KPU Kota Batu – Memontum

Respon Masa Berakhirnya Pantarlih, Bawaslu Kota Batu Bakal Kirimi Surat KPU

Memontum 1 — Tue, 14 Mar 2023 11:30:00 +0000

Memontum Kota Batu – Berakhirnya masa kerja petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) di Kota Batu menyisakan beberapa temuan. Hal itulah, yang membuat Bawaslu Kota Batu, bakal mengirim surat terkait beberapa temuan itu kepada KPU Kota Batu.

Disampaikan Ketua Bawaslu Kota Batu, Abdur Rochman, bahwa temuan di lapangan yang diperoleh Bawaslu, menunjukkan fakta yang tidak sesuai dengan prosedur. “Jadi, kami menemukan beberapa fakta di lapangan yang ini perlu kami sampaikan kepada KPU. Karena, kami menilainya tidak sesuai prosedur,” terang Abdur Rochman, saat ditemui usai Sosialisasi Dapil yang digelar KPU Kota Batu, di sebuah hotel Kota Batu, Selasa (14/03/2023) tadi.

Beberapa temuan di lapangan itu, tambahnya, yaitu tidak ditemukannya sticker yang belum terpasang di satu kartu keluarga (KK) apalagi yang sudah didatangi oleh petugas Pantarlih. Kemudian, didapati dua KK juga dalam satu rumah, dimana kedua KK tersebut dipisah tempat pemungutan suara (TPS) saat pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca juga :

“Temuan kami di lapangan itu, tentunya menjadi perhatian dari petugas kami di setiap desa,” ujarnya.

Untuk itu, tegasnya, atas temuan di lapangan itu, Bawaslu Kota Batu akan mengirim surat kepada KPU Kota Batu. Yang berisikan temuan di lapangan dan saran adanya perbaikan prosedur serta perbaikan administrasi bagi keberadaan dua KK yang dipisahkan TPS.

“Setidaknya, Rabu (15/03/2023) besok, kami akan mengirim surat kepada KPU yang berisikan temuan awal. Kami sarankan untuk memperbaiki prosedur soal sticker yang tidak dipasangkan di rumah KK, karena itu salah. Kemudian, perbaikan administrasi bagi dua KK dalam satu rumah yang dipisahkan TPS nya. Tetapi, temuan awal ini bukan masuk di pelanggaran,” tegas Abdur Rochman. (put/sit)

Minggu Ini Honor Operasional Badan Adhock Kota Batu Bakal Cair

Memontum 1 — Mon, 13 Mar 2023 08:10:00 +0000

Memontum Kota Batu – Dalam minggu ke depan ini, honor operasional badan komisioner KPU Kota Batu, yang terdiri atas PPK, PPS dan Pantarlih, bakal dicairkan. Sementara untuk besar penerimaan honor tersebut, masing-masing badan ini ternyata tidak sama. Dalam pengertian, dilihat masa awal mulai bekerja.

Ketua KPU Kota Batu, Mardiono, mengatakan bahwa sebenarnya anggaran untuk honorer operasional masing-masing badan komisioner itu ada. “Secara umum anggaran itu ada, tetapi masih terkunci di KPU Pusat. Tetapi sekarang tidak dan siap dicairkan dalam minggu ini,” terang Mardiono, saat ditemui di kantor KPU Kota Batu, Senin (13/03/2023) tadi.

Secara mekanisme penyaluran honorer itu, tambahnya, masing-masing dari personal badan komisioner yang terdiri dari ketua dan anggota dibuatkan oleh kesekretariatan Rekening Dana Pemilu (RDP). “Mekanisme penyaluran anggaran untuk badan komisioner, sekarang sudah ada rekening khusus namanya RDP. Nanti, di situ akan langsung ditransfer untuk honor operasional. Dan, sekretariat yang membelanjakan,” tuturnya.

Baca juga :

Sedangkan, bila dirinci honor operasional perorang dan perbulannya dari masing-masing badan, ini berbeda nominalnya. Seperti Ketua PPK, menerima honor Rp 2,5 juta, lalu anggotanya Rp 2,2 juta. Kemudian, honor operasional Ketua PPS menerima Rp 1,5 juta dan anggotanya Rp 1,3 juta. Sementara honor Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), sebesar Rp 1 juta.

