“Saya sering (Sidak) ke RSKK tanpa didampingi siapapun. Problem hari ini di RSKK, adalah manajemen pelayanan, yang masih jauh dari ideal,” tegas Mas Dhito, saat memberikan sambutan dalam Pelantikan dan Pengangkatan Direktur RSKK di Kantor Pemerintahan Kabupaten Kediri, Jumat(11/11/2022) tadi.

Mas Dhito berpesan pada Direktur RSKK, Gatut Rahardjo, untuk menjadikan RSKK sebagai rumah sakit penopang kehidupan masyarakat. Dimana, melalui pelayanan dan fasilitas yang baik, maka dapat meningkatkan kesehatan dan taraf hidup masyarakat Bumi Panjalu.

Selain manajemen pelayanan, Mas Dhito juga menyinggung penataan ruang pasien. Pihaknya meminta, adanya optimalisasi ruang pasien agar terbentuknya kenyamanan. “Ruang pasien yang paling krusial untuk segera diperbaiki. Rumah sakit kalau manajemennya jelek dan suasananya sudah tidak menyenangkan, pasien datang bukannya sembuh. Tetapi, malah tambah sakit,” paparnya.

Menindaklanjuti instruksi bupati muda berusia 30 tahun tersebut, Gatut mengatakan akan mengambil langkah strategis untuk melakukan perbaikan di rumah sakit yang dipimpinnya. Pihaknya akan melakukan perbaikan ruang pasien, yang dinilai masih melebihi kuota ditiap ruangan. Karena idealnya, SAL (ruangan yang identik dengan bangsal) di rumah sakit, hanya di tempati oleh empat pasien. 

Baca juga:

• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pemkab Lumajang Gelar Pasar Ramadan
• Bupati Banyuwangi Dukung Penuh Pembangunan SPBN untuk Aktivasi Melaut Nelayan

“Ruangan SAL tidak boleh los. Tiap kamar maksimal empat orang atau pasien. Dalam waktu dekat, kita akan menganggarkan untuk renovasi,” terangnya.

Dengan jumlah karyawan yang melimpah, lanjut Gatut, pihaknya juga akan melakukan efektifitas dan efisiensi guna menggenjot pelayanan di RSKK. Terakhir, Gatut berharap kedepannya RSKK dapat beradaptasi dengan teknologi serta menjadi rumah sakit yang lebih baik lagi.

“Saya berharap RSKK pelayanannya lebih baik lagi,” paparnya. (kom/pan/sit)

Dalam Raker yang berlangsung di Aula Kantor DPRD Trenggalek dan memanggil manajemen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr Soedomo Trenggalek, membahas kaitan program kerja yang telah disusun pihak rumah sakit plat merah di Trenggalek.

Dikonfirmasi usai rapat, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Mugiyanto, mengatakan bahwa pihaknya sengaja memanggil RSUD dr Soedomo, dengan maksud untuk mengevaluasi program kegiatan di APBD tahun 2021.

“Jadi, kami berharap tentang Rencana Bisnis Anggaran (RBA), harus sesuai dengan tataran pelaksanaan. Artinya, program tersebut harus sesuai dengan pelaksanaan awal dan jangan sampai ketika nanti rencana sudah disusun tapi pelaksanaannya dirubah lagi,” ungkapnya, Kamis (28/10/2021) siang.

Dari hasil evaluasi, kata Obeng-sapaan akrabnya, ada kegiatan yang sudah dieksekusi dan ada juga yang belum. Bahkan, ada beberapa persoalan yang mungkin akan dicermati kedepannya.

“Kami juga mengklarifikasi beberapa hal, yakni investasi yang ada di rumah sakit harus sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang sudah disampaikan kita semua. Jadi, semua harus ada konsistensi antara RBA dan takaran pelaksanaan,” terangnya.

Politisi Partai Demokrat ini berharap, agar semua yang sudah direncanakan bisa terealisasi dengan baik. Selain itu, dirinya juga menginginkan dana-dana klaim dari pusat segera turun agar bisa melancarkan RBA yang sudah dituangkan.

“Untuk jumlah klaim yang belum turun dari pusat lumayan besar. Seperti bulan kemarin saja, sekitar Rp 70 miliar,” kata Obeng.

Dirinya menambahkan, salah satu yang dievaluasi ialah terkait konsistensi RBA hingga ke takaran pelaksanaan itu seperti apa.

“Intinya, RBA yang sudah direncanakan betul – betul disesuaikan, jangan sampai berubah – ubah. Kalau hari ini merencanakan apa, besuk jangan berubah merencanakan yang lain. Jadi harus konsisten dengan hasil perencanaan awal,” paparnya.

Masih terang Mugiyanto, RBA itu sebenarnya merupakan internal rumah sakit. Akan tetapi, tidak bisa lepas dari pola-pola keuangan daerah.

“Sekali lagi ini masih sebatas klarifikasi saja. Namun, dalam pembahasan terdahulu masih ada yang terselip dan belum tersajikan kepada kita,” terang Mugiyanto. (mil/sit)