Ketiga tempat tersebut yaitu Balai Besar Bina Pemerintahan dan Desa di Jalan Raya Langsep, lalu Balai Pusat Sumber Daya Manusia (BPSDM) di Jalan Kawi dan Vocabulary Education Development Center (VEDC) di Arjosari, Kota Malang.

“Insyallah, tiga itu yang berusaha kita dapat untuk menjadi Isoter yang baru. Saat ini, kita masih bersurat kepada instansi yang membawahi ketiga tempat tersebut agar diizinkan untuk digunakan sebagai isoter,” ujarnya Senin (28/02/2022).

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Dirinya menyebutkan, jika di tiga tempat tersebut masing-masing memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Untuk di Balai Besar Bina Pemerintahan dan Desa di Jalan Raya Langsep disebutkan ada 90 tempat tidur, Gedung BPSDM sebanyak 254 tempat tidur, dan VEDC ada sekitar 40 hingga 60 tempat tidur.

Penambahan Isoter tersebut dilakukan, lantaran jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di dua Isoter di Kota Malang, saat ini sudah mencapai 402 orang. Untuk di Isoter RS Lapangan Idjen Boulevard memiliki kapasitas 372 bed dan di Isoter Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) ada sebanyak 52 bed. “Bed Isoter di SKB saat ini yang terisi ada 48 tempat tidur, berarti masih menyisakan empat tempat tidur. Kemudian di RS Lapangan sudah tersisa sekitar 18 tempat tidur,” katanya.

Untuk yang dirawat di dua tempat tersebut, tambahnya, didominasi oleh klaster rumah atau klaster keluarga. Ada pun usia pasien, dengan usia 40 hingga 50 tahun. “Yang di rawat di dua tempat tersebut kebanyakan kategori ringan atau gejala ringan. Kebanyakan tertular dari klaster rumah atau klaster keluarga,” paparnya. (cw2/sit)

“Kesiapsiagaan pelayanan kesehatan dilakukan karena pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Indonesia, diperkirakan semakin banyak,” tegas Abraham, seusai memantau perkembangan kondisi pasien Covid-19 varian Omicron di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta, Minggu (02/01/2022) .

Abraham juga memastikan, kesiapan logistik berupa APD dan obat-obatan cukup untuk tiga bulan ke depan. Sementara saat ini, sejumlah rumah sakit yang menjadi rujukan pasien Covid-19 varian Omicron, mulai melakukan pengetatan untuk pasien umum. Hal ini dilakukan, sebagai persiapan jika ada gelombang Omicron.

“Seperti di RSPI, mereka nantinya bisa menkonversi tempat tidur untuk pasien Covid-19,” ujar Abraham.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Sementara itu, 24 pasien Covid-19 varian Omicron yang saat ini dirawat di RSPI Sulianti Saroso, kondisinya terus membaik, dan tidak ada yang perlu mendapatkan perawatan intensif.

Dr. dr. Rosa Marlina Sp.P Dokter Spesialis Paru RSPI Sulianti Saroso, mengatakan bahwa seluruh pasien Omicron umumnya berusia muda dan tidak memiliki komorbid. Pasien terdeteksi memiliki Omicron, bukan karena gejala namun karena ingin melakukan perjalanan jauh.

“Saya berharap pemerintah jangan terburu-buru kendorkan pembatasan. Pasien diawal-awal adanya varian baru cenderung tidak berat karena mayoritas adalah berusia muda serta sebenarnya orang sehat sehingga dia mau melakukan perjalanan jauh. Situasi mulai sulit ketika penularan sudah menyebar ke kelompok lansia dan komorbid,” tutur Rosa Marliana. (hms/sit)

SE sendiri, telah ditandatangani langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dengan sasaran 10 persen dari total karyawan atau karyawati di masing-masing tempat kerja atau usaha. Terkait SE tersebut, Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan Swab RT-PCR yang difasilitasi oleh puskesmas wilayah setempat.

“Insyaallah, kita akan mulai pada 24 November 2021 besok. Kami akan memulai dari instansi Pemkot Surabaya, yakni ASN (Aparatur Sipil Negara) terlebih dahulu. Hal ini untuk memberikan contoh terkait strategi dari Pemkot Surabaya untuk penemuan kasus,” kata Febri-sapaan akrabnya, Senin (22/11/2021).

Selain itu, Febri menerangkan, bahwa nantinya Pemkot Surabaya akan menerjunkan tim gabungan yang berasal dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, kecamatan dan kelurahan. “Tim dari Dinkes akan melakukan swab keliling di kantor-kantor. Peserta yang akan di tes swab nanti akan dipilih, karena akan didata, berapa warga yang dari dalam dan luar Kota Surabaya, yang mungkin mereka berasal dari wilayah yang sedang ada pasien Covid-19,” terangnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Lebih lanjut Febri mengaku, bila telah berkirim surat kepada setiap perusahaan negeri dan swasta di Kota Surabaya, untuk menangkap sampling tersebut. “Kami mencoba untuk melakukan peningkatan dari Swab Hunter. Untuk pelaksanaan Swab Hunter sendiri tetap dilakukan dan juga melaksanakan pencarian sampling dari masing-masing kantor dengan 10 persen dari jumlah karyawan,” jelasnya.

