“Rapat paripurna ini dapat kami laksanakan setelah Pansus selesai menjalankan suatu pembahasan dan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Sampang,” kata Ketua DPRD Sampang, Fadol.

Ketua Pansus DPRD Sampang, Alan Kaisan, menjelaskan bahwa indikator kinerja utama pemerintah daerah ditetapkan sebanyak delapan Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun, di antara seluruh indikator yang menjadi perhatian khusus, yaitu jumlah persentase penduduk miskin tahun 2022.

“Penduduk miskin 2022 masih cukup tinggi sebesar 21,61 persen atau mengalami kenaikan 103,4 persen dibanding tahun 2021. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,27 persen atau mengalami kenaikan sebesar 150,57 persen dibanding tahun 2021,” terangnya.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Berdasarkan data tersebut, pemerintah daerah didorong agar membuat terobosan program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, melalui Dinas Sosial sebagai pengampu. Diharapkan, ini dapat bersinergi lintas OPD untuk melakukan kajian pengentasan kemiskinan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan program dan kegiatan.

Menurut Alan, program penguatan ekonomi sebagai upaya mengurangi kemiskinan, butuh rekomendasi untuk melaksanakan program yang berdampak langsung pada masyarakat sebagai langkah nyata pengentasan kemiskinan. “Patut dilakukan evaluasi dengan serius dan mendalam secara bersama antara DPRD dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah strategis dan inovasi dalam rangka mencari solusi yang tepat untuk mengatasi indikator kinerja utama. Khususnya, berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai upaya menekan jumlah kemiskinan,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Sampang, H Slamet Junaidi, berterima kasih terhadap anggota DPRD beserta tim Pansus dengan segala jerih payah telah menyumbangkan pemikiran secara berkesinambungan dalam membahas LKPJ Bupati tahun 2022. “Kami berharap, semua perangkat daerah memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi dari tim Pansus DPRD dan menjadi perhatian bersama untuk lebih meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang,” kata bupati.

Secara umum, pihaknya mendengar dan mengkaji dengan seksama terhadap beberapa pendapat dan himbauan dari tim Pansus DPRD dan tim penyusun terhadap Raperda merupakan hasil pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif sebagai amanat untuk diakomodir dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sesuai Surat Gubernur Jawa Timur. “Perihal surat Gubernur, yakni Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sampang tahun 2022-2042,” jelasnya.

Kader Partai NasDem itu menyebutkan, penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) yang mengarah pada tujuan peningkatan ekonomi, didasarkan dengan beberapa alasan sesuai peraturan atau Undang-Undang tentang perindustrian. “Salah satunya, penyusunan rencana pembangunan industri merupakan pelaksanaan arahan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian yang mengarahkan setiap tingkat pemerintahan untuk merancang rencana pembangunan industri,” paparnya. (raf/sit)

Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Pansus LKPj DPRD Trenggalek, juga mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Trenggalek. “Hari ini kita melakukan pembahasan akhir terkait finalisasi LKPj Bupati Tahun 2022. Hasilnya, sangat disayangkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) senilai Rp 284 miliar atau sekitar 11,6 persen dari APBD tahun 2022 lalu. Seperti yang kita ketahui, mulai tahun 2019 sampai tahun 2022, Silpa kita sangat tinggi dan ini menjadi PR kita agar kedepannya agar Silpa itu tidak semakin tinggi,” kata Ketua Pansus LKPj Bupati Trenggalek Tahun 2022, Sukarudin saat dikonfirmasi, Kamis (27/04/2023) siang.

Jadi, uarianua, nominal 11,6 persen tahun 2022 tersebut merupakan angka tertinggi terhitung Silpa sejak tahun 2019 lalu. Dalam pembahasan itu, ketika di tanya Pansus terkait apa yang menyebabkan Silpa di tahun 2022 ini, justru mengalami kenaikan karena ada beberapa faktor terutama banyaknya pemutusan kontrak di berbagai sektor.

