Staf Analis Sumber Daya Air Bidang Bina Marga DPUPRPKP Kota Malang, Yocky Agus Firmanda, saat dikonfirmasi via telephone mengatakan bahwa anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan itu adalah dari APBD 2023. Adapun nama pekerjaan, yakni peningkatan saluran. Sementara untuk nilai pengerjaan proyek, yaitu di bawah Rp 200 juta.

“Untuk nilainya, itu di bawah Rp 200 juta atau pengadaan langsung (PL). Pelaksanaan proyek sendiri, memang non tender,” ujarnya, Senin (13/02/2023) tadi.

Ketika disinggung mengapa tidak masuk di LPSE non tender, Yocky mengaku, bahwa nantinya akan masuk di LPSE. Namun, itu nantinya dimasukkan dalam pencatatan LPSE. Karenanya, CV yang digunakan juga penunjukan langsung dan bukan pengadaan langsung.

“Ini sifatnya esidentil. Makanya, di LPSE tidak ada dan itu nanti kita masukkan dalam pencatatan di LPSE. Jadi, CV yang digunakan juga kita tunjuk. Karena ini urgen,” katanya seraya menjelaskan bahwa pengerjaan itu urgen.

Baca juga :

• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar
• Komisi IV DPRD Trenggalek Minta Dinas Pendidikan Tindak Lanjuti Nasib Guru PPG
• BI Malang Sebut Lonjakan Harga Emas Dorong Inflasi di Februari 2026

Ditanya mengenai lama pekerjaan, dirinya menjelaskan, jika target pembangunan selama tiga Minggu. Sementara pelaksanaan pembangunan, sudah berlangsung sejak Minggu kemarin. “Untuk pengerjaan, kalau tidak salah Minggu kemarin,” tambahnya.

Saat ditanya mengenai minimnya sosialisasi, dirinya menjelaskan, bahwa sosialisasi sudah dilakukan jauh-jauh hari. Karenanya, juga melibatkan petugas kepolisian, karena itu jalan warga. Bahkan, instagram dinas juga sudah mengumumkan rencana pembongkaran.

“Mengenai sosialisasi, sebenarnya sudah. Mulai lurah hingga ke Polsek. Bahkan, instagram dinas juga sudah diumumkan,” imbuhnya.

Masih menurut Yocky, bahwa rencana nantinya, karena di lokasi merupakan genangan air, maka kanan kiri atau plengsengan akan diperluas. Lalu, rencana akan ada peninggian jalan. “Di situ, itu sebenarnya saluran irigasi. Makanya, dilakukan peningkatan,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, akibat adanya pembongkaran itu, membuat RT dan RW serta warga, melakukan komplain. Itu karena, rencana tersebut minim sosialisasi. Hanya saja, komplain itu disanggah lurah, yang menjelaskan bahwa sudah ada pengumuman. (sit)

Empat Commanditaire Vennootschap (CV) lain yang ikut serta dalam perebutan lelang pengadaan sarung dan dinilai gugur karena berbagi alasan berdasarkan LPSE Pamekasan, diantaranya yakni CV Delima dengan harga penawaran Rp 667.645.000,00. Kegagalan CV Delima, dalam pengumuman lelang yang dirilis LPSE, karena tidak memiliki surat dukungan dari pabrik yang memiliki sertifikat hak merek dan identitas barang yang di tawarkan tidak sama dengan dukungan.

“Identitas yang ditawarkan sarung Gajah Unggul. Sedang untuk dukungannya dari sarung Gajah Duduk,” tulis laman lpse.pamekasan.go.id terkait hasil evaluasi penawaran.

Baca juga :

• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar
• Komisi IV DPRD Trenggalek Minta Dinas Pendidikan Tindak Lanjuti Nasib Guru PPG
• BI Malang Sebut Lonjakan Harga Emas Dorong Inflasi di Februari 2026

Tiga CV berikutnya yang gugur dalam penawaran, adalah CV Karya Rahayu dengan nilai penawaran Rp 715.294.800,00. Selanjutnya ada CV Asa Perkasa nilai penawarannya sebesar Rp 709.170.000,00. Lalu, CV Wimutama dengan nilai penawaran Rp 731.885.000,00. Ketiga CV itu gagal dinilai tidak memiliki pengalaman pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Karena alasan itu, CV Persada Utama kemudian dinilai lolos dalam evaluasi penawaran. Sementara nilai penawaran yang diajukan, yakni Rp 789.030.000,00. dari nilai pagu Rp 813.750.000,00. (srd/sit)

Bagaimana tidak, dari beberapa pelaksanaan lelang yang diumumkan ke publik, khususnya ‘Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Studio Visual (Papan visual video conference)’ dengan nilai hampir Rp 1 miliar atau persisnya Pagu Rp 936 juta, siapa sangka tanpa menyertakan nama pengguna anggaran alias instansi atau satuan kerja.