Ditambahkannya, pelaksanaan Swab test tersebut, juga dilihat dari beberapa jumlah peningkatan pasien Covid-19, yang sedang dirawat di Hotel Asrama Haji (HAH). “Biasanya di Hotel Asrama Haji (HAH) hanya 7 pasien, terus sampai 8 hingga 9 pasien. Tetapi sekarang, ada 11 hingga 14 pasien. Ini harus diantisipasi, walaupun kita melihat kondisi orang tersebut hanya sebatas OTG (Orang Tanpa Genjela),” ujarnya.

Oleh sebab itu, Febri berharap, masyarakat Kota Surabaya tidak meremehkan Pandemi Covid-19 di masa PPKM Level 1. “Ini tidak bisa diremehkan, meskipun terjadi peningkatan sekian persen. Maka dari itu, Pemkot Surabaya melakukan antisipasi. Maka, untuk seluruh warga dan elemen Kota Surabaya, harus saling menjaga, agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19,” terangnya. (ade/sit)

Saat menyampaikan keterangan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, (23/06) tadi. Presiden mengatakan, berbagai opsi penanganan Covid-19 tersebut telah dipertimbangkan secara matang dari berbagai aspek.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

“Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik Indonesia dan juga pengalaman negara lain. Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah yaitu komunitas,” ujar Presiden sebagaimana ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Kepala Negara memandang, bahwa kebijakan PPKM mikro masih menjadi kebijakan pengendalian Covid-19 yang paling tepat dalam situasi saat ini. Hal tersebut dinilai dapat mengendalikan Covid-19 tanpa mematikan ekonomi rakyat. Lebih lanjut, baik PPKM mikro maupun kuncitara memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat sehingga tidak perlu dipertentangkan.

“Jika PPKM mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali. Persoalannya, PPKM mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat,” ucapnya.

Untuk itu, Presiden meminta kepada segenap unsur pimpinan daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk meneguhkan komitmennya dalam mempertajam penerapan PPKM mikro. Menurutnya, posko-posko Covid-19 yang telah ada di masing-masing wilayah desa atau kelurahan harus dioptimalkan.

“Fungsi utama posko adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar disiplin 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan). Kedisiplinan 3M menjadi kunci, dan menguatkan pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) hingga di tingkat desa. Oleh sebab itu, mari kita semua lebih berdisiplin, disiplin yang kuat dalam menghadapi wabah ini,” jelasnya.

“Wabah ini masalah yang nyata, penyakit ini tidak mengenal ras maupun diskriminasi. Setiap orang, tak peduli apa asal-usul, status ekonomi, agama maupun suku bangsanya, semuanya, dapat terkena. Ini penyakit yang tidak melihat siapa kita. Jika kita tidak berhati-hati dan disiplin menjaga diri, kita bisa kena,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan mengenai pentingnya vaksinasi bagi seluruh masyarakat. Presiden meminta agar masyarakat untuk segera divaksin begitu ada kesempatan demi keselamatan semua orang.

“Vaksin merupakan upaya terbaik yang tersedia saat ini. Kita harus mencapai kekebalan komunitas untuk mengatasi pandemi. Maka sebelum itu tercapai, kita harus tetap berdisiplin dan menjaga diri terutama memakai masker. Saya minta satu hal yang sederhana ini: tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak,” ungkapnya. “Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan wabah ini. Semua orang harus berperan-serta. Semua orang harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu, kita tak akan mampu menghentikan penyebaran Covid,” tuturnya. (hms/neg/aye/ed2)

Kegiatan patroli dipimpin oleh Kaur Bin Ops (KBO) Satpolair, Iptu Suwono, bersama personil gabungan Sabhara, Lantas, Intel, Reskrim dan Staf melaksanakan edukasi protokol kesehatan kepada masyarakat di Alun-Alun Situbondo dan Terminal Situbondo.

Baca Juga:

• Tekan Balap Liar, Kapolres Situbondo Tantang Pemuda Adu Cepat di Lomba Lari 100 Meter
• DPRD Situbondo Ikuti Gelaran Bimtek Penguatan Perda dan Reformasi Birokrasi di Surabaya
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda

Selain sosialisasi prokes, petugas juga membagikan masker kepada masyarakat sekaligus mengingatkan agar tetap disiplin memakai masker, jaga jarak dan tidak berkerumun untuk mencegah resiko terpapar virus Covid-19.

Kasi Humas Polres Situbondo, Iptu Achmad Sutrisno, mengatakan pasca terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Bangkalan Madura, Polres Situbondo dan Polsek Jajaran lebih intensif melakukan patroli edukasi prokes, membagikan masker dan mengajak masyarakat untuk membantu menginformasikan kepada petugas baik Polri, TNI maupun aparatur Pemerintah Desa apabila ada pendatang sebagai antisipasi dilakukan pemeriksaan tes swab antigen.

Menurutnya, setiap hari ada 1 peleton siaga yang stand by di Mapolres untuk melaksanakan patroli baik memantau situasi kamtibmas dan juga penegakan disiplin protokol kesehatan serta membagikan masker kepada masyarakat. “Antisipasi lonjakan kasus Covid-19 seperti di Bangkalan, Polres Situbondo dan Jajaran intensif patroli pendisiplinan prokes dan mengajak masyarakat memberikan informasi apabila ada orang pendatang di wilayah tempat tinggalnya agar diinfokan kepada Satgas Covid-19 di Desa atau Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang bertugas di desa masing-masing, “urai Kasi Humas Polres Situbondo, Iptu Achmad Sutrisno. (mam/ed2)