“Misalnya, pemutusan kontrak kerja di beberapa sektor, akhirnya ada Rp 83 miliar yang tidak dapat di serap karena gara gara kontraktornya sebagian melarikan diri,” imbuhnya.

Menurutnya, tahun 2022 Kabupaten Trenggalek mendapatkan pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Namun, nilai Silpa justru melebihi pinjaman tersebut.

“Ini sangat memprihatikan sekali. Dan, tidak boleh terjadi di APBD tahun-tahun berikutnya,” kata Sukarudin.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Selanjutnya, Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Trenggalek tahun 2019 mendapatkan sebesar Rp 31,5 miliar. Dan di tahun 2020 hingga 2021, senilai Rp 29 miliar, lalu tahun 2022 mendapatkan kurang lebih Rp 19 miliar. Artinya, DID Kabupaten Trenggalek turun Rp 10 miliar dari tahun sebelumnya.

“Sebenarnya, tahun 2021 kita sudah merekomendasikan untuk membentuk Tim untuk mensukseskan DID. Kita mencoba mengambil dana yang sudah dikondisikan di pusat dan ini tahun yang akan datang tidak boleh terjadi lagi seperti tahun 2022 kemarin,” terangnya.

Dijelaskan Politisi PKB ini, penurunan anggaran DID dapat diartikan kompetensi dan komunikasinya harus dibangun. “Kalau anggaran turun, iya. Namun nyatanya, di daerah-daerah lain anggaran DID juga meningkat,” ujar Sukarudin.

Dalam hal ini, ungkapnya, ada catatan di tahun 2021 yang terulang kembali. Artinya, rekomendasi tahun 2021 belum sukses karena masih terulang kembali di tahun 2022.

Selanjutnya, dalam DID tiap-tiap OPD harus ada pembenahan serta target yang jelas sehingga capaian akan tercapai. Oleh karena itu perlu dibentuk tim agar target itu bisa tercapai.

Lebih lanjut Sukarudin menjelaskan, penyebab terjadinya Silpa tinggi di Kabupaten Trenggalek, adalah disebabkan adanya pemutusan kontrak sehingga ada anggaran kurang lebih Rp 83 miliar yang tidak terserap. “Setiap mendekati tahun politik memang Silpa selalu tinggi ini berdasarkan data dan fakta yang ada,” paparnya.

Selanjutnya, hasil finalisasi Pansus atas LKPj tahun 2022 akan disampaikan dalam paripurna untuk selanjutnya disahkan. (mil/sit)

Ketua Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Trenggalek, Sukarudin, mengatakan rapat Pansus LKPJ ini digelar bersama dengan tim eksekutif. “Ada 20 indikator yang belum bisa dinilai. Hal ini terjadi karena targetnya ada namun capaiannya tidak dilaporkan. Jadi benchmark nya tidak ada sehingga kami tidak bisa mengukur keberhasilannya,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis (13/04/2023) siang.

Selanjutnya, dalam LKPJ Bupati Trenggalek tahun 2022 juga banyak catatan yang diberikan dalam rekomendasi. Diantaranya, adalah tentang data kemiskinan. “Dalam laporan per laporan yang disampaikan bupati permasalahan kemiskinan dinilai belum sinkron,” kata Sukarudin.

Bahkan, ada beberapa hal yang masih terulang kembali seperti tahun sebelumnya tentang data kemiskinan, “Kalau dalam LKPJ tahun 2021 pengangguran terbukanya turun, kemiskinannya naik, sedangkan LKPJ 2022 kemiskinannya turun, pengangguran terbukanya naik, inikan tidak sinkron paradoks,” imbuhnya.

Lebih lanjut Sukarudin mengungkapkan, terkait infrastruktur dinilai untuk capaian masih belum tercapai melihat kondisi eksisting yang ada saat ini. Sementara di data sudah tercapai, artinya targetnya terlalu rendah.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Ini tidak sinkron dan ini sudah terjadi ditahun – tahun sebelumnya serta sudah kita rekomendasi di tahun 2021 dan diulang kembali,” ujar Politisi PKB.