“Kalau PPK ini, honor operasional yang diterima mulai Januari 2023. Lalu, PPS mulai bulan Februari 2023. Karena, berbeda masa awal kerjanya,” ujarnya.

Dengan sudah dibukanya kunci anggaran oleh KPU Pusat, diharapkan honor operasional segera tersalurkan di masing-masing personal yang bertugas di badan komisioner KPU Kota Batu. “Saya berharap, honor operasional ini segera terealisasi. Karena saya melihat, walaupun saat kemarin belum menerima honor operasional, tetapi semangat kerja badan Komisioner ini sangat bagus,” ujarnya. (put/gie)

Gudang Logistik dan Anggaran Pusat Belum Cair Jadi Temuan Komisi A DPRD Provinsi saat Kunjungi Kantor KPU Kota Batu

Memontum 1 — Mon, 13 Feb 2023 12:37:40 +0000

Memontum Kota Batu – Guna memaksimalkan pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayah Kota Batu, Komisi A DPRD Provinsi Jatim, melakukan pengecekan langsung di Kantor KPU Kota Batu di Jalan Sultan Agung, Kota Batu, Senin (13/02/2023) sore.

Disampaikan Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jatim, Yordan M Batara Goa, bahwa tujuannya datang ke Kantor KPU Kota Batu, untuk mengecek kesiapannya terhadap tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) pada Februari 2024. “Kami dari Komisi A DPRD Provinsi Jatim, ingin mengecek kesiapan dari KPU Kota Batu terhadap tahapan Pemilu 2024,” terang Yordan.

Ditambahkannya, ada beberapa hal yang ditemukan dari hasil pengecekan itu. Diantaranya, adanya mata anggaran yang bertanda bintang yang artinya masih belum dicairkan. Sehingga, itu membuat operasional di bawah sedikit terhambat.

“Karena belum bisa dicairkan anggarannya dari pusat, maka itu jelas menghambat operasional di bawah. Meskipun, teman-teman berkomitmen melaksanakan semua tahapan Pemilu, tetapi dana-dananya belum bisa terbayarkan bagaimana seharusnya,” ujarnya.

Baca juga :

Temuan yang kedua, yaitu kebutuhan Gudang Logistik KPU, yang sampai sekarang belum terealisasi. Menurut Yordan, hal ini akan segera dikoordinasikan dengan Pj Wali Kota Batu. Karena, kebetulan Pj tersebut adalah pejabat provinsi yang merupakan mitra dari DPRD Provinsi Jatim.

“Terkait masalah Gudang Logistik KPU Kota Batu, kami segera koordinasi dengan Pj Wali Kota Batu, yang kebetulan adalah pejabat dari Pemprov. Mitra kami di Komisi A, supaya bisa direalisasikan dan ditindaklanjuti,” tambahnya.

Secara teknis terkait Gudang Logistik KPU, menurut Yordan, sudah dikomunikasikan lewat ponsel Pj Wali Kota Batu. Bahwa, anggaran yang masih belum dicairkan dari pusat. Maka, juga akan dikoordinasikan dengan pihak KPU Pusat.

“Terkait gudang, kami sudah komunikasi lewat WA. Kami telepon beliau (Pj Wali Kota Batu), supaya cepat ditindaklanjuti. Karena renovasi itu butuh waktu, sementara kita semakin dekat Pemilu 2024. Kalau memang anggaran kurang tolong segera dicukupkan di PAK,” tegasnya.

Sementara terkait anggaran yang belum cair, juga akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. “Terkait dengan anggaran yang masih tanda bintang atau belum cair, maka karena anggarannya dari pusat, sehingga kami akan koordinasi dengan teman-teman di pusat. Karena itu masalahnya di pemerintah pusat. Sehingga, supaya bisa ada penyelesaian dan akhir bulan ini bisa segera terselesaikan sehingga tidak sampai bulan Maret,” jelas Yordan. (put/gie)

Umumkan Anggota PPS Kota Batu, Desa Pendem Masih Kekurangan Anggota

Memontum 1 — Thu, 12 Jan 2023 16:40:00 +0000

Memontum Kota Batu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu, secara serentak mengumumkan peserta yang lolos seleksi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kamis (12/01/2023) tadi. Namun, untuk Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, diketahui ternyata masih kurang jumlah anggota PPS yang ditetapkan.

