Materi kuliah umum ini, banyak membahas tuntas tentang keadilan restoratif dan implementasi 4A. “Selain itu, saya juga memberikan motivasi kepada mahasiswa Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, agar tetap semangat dalam kuliah, walaupun ada di Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Jadi, dimanapun kita kuliah, yang penting semangat untuk mengikuti perkuliahan,” ujar Kajari Situbondo.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sementara itu, Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Muhammad Yusup Ibrahim, mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan putusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama pada lampiran II angka IV. “Di situ dijelaskan, bahwa ada tiga dosa dan anti korupsi yang harus dipersentasekan oleh setiap Perguruan Tinggi Swasta dan Negeri seluruh Indonesia. Apa yang dimaksud dengan tiga dosa besar itu, antara lain implementasi anti korupsi, anti inteloransi, anti perundungan dan anti kekerasan seksual,” tambahnya.

Perlu diketahui, bahwa kegiatan ini dihadiri juga oleh Rektor, Wakil Rektor I, II dan III Unars. Tidak ketinggalan, dosen dan Dekan Unars, mahasiswa, Kasi Intel Kejari serta Kasi Pidum Kejari Situbondo. (her/gie)

Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar ini menyampaikan, kedatangannya ke perguruan tinggi Unars, untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa. Dirinya menyampaikan, kalau ingin menjadi bangsa yang jaya dan insan beradab, dimulai dengan pendidikan yang mencerdaskan, mencerahkan dan memberikan tauladan.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dijelaskan pula, mahasiswa dan dosen harus ada hubungan yang take and give berjalan satu arah untuk sama-sama memajukan Unars. “Perguruan tinggi Unars semakin bagus dan sekarang ada 4000 mahasiswa. Ini di dunia kampus, maka mahasiswa harus mengembangkan pemikiran yang kritis, terbuka, siap dengan argumen, pendapat serta memberikan ruang kepada siapapun,” ujarnya.

Ditempat terpisah, Rektor Unars Situbondo, Karnadi, mengatakan bahwa pihaknya telah membangun sinergitas dengan legislatif. Unars merupakan lembaga pendidikan yang bersifat umum dan mempunyai jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol).

Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam kehidupan politik, Unars membuka peluang bagi semua partai politik melalui para elitnya untuk membangun sinergitas sesuai dengan kadar keilmuannya. “Hari ini kami bersama anggota Komisi XI DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin memberikan mata kuliah umum dan mahasiswa memperoleh sertifikat,” jelasnya. (her/gie)

Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Syarifuddin, S.H., M.H, dalam sambutannya menyampaikan sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung telah merespons pandemi ini melalui berbagai kebijakan dan terobosan yang membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dengan tetap berpijak pada asas “salus populi suprema lex esto” (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi). Tidak hanya itu, momentum pandemi juga dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung sebagai waktu yang tepat untuk mengakselerasi pemanfaatan teknologi informasi untuk diabdikan bagi penyelenggaraan peradilan.

Pemanfaatan media dan ruang digital untuk penyelenggaraan peradilan ini, sepenuhnya telah mengubah wajah peradilan Indonesia secara signifikan, menuju peradilan modern berbasis teknologi informasi. “Dalam konteks ini, terjadi perubahan paradigma yang besar tentang hakikat “pengadilan” yang tidak lagi dipandang sebagai sebuah gedung “bangunan”, tapi lebih pada “layanan” yang prima dan berkualitas untuk mencapai keadilan,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan, sebagai produsen Sarjana Hukum, keberhasilan pendidikan tinggi hukum di masa depan, tidak lagi diukur dengan parameter kemampuan menghafal teori-teori hukum saja, tapi juga pada ketrampilan berhukum dengan segala perkembangannya,  termasuk  integrasi  teknologi digital ke dalam proses penegakan hukum.

Pria kelahiran Baturaja ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap civitas akademica Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, meski di tengah suasana keprihatinan akibat pandemi Covid-19 yang hingga saat ini mengancam kesehatan umat manusia, namun tidak melumpuhkan semangat untuk terus belajar dan mengasah intelektualitas di berbagai disiplin keilmuan, termasuk di bidang hukum sebagaimana yang dilaksanakan pada kegiatan ini, dan mengajak agar disiplin mematuhi protokol kesehatan, minimal dengan menerapkan pola 3M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak) sebagai bentuk ikhtiar bersama memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19 yang mematikan ini.