Dalam pembahasan kali ini masih ada yang dinilai kurang sesuai dalam misi kedua RPJMD targetnya jelas ada namun dalam LKPJ ini tidak dilaporkan, karena tidak ada benchmark nya maka Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Trenggalek. Tidak bisa mengukur keberhasilan dari misi kedua RPJMD Kabupaten Trenggalek.

“Tadi kita meminta data-data tersebut agar Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Trenggalek bisa mengukur keberhasilan LKPJ Bupati Trenggalek tahun anggaran 2022 dalam misi kedua,” tambahnya.

Dalam LKPJ Bupati Trenggalek tahun 2022, misi kedua indikator yang belum dilaporkan, yaitu prosentase kunjungan wisatawan. Kemudian, jumlah Desa Wisata, kemudian desa mandiri, tadi kita koreksi ternya ada 32 Desa mandiri yang belum di laporkan, kemudian capaian target SDGs Desa juga belum dilaporkan.

“Sehingga pada misi kedua yaitu mewujudkan Kabupaten Trenggalek sebagai kota pariwisata berbasis kolaborasi dimulai dari pemberdayaan masyarakat, Pansus LKPJ tidak bisa mengukur,” papar Sukarudin.

Untuk sementara, rapat Pansus LKPj ini di skores dan dilakukan rapat internal Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Trenggalek menyikapi perihal permasalahan tersebut. (mil/sit)

Rapat paripurna yang digelar di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Senin (03/04/2023) malam itu, dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito dan didampingi Wakil Ketua Muhammad Rifa’i, Susi Narulita dan Mujib. Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Blitar, Rini Syarifah, Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, sejumlah kepala OPD dan sejumlah anggota DPRD.

Ketua DPRD Suwito dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat paripurna kali ini merupakan rangkaian lanjutan dari rapat paripurna sebelumnya. Yaitu, penyampaian penjelasan bupati tentang LKPJ Bupati Blitar tahun 2022, yang diselenggarakan pada Rabu (29/03/2023) lalu.

Berdasarkan tata tertib pasal 209 ayat 7 butir a angka, maka tahap pembahasan berikutnya yaitu Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Blitar tahun 2022. “Penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi dibacakan melalui juru bicaranya masing-masing, dimulai dari Fraksi Golkar Demokrat, Fraksi PDI-P, Fraksi PKB, Fraksi PAN dan Fraksi GPN,” kata Suwito.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar-Demokrat DPRD Kabupaten Blitar, Indah, dalam pandangan umumnya menyampaikan bahwa Fraksi Partai Golkar-Demokrat menyarankan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, untuk memperhatikan tiga poin penting. Diantaranya, soal perekrutan pegawai RSUD Srengat, penanganan ODGJ dan Aset Pemerintah Daerah.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Fraksi Partai Golkar-Demokrat menyarankan, pertama, agar kedepan mekanisme perekrutan karyawan atau pegawai pada RSUD Srengat bisa lebih transparan. Termasuk, syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan tidak bersifat formalitas semata. Kedua, mendorong agar Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki suatu tempat khusus yang disertai dengan fasilitas dan tenaga yang memadai sebagai tempat penanganan dan rehabilitasi ODGJ di Kabupaten Blitar,” paparnya.

Lebih lanjut Fraksi Partai Golkar-Demokrat menyarankan, agar tanah Aset Pemda dalam bentuk tanah yang terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Srengat, yang saat ini dimanfaatkan untuk menanam cokelat dan kelapa yang dinilai kurang maksimal agar bisa dialihfungsikan. “Karena kurang maksimal, sebaiknya dialihfungsikan. Misalnya, dijadikan sebagai objek wisata edukasi. Sehingga, bisa lebih bermanfaat baik untuk peningkatan PAD Kabupaten Blitar maupun bermanfaat untuk masyarakat sekitar,” jelasnya.

