Menurutnya, menikah itu sesuatu yang indah. Namun, jangan menciderai dengan usia yang kurang, persyaratan yang tidak lengkap, biodata yang palsu, rukun-rukun yang tidak terpenuhi. Apalagi, sampai terciderai dengan adat istiadat yang mengalahkan keabsahan nikah.

“Tentang usia untuk pernikahan, itu jangan diciderai. Karena itu, ayo berpendidikan yang cukup, sekolah dahulu, kursus dulu, kerja dulu, nikah nanti dulu,” ucap Anas Fauzie, saat ditemui di MAN 2 Kota Malang, Selasa (03/01/2023) tadi.

Baca Juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Terkait dengan kasus pernikahan dini di Kota Malang, dirinya menyebut, jika masih tergolong rendah. Selama lima tahun dirinya menjabat sebagai ketua KUA Kecamatan Lowokwaru, hanya mememui tiga kasus pernikahan dini. “Tidak banyak kasusnya. Karena, selama lima tahun (tugas, red) di Kecamatan Lowokwaru, yang saya temui pernikahan dini itu hanya ada tiga kasus,” katanya.

Menurutnya, penyebab kasus pernikahan usia dini tersebut karena married by accident (MBA). Sementara, saat disinggung terkait dengan pemalsuan umur yang dituakan, dirinya mengatakan, jika itu tidak bisa dilakukan sebab saat ini menggunakan e-KTP. “Kalau umur yang dituakan itu sulit sekarang, karena saat ini memakai e-KTP jadi nggak bisa semudah itu,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, mengenai psiksosial dan biologis, menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Sebab, dengan dua hal tersebut tentunya mempengaruhi kehidupan dalam melanjutkan pernikahan ke depan.

“Manusia itu butuh semuanya. Psikososial itu tentu harus bisa berkarakter jujur, rendah hati, mau mengerti kekurangan diri dan menerima kehebatan orang lain. Kemudian mengenai biologis, kalau nggak punya nafsu birahi untuk apa. Maka diperlukan makanan dan minuman yang halal, biar terjaga. Bilogis kita menjadi yang terhormat dan terjaga,” imbuh Anas. (rsy/gie)

Disampaikannya, ada beberapa hal prinsip yang sudah diubah dan ditata. Jika paling banyak dari sisa lebih anggaran (Silpa) 2021, kemudian tambahan dari pergeseran Belanja Tak Terduga (BTT) Rp 83 miliar.

“Itu bagian dari kita mengelola anggaran-anggaran yang selama ini belum terplotting. Inilah, ruang untuk mengubah kebijakan umum itu. Selanjutnya, untuk plottingnya akan kita lihat pada saat pembahasan RAPBD,” jelas Made.

Dari enam fraksi anggota di DPRD Kota Malang, tambahnya, menerima perubahan KUA Prioritas dan Plafon Anggaran Sasaran (PPAS) APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2022. Namun, ini dengan catatan-catatan keras.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

“Enam fraksi sepakat menerima, tetapi dengan catatan keras. Untuk rancangan perubahan anggaran, ini boleh dikatakan untuk Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2022, baru 50 persen sudah selesai. Kebijakannya sudah kita sepakati, tinggal nanti dipelaksanaan APBDP nya,” katanya.

Selain itu, untuk perawatan jalan berlubang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPURPKP) Kota Malang, sudah ditambahkan, yakni sebesar Rp 30 miliar. “Hampir Rp 30 miliar kita tambahkan untuk perawatan jalan berlubang,” ucapnya.