Di akhir sambutannya Syarifuddin mengucapkan selamat kepada segenap civitas akademica UIN Sunan Kalijaga, yang telah menggagas studium generale ini. “Sebagai salah satu organ pendidikan hukum, saya mengapresiasi kampus ini karena telah begitu banyak melahirkan alumni yang berkiprah di dunia hukum dan peradilan, serta saya sendiri pernah menjadi karyawan pada perpustakaan kampus ini pada tahun 1980, yang saat itu masih bernama “IAIN Sunan Kalijaga. Saya berharap bersama-sama berkontribusi secara maksimal melalui peran yang di emban baik di dunia akademik maupun praktis dalam rangka membangun dan memajukan Negara Hukum Indonesia,” ujarnya.

Di akhir sambutannya Syarifuddin mengucapkan selamat kepada segenap civitas akademica UIN Sunan Kalijaga, yang telah menggagas studium generale ini. “Sebagai salah satu organ pendidikan hukum, saya mengapresiasi kampus ini karena telah begitu banyak melahirkan alumni yang berkiprah di dunia hukum dan peradilan, serta saya sendiri pernah menjadi karyawan pada perpustakaan kampus ini pada tahun 1980, yang saat itu masih bernama “IAIN Sunan Kalijaga. Saya berharap bersama-sama berkontribusi secara maksimal melalui peran yang di emban baik di dunia akademik maupun praktis dalam rangka membangun dan memajukan Negara Hukum Indonesia,” ujarnya. (enk/photo: pn)

Pakar Lingkungan dari Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia (UI), Dr Ir Mahawan Karuniasa mengatakan, pemerintah harusnya memasukkan elemen-elemen mitigasi adaptasi perubahan iklim dalam rencana pembangunannya. Karena adaptasi ini tidak lepas dari program pengurangan risiko bencana.

“Mitigasi ini penting sekali dilakukan dalam mengurangi kerugian atau dampak akibat bencana. Terkait hal itu sebagai negara berkembang Indonesia dapat melakukan pendekatan interdisipliner dalam membangun kesiapan masyarakat terhadap resiko bencana yang dapat terjadi di sekitarnya,” katanya saat kuliah umum di Pascasarjana, Universitas Jember (Unej), Jumat (13/12/2019) siang.

Menurutnya, integrasi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana menjadi sangat krusial, yang harus menjadi urusan bersama untuk membangun ketangguhan.

Di saat yang bersamaan juga penting untuk menjaga kualitas lingkungan, serta menjaga kualitas dan kapasitas sosial ekonomi. Sehingga program-program seperti adaptasi mitigasi harus mulai diprioritaskan.

“Beberapa efek misalnya saja bencana alam, pemanasan global, kekeringan. Selain juga, efek dari perubahan iklim adalah terganggunya fasilitas pertanian dalam jangka panjang yang nantinya akan berpengaruh terhadap ketersediaan pangan,” imbuhnya.

Mahwan menegaskan, dalam rencana pembangunan Indonesia ke depan perlu perhatian yang besar dan penekanan pentingnya pengarusutamaan program-program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Berbagai terobosan diperlukan untuk meminimalisir dampak dari perubahan iklim. Misalnya saja, untuk Pulau Jawa perlu diperkuat pelaksanaan tata ruang yang optimal.

“Diskusi dan perjanjian internasional tidak akan banyak berarti tanpa adanya aksi nyata untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim yang sudah tidak dapat dihindari. Untuk itu, harus diberlakukan regulasi atau undang-undang yang mengatur tentang mitigasi perubahan iklim di Indonesia, ” terangnya.

Mahwan menambahkan, jangan hanya dipahami mitigasi perubahan iklim ini sebatas menanam pohon dan lain sebagainya. Karena bila tidak segera dicegah, perubahan iklim hanya akan berujung pada kesengsaraan masal. (Kj1/Yud/oso)

Sarasehan bertemakan,”Saya Indonesia, Saya Pancasila : Gebyar Bhineka Tunggal Ika dalam semangat Gotong royong,” tersebut, membahas banyak hal diantaranya tentang sadar wisata, hukum dan sadar berpolitik.

Eddy Mulyono SH, Mhum dosen Hukum tata negara FH Unej pencetus sarasehan Silaturahmi kebangsaan – Religius. (yud)

Hadir sebagai Narasumber, Hari Putri Lestari SH MH anggota DPRD Jatim Fraksi PDIP (2019 – 2024 ), Prof Dr Dominikus Rato, SH Msi, guru besar hukum adat FH Unej, Prof Dr Arief Amrullah SH Mhum, Guru Besar hukum Pidana FH Unej dan Wartono Salam Praktisi Kepariwisataan.