Terkait hal tersebut, Komisioner KPU Kota Batu Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Marlina, mengatakan untuk Desa Pendem sesuai dengan arahan KPU Provinsi Jatim, bahwa KPU Kota Batu tetap mengumumkan dua nama yang sudah mengikuti tes tertulis dan proses seleksi wawancara. “Nah, untuk mengisi kekurangan anggota PPS Desa Pendem, kami menunggu keputusan dari KPU RI. Bagaimana treatment ataupun keputusan dari pusat untuk melengkapi dari satu kali kebutuhan untuk wilayah yang masih kekurangan,” ujarnya, saat dihubungi lewat ponselnya, Kamis (12/01/2023) tadi.

Ditambahkan Marlina, kasus kekurangan ini tidak hanya terjadi di Kota Batu. Tetapi, juga dialami di beberapa wilayah di Indonesia.

Kronologi awal terkait kekurangan tersebut, ujarnya, bahwa KPU Kota Batu sudah melakukan pengumuman kepada masyarakat Kota Batu, terkait seleksi calon anggota PPS. Saat masa pendaftaran semua sudah tercukupi minimal dua kali kebutuhan, namun pada tes tertulis untuk Desa Pendem, hanya terdaftar 19 orang.

Baca juga :

Kemudian, yang lolos tes administrasi ada 7 orang dan yang datang pada tes tertulis hanya 2 orang. Lalu, yang tidak hadir 5 orang. Dari 5 orang yang tidak hadir, 2 orang calon peserta tersebut memang menyatakan tidak bisa mengikuti ujian di hari Jumat (06/01/2023) yang lalu. Kemudian yang lainnya tidak ada kabar, maka dengan otomatis dinyatakan gugur pada seleksi tertulisnya.

Sedangkan, jumlah anggota PPS di masing-masing desa dan kelurahan ada 3 orang. Dan ditetapkan 6 orang, bila diurai 3 orang yang dilantik sebagai anggota PPS terpilih dan 3 berikutnya adalah nama-nama untuk PAW.

“Saran dari provinsi, KPU Kota Batu tetap melakukan pleno penetapan pada Rabu (11/01/2023) kemarin dan diumumkan hari ini Kamis (12/01/2023). Terkait nama-nama yang lolos seleksi tes tertulisnya, berikut juga untuk Desa Pendem, 2 nama tersebut tetap diumumkan dan dinyatakan lolos pada seleksi tertulisnya,” papar Marlina. (put/sit)

Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kota Batu Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan Tahun 2024

Memontum 1 — Tue, 13 Dec 2022 09:35:00 +0000

Memontum Kota Batu – Saat ini Kota Batu memiliki Empat Daerah Pemilihan (Dapil) yang selama ini telah digunakan pada Pemilu tahun 2019. Tetapi, hal itu berpotensi akan berubah pada pusaran politik elektoral di tahun 2024 mendatang. Bahkan, KPU Kota Batu sampai saat ini masih menyesuaikan urutan Dapil dan akan segera di uji publik sebelum pemilihan umum (Pemilu) serentak digelar.

Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Batu, Erfanudin, mengatakan bahwa selama ini 4 Dapil di Kota Batu berisikan Kecamatan Batu dengan Dapil 1 dan 2, kemudian Kecamatan Junrejo yang merupakan Dapil 3 dan Kecamatan Bumiaji yang merupakan Dapil 4.

“Nah, ini kemungkinan akan berubah apabila mengacu pada regulasi. Untuk Dapil 3, akan berada di Kecamatan Bumiaji dan dapil 4 diletakkan di Kecamatan Junrejo,” katanya, seusai menggelar acara uji publik tentang usulan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kota Batu tahun 2024, Selasa (13/12/2022) tadi.

Lebih lanjut didampaikan, perubahan urutan Dapil tersebut mengacu dari pasal 185 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan mengacu pada PKPU nomor 6 tentang penyusunan dapil. Sedangkan untuk alokasi kursi, dipastikan tidak terjadi perubahan karena menyesuaikan dengan UU Pemilu pasal 191 dengan penduduk jumlah 200-300 ribu harus berjumlah 30 kursi tetap.

Baca juga :

Erfanudin pun juga memastikan, bahwa uji publik ini nantinya akan dirampungkan pada akhir Desember. Sehingga, bisa dikroscek oleh KPU RI apakah prinsipnya bisa terpenuhi apabila diterapkan pada Kota Batu.