Pemandangan tidak biasa itulah, sontak menjadi perhatian. Apalagi, dalam tahapan tender, diperoleh keterangan bahwa upload dokumen penawaran berlangsung pada 30 November hingga 1 Desember 2020. Sehingga, proses lelang sudah berjalan dan barang sudah diterima pengguna anggaran yang di LPSE Kabupaten Malang, kosong atau tidak ada dinas atau instansinya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa seharusnya setiap pelaksanaan lelang atau penggunaan anggaran, harus menyertakan nama pengguna anggaran. Karena, itu menyangkut pertanggung-jawaban pengguna anggaran, dalam pemakaian dana atau anggaran.

“Harusnya, nama pengguna anggarannya ada dan tertera. Karena, itu menyangkut pertangung jawaban pemakaian anggaran,” kata Tomie saat dihubungi Memontum.com, Senin (21/12) siang.

Lantas, siapa instansi atau satuan kerja yang melakukan belanja modal tersebut ? Tomie mengkonfirmasi, bahwa dari data yang diterimanya, instansi atau satuan kerja yang melakukan belanja adalah Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Malang. Lelang itu, merupakan tender cepat yang dilakukan oleh dinas.

“Sudah saya konfirmasi, itu tender cepatnya Diskominfo. Karena tender cepat, maka butuh waktu sekitar lima hari. Hanya saja, memang harusnya juga turut menyertakan nama pengguna anggaran,” paparnya. (sit)

Padahal kasus lelang Trotoar Jalan Gajah Mada ini terungkap, Komisi C DPRD Sidoarjo juga melakukan hearing dengan bagian pengadaan barang dan jasa Pemkab Sidoarjo. Hearing itu digelar setelah sebelumnya mencium ketidak beresan dalam pelaksanaan lelang.

Kejadian paling menonjol adalah lelang Pemel Saluran dan Trotoar Gajah Mada Rp 2,5 M yang dimenangkan Raflindo Jaya Mandiri. Ternyata hingga kini, pekerjaan belum disentuh, hal itu dipicu karena sejumlah rekanan mengajukan sanggahan kepada ULP mengapa paket ini dimenangkan Raflindo Jaya Mandiri.

Sanggahan itu diajukan setelah kualifikasi jenis usaha perusahaan pemenang tidak sesuai dengan persayaratan lelang. Seperti yang tertera persyaratan lelang pemeliharaan jalan Gajah Mada, harusnya proyek dengan kode lelang 4033111 dengan pagu Rp 2.550.000.000 dengan kualifikasi perusaan non kecil atau perusahaan besar .

Karena Pojka ULP yang menangani lelang ini kurang cermat, lelang yang dimenangkan Raflindo Jaya Mandiri menuai protes. Akhirnya sejumlah peserta lelang mengajukan sanggahan karena menduga jika kualifikasi pemenang lelang adalah perusahaan kecil.

Baca Juga : Bongkar Mal Administrasi ULP-LPSE Pemkab Sidoarjo, Paket Gajahmada, Plh Kajari Tunggu Laporan Kasie Intel

Namun, sanggahan itu ditolak dan ULP tetap memutuskan PT Ralindo Jaya Mandiri sebabagi pemenang lelang dengan nilai Rp 2.537.173.390. Karena masih bermasalah, SKPD terkait melaksanakan rapat di Dinas PUPR Pemkab Sidoarjo. Rapat ini membahas kelanjutan apakah proyek yang dimenankan PT Raflindo Jaya ini bisa dilaksanakan.

Atas ancaman itu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Sanadjihitu Sangaji akan melakukan klarifikasi kepada Pokja yang menangani lelang proyek lanjutan Pemeliharaan Jalan Gajah Mada senilai Rp 2,5 M.

“ Karena jumlah paket yang dilelang jumlahnya ratusan, saya tidak bisa mengahafal satu persatu siapa yang menangani. Untuk itu, saya belum bisa berkomentar banyak,” terang Sangaji ketika dikonfirmasi di teras Dinas PUPR Pemkab Sidoarjo saat akan melakukan rapat bersama OPD dan unsur Kejaksaan Sidoarjo.

Sangaji menyatakan jika lelang sudah dilaksanakan dengan efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif serta akuntabel.

Baca: Bongkar Mal Administrasi ULP-LPSE Pemkab Sidoarjo, Paket Gajahmada, Plh Kajari Tunggu Laporan Kasie Intel

“Untuk pendampingan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa akan dilaksanakan di Ruang Rapat Bappeda tanggal 28-31 Agustus 2018 ,” terang Sangaji pada Pembinaan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo. Senin (27/8).