Pencetus kegiatan Sarasehan, Eddy Mulyono SH, Mhum dosen Hukum tata negara FH Unej mengaku awalnya, dia ragu untuk melakukan penggabungan tiga sampai empat kelas yakni MK, PCL dan PKN dalam satu forum temu ilmiah.

Namun setelah melakukan pengamatan dan evaluasi, ternyata penggabungan kelas MKU dan Fakultas Hukum, diperoleh data dan kesimpulan, bahwa perlu adanya akselerasi dan pengorganisasian yang semakin matang dan profesional.

Oleh karena itu pada semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020, dirinya mengambil keputusan dan bertekad untuk tetap melaksanakan kegiatan forum ilmiah tersebut secara Ajeg dan Variatif.

“Ajeg, dalam arti tetap dilakukan penggabungan antara MKU dan FH, Variatif dimaksudkan bahwa model kegiatan tidak monoton seperti yang sudah dilaksanakan, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan bernama: sarasehan-silaturahmi: kebangsaan-religius, ” terangnya.

Eddy menerangkan, tujuan kegiatan ini untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa, kepada generasi muda, khususnya mahasiswa, sehingga tumbuh rasa memiliki negara – bangsa sebagai landasan untuk berkarya dan berinovasi untuk Indonesia maju.

“Selanjutnya, acara ini juga bisa memberi bekal melalui pengayaan berbagai materi yang saling bertautan antara bahan kuliah yang satu dengan lainnya, baik antar mata kuliah pada MKU dengan materi kuliah hukum,” ujarnya.

Selain itu lanjut dosen yang akrab disapa Eddy ini, kegiatan sarasehan kali ini bisa sebagai forum untuk melakukan evaluasi terhadap penguasaan materi kuliah baik secara berkelompok maupun secara individu.

Anggota DPRD Jawa timur, Fraksi PDI Perjuangan Hari Putri Lestari salah satu narasumber yang membahas tentang Sadar berpolitik menganggap, pentingnya mahasiswa mengenal bahkan memahami tentang pendidikan politik, karena mahasiswa adalah penerus secara estafet.

“Selanjutnya, karena mereka minim pemahaman tentang pentingnya politik sedangkan kampus adalah tempat pendidikan politik harusnya secara rutin dan itu harus berjalan,” katanya.

Hari Putri lestari berharap, melalui mahasiswa Unej Jember, tentunya akan bisa bersinergi, tentang pemikiran – pemikiran mereka, mereka bisa memberi masukan kepada Anggota dewan dan usulkan permasalahan – permasalahan yang mereka tangkap di masyarakat.

“Karena Penyampaian permasalahan – permasalahan dari masyarakat, Itu adalah bagian dari Partisipasi mahasiswa terhadap permasalahan yang ada di Kabupaten Jember ataupun Jawa timur, ” ungkapnya. (yud/oso)

Di Indonesia ada 4.300 Perguruan Tinggi, baik PTN dan PTS dengan peluang pasar dalam negeri penduduk 262 juta jiwa. Sementara China hanya memiliki 2.400 Perguruan Tinggi dengan penduduk 4,2 milyar jiwa, namun pangsa pasarnya di luar negeri. Menandakan kemajuan bangsa China sangat jauh.

Menristekdikti bersama jajaran Rektorat dan Dekanat, meninjau hasil penelitian mahasiswa. (rhd)

“Nah, bagaimana peran perguruan tinggi terhadap inovasi dalam menghadapi revolusi industri 4.0? Semua itu karena pandai membaca peluang dan sabar berproses. Lihat Gojek bermodal berapa? Awal tahun 2018, Gojek sudah memiliki aset $550 juta, namun diawal tahun 2019 sudah berkembang $9 milyar. Berkali lipat dalam setahun, karena berani expand ke luar negeri, seperti GT (Thailand), GoViet (Vietnam) Go-Jek (Malaysia dan Singapura), dan lainnya,” ungkap Nasir, saat mengisi kuliah umum bertemakan “Kebijakan Kementerian Menghadapi Era Revolusi industri 4.0.”

Menurut mantan Rektor Universitas Diponegoro ini, tinggal bagaimana Rektor dan dosen membuat sistemnya agar mahasiswa memiliki kompetensi lainnya.

“Kampus jangan terus membangun gedung, namun pengembangan fasilitas dan prasarana, agar lulusan berkualitas. Selain itu, riset penelitian harus diperhatikan. Contohlah UI, ITB, dan UGM. Pentingnya inovasi menjadikan pengusaha yang sukses. Salah satunya melalui Teknik Informatika dengan menciptakan banyak start-up. Tak cukup jika Anda mendapatkan ijazah, harus memiliki kompetensi lainnya,” ungkap pakar anggaran dan akuntan profesional ini, agar para mahasiswa penerima Bidikmisi siap menghadapi era revolusi industri 4.0 yang sudah dekat dan didepan mata.