“Kami juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta partai politik (parpol) agar tidak ada kebingungan terhadap nama dapil yang berubah,” imbuhnya.

Untuk uji publik sendiri, tambahnya, nantinya juga bisa dimanfaatkan para peserta Pemilu untuk merespon penataan itu karena sebelumnya peserta pemilu sudah memiliki basis suaranya masing- masing. “KPU Kota Batu hanya akan melakukan pergeseran nama atau desa dalam Dapil bukan melakukan pemecahan Dapil. Selain itu varian jumlah penduduk setiap desa yang berbeda juga harus dihitung dulu secara seksama. Baru nantinya keterwakilan penduduk seluruh desa juga bisa lebih maksimal. Untuk itu kita akan mencari rumusnya yang ideal dan tepat,” tuturnya.

Dirinya juga menegaskan, hal ini juga dimaksudkan untuk menekan tingginya kasus ketidak terwakili suara di Kota Batu, mengingat rata-rata ada sekitar 7 ribu orang perDapil berdasarkan dari pemilu pada tahun-tahun sebelumnya.(bir/sit)

Libatkan Organisasi Masyarakat, KPU Kota Batu Sosialisasi Regulasi Pelaksanaan Pemilu

Memontum 1 — Tue, 29 Nov 2022 08:40:00 +0000

Memontum Kota Batu – KPU Kota Batu terus melakukan sosialisasi tentang Pemilu tahun 2024. Dalam sosialisasi regulasi KPU mengenai pelaksanaan Pemilu tahun 2024 ini, KPU mengundang stakeholders serta organisasi masyarakat dan bertempat di salah satu hotel di Kota Batu, Selasa (29/11/2022) tadi.

Sosialisasi sendiri, dikemas dengan acara diskusi yang dipandu oleh moderator dengan mendatangkan nara sumber dari Universitas Brawijaya Malang dan Komisioner KPU Provinsi Jatim. Para nara sumber, memberikan pemaparan tentang sistem demokrasi yang ada di Indonesia, bahwa Pemilu merupakan suatu cara di mana masyarakat Indonesia di berikan kebebasannya dalam memilih pemimpinnya.

Disampaikan pula, bahwa biaya Pemilu sangatlah besar dan menggunakan anggaran negara. Karena itu, diperlukan kesadaran masyarakat dalam partisipasinya saat Pemilu, agar selektif memilih wakil rakyat maupun pemimpinnya. Dengan pengertian tentang perlunya Pemilu, maka akan dihasilkan wakil rakyat serta pemimpin yang dapat menjadi representasi kepentingan masyarakat itu sendiri.

Baca juga :

Ketua KPU Kota Batu, Mardiono, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa sosialisasi ini terus dilakukan. Salah satunya, dengan mengundang stakeholders dan organisasi masyarakat agar ikut dalam mengkampanyekan tahapan Pemilu tahun 2024 mendatang.

“KPU terus melakukan sosialisasi tahapan Pemilu tahun 2024, dengan tujuan supaya ada pemahaman di masyarakat kita, tentang perlunya Pemilu. Kita mengundang para stakeholders dan organisasi masyarakat agar ikut menyampaikan informasi mengenai tahapan Pemilu tahun 2024 nanti,” jelasnya.

Mardiono juga mengatakan, bahwa saat ini pihaknya sedang membuat agenda sosialisasi yang akan melibatkan secara langsung masyarakat pemilih. Tentunya, agar target capaian partisipasi masyarakat bisa melebihi target Pemilu Nasional.

“Saat ini, kita juga mengatur jadwal sosialisasi langsung pada masyarakat. Namun, kadang ada benturan dengan agenda sosialisasi provinsi dan nasional sehingga jadwal tersebut ada pergeseran pelaksaanaan,” ujarnya. (bir/gie)

KPU Kota Batu Ajak Masyarakat untuk Jadi Penyelenggara Pemilu, Gaji Petugas PPS, PPK dan KPPS Bakal Naik

Memontum 2 — Thu, 10 Nov 2022 09:45:00 +0000

Memontum Kota Batu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu, menerapkan aturan terbaru yakni dengan memperbolehkan mantan panitia penyelenggara Pemilu dua periode, untuk bisa mendaftar kembali. Aturan tersebut diterapkan, karena sulitnya merekrut panitia penyelenggara Pemilu, untuk tingkat desa dan kecamatan.

