Kapolres Blitar, AKBP Adhitya Panji Anom, mengatakan bahwa total Miras yang dimusnahkan sebanyak 2.928 botol dari berbagai merk. Dari jumlah tersebut, paling banyak adalah Arak Jowo, yaitu sebanyak 2.280 botol.

“Hari ini kita musnahkan ribuan botol miras hasil kegiatan kepolisian yang ditingkatkan,” kata Adhitya Panji Anom.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Lebih lanjut Adhitya menyampaikan, selain itu polisi juga memusnahkan 37 knalpot brong dengan cara dipotong menggunakan alat gerinda. “Knalpot brong ini mengganggu kenyamanan masyarakat, karena suaranya yang sangat bising. Makanya kita sita dan musnahkan,” jelasnya.

Aditya menambahkan, sedangkan barang bukti dari kasus Narkoba selama 2022 juga dimusnahkan, yaitu mencapai 153 kasus. “Barang bukti yang berhasil diamankan berupa sabu-sabu seberat 92,87 gram, ganja seberat 4,71 gram, pil dobel L sebanyak 80.869 butir, okerbaya logo Y 3.624 butir, dan okerbaya (pil warna kuning) 131.020 butir, serta uang tunai sekitar Rp 14,6 juta,” paparnya. (jar/sit)

Hal tersebut, merupakan bentuk protes dan kekecewaan mereka kepada pihak kepolisian. Sebab, mereka beranggapan pihak kepolisian kurang berperan dalam melakukan penertiban maraknya peredaran Miras dan tempat hiburan malam yang ada di Sumenep.

Terdapat dua tuntutan yang disuarakan oleh massa aksi pada momen tersebut. Diantaranya, mendesak aparat penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Polres Sumenep, untuk menegakkan Perda No 03 tahun 2002 Bab B Pasal 21 dan 23, tentang larangan penggunaan dan memperjual belikan minuman beralkohol. “Ini sangat tidak sesuai dengan Perda yang sudah ditetapkan,” ungkap Korlap Aksi, Muhammad Efendi Al Fariz.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Selanjutnya, pengunjuk rasa juga mendesak pihak terkait untuk segera mengambil tindakan tegas, dengan menutup warung, toko atau cafe yang melakukan aktivitas penjualan minuman keras, serta hiburan malam.

Dirinya mengklaim, bahwa PMII Unija telah melakukan investigasi di sejumlah lokasi dan mengantongi bukti adanya praktik terlarang tersebut di sejumlah cafe. “Kami sudah melakukan investigasi dan kajian. Kami juga memegang beberapa bukti, yang ada di komisariat,” paparnya.

Sementara itu, mewakili Kapolres Sumenep, Kabag Ops Polres Sumenep, Kompol Anggono Jaya, menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dengan adanya dugaan pