Di Kota Malang sendiri, legalitas Koperasi Merah Putih di 57 kelurahan telah dirampungkan per 12 Juni 2025 lalu. “Memang perintahnya untuk pembentukan Koperasi Merah Putih inikan harus cepat. Bahkan, di bulan Juni ini harus selesai,” tegas Eko, Kamis (19/06/2025) tadi.

Ditambahkannya, bahwa pembentukan koperasi merupakan tahap awal yang wajib dilaksanakan. Untuk memastikan kapasitas dan kesiapan anggota, nantinya akan dilaksanakan pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek).

Baca juga :

“Masalah koperasi itu dibentuk dulu. Memang perintahnya harus cepat. Nanti kalau belum mampu di bidangnya akan kita lakukan Bimtek atau pelatihan,” tambahnya.

Saat disinggung terkait jadwal pelatihan, Eko mengaku bahwa masih belum dilaksanakan, namun sudah direncanakan. Dia memastikan bahwa setelah lembaga koperasi terbentuk secara administratif, tahapan peningkatan kapasitas akan segera menyusul.

“Untuk Bimtek belum, tapi dibuat dulu lembaganya. Sudah clear 100 persen. Nanti juga akan ada diklat mengenai pelatihan koperasi lah pokoknya,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Pj Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto, mengatakan bahwa penghargaan yang diraih tersebut merupakan hasil dari Pemkab Probolinggo, yang tidak anti kritik. “Untuk seluruh masyarakat, silahkan sampaikan apapun itu mengenai kritok. Jangan pernah takut untuk menyampaikan apa yang terjadi, apapun masalah itu, silahkan disampaikan. Kami akan melayani masyarakat,” kata Pj Bupati Probolinggo.

Baca juga :

Selain itu, ujarnya, sinergitas antara Pemerintah Probolinggo bersama stakeholder lainnya dan pihak media, yang saling memberikan masukan untuk terus membangun kebaikan Kabupaten Probolinggo. “Jujur, saya akui Program Lapor Kanda ini muncul dan mendapatkan apresiasi karena teman-teman media memberikan masukan yang bernilai positif kepada khalayak umum. Sampai sini, kita tidak akan berleha-leha, kita akan terus bekerja agar dapat mewujudkan perubahan Probolinggo yang signifikan,” ujarnya.

Dengan adanya aduan dari masyarakat, pihaknya akan mendapatkan informasi yang belum diketahui. Sehingga, dapat dilakukan penindakan lanjutan.

“Nah dengan aduan itu, kita yang tidak anti kritik dapat mengetahui informasi. Mungkin belum kita dapatkan dan dapat kita lakukan pembenahan. Dari beberapa aduan atau laporan itu, kemudian kita pilah mana yang akan menjadi prioritas untuk kami lakukan penindakan lanjutan,” tambahnya. (nun/pix/gie)

“Setelah ini saya akan membuat kotak (kritik, red), dimana seluruh ASN berhak mengkritisi saya tanpa mencantumkan nama,” kata bupati yang akrab disapa Mas Dhito, Kamis (17/08/2023) tadi.

Selama hampir tiga tahun menjabat sebagai Bupati Kediri, Mas Dhito mengakui mesti ada kekurangan dalam kepemimpinannya. Sehingga, dalam sebuah pemerintahan yang sehat, diperlukan masukan atau kritik yang membangun.

Ditambahkannya, ASN sebagai bagian yang memiliki peran penting dalam kelancaran jalannya pemerintahan dan memiliki hak untuk menyampaikan kritikan. Dengan tidak mencantumkan nama, diharapkan ASN bebas memberikan kritik tanpa khawatir mendapat intervensi.

Baca juga :

Mas Dhito mengungkapkan, selain kepada dirinya, kritik ASN juga dapat mengkritisi atau mengkritik wakil bupati, Sekda maupun kepala OPD. Kritikan para ASN, itu dimasukkan dalam kotak yang nantinya bakal disediakan secara khusus.

