Memontum Bondowoso – Kabupaten Bondowoso kembali mendapat penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan ini diterima oleh Kabupaten Bondowoso, untuk kali ke 7 secara berturut-turut. Raihan penghargaan ini, pun disambut baik oleh Bupati Bondowoso, Drs KH Salwa Arifin.

“Alhamdulillah, hari ini kami kembali menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesiadi,” ujar Bupati Salwa, Sabtu (30/10/2021).

Baca Juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Ditambahkan, opini WTP adalah salah satu opini audit dari BPK yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Artinya, bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi dengan baik.

Kyai Salwa-sapaannya, menyampaikan terima kasih kepada seluruh OPD di Kabupaten Bondowoso atas konsistensi dalam pengelolaan keuangan APBD. Diharapkan agar capaian ini dipertahankan demi kemajuan tata kelola keuangan di Kabupaten Bondowoso. (sam/gie)

Piagam dan plakat penghargaan dari Kementrian Keuangan RI tersebut, diberikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kepada Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko, di salah satu hotel di Banyuwangi, Jumat (29/10/2021) malam.

Dalam prosesi penyerahan penghargaan sendiri, juga dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur, yang akan menerima piagam dan plakat penghargaan.

Sementara bagi Pemkot Batu, penghargaan WTP ini karena mampu menyajikan laporan keuangan yang wajar, baik, akuntabel dan tepat waktu.

WTP sendiri, merupakan opini audit tertinggi yang dikeluarkan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI, terkait pengelolaan anggaran keuangan.

Ada empat indikator yang menjadi penentu kementrian atau lembaga dan pemerintah daerah, medapatkan WTP.

Yang pertama, adalah laporan keuangan harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kedua, mengenai kelengkapan bukti yang memadai.

Ketiga, pengendalian intern harus baik. Terakhir atau keempat, penyusunan harus sesuai undang-undang.

“Penghargaan yang diterima ini, merupakan raihan kali ke enam WTP untuk Kota Batu,” kata Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko. (bir/adv)