Sementara juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Blitar, Budi Susila Jaya, menyampaikan jika Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Blitar berharap kepada pemerintah daerah agar secepatnya menyelesaikan proyek-proyek yang terkait dengan jalan. Mengingat, kurang lebih 20 hari lagi akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Sehingga, seperti biasa arus mudik dan balik, membutuhkan infrastruktur dan sarana jalan yang layak.

“Agar arus mudik dan balik bisa berjalan lancar dan dirasa nyaman oleh para pengguna jalan, maka dalam sisa waktu sebelum Hari Raya ini, kami berharap Pemda bisa melalukan percepatan untuk secepatnya menyelesaikan proyek-proyek yang terkait dengan jalan,” jelasnya.

Fraksi PDI-Perjuangan menambahkan, arus mudik dan arus balik lebaran tahun ini, akan berlangsung dengan volume yang jauh lebih besar dari pada tahun kemarin. Mengingat, situasi pandemi yang terjadi pada tahun sebelumnya, dan Hari Raya Idul Fitri mendatang sudah tidak ada pembatasan lagi.

“Dengan demikian dibutuhkan kesiapan infrastruktur jalan yang layak diseluruh pelosok Kabupaten Blitar, guna menopang kelancaran tradisi lebaran yang akan datang,” paparnya. (jar/dpr/sit/adv)

“Untuk agenda di April, kita fokuskan pada rapat Pansus. Dimana, Pansus nantinya akan membahas terkait LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022, yang akan diparipurnakan sebelumnya,” ungkapnya, Jumat (31/03/2023) sore.

Politisi PKS ini menyampaikan, dalam pembahasan Pansus LKPJ, ini akan ada empat kali rapat. Yakni, dua hari rapat bersama bupati, tiga hari bersama narasumber dan dua hari rapat tindaklanjut bersama nara sumber. “Dan selanjutnya, rapat keempat adalah finalisasi,” tegas Agus.

Masih menurut Agus, pembahasan LKPJ Bupati ini ditargetkan selesai dalam sebulan. “Jadi, mau tidak mau pembahasannya harus selesai dalam waktu sebulan. Untuk selanjutnya, diparipurnakan setelah Hari Raya Idul Fitri,” sambungnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Dirinya menuturkan, kegiatan DPRD juga ada yang dilaksanakan di sore hari sekaligus ada ceremonial bersama dalam rangka MoU dengan kejaksaan.

Disinggung adanya larangan bukber dari Pemerintah, Agus menilai jika acara itu sebenarnya bukan bukber. “Kegiatan ini bukan Bukber, karena bertepatan acaranya sore, dan menjelang buka puasa,” kata Agus.

Ditambahkan Agus, di April nanti juga ada kegiatan kunjungan kerja (Kunker) keluar daerah, yakni Badan sekali, Komisi sekali dan Pansus sekali. “Tidak hanya itu, namun ada juga rapat-rapat Komisi yang tidak kita agendakan secara rinci.Tapi kita satu klausul. Intinya rapat Komisi dan kunjungan dalam daerah itu sifatnya fleksibel,” ujarnya. (mil/gie)

Rapat paripurna yang digelar di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar tersebut, dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito, didampingi Wakil Ketua DPRD, Muhammad Rifa’i dan Mujib. Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Blitar, Rini Syarifah, Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar, Izul Marom, sejumlah kepala OPD dan sejumlah anggota DPRD.

Ketua DPRD Suwito, dalam sambutannya menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu, Bupati Blitar telah mengirimkan surat perihal penyampaian LKPJ Bupati Blitar tahun 2022. Berdasarkan tata tertib DPRD Kabupaten Blitar pasal 208 ayat 1, bahwa LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Menindaklanjuti hal itu dan berdasarkan ralat jadwal yang telah ditetapkan oleh Pimpinan, maka DPRD Kabupaten Blitar menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Penjelasan Bupati terhadap LKPJ Bupati Blitar tahun 2022,” kata Ketua DPRD Suwito.