“Berikan kami kritik. Karena kritik, bagi saya adalah vitamin,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, di depan peserta upacara dan tamu undangan yang hadir, Mas Dhito juga menyampaikan permintaan maaf bilamana selama menjalankan pemerintahan, masih terdapat banyak kekurangan.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Kediri, Solikin, menambahkan bahwa secara teknis kotak kritik bagi ASN nantinya bisa dalam bentuk fisik kotak yang ditempatkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri atau juga dalam bentuk aplikasi. “Nanti akan kita tindak lanjuti. Bisa fisik kotak atau seperti Halo Mas Bup itu,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, sejak awal kepemimpinannya, Mas Dhito juga meluncurkan kotak aduan melalui aplikasi Halo Mas Bup. Aplikasi ini dibuat sebagai sistem pelaporan warga dengan pemerintah yang dapat dipantau langsung oleh bupati. (kom/pan/sit)

Pantun balasan itu, disampaikan Bupati Arifin, sesaat usai meninjau jalan yang dikeluhkan warga dimana bertepatan saat kegiatan Makaryo Ning Deso Hebat (Mening Deh).

Adapun isi kritikan itu, berupa pantun yang dituangkan dalam bentuk banner besar bertuliskan ‘Ada malam ada siang, saat hujan minum kopi. Dimana mana jalan berlubang, kapan pak bupati diperbaiki’.

Selanjutnya, ada juga tulisan. ‘Kirim barang lewat paket, di dalam paket ada jaket. Jarene Trenggalek meroket, sayang e dalan e kaya suwal dedet’.

Membalas pantun itu, Bupati Trenggalek pun mengatakan “Neng Ngadimulyo jarene enek emas, lek jareku kui ngapusi. Masyarakat Trenggalek, hei jangan cemas, senajan to abot, tetap tak urusi,” kata Bupati Arifin, Rabu (10/05/2023) siang.

Sekedar diketahui, jalan yang dimaksud merupakan jalan yang menghubungkan Jalan Raya Kampak-Munjungan dengan Desa Bogoran. Sudah sempat diusulkan dalam Musrenbang kecamatan tahun 2019 lalu, namun tidak dapat direalisasikan karena ada beberapa kali refocusing anggaran.

Meskipun bukan termasuk jalan kabupaten, namun Mas Ipin-sapaan akrab Bupati Trenggalek, tetap akan menganggarkan perbaikan ruas jalan ini dalam APBD induk tahun 2024.

“Ini akan dibangun 2024 induk. Tetapi kita usahakan, lelangnya bisa dilakukan lebih awal,” tegas Mas Ipin.

Sebenarnya, tambahnya, dari sisi kedalaman lubang di sini, masih dalam batas yang bisa ditolelir. Tapi untuk beberapa ruas seperti di Pule, utamanya pas tanjakan, jika tidak dibenahi justru membahayakan. Kedepannya, Pemerintah Daerah akan melakukan perbaikan dengan anggaran emergency (darurat).

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

“Mungkin spot-spot yang berbahaya itu, yang akan kita coba amankan. Seperti yang di tanjakan-tanjakan, nanti kita minta mengecek Dinas PU. Sehingga yang datar-datar seperti ini, di induk nanti dilelang. Untuk yang bahaya-bahaya, kita atasi dahulu,” jelas Mas Ipin.

Sesuai rilis yang disampaikan oleh Kementrian PUPR, hampir semua jalan kota/kabupaten di seluruh Indonesia, yang mantap kondisinya di kisaran 46 hingga 47 persen. Artinya, separuh dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat.

“Kondisinya ini tidak jauh berbeda dengan kondisi di Kabupaten Trenggalek. Sebab, karena kita hampir tiga tahun terkena refocusing. Kita tidak punya anggaran pembangunan infrastruktur selama covid. Begitu Covid selesai, menjelang transisi saya memberanikan diri untuk membangun infrastruktur menggunakan dana pinjaman PEN. Itupun, untuk jalan kita sudah gelontorkan anggaran kurang lebih Rp 100 miliar. Sisanya sekitar Rp 150 miliar, untuk rumah sakit,” katanya.

Dirinya menambahkan, contoh di lingkar Pule, separuh jalan sudah didanai menggunakan dana PEN. Kemudian tahun ini, beberapa paket sudah masuk lelang.

“Sedangkan jalan yang kita lalui ini sudah diusulkan sejak Musrenbang tahun 2019 dan 2020 kena refocusing. Kemudian muncul di tahun 2024, itupun di tahun 2024 kita baru punya dana sekitar Rp 73 miliar untuk bina marga. Jadi, masih sangat kurang sekali,” tutur Mas Ipin.