Tidak hanya itu, terkait dengan Bus Macito juga dianggarkan di tahun 2022 ini, itu tidak perlu memakai lelang besar. “Pengadaan Bus Macito tidak terlalu perlu memakai lelang besar, karena hanya e-katalog bisa disediakan,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, menyampaikan bahwa dengan membahas perubahan itu, maka ada kesempatan selama empat bulan untuk bekerja keras mencapai target yang belum tercapai. “Ada waktu empat bulan untuk mencapai target yang belum tercapai. Khususnya dari sisi pendapatan, dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Bapenda akan melakukan itu dan butuh dukungan semua belah pihak supaya target bisa naik,” imbuh Bung Edi. (rsy/gie)

Dari hasil tersebut, ditetapkan Pendapatan Daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 3.826.480.034.057 yang terdiri dari pendapatan PAD sebesar Rp 496.258.000.000, pendapatan transfer sebesar Rp 3.328.222.034.057 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 2 miliar. Sedangkan, Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp 3.717.194.319.771 yang terdiri dari komponen belanja operasi sebesar Rp 2.749.229.455.933, belanja modal diproyeksi Rp 287.411.631.230, belanja tidak terduga sebesar Rp 31.500.000.000 dan belanja transfer sebesar Rp 649.053.232.608.

Dari perancangan fiskal tersebut, mengakibatkan surplus sebesar Rp 109.285.714.286 yang digunakan untuk pembiayaan netto defisit sebesar Rp 109.285.714.286. Sehingga, sisa lebih anggaran tahun berkenaan sebesar nol.

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, saat penyampaian KUA-PPAS mengatakan bahwa KUA dan PPAS tahun anggaran 2023, merupakan pelaksanaan kedua atas RPJMD 2021-2026. Untuk itu, prioritas pembangunan Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2023, diarahkan pada peningkatan infrastruktur dalam peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi kreatif.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

“KUA PPAS tahun 2023 akan fokus pada lima prioritas pembangunan. Pertama, pemantapan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan kualitas sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan. Ke dua, penguatan kualitas produksi dan nilai tambah komoditas unggulan serta meningkatkan kemudahan akses terhadap pasar,” ujar Bupati Yuhronur.

Prioritas selanjutnya, papar Bupati Lamongan, yakni pemantapan kualitas kompetensi tenaga kerja dan kemudahan akses kesempatan kerja serta peningkatan jumlah wirausahawan muda melalui kemudahan. Lalu, ke empat yakni pemantapan layanan infrastruktur dan akses air baku yang merata serta pengembangan rintisan kawasan industri baru dan ring road utara. Lima, peningkatan even-even kebudayaan dan promosi wisata daerah.

Dengan disepakatinya KUA-PPAS Lamongan tahun anggaran 2023, lanjutnya, juga disampaikan beberapa rekomendasi oleh Banggar DPRD Lamongan. Diantaranya, mengharapkan pemerintah daerah lebih maksimal dalam mengawasi program-program pembangunan baik yang telah berjalan dan akan berjalan. (zen/sit)

Dalam paripurna itu, Juru Bicara (Jubir) Banggar DPRD Lamongan, Baharudin, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung strategi utama Pemkab Lamongan dalam meningkatkan pembangunan daerah. “Banggar DPRD mendukung program prioritas pembangunan perubahan KUA PPAS 2022. Diantaranya, pembebasan lahan ring road utara, pembangunan RSUD di Kecamatan Brondong serta pengadaan mobil sehat untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan tentunya percepatan Program Jamula (Jalan mulus dan Alus Lamongan),” imbuhnya.

Mendengar hal tersebut, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD Lamongan, yang telah menyampaikan masukannya terhadap rancangan perubahan KUA-PPAS 2022. Dengan perubahan KUA-PPAS 2022 ini, diharapkan sinergitas pembangunan di Lamongan, semakin tinggi. Sehingga, mampu memacu mewujudkan masyarakat Lamongan yang lebih sejahtera, beretika dan berdaya saing yang berkeadilan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkab Lamongan akan terus berupaya untuk memenuhi hak dasar masyarakat, melalui strategi utamanya. Yakni, pembangunan infrastruktur dan pelayanan kesehatan diharapkan mampu memenuhi hak dasar masyarakat Lamongan lebih sejahtera.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

“Pembangunan infrastruktur jalan sebagai salah satu hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi, masih menjadi prioritas. Begitu pula bidang pelayanan kesehatan, prioritas di dalam P-APBD tahun 2022 dilandasi oleh kebutuhan untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dimana kondisi geografis Kabupaten Lamongan yang luas, memerlukan daya dukung yang memadai untuk menjangkau sebaran masyarakat di desa-desa. Oleh karena itu, pemerintah berinisiatif dan berinovasi memberikan penambahan unit mobil sehat dan RSUD Pantura di Brondong, yang mana pada perubahan APBD ini pada taraf penyusunan DED,” urainya.