Sementara itu, Bupati Blitar, Rini Syarifah, dalam beberapa penjelasannya juga menyampaikan mengenai sejumlah penghargaan dan prestasi. Diantaranya, Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Nindya, Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Utama, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota Berprestasi se-Jawa Bali yang diraih melalui pemanfaatan aplikasi SIPARI, Peringkat ke-3 Pencairan Dana Desa Tercepat Tahun Anggaran 2022 se-Jawa Timur dan penghargaan-penghargaan lainnya.

“Prestasi dan penghargaan itu, dimaksud bukanlah tujuan utama, namun untuk memotivasi dan memacu daya saing kita guna berkompetisi secara sehat, dan membiasakan berpikir

dan bertindak secara sistematis, efektif dan efisien agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Blitar,” jelas Mak Rini-sapaan akrab Bupati Blitar.

Lebih lanjut Mak Rini menyampaikan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blitar, serta jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dan jajaran pemerintah desa, seluruh stakeholder pembangunan, serta masyarakat Kabupaten Blitar yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sepanjang Tahun 2022 yang penuh dengan tantangan. “Pemerintah Kabupaten Blitar membuka ruang selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan dan saran konstruktif. Baik untuk perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun pelaporan hasil pembangunan di tahun mendatang,” paparnya. (kom/jar/sit/adv)

“Hari ini kita melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota LKPJ Bupati Trenggalek tahun 2022. Sesuai ketentuan pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan LKPJ kepada DPRD,” ungkap Samsul Anam saat dikonfirmasi, Rabu (29/03/2023) siang.

Hal tersebut, tambahnya, juga diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 yang diperbaharui menjadi nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran wajib disampaikan kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. “Dengan demikian, penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2022 ini merupakan pelaksanaan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan,” imbuhnya.

Dikatakan Politisi PKB ini, setelah LKPJ disampaikan oleh Bupati kepada DPRD, maka ebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut, maka harus memperoleh kesepakatan terlebih dahulu. “Setelah disepakati, kami (DPRD) akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas membahas LKPJ tersebut. Dan hari ini, juga telah diparipurnakan pembentukan Pansus DPRD yang akan membahas terkait LKPJ Bupati Trenggalek Tahun Anggaran 2022,” jelas Samsul.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Pihaknya menekankan, dalam pembahasan LKPJ nantinya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dituangkan dalam visi misi tahunan sesuai program kerja Bupati Trenggalek.

Sementara itu, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, mengatakan seperti tahun-tahun sebelumnya rapat paripurna penyampaian nota LKPJ Bupati harus dilaksanakan. “Dalam hal ini, kami menyampaikan laporan keuangan maupun capaian indikator Pemerintah Daerah. Meski selama beberapa tahun terakhir kita menghadapi pandemi Covid-19, yang mana berdampak signifikan dari sisi pengangguran terbuka,” tuturnya.

Disinggung terkait tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2022, Mas Ipin-sapaan akrab Bupati, menyampaikan nantinya akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan dalam anggaran perubahan. “Sebenarnya, Silpa tinggi atau tidak itu faktornya banyak. Mulai dari bagaimana kita (Pemkab) melakukan efisiensi anggaran dan lain sebagainya. Jadi kedepannya pun bisa dianggarkan kembali,” papar Bupati Arifin.

Dirinya berharap, agar LKPJ Bupati Tahun 2022 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk merumuskan rekomendasi atas penyelenggaraan Pemerintahan dan Implementasi Pembangunan Kabupaten Trenggalek kedepannya.

Perlu diketahui, bahwa DPRD Kabupaten Trenggalek melakukan Pembentukan Empat Panitia Khusus (Pansus) dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Trenggalek Tahun Anggaran 2022. (mil/sit)

Diketahui, bahwa LKPJ merupakan laporan pelaksanaan tugas atau progress report dari Bupati kepada DPRD selama satu tahun anggaran atas dasar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sehingga, hubungan eksekutif-legislatif tetap berjalan dengan baik.

