“Seluruh anggota DPRD kabupaten atau kota atau provinsi dan DPR RI, pendapat atau pernyataannya dilindungi oleh UU. Baik di dalam rapat maupun di luar rapat. Yang mana, itu dikenal dengan hak imunitas,” kata Dhafir-sapaan Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso.

Dijelaskannya, ketika mendapat informasi dirinya dilaporkan pada polisi, politisi senior itu menanggapinya dengan tertawa. Karena yang dilaporkan bupati, adalah kewenangannya sebagai anggota DPRD.

Trias politika itu, lanjutnya, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga lembaga ini, mempunyai kewenangan masing-masing. Artinya, negara kita ini adalah negara demokrasi. Dari, oleh dan untuk rakyat.

Misalnya, tambahnya, kewenangan yudikatif. Ketika hakim memutuskan perkara, bukan hanya berdasarkan KUHPidana saja, tapi juga keyakinan. Ketika hakim memutuskan perkara tidak sesuai KUHPidana, tapi berdasarkan keyakinan, apakah itu salah.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Kewenangan anggota DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, terutama yang terkait dengan Pemerintahan Daerah,” jelasnya.

Karena, lanjutnya, dalam menjalankan tugasnya, bupati mempertanggungjawabkan pada DPRD. DPRD bertanggung jawab pada rakyat. Seluruh pendapat, pernyataan dan pertanyaan yang berkaitan dengan Tupoksi DPRD, dilindungi oleh UU dengan hak imunitas.

Ditambahkannya, baik dilakukan di dalam rapat maupun di luar rapat. “Kalau misalkan saya mengatakan di Bondowoso marak jual beli jabatan, itu pendapat saya. Pendapat itu diperoleh dari apa yang dilihat, didengar dan dibaca,” paparnya.

Pendapat itu, terangnya, muncul setelah Komisi I saat itu mengundang Pansel Lelang Jabatan 14 OPD. Saat itu, dirinya memutar rekaman yang berisi percakapan dugaan jual-beli jabatan. Seluruh peserta sidang, tidak ada yang membantah.

“Apalagi, Wabup berstatemen di media bahwa di Bondowoso marak jual beli jabatan. Ada juga pengakuan dari ‘korban’. Informasi ini sebetulnya, pintu masuk APH untuk melakukan penyelidikan,” ujarnya. (zen/sit)

Gedung yang rencananya dibangun dua lantai tersebut terdiri dari ruang SPKT dan penjagaan dilantai satu dan dua sebagai ruang digital dan Command Centre.

Kapolres Batu, AKBP. Catur C Wibowo, saat peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan gedung SPKT dan Command Centre di Markas Polres Batu, Kamis (04/03) menjelaskan, bahwa masyarakat yang membutuhkan pelayanan nantinya akan dilayani di gedung tersebut.

Masyarakat tidak perlu jauh-jauh masuk ke ruangan lainnya karena semua pemberkasan akan diselesaikan di gedung baru nantinya.

“Polres Batu akan melaksanakan pembangunan gedung SPKT. Gedung ini sendiri merupakan sentra pelayanan bagi masyarakat,” kata Catur.

Pembangunan ini juga merupakan upaya Polres Batu mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

“Dalam hal ini, Polres Batu masih proses dari WBK menuju WBBM. Tujuan dari pembangunan gedung ini adalah untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat. Gedung ini akan mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan,” jelasnya.

Sementara Command Centre akan diisi oleh sejumlah aplikasi. Aplikasi yang terpasang memberikan informasi mengenai kondisi Kota Batu. Informasi yang ditampilkan mulai dari kondisi jalanan hingga tempat tujuan wisata.

“Kami juga bekerjasama dengan PHRI Kota Batu. Sehingga pelayanan Polres Batu kepada masyarakat akan semakin maksimal. Kami akan kerja sama dengan pelaku usaha wisata hingga pemerintah daerah,” tambahnya.

Baca Juga : Mantan Pejabat Batu Laporan Polisi, Merasa Ditipu Rekan Bisnis Investasi

Ketika masyarakat masuk ke ruangan Command Centre mereka dapat mengakses aplikasi bernama Apel Batu. Aplikasi itu berisikan tentang pengaduan, kondisi jalanan dan informasi tentang pariwisata Kota Batu.

Command Centre juga dimanfaatkan untuk mempermudah tugas kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan terpantaunya kondisi kota, maka potensi tindak kriminalitas dapat ditekan.

“Juga untuk mempermudah mengungkap sebuah permasalahan. Pembangunan ini rencananya akan diselesaikan selama tiga bulan,” paparnya. Gedung baru ini berada di dekat pintu masuk Mapolres Batu. Ruas jalan di depan SPKT sebelumnya telah dilebarkan sehingga bisa dilalui kendaraan dua jalur. (bir/ed2)

Pasalnya, bukan Bagas yang menyebar luaskan atau memposting ke beberapa media sosial dan di berbagai grup WhatsApp yang sempat viral serta heboh di Kabupaten Situbondo.

Bagas Baju Batik memakai masker hitam saat berada di ruangan Wabup Situbondo. (im)

Keputusan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Situbondo Ir H Yoyok Mulyadi M Si, di ruang kerjanya usai menggelar rapat bersama Bupati Situbondo dan Kapolres Situbondo AKBP Sugandi SIK M Hum.

“ Pemerintah Kabupaten Situbondo memutuskan untuk tidak melanjutkan, kasus pemelesetan data Covid-19 yang dilakukan oleh Bagas ke ranah hukum, ” ujar Wabup H Yoyok Mulyadi.

Sambung Wabup H Yoyok, Sebab, kasus ini adalah delik aduan dari Pemkab Situbondo. Maka atas hasil rapat koordinasi Pak Bupati dan dari berbagai unsur yang disaksikan bersama APH diputuskan untuk tidak melanjutkannya.

“ Sebelumnya Bagas asal warga Desa Juglangan ini memplesetkan foto sebaran penderita Covid-19, hanya untuk bahan guyonan di dalam grup terbatas. Namun, selang beberapa menit kemudian, tanpa sepengetahuan Bagas, gambar editan tentang data Covid-19 tersebut telah menyebar hingga ke berbagai media sosial lainnya, ” jelas Wabup H Yoyok.

Hasil dari rapat tersebut, imbuh Wabup H Yoyok, apa yang telah dilakukan Bagas bukan termasuk hoax, tapi hanya memplesetkan saja. Sementara yang bersangkutan tidak tahu kalau editan data Covid-19 yang dibuatnya tersebut ada yang menyebarkan.

“ Semoga ini bisa jadi pelajaran ke siapa saja terutama pengguna media sosial, agar tidak main-main dengan data- data penting, apalagi seputar data Covid-19, ” pungkasnya.

BACA : Awas Ada Peta Hoax Covid-19 Situbondo

Sementara itu, Kapolres Situbondo AKBP Sugandi SIK M Hum dikonfirmasi terpisah menjelaskan bahwa, dalam kasus tersebut, penyidik Polres Situbondo masih menunggu surat dan pernyataan sikap secara resmi dari Pemerintah Kabupaten Situbondo.

“ Bentuk pernyataan sikap resmi dari pemkab itu, untuk menguatkan bahwa Pemkab tidak melanjutkan pelaporannya, ” jelas AKBP. Sugandi SIK M Hum. (im/yan)