Hari ini, sambungnya, Dinas PUPR diminta presentasi ke pusat. Sehingga, kemungkinan akan ada dana bantuan untuk infrastruktur. Selain itu, Pemkab juga telah mengusulkan beberapa instruksi presiden (Inpres). Mengingat, sudah tidak ada DAK fisik.

“Beberapa jalan kenapa tidak terbangun, itu karena sebelumnya kita usul DAK fisik. Namun terakhir tidak ada DAK fisik dan diganti dengan Inpres ini. Jadi, yang sudah direncanakan akan dibangun oleh DAK fisik, ternyata dananya tidak turun. Makanya kita usulkan lewat mekanisme inpres,” bebernya.

Pengusulannya sudah ke pusat dan ini belum disetujui. Dari usulan beberapa ratus miliar, akan ada sekitar Rp 86 miliar yang akan turun. Jadi, kalau ditotal di anggaran di tahun 2024 terkait kebinamargaan di Trenggalek, sudah sekitar Rp 73 miliar. Ditambah, jika Inpres disetujui akan ada tambahan sekitar Rp 86 miliar. (mil/sit)

Dari pantauan Memontum.com, seperti di kawasan Jalan Veteran Kota Malang, terlihat jelas cat semprot selain berfungsi untuk memberi tanda jalan berlubang, juga turut disertakan coretan kritik yakni ‘Awas Bukan Lobang M!Chat’.

Tak ayal, coretan atau tulisan kritik itu, pun mendapat perhatian Wali Kota Malang, Sutiaji. Menurutnya, bahwa hal tersebut adalah dinamika kritikan yang lumrah, yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah.

“Kalau saya biasa ya. Itu biasa dinamika,” kata Wali Kota Sutiaji, saat ditemui di Halaman Mini Block Office, Senin (11/04/2022) tadi.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Sekedar diketahui, bahwa istilah Michat, sempat disampaikan Wali Kota Sutiaji, saat meminta lurah dan juga camat untuk menginstall Michat dengan bertujuan untuk memantau prostitusi online yang ramai dibicarakan netizen. Saat itu, banyak pula komentar pro dan kontra yang dilayangkan oleh masyarakat melalui akun media sosialnya. Kini, kritikan-kritikan itu terpampang disejumlah jalan berlubang, sebagai bentuk kritikan masyarakat kepada Pemkot Malang, karena keberadaan jalan berlubang.

Wali Kota Malang sendiri, sebelumnya secara tegas menjelaskan, jika sudah berulang kali menyebutkan bahwa anggaran perawatan jalan atau isidentil telah habis. Saat ini, Pemkot Malang tengah menyusun anggaran untuk perbaikan jalan berlubang.

“Sudah saya sampaikan, sekarang sedang disusun anggarannya. Yang namanya anggaran, kan sudah berulang kali disampaikan. Itu masuk pada bantuan keuangan plus Perubahan Anggaran Keuangan (PAK),” imbuhnya.

Perlu diketahui, jika anggaran isidentil perawatan jalan sebesar Rp 3,8 miliar, diinformasikan telah habis terpakai sejak beberapa bulan lalu. Kini, Pemkot Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, tengah memetakan sejumlah titik jalan berlubang yang menjadi prioritas dalam perbaikan jalan.

“Sekarang sudah dimasukan ke anggaran pakai simulasi Belanja Tidak Terduga (BTT),” ujarnya. (cw2/sit)

“Saya dipanggil terkait postingan di FB, yang ada kaitannya dengan perjuangan PGRI. Saya dipanggil dalam kapasitas saya sebagai Ketua PGRI, bukan kapasitas ASN. Sebab, untuk kepegawaian, saya tidak ada masalah meski saya sekarang ditempatkan di unit kerja yang jauh,” ujar Supriyono usai menjalani pemeriksaan di kantor inspektorat yang berada di komplek Pemkab Jember, Selasa (11/08/2020) siang.

Pemeriksaan berlangsung selama dua jam di dalam ruang inspektorat. Supriyono mengaku hanya diklarifikasi terkait postingan di akun pribadinya yang dianggap mengkritik kebijakan bupati Jember terhadap guru. Dalam pemeriksaan , pejabat yang memeriksa menunjukkan tangkapan layar postingan Facebook milik Supriyono.