“Namun, pemerintah saat ini kebijakan terbalik, sehingga mengalami keseimbangan primer negatif, karena minus. Bahkan untuk membiayai dirinya sendiri sudah tidak mampu, apalagi untuk bayar hutang. Yang terjadi, karena penerimaan defisit, maka hutang lagi untuk bayar hutang,” ungkap Didik, kepada puluhan mahasiswa Pascasarjana UB, dalam Public Lecturers Series, di UB Coffee, Rabu (6/3/2019).

Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia ini mengatakan kebijakan pemerintah jarang dikritik publik karena dianggap tabu. Padahal APBN kondisinya kritis.

“Solusinya jangan defisit. Artinya penerimaan dalam negeri harus ditambah, pengeluaran dikurangi atau efisiensi. Rincian pengeluaran itu ada ratusan ribu item, silakan DPR dan pihak terkait mengevaluasi semua sektor. Kecuali yang prioritas. Seperti pengeluaran rapat, kunjungan kerja kedinasan, dan lainnya yang konsumtif, itu bisa dievaluasi. Kalau yang produktif dan efektif, lanjutkan, seperti sekolah vokasi,” usul mantan anggota DPR RI masa bakti 2004-2009 ini.

Ketua Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) ini menambahkan ketimpangan di desa justru terlihat meningkat. Dengan pelaksanaan proyek di daerah, namun dananya di pusat, menjadikan rawan penyalahgunaan.

“Salah satu tanggung jawabnya, yaitu meningkatkan kedudukan dan peran serta perempuan dalam pembangunan, serta program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan,” ungkap Wakil Gubernur Jawa Timur Dr. H. Emil Elestianto Dardak, M.Sc, hadapan ribuan mahasiswa UMM, saat mengisi kuliah umum Strategi dan Implementasi Program Nawa Bhakti Satya Bagi Dunia Kampus, di Dome UMM, Rabu (6/3/2019).

Mantan Bupati Trenggalek ini mengatakan, budaya Jawa Timur masih menganut budaya Patriarki, yaitu berdasar garis keturunan dari Bapak. Kesetaraan gender, merupakan hak asasi sebagai manusia untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup.

“Tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Dari sisi inilah, Pemprov Jatim berusaha menyeimbangkan peran perempuan dan laki-laki, namun tanpa menghilangkan budaya yang ada. Misal dari sisi pendidikan, politik, kesehatan, ekonomi maupun ketenagakerjaan. Tentunya ini tidaklah mudah,” jelas Emil, saat menggantikan Gubernur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si dalam pemaparan program Nawa Bhakti Satya, memperingati Hari Perempuan Internasional 8 Maret.

Program kampanye Labour Rights for Women ditujukan bagi pekerja perempuan muda, tidak ada henti-hentinya menyuarakan dan mengedukasi perempuan. Kesetaraan gender tidak harus dipandang sebagai hak dan kewajiban yang sama persis tanpa pertimbangan selanjutnya.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI), Dr Anwar Usman, SH, MH, saat mengisi kuliah umum bertemakan “Konstitusi dan Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan Harmonisasi dalam Pendidikan”, di Aula Sarwakirti Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama), Jumat (28/12/2018).

Rektor Unikama menyerahkan cinderamata kepada Ketua MK. (rhd)

Dalam paparannya, Anwar mengungkapkan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berpatokan pada konstitusi. Termasuk kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, dirinya tak segan-segan mengatakan hal itu melanggar jika memang melanggar atau inkonstitusional.

“Seperti dulu misalnya anggaran pendidikan itu hanya 11 koma sekian persen dari APBN dan APBD, padahal seharusnya dalam konstitusi 20 persen. Maka kami harus meluruskan dibagian itu. Begitu pula masyarakat yang menemukan ada hal yang tidak sesuai, bisa melapor,” tegasnya, kepada awak media.

Ketua MK Dr. Anwar Usman, SH, MH (tengah) bersama jajaran Rektorat Unikama. (rhd)

Selain itu, pria yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi selama 14 Januari 2015 hingga 1 April 2018 ini, sangat tertarik menyikapi kriminalisasi guru. Menurutnya, kriminalisasi itu seolah menyalahkan guru atas perbuatan yang fatal sebagaimana perbuatan kriminal. Padahal tujuan guru tersebut sebagai pembinaan pendidikan karakter siswa di masa depan.