Selain upaya pembangunan prioritas tersebut, lanjut Bupati Yuhronur, Pemkab Lamongan juga melakukan sinergi dengan program-program lainnya. Antara lain, pemberian BLT kepada buruh rokok dan petani tembakau, pelatihan dasar CPNS formasi tahun 2019 sebanyak 275 orang, persiapan Porprov tahun 2023, belanja pengadaan dan pemeliharaan PJU dan rambu lalu lintas hingga pendataan PBB.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga menyampaikan postur pendapatan daerah setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp 3.034.301.099.589,79. Belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 3.352.067.171.343,80. Sehingga defisit yang terjadi sebesar Rp 317.766.071.754,01. Dengan penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp 355.087.500.325,44 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 37.321.428.571,43. (zen/sit)

Dalam rapat tersebut, masih ada perdebatan dari sejumlah wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD. Perdebatan itu, terjadi karena Banggar DPRD merasa postur pada KUA PPAS APBD tahun 2023 yang disampaikan TAPD, belum mencerminkan kebutuhan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dimana, usulan dari bawah melalui musyawarah pembangunan masih banyak yang belum terakomodir.

“Agenda kita hari ini ada dua. Pertama, rapat bersama pimpinan untuk menindaklanjuti pembahasan KUA PPAS. Kedua, rapat Banggar untuk melakukan pembahasan KUA PPAS menuju rancangan APBD tahun 2023 yang akan datang,” ungkap Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam saat dikonfirmasi Rabu (03/08/2022) siang.

Dijelaskannya, terkait hasil rapat kali ini, semua anggota Banggar DPRD sepakat untuk pembahasan KUA PPAS akan dialihkan atau dibahas lebih lanjut ditingkat komisi-komisi. “Soal pengalihan pembahasan di tingkat komisi tersebut untuk melakukan telaah atas pelaksanaan kegiatan mana saja yang dalam status urgensi dan mendesak. Jika tidak mendesak namun dimasukkan dalam kegiatan maka akan ada pengurangan kegiatan,” imbuhnya.

Masih menurut Politisi PKB ini, semua komisi yang ada di DPRD, akan membahas dan mendapatkan hasil atas evaluasi KUA PPAS untuk selanjutnya komisi akan menyerahkan kepada Banggar untuk dilakukan pengesahan KUA-PPAS menjadi rancangan APBD tahun 2023. Mengenai pembahasan di komisi, dilakukan untuk mempertajam agar semua tahu konsep lebih detail dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Baca Juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Sementara itu, anggota Banggar sekaligus Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, menjelaskan bahwa dalam pembahasan KUA-PPAS, pihaknya ingin TAPD menyampaikan sejauh mana kebijakan priorotas untuk pencerahan pelaksana APBD dan sekaligus melihat kebijakannya nanti seperti apa. “Yang jelas ada beberapa hal yang menjadi perdebatan saat rapat hari ini. Terutama, perdebatan atas pemaparan dari TAPD atas evaluasi APBD tahun 2022 dan rencana pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2023,” kata Mugiyanto.

Pihaknya menginginkan, performa APBD tahun depan bisa nyambung dan sesuai. Terutama, poin tentang belanja operasional, anggran tak terduga, belanja pegawai dan belanja modal.

Obeng-sapaan akrabnya meminta perhitungan cermat dari TAPD atas apa yang direncanakan. Karena, sempat ada permintaan dari banggar dengan situasi di lapangan saat ini. Maka pelaksanaan pembangunan infrastruktur di tahun 2023 harus benar-benar terimplementasi.

“Untuk poin kebutuhan yang ada dalam Musrenbang yakni tentang infrastruktur, irigasi dan jalan serta jembatan harus mampu di akomodir dalam pelaksanaan tahun depan. Karena, postur APBD jika dilihat setiap tahun ada LKPJ. Misal di tahun 2021, berapa persen realisasi target bisa dijadikan pijakan perencanan berikutnya,” terangnya.