Mengenai aturan terbaru itu, disampaikan Komisionir KPU, Marlina, saat memberikan sosialisasi Sistem informasi Anggota KPU dab Badan Ad Hoc (Siakba) sesuai Keputusan KPU RI Nomor 438 tahun 2022 di salah satu hotel di Kota Batu, Kamis (10/11/2022) tadi. “Jadi, siapapun boleh mendaftar. Bagi panitia yang telah memiliki jam terbang di tahun 2014 dan 2019, juga bisa daftar kembali,” ujarnya.

Dihapusnya kebijakan periodisasi ini, berdasarkan masukan sejumlah penyelenggara terhadap sulitnya merekrut petugas di tingkat desa atau kelurahan maupun kecamatan. Di samping tidak ada periodesasi, honor petugas juga naik.

“Kebutuhan di tingkat kecamatan ada 15 anggota. Sedangkan di tingkat PPS, desa atau kelurahan yang jumlahnya 24 di Kota Batu, kami membutuhkan 72 anggota PPS,” ungkap Marlina.

KPU Kota Batu akan merekrut petugas dengan jumlah kuota setidak-tidaknya dua kali lipat dari kebutuhan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi jika ada petugas utama yang berhalangan. “Dikhawatirkan dalam proses administrasi ada yang gugur, jadi sudah ada penggantinya,” ungkapnya.

Kunjungi KPU Kota Batu, Sekjen KPU RI Siap Bantu Akomodir Kekurangan Sarpras

Memontum 1 — Mon, 31 Oct 2022 13:40:25 +0000

Memontum Kota Batu – Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno, mengunjungi KPU Kota Batu di Jalan Sultan Agung, Kota Batu, Senin (31/10/2022) tadi. Kedatangannya kali ini, sebagai bentuk kunjungan kerja dalam rangka penguatan kelembagaan, pengecekan sarana dan prasarana, serta kesiapan logistik satuan kerja KPU.

Ketua KPU Kota Batu, Mardiono, menyampaikan kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Batu. Yakni, beberapa point terkait dengan sarana dan prasarana serta kendala operasional lainnya. Pertama, adalah terkait SDM yang ada di KPU Kota Batu.

“Terkait dengan SDM, yang mana idealnya dalam suatu satuan kerja jumlah pegawai berstatus PNS berjumlah 17 orang. Namun di KPU Kota Batu, hanya berjumlah 13 orang PNS, serta dibantu dengan 7 orang PPNPN,” jelasnya.

Selanjutnya, disampaikan pula terkait dengan Dana Hibah Non Tahapan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batu, pada tahun 2021 senilai Rp 1 miliar. Mardiono menyampaikan, kendala terkait dengan penggunaan dana ini karena pada penyusunan RAB sebelumnya memiliki perbedaan dengan harga pasar saat ini. Sehingga, dalam penggunaan atau realisasinya masih belum dilaksanakan dikarenakan kehati-hatian.

Ketiga, ujarnya, adalah terkait dengan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Nasional yang berada di Jatim Park 1. Dijelaskannya, bahwa saat ini pihak manajemen dari Jatim Park 1 telah menyetujui untuk memperpanjang kerja sama dengan KPU. Terakhir, adalah terkait dengan Gudang KPU Kota Batu yang saat ini masih dalam proses pinjam pakai oleh Pemkot Batu.

Baca juga :

Sementara itu, Bernard Darmawan menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada KPU Kota Batu. Terkait permasalahan yang dihadapi KPU Kota Batu, rata-rata juga dialami oleh Satker di daerah lain.

Bernard juga menyampaikan pesan dan misi yang dibawa dalam roadshow kunjungannya kali ini. Pertama, yaitu mengenai konsolidasi yang merupakan salah satu bentuk soliditas, bagaimana membangun soliditas antara komisioner dengan kesertariatan karena menjadi salah satu dasar yang penting dalam proses tahapan. “Kesekretariatan dan komisioner bagian dua sisi mata uang yang harus saling melengkapi satu sama lain. Menjadi satu kesatuan yang harus dijaga soliditasnya,” ucapnya.