Plh Bupati menyampaikan, target pendapatan daerah sebesar Rp 3,852 triliun dapat direalisasikan sebesar Rp 3,681 triliun atau 95,57 persen. Rinciannya, untuk PAD ditetapkan sebesar Rp 694,85 miliar dapat terealisasi Rp 639,61 miliar. Kontribusi pendapatan daerah Kabupaten Jember sebagian besar bersumber dari dana transfer dengan target sebesar Rp 3,11 triliun, dapat terealisasi sebesar Rp 3,02 triliun atau 96,97 persen.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Sedangkan, tambahnya, lain-lain pendapatan daerah yang sah targetnya sebesar Rp 41,78 miliar dapat terealisasi sebesar Rp 20,63 miliar atau 49,38 persen. Sementara untuk anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022, dialokasikan sebesar Rp 4,42 triliun dapat terealisasi sebesar Rp 4,11 triliun atau 93,13 persen. Rinciannya, belanja operasional dialokasikan sebesar Rp 3,04 triliun dapat terealisasi sebesar Rp 2,77 triliun atau 91,04 persen. Belanja modal dialokasikan sebesar Rp 855,74 miliar dapat terealisasi sebesar Rp 829,3 miliar atau 96,91 persen.

Belanja tidak terduga, tambahnya, dialokasikan sebesar Rp 4,90 miliar dapat terealisasi sebesar Rp 1,48 miliar atau 30,23 persen. Sedangkan belanja transfer dialokasikan sebesar Rp 512,97 miliar dapat terealisasi sebesar Rp 512,19 miliar atau 99,85 persen. “Sementara untuk kondisi ekonomi tumbuh 4,53 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah lapangan usaha kategori transportasi dan pergudangan sebesar 16,07 persen. Kategori jasa lainnya sebesar 12,02 persen dan kategori penyediaan akomodasi makan dan minum 11,81 persen,” jelas Gus Firjaun.

Dirinya juga menyampaikan, Pemkab Jember akan melakukan sejumlah perbaikan atas saran yang disampaikan para dewan legislatif dalam rapat paripurna tersebut. “Apa yang sudah baik akan kami pertahankan dan tingkatkan. Sedangkan apa yang perlu diperbaiki akan kami perbaiki sesuai masukan saran para dewan,” ujarnya. (kom/rio/gie)

Eko menjelaskan, bahwa catatan strategis merupakan implementasi kewenangan badan legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. “Secara teoritik pembahasan dan rekomendasi atas LKPJ yang disampaikan oleh lembaga eksekutif merupakan bagian dari pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan, khususnya di tingkat daerah,” jelas Ketua DPRD.

Sebelumnya atau dalam rapat paripurna itu, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, mengapresiasi penyampaian catatan strategis terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2022 yang telah disampaikan oleh DPRD Lumajang. Paripurna sendiri, menggelar tiga poin agenda. Yakni, Penyampaian Catatan Strategis Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022, Persetujuan Dewan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022 dan Penyerahan Catatan Strategis Kepada Bupati Lumajang.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Saya apresiasi semua catatan strategis terhadap laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022,” ungkap Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang.

Selanjutnya, bupati juga menyampaikan bahwa Catatan Strategis Terhadap LKPJ tahun 2022 itu, merupakan catatan strategis yang berisikan saran, masukan ataupun koreksi yang menjadikan dasar untuk penting ditindak lanjuti. Karena, hal tersebut sesuai dengan harapan serta kesejahteraan masyarakat.

“Itu menjadi catatan yang betul-betul akan ditindak lanjuti dalam program-program yang akan masuk dalam prioritas program APBD dimasa yang akan datang,” ujarnya.

Rapat paripurna DPDR Lumajang sendiri, dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Lumajang, Oktafiyani dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Lumajang, Kepala Perangkat Daerah (PD) dan anggota DPRD Lumajang. (kom/adi/sit)