Bahkan, sambungnya, evaluasi yang terjadi di lapangan juga harus di akomodir. Oleh karena itu di tahun 2023, manfaat APBD harus benar benar di tingkatkan.

Masih menurut Obeng, untuk tahun 2023 mendatang, peningkatan di lapangan jangan justru turun dari RPJM atau RKPD. Karena yang terjadi ini belanja infrastruktur malah semakin turun. “Jika dilihat, pada RPJMD sebesar Rp 127 miliar dan untuk RKPD sekitar RP 117 miliar. Karena jika infrastruktur yang bagus akan meningkatkan sektor lainnya, misal mulai sektor ekonomi hingga angka kemiskinan. Dan ini yang harus dilihat, terutama kondisi lapangan, dimana banyak jalan yang rusak dan berlubang yang butuh perbaikan,” papar Politisi Partai Demokrat. (mil/sit)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan bahwa untuk pendapatan daerah dan belanja daerah mengalami perubahan dan kenaikan dari sebelumnya. Untuk pendapatan daerah ditargetkan ada kenaikan sekitar Rp 14 miliar, dari yang sebelumnya Rp 2,76 triliun menjadi Rp 2,91 triliun.

“Perubahan pendapatan daerah ini terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 0,56 persen. Pendapatan transfer mengalami kenaikan 3,72 persen dan pendapatan lain-lain yang mengalami penurunan 34,27 persen,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Sedangkan untuk belanja daerah dalam rancangan perubahan KUA-PPAS, tambah Wali Kota Sutiaji, juga mengalami perubahan, yaitu naik sebesar 15,72 persen. Dimana dalam APBD tahun 2022, belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2,219 triliun menjadi Rp 2,569 triliun.

“Adapun rincian perubahan belanja daerah berdasarkan kelompok belanja, diantaranya belanja operasi yang mengalami kenaikan 9,160 persen. Belanja modal bertambah sebanyak 56,74 persen dan BTT naik sebesar 42,26 persen,” ujarnya.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Dalam perubahan tersebut juga perlu mempertimbangkan kebijakan dari pemerintahan pusat ataupun pemerintah provinsi khususnya terkait dengan transfer keuangan daerah. “Beberapa kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Timur mengalami fluktuasi alokasi anggaran yang ditransfer kepada Pemerintah Kota Malang,” ucapnya.

Untuk alokasi anggaran yang dimaksud yakni mengenai anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari pemerintah pusat. Serta Bantuan Khusus Kuangan dari Provinsi Jawa Timur mengalami perubahan dari alokasi yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Malang dalam APBD tahun 2022.

“Selain itu, kondisi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak turut mengakibatkan menurunnya sektor perekonomian di bidang peternakan,” lanjutnya.

Dimana kondisi tersebut, mengharuskan Pemkot Malang untuk melakukan beberapa upaya penanganan wabah tersebut. Sehingga Pemkot Malang melakukan pergesaran anggaran dari Belanja Tak Terduga (BTT) melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. “Dalam hal anggaran belum tersedia dan belum cukup tersedia dalam APBD untuk pengendalian dan penanggulangan wabah PMK,” imbuhnya.

Sementara, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menanggapi bahwa PAD Kota Malang harus lebih ditingkatkan. Karena hal itu termasuk bagian dari kemandirian daerah yang tidak tergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Kita tingkatkan PAD kita, jadi 70 persen dari PAD, dan 30 persen dari APBN. Kita meyakini bahwa itu pasti terpenuhi,” tutur Made. (rsy/gie)

Bupati Yuhronur menyampaikan, bahwa penyusunan rancangan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 masih dihadapkan dengan pasca pandemi Covid-19, yang masih menimbulkan ketidakpastian tinggi. Hal ini, berdampak bukan saja pada ekonomi dan sosial masyarakat, tetapi juga berdampak pada kemampuan fiskal pemerintah.