Menurut Sangaji proses pelelangan di Bagian Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 berjalan lancar. Rinciannya total paket Tahun 2018 berdasarkan SIRUP sejumlah 539 paket senilai Rp 574,4 miliar. Saat ini, sudah terealisasi 445 paket atau 83 persen. Termasuk di dalamnya paket yang sudah selesai 268 paket, gagal lelang 10 paket, paket yang masih dalam proses lelang 89 paket, masih dalam proses penyusunan RPP 9 paket, dan paket dalam proses kaji ulang KAK di OPD 45 paket.

Baca Juga : Membongkar Mal Administrasi ULP – LPSE Pemkab Sidoarjo, Bos PT Raflindo Jaya Mandiri Pasrah

“Selain itu, masih ada beberapa paket yang belum terlaporkan ke Bagian Pengadaan Barang dan jasa. Diantaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas PU PR, Bappeda dan Sekretariat Dewan,” imbuhnya. (wan/fan/yan)

Padahal Wakil Wakil Bupati, Nur Ahmad Syaifuddin, menegaskan proses pengadaan barang dan jasa harus melalui tahapan pengadaan. Pekerjaan pengadaan ini merupakan tugas dari kepala OPD selaku pengguna anggaran.

Untuk itu semua OPD harus memahami betul tentang Undang – undang pengadaan barang dan jasa. Termasuk perencanaan pengadaan barang dan jasa demi kelancaran proses pembangunan di Sidoarjo.

“Saya menghimbau kepada OPD untuk tidak segan-segan memberikan sanksi kepada penyedia jasa, jika penyedia jasa yang diberikan tidak sesuai kontrak,” katanya pada Pembinaan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo. Senin (27/8).

Jauh hari sebelum dilakukan pembinaan, Komisi C DPRD Sidoarjo juga melakukan hearing dengan bagian pengadaan barang dan jasa Pemkab Sidoarjo, setelah sebelumnya mencium ketidak beresan dalam pelaksanaan lelang.

Baca Juga : Bongkar Mal Administrasi ULP-LPSE Pemkab Sidoarjo, Paket Gajahmada, Plh Kajari Tunggu Laporan Kasie Intel

Kejadian paling menonjol adalah lelang Pemel Saluran dan Trotoar Gajah Mada Rp 2,5 M yang dimenangkan Raflindo Jaya Mandiri, pekerjaan segera dimulai.

LSM Cakra Tulungagung telah menyurati ULP Tulungagung atas apa yang menjadi temuan dalam paket pelelangan. Menurut LSM Cakra, dalam pelaksanaan bulan April sampai Juli paket dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Sumberdaya air Tulungagung tidak ada yang ditayangkan pada LPSE Kabupaten Blitar yang berjumlah 46 paket.

Menurut Sekjen LSM Cakra, TotokYulianto, Kinerja ULP Tulungagung patut disoroti keras sebab ketika LPSE Tulungagung rusak, pelelangan dititipkan pada Kabupaten Blitar, akan tetapi semua paket tidak ditayangkan pada LPSE Blitar. Seperti halnya Paket Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Sumberdaya air Tulungagung, dalam hal ini LSM cakra tidak menemukan atau dimungkin kurangnya jeli. Dan saat ini LSM Cakra sudah menyurati ULP terkait hal tersebut tetapi belum dibalas, yang kemudian diingatkan kembali pada, Selasa (5/12/2017) dengan nomor surat 102.

“Jika surat itupun tidak dijawab, yang pasti akan kami adukan ke Bupati. Jika Bupati tidak merespon aduan kami, dengan berat hati akan kami laporkan ke Ombusmen,” ungkapnya.

Sementara itu, Pengamat Pembangunan Tulungagung Setyo Nugroho juga mendukung apa yang dilakukan LSM Cakra. Menurutnya, harus ada yang mengkritisi kebijakan dinas, untuk keterbukaan informasi publik. “Harus dipertanyakan kenapa tidak tayang di LPSE, jangan sampai ada proyek dibawah tangan”, katanya kepada Memo X.

Tidak hanya itu, Setyo Nugroho juga berharap, Pemerintah Daerah menyikapi temuan masyarakat karena saat ini semua bisa mengakses Sistem Pengadaan, sehingga bisa meminimalisir korupsi. “Pemerintah Daerah harus segera memberikan klarifikasi, karena masyarakat bisa memantau lewat media sosial maupun online, agar tidak jadi gejolak”, imbuhnya.(ap/yan)