“Saya membenarkan itu memang postingan saya, dan itu bisa bebas diakses oleh siapapun,” tutur mantan guru yang kini dimutasi ke kantor kecamatan tersebut.

Di akun pribadinya “Supriyono Pgri” Supriyono mempertanyakan sikap Pemkab Jember yang selama lima tahun terakhir, tidak pernah memberikan SK Kenaikan Pangkat untuk ribuan guru ASN yang ada di Jember. “Bahwa SK Kenaikan pangkat untuk guru itu kan hampir lima tahun tidak pernah terbit,” ujar Supriyono.

Sementara Bupati Jember, dr Faida seolah menjawab kritikan yang pada 3 Agustus 2020 lalu telah menerbitkan SK kenaikan pangkat untuk ribuan guru di Jember. Namun kembali, Supriyono melalui akun facebooknya, mengkritisi bupati karena yang diterbitkan bukan SK kenaikan pangkat.

“Saya tergelitik ketika bupati menyatakan beliau sudah tanda tangan seribu SK Kenaikan Pangkat untuk Guru. Ternyata, itu bukan SK Kenaikan Pangkat, tetapi SK Penetapan Angka Kredit (PAK). SK Kenaikan Pangkat dan SK PAK itu berbeda,” jelas Supriyono.

Selain menjalani pemeriksaan, Supriyono mengaku diminta untuk melengkapi bukti-bukti atas apa yang ia sampaikan di media sosial itu. Meski harus diperiksa inspektorat, Supriyono mengaku tidak gentar. Supriyono tetap akan kritis jika memang ada kebijakan pemkab yang dinilai merugikan guru.

“Saya harus melengkapi bukti terkait dengan apa yang saya sampaikan pada penyidik di Inspektorat. Saya siap dipanggil kapanpun,” ujar Supriyono.

Namun sebaliknya, ia juga akan mendukung jika kebijakan itu dinilai tepat bagi dunia pendidikan di Jember.

“Ya ini adalah konsekuensi yang harus saya tanggung atas amanah sebagai ketua PGRI. Kalau sebagai Ketua PGRI saya menyampaikan sesuatu yang berseberangan dengan pemerintah, itu adalah sebuah romantika bagi saya,” papar Supriyono.

Bahkan Supriyono mengatakan jika postingannya dipermasalahkan secara hukum dirinya akan melakukan perlawanan. ”Tapi tidaklah kawan-kawan (pemeriksa inspektorat) tahulah itu postingan saya sebagai Ketua PGRI,” katanya kembali menegaskan.

Untuk diketahui Bupati Jember, dr Faida pada 3 Agustus 2020 lalu memang menerbitkan SK Kenaikan Pangkat untuk ribuan ASN di Kabupaten Jenber. Menurut data ada 1.624 ASN Pemkab Jember, 924 diantaranya adalah untuk guru. Namun, sehari kemudian, banyak ASN mendatangi kantor Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Jember (BKD). Penyebabnya banyak SK yang salah ketik. Beberapa diantaranya bahkan ada yang justru turun pangkat.

Kesalahan administrasi itu kini kini sudah diperbaiki oleh pemkab.

“Alhamdulillah, sudah diselesaikan oleh bupati. Sudah ada seribu guru yang telah menerima SK Kenaikan Pangkat, meski masih ada yang salah, tetapi paling tidak sudah cukup membuat teman-teman (guru) senang,” papar Supriyono.

Supriyono juga menegaskan, kritikan yang disampaikannya tidak memiliki maksud politis apapun. PGRI yang dipimpinnya tetap berfungsi sebagai organisasi profesi yang netral, meski Jember akan menghadapi Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang.

”PGRI tidak kemana-mana meskipun anggota kita ada dimana-mana. Harapan kita posting adalah untuk mendorong agar persoalan yang dihadapi guru itu bisa segera selesai. Jangan sampai tertunda-tunda. Karena itu kewajiban saya sebagai seorang ketua PGRI yang diberi amanat untuk mengawal perjuangan kesejahteraan guru,” pungkas Supriyono.

