Kabupaten Malang
Rapat Kerja bersama DPMD, Komisi I DPRD Kabupaten Malang Dorong Pematangan Persiapan Pilkades 2027

Memontum Malang – Komisi I DPRD Kabupaten Malang bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang melakukan rapat kerja (Raker) di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Rabu (15/07/2026) tadi. Dalam Raker itu, salah satu hal yang menjadi pembahasan, yaitu mengenai kesiapan pelaksanaan Pilkades serentak 2027. Meski rencana gelaran itu di tahun depan, namun perencanaan ini dilakukan agar Pilkades nantinya berjalan aman dan tertib.
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi 1 DPRD meminta Pemkab Malang melalui DPMD, mulai mempersiapkan pelaksanaan Pilkades serentak 2027 secara matang. Langkah tersebut dinilai penting, mengingat sekitar 310 desa akan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa, dari total 378 desa di Kabupaten Malang.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, mengatakan bahwa setiap tahapan pelaksanaan Pilkades menjadi fokus perhatian. “Tidak hanya berfokus pada hari pemungutan suara semata. Namun, juga seluruh tahapan yang mendahuluinya. Seperti penyusunan jadwal, regulasi teknis, kesiapan kelembagaan desa, pembentukan panitia hingga dukungan anggaran harus dipastikan sejak awal dengan cermat. Seluruh tahapan harus dipastikan berjalan tertib,” kata Faza-sapaannya.
Baca juga :
Dalam rapat tersebut, diketahui bahwa DPMD Kabupaten Malang masih menyusun perencanaan serta jadwal tahapan Pilkades. Karena itu, jadwal yang ada saat ini masih bersifat tentatif dan akan terus disempurnakan sesuai perkembangan pembahasan.
Berdasarkan rancangan awal, penetapan hari pemungutan suara diperkirakan dilakukan pada Maret 2027. Sementara pelaksanaan Pilkades, diproyeksikan berlangsung pada Juli 2027, dengan target pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan pada 30 Agustus 2027.
Selain tahapan pelaksanaan, Faza juga menyoroti mengenai kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pilkades serentak. Dengan skema pelaksanaan secara terpusat, kebutuhan anggaran sementara diperkirakan mencapai sekitar Rp 29 miliar.
“DPRD akan terus mengawal seluruh proses persiapan, agar Pilkades Serentak 2027 berlangsung tertib, demokratis, aman, serta tidak menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari. Prinsipnya, kami ingin memastikan seluruh tahapan dipersiapkan dengan baik. Karena Pilkades ini menyangkut stabilitas pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat di tingkat bawah,” tambahnya. (sit)










