menjelaskan, bahwa penggunaan pupuk bagi sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting. Perlu disadari, bahwa upaya pengawasan dan pemantauan terhadap peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk, serta pestisida di kalangan masyarakat. Sehingga, keberadaan pupuk mampu menunjang kualitas dan kuantitas hasil panen yang optimal.

“Kebijakan pemerintah terkait subsidi pupuk saat ini diarahkan untuk penerapan pemupukan berimbang oleh petani. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional, karena pupuk bersubsidi temasuk kategori barang dalam pengawasan, maka penyaluran pupuk bersubsidi harus sesuai peruntukkannya,” jelas Bupati Malang.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Untuk pengawasan terhadap peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk, Pemerintah Kabupaten Malang membentuk Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida Kabupaten Malang. Komisi tersebut secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi kegudang-gudang penyimpanan milik distributor maupun penyalur pupuk yang merupakan media pendistribusian pupuk kepada para petani dan masyarakat.

“Saya sampaikan bahwa jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021, mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020,” papar Bupati Malang.

Bupati Sanusi juga menilai, bahwa forum rapat koordinasi ini adalah wadah yang tepat untuk menemukan bagaimana solusi atas berbagai permasalahan yang ada. Termasuk, sebagai sarana evaluasi mengenai pengelolaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Malang, agar penyalurannya ke depan lebih efektif dan efisien.

“Mari kita bersama-sama melaksanakan tata niaga pupuk yang baik dan menggunakan pupuk secara tepat, serta terukur. Sehingga terwujud pertanian yang tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang,” terangnya. (pro/sit)

Sekretaris Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Bondowoso, Ir. Aris menjelaskan, dalam Rapat Koordinator (Rakor) KPPP dengan distributor pupuk, mengusulkan, agar pengiriman pupuk bersubsidi ke Kecamatan Ijen dibuka Kembali. “Dalam Rakor KPPP dengan Distributor Pupuk, kami mengusulkan agar petani di Kecamatan Ijen juga diberi hak untuk menikmati pupuk bersubsidi,” kata Aris pada Memo X kemarin.

Kepala Bagian (Kabag Perekonomian) Setkab Bondowoso ini menambahkan, warga Kecamatan Ijen termasuk warga Bondowoso. Jadi petani Ijen juga berhak mendapat pelayanan yang sama dengan petani di Kecamatan lain.

Dihubungi terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, S.Ap mengatakan, tidak ada alasan yuridis yang bisa dijadikan dasar hukum, untuk menghentikan pengiriman pupuk bersubsidi ke Kecamatan Ijen. “Kalau pengiriman pupuk bersubsidi ke Kecamatan Ijen di stop, ini namanya diskriminasi. Saya sependapat dengan Kabag Perekonomian, pengiriman pupuk bersubsidi ke Kecamatan Ijen di buka Kembali. Agar produksi pertanian bisa normal lagi,” kata Dhafir, sapaannya. (sam)