Sementara itu Kepala Inspektorat Pemkab Jember, Joko Santoso saat ditemui awak media saat keluar dari kantor inspektorat membenarkan adanya pemanggilan kepada Supriyono. Namun menolak berkomentar banyak.

“Maaf saya masih sibuk, ada acara. Iya benar (ada pemeriksaan Supriyono,” kata Joko sambil meninggalkan awak media. (vin/mzm)

Pasalnya, sejak beberapa hari lalu jumlah warga Banyuwangi yang dinyatakan positif terus bertambah dan tindakan pencegahan yang dilakukan Gugus Tugas Banyuwangi masih belum maksimal.

Sekretaris PA GMNI Banyuwangi, Marcelinus Florianus GG mengatakan, seharusnya gugus tugas Covid-19 Banyuwangi harus melihat data, dan fakta yang di lapangan angka Covid-19 yang ada di Banyuwangi, angkanya bertambah atau menurun.

“Ingat! Dalam waktu 3 hari jumlah penderita Covid-19 bertambah 7 orang. Sungguh ironis kalau Pemkab Banyuwangi memaksakan new normal Pariwisata, seharusnya harus lebih berhati-hati. Bahkan angka itu akan terus bertambah, apalagi akan diberlakukannya new normal, akan lebih berbahaya lagi,” ujar Marcelinus Florianus GG kepada Memontum.com, Kamis (18/6/2020) siang.

“Lihat saja seperti minggu kemarin dalam sehari angka yang positif terjangkit covid-19 dari total 13 menjadi 20, artinya ada kenaikan 7 orang,” tambahnya.

Menurut Bung Marcell sapaan akrab Marcelinus Florianus GG enam orang yang terdeteksi positif Covid-19 ketika Pelindo III mengadakan kegiatan rapid tes gratis.

“Tambahan tujuh warga Banyuwangi positif Corona itu, enam diantaranya diketahui saat Pelindo III menyelenggarakan rapid tes gratis. Jika Pelindo III tidak mengadakan rapid tes, 6 orang tersebut akan bebas berkeliaran dan Coronavirus akan menyebar kemana-mana. Masalah seperti ini harus diperhatikan Gugus Tugas Covid-19 Banyuwangi,” ungkapnya.

Sekretaris PA GMNI Banyuwangi menduga jika Gugus Tugas Covid-19 Banyuwangi kurang maksimal dalam penanganan Covid-19. Padahal, anggaran untuk masalah ini sudah digelontorkan sebesar Rp 78 miliar.

“Dana sebesar Rp 78 Miliar untuk penanganan Covid-19. Angka yang cukup fantastis. Dana sebesar itu belum termasuk bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pihak ketiga,” jlentrehnya.

Menurutnya, seharusnya saat ini Pemkab Banyuwangi harus mendengarkan keluhan dan memperhatikan masyarakat kecil yang hidupnya terbebani akibat mahalnya biaya Rapid Tes.

Dampak mahalnya biaya Rapid Tes pedagang kecil tidak bisa berdagang lantaran untuk bekerja di kapal atau ke pulau Bali diharuskan menyertakan surat keterangan sehat dan melampirkan hasil rapid tes.

“Kami sering mendapat keluhan dari pedagang lintas kabupaten/kota, dan pedagang kecil, mereka sangat terbebani mahalnya biaya Rapid Tes. Apalagi umur hasil Rapid Tes itu hanya berlaku 3 hari. Seharusnya Pemkab Banyuwangi mendengarkan keluhan mereka-mereka itu daripada memaksakan new normal Pariwisata,” tegas Bung Marcell.

“Oleh karenanya, kami meminta pihak Pemkab dapat lebih fokus untuk mencarikan solusi dalam mengurangi beban yang harus ditanggung oleh mereka. Apalagi jika Pemkab bisa memberikan solusi dengan memberikan fasilitas Rapid Test secara gratis,” imbuhnya.

Bung Marcell berharap Pemkab Banyuwangi menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) tentang standarisasi harga terendah Rapid Tes mandiri.

“Terbitkan Perbup atau Perda tentang biaya Rapid Tes mandiri, sehingga harganya tidak berbeda-beda, sehingga warga bisa melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit (RS) yang sudah ditunjuk,” harap aktivis Banyuwangi.