Meski demikian, agar pembangunan terus bergerak, terdapat tiga strategi utama yang terus dilakukan Pemkab Lamongan dalam meningkatkan pembangunan daerah. “Tiga strategi tersebut, yakni pertama mengenai peningkatan pembangunan infrastruktur jalan melalui Program Jamula (Jalan Mulus dan Mantap Lamongan), yang telah direalisasikan mulai Juni 2022. Lalu, penanganan banjir serta pembebasan lahan ring road utara. Kedua, peningkatan pelayanan kesehatan yang meliputi pembangunan RS Pantura di Kecamatan Brondong dan rehabilitasi gedung Puskesmas pembantu. Ketiga, pengadaan mobil sehat,” ungkapnya.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan tersebut, maka fiskal pada P-KUA dan P-PPAS tahun 2022 memiliki postur sebagai berikut. Diantaranya, pendapatan daerah setelah perubahan diperkirakan menjadi Rp 3.002.510.252.952,53 mengalami kenaikan 4,83 persen. Kenaikan ini, disesuaikan dengan kondisi proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami kenaikan sebesar 1,08 persen. 

Sedangkan belanja daerah setelah perubahan dialokasikan sebesar Rp 3.340.276.324.706,54. Pembiayaan daerah setelah perubahan, diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp 317.766.071.754. Sementara untuk pendapatan transfer menyesuaikan ketetapan dana transfer umum dana bagi hasil dan pendapatan bagi hasil provinsi serta untuk pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan sebesar Rp 32.280.100.000. Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan dokumen rancangan perubahan KUA-PPAS oleh Bupati Lamongan kepada Ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur. (zen/gie)

“Jadi, hari ini kita melaksanakan rapat dalam rangka membahas KUA PPAS tahun 2023 bersama dengan TAPD. Rapat ini sekaligus sebagai pembahasan awal yang nantinya akan dilanjutkan di tingkat komisi-komisi,” ungkap Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Agus Cahyono, seusai memimpin rapat, Selasa (26/07/2022) pagi.

Disinggung terkait hasil pembahasan ini, Agus menyebut, bahwa sesuai hasil pencermatan Banggar DPRD, jika performa KUA PPAS tahun 2023 belum mencerminkan dari apa yang menjadi tema pembangunan Kabupaten Trenggalek. “Bisa disampaikan tema pembangunan kita untuk tahun 2023, terkait dengan penanggulangan dampak Covid-19, pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian,” imbuhnya.

Akan tetapi, sambungnya, dilihat performa dari distribusi anggaran di APBD tersebut masih perlu revisi. Sehingga, keputusan dari rapat Banggar kali ini, draff KUA PPAS masih kembalikan ke TAPD untuk dilakukan revisi dan rasionalisasi.

Masih terang politisi PKS ini, perlunya revisi dan rasionalisasi ini kemungkinannya karena ada anggaran yang kurang urgent itu bisa digeser untuk mewujudkan tema untuk pembangunan Trenggalek di tahun 2023 mendatang. “Ada waktu sepekan untuk TAPD melakukan rasionalisasi kembali terkait KUA PPAS yang nanti akan kita bahas pekan depan,” terang Agus.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Selain itu, Agus juga menyampaikan, terkait besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang cukup besar di tahun 2021. Menurutnya, hal itu diduga dampak dari perencanaan yang kurang matang. Bahkan, untuk anggaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Trenggalek menyumbang Silpa cukup besar sekitar Rp 51 miliar.

“Iya, anggaran gaji ini terdiri dari tunjangan pegawai hingga tambahan penghasilan yang gagal terserap karena adanya kendala teknis,” tegasnya.

Disisi lain, untuk anggaran gaji pegawai, seharusnya bisa diprediksi secara baik sejak awal. Ini dikuatkan dengan data pegawai dan nominal gaji serta tunjangan yang sudah jelas.