Berikutnya, adalah mengenai komunikasi yang harus diperkuat dan dioptimalkan antara kesekretariatan dan juga komisioner. Dari setiap komunikasi diharapkan dapat dilakukan secara langsung bukan hanya melalui komunikasi daring untuk menghindari miss komunikasi yang sekiranya masih sering terjadi.

Menanggapi permasalah yang disampaikan, Bernard menyampaikan, bahwa yang pertama terkait dengan Sapras yang harus ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan apa yang ada di Satker tersebut. Terkait dengan hal-hal lain, Bernard meminta agar KPU Kota Batu, dapat secara aktif melakukan koordinasi dengan bagian terkait yang ada di KPU RI. Sehingga, dapat segera terselesaikan.

Bernard juga memberikan semangat dan meminta agar seluruh pegawai untuk melakukan medical check up untuk pencegahan dalam proses tahapan. Hal itu dikarenakan beban kerja yang berat, sehingga beban kerja akan di kondisikan sesuai dengan kondisi kesehatan. (bir/gie)

KPU Kota Batu Belum Miliki Gudang Penyimpanan Arsip

Memontum 1 — Mon, 30 May 2022 11:12:48 +0000

Memontum Kota Batu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah sudah harus mempersiapkan diri melakukan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilu, tahapan Pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jika Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024, maka tahapan Pemilu dimulai 14 Juni 2022.

Sementara itu, menjelang tahapan Pemilu pada 14 Juni 2022, KPU Kota Batu, masih belum memiliki gudang baru. Ketua KPU Kota Batu, Mardiono, menyampaikan bahwa gudang lama KPU Kota Batu yang berada di Desa Tlekung, Kecamatan Junjero, diminta oleh BKAD Kota Batu untuk dibongkar.

“Kita disurati oleh BKAD Kota Batu tembusannya KPU Provinsi, KPU RI agar segera dibongkar gudang yang ada di Tlekung itu,” ungkap Mardiono, Senin (30/05/2022) tadi.

Pemkot Batu akan menjadikan lokasi bekas gudang KPU di Desa Tlekung, sebagai Balai Uji Kir. Mardiono berharap, agar Pemkot Batu menyediakan bangunan lain yang bisa digunakan sebagai gudang baru KPU.

“Kami siap membongkar gudang KPU lama yang ada di Desa Tlekung, tetapi di sini Pemkot Batu menyediakan gantinya. Karena jika gudang yang disana di bongkar tetapi belum diganti kami juga kebingungan. Jadi harapan kami, Pemkot Batu menyediakan bangunan lain yang merupakan aset negara juga sebagai gantinya, entah itu dipinjamkan atau apalah itu,” lanjut Mardiono.

Baca juga :

Gudang KPU sendiri, digunakan sebagai ruang arsip untuk menyimpan surat suara dan kotak suara menjelang Pemilu. Berdasarkan data pemilh tahun 2019 terdapat 757 TPS di Kota Batu. Dia mengatakan bahwa ukuran gudang idealnya ada di peraturan KPU RI, tetapi Mardiono lebih mengusahakan agar gudangnya ada terlebih dahulu, dari pada memikirkan ukuran ideal dari PKPU RI. “Untuk ukuran idealnya ada di PKPU RI, tapi kita ini yang penting ada gudang dululah,” harapnya.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 4 Tahun 2011 tentang standar gedung KPU, gudang atau ruang arsip seluas 60 meter persegi dan gudang induk atau ruang arsip sebanyak dua ruangan, masing-masing seluas 150 meter persegi.

Kendati KPU Kota Batu belum memiliki gedung, gedung yang sekarang ditempati oleh KPU Kota Batu, merupakan gedung yang disewa selama 5 tahun. KPU Kota Batu sudah mengusulkan kepada DPRD dan Pemkot Batu mengenai penyediaan bangunan sebagai gudang KPU di lokasi yang memungkinkan terjamin keamanannya.

“Gudang ini idealnya sudah tersedia sebelum tahapan Pemilu, dimulai. Sehingga nantinya, jika logistik Pemilu datang sudah ada tempat untuk penyimpanan logistik. Apalagi logistik yang berbahan karton ini perlu persiapan khusus agar sampai dengan Pemilu 2024 tidak rusak,” tegas Mardiono. (mg3/gie)