Di samping itu, Sekretaris PA GMNI Banyuwangi mengkritisi aktivitas yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi yang saat ini sibuk melakukan simulasi penerapan new normal Pariwisata dari pada penanganan Covid-19.

“GMNI Banyuwangi tidak menolak pemberlakuan new normal Pariwisata. Tapi hendaknya fokuskan dulu penanganan Covid-19. Kalau Pemkab Banyuwangi sibuk simulasi, dan melupakan wabah Covid-19 yang saat ini jumlahnya terus bertambah, dampaknya akan lebih berbahaya, jumlah orang yang terinfeksi Virus Corona akan semakin bertambah lagi,” ingatnya.

Sekedar diketahui, hingga saat ini Kabupaten Banyuwangi masih masuk dalam katagori zona merah. Data sementara Covid-19 Kabupaten Banyuwangi untuk hari ini, Rabu (18/6/2020) Orang Dalam Pantauan (ODP) sebanyak 889 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 47 orang, dan Positif terjangkit sebanyak 20 orang. (ras/oso)

Melalui media ini, Irsyad menegaskan bahwa apa yang ada di dalam foto itu tidak seperti yang disangkakan masyarakat.

Menurutnya, memang benar dirinya mengadakan pertemuan dengan para pengurus internal PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Kabupaten Pasuruan. Hanya saja, pertemuan tersebut tak dihadiri puluhan orang, melainkan hanya 15 orang yang mencakup para pengurus utama saja.

Soal tidak adanya penerapan protokol kesehatan selama pertemuan, itu juga tidak benar. Menurutnya, sebelum memasuki tempat acara, Irsyad dan anggota pengurus PKB lainnya sudah melaksanalan protab kesehatan.

Mulai dari mencuci tangan dengan sabun sampai bersih, mengukur suhu badan melalui thermo gun, memastikan kondisi tubuh dalam keadaan prima, serta menjaga jarak satu sama lain.

“Dengan ini saya sampaikan bahwa tudingan siapapun yang menduga kami tidak melaksanakan protokol kesehatan, itu tidak benar. Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya selaku Ketua DPC PKB Kab Pasuruan dan Bupati Pasuruan menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak ikut terpengaruh komentar yang dapat menciptakan kegaduhan,” kata Irsyad di sela-sela kesibukannya, Senin (01/06/2021) siang.

Hanya saja, meski melakukan klarifikasi, Irsyad meminta maaf kepada seluruh masyarakat yang banyak memberikan komentar atas foto ini.

Ditegaskannya, foto tersebut sejatinya tidak untuk kepentingan umum, melainkan hanya internal partai saja. Yakni agenda evaluasi kegiatan penyaluran paket sembako oleh partai yang dipimpinnya itu.

“Saya sebagai Bupati Pasuruan meminta maaf kepada seluruh masyarakat. Saya juga tidak mengetahui bahwa foto ini diupload, dan akhirnya ramai. Kami tetap melaksanakan protokol kesehatan,” tegasnya. (mil/hen/oso)

Sindiran dan kritikan dari tersebut lantaran adanya acara halal bi halal yang dilakukan pada Minggu (31/5/2020) siang di kantor DPC PKB Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Kraton.

Tampak hadir pada acara tersebut para petinggi partai dan anggota fraksi PKB DPRD Kabupaten Pasuruan diantaranya Irsyad Yusuf, Sudiono Fauzan, Daniyal, Saad Muafi, Rudi Hartono, Agus Suyanto, Abdul Rouf dan lainya.

Dari foto-foto yang disimak, mereka duduk berhadap-hadapan di ruang sempit menikmati hidangan. Para pejabat ini sebagian besar tidak memakai masker. Posisi duduk mereka juga tidak menunjukkan batas aman 1 m sebagaimana protokol physical distancing.

Salah satu kritikan yang disampaikan seorang warga (nitizen). “Seharusnya Bupati beserta jajaran fraksi PKB Kabupaten Pasuruan dapat memberi contoh yang baik, pada masyarakat pada masa pandemi covid-19,” sebut netizen.

Saat dikonfirmasikan pada Ketua DPC PKB Kabupaten Pasuruan Irysad Yusuf melalui sambungan telepon selularnya dan pesan WA.Hingga berita ini ditulis tidak ada jawaban maupun balasan dari orang nomer satu di Kabupaten Pasuruan ini. (hen/oso)