Tidak hanya anggaran gaji ASN yang besar, namun belanja modal yang tidak terserap juga turut menyumbang Silpa. Hal ini terjadi akibat beberapa faktor. “Ada beberapa faktor, diantaranya faktor waktu. Pasalnya ada kegiatan yang perencanaannya cukup panjang, sedangkan saat itu sudah mendekati akhir tahun. Artinya, waktu yang sempit dan terbatas menjadi kendala kegiatan tidak bisa dilaksanakan,” papar Agus.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, faktor lain yang mengakibatkan belanja modal tidak terserap adalah proses di Unit Layanan Pengadaan (ULP). Misalnya, gagal saat masih proses tender dan lain sebagainya. Faktor-faktor semacam ini yang bisa menyumbangkan Silpa yang besar.

“Mudah-mudahan di tahun anggaran berikutnya, kita bisa lebih matang dalam perencanaan. Sehingga semua anggaran bisa terserap secara maksimal dan tidak menyumbang Silpa yang besar kedepannya,” harap Agus. (mil/sit)

Dua fraksi itu, diantaranya yakni dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang disampaikan oleh Arif Wahyudi dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melalui Akdhiyat Syabril Ulum. Sanggahan tersebut, diberikan karena jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan yang dilontarkan.

Dijelaskan oleh Arif Wahyudi, mengenai persoalan pengelolaan Malang Creative Center (MCC) ke depan, dikatakan bahwa sebelumnya akan dikelola oleh Perumda Tugu Aneka Kota Malang. Namun, dalam penjelasan jawaban Wali Kota, Gedung MCC akan dikelola oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag).

“Ketika kami melakukan pertemuan rapat kerja, itu terdengar bahwa ini akan dikerjasamakan dengan Tugu Aneka Usaha. Tapi, jelas dari jawaban Wali Kota bahwa yang mengelola adalah Diskopindag. Artinya, ke depan ketika melakukan rapat kerja tidak perlu mengundang OPD lain. Tetapi kita minta kejelasan dari Diskopindag itu sendiri,” jelas Arif, Rabu (20/07/2022).

Selain itu, pihaknya juga menjelaskan terkait dengan pengelolaaan Kayutangan Heritage. Dimana jawaban dari Wali Kota tersebut, tidak sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Dikatakannya, bahwa pihaknya menanyakan terkait dengan tempat parkir. Justru, dijawab mengenai kegiatan Kayutangan Heritage tahun 2022.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

“Kami sudah paham banget kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2022. Tapi yang menjadi pertanyaan kami, adalah dimana tempat parkirnya. Itu masih belum dikerjakan,” katanya.

Kawasan Kayutangan Heritage ke depan, tambahnya, tentu akan menjadi jujukan dari para wisatawan yang datang ke Kota Malang. Maka, menurutnya perlu adanya tempat parkir kendaraan untuk mereka yang berwisata.

Sementara itu, Akdhiyat Syabril Ulum, juga menyoroti persoalan kemacetan yang terjadi di beberapa titik Kota Malang. Dimana hingga kini masih belum menemukan solusi yang tepat. Di dalam jawaban Wali Kota tersebut, tertuliskan bahwa titik-titik rawan kemacetan telah dilakukan pengaturan waktu siklus trafic light dan juga akan menggunakan angkutan massal sebagai pengurai kemacetan.

“Inikan sudah tahun 2023, kok bisa jawabannya seperti ini. Apalagi, ini RPJMD tahun terakhir Wali Kota Malang. Bisa dipastikan macet kalau solusinya tetap seperti ini. Seharusnya, jawabannya bukan seperti ini,” tegas Ulum.

Ditegaskannya, bahwa dalam pandangan umum untuk mengurai kemacetan tersebut, perlu diperhatikan secara jelas. Salah satu yang menjadi sorotan yakni anggaran senilai Rp 239 miliar diberikan pada DPUPRPKP Kota Malang, untuk perawatan jalan.

“Semoga dengan anggaran Rp 239 miliar untuk perawatan jalan, itu bisa mengatasi kemacetan. Tapi lagi-lagi kajian dan perencanaan. Dengan jawaban seperti ini di tahun 2023 dipastikan Kota Malang masih macet. Saya mohon ada perubahan ekstrim,” imbuhnya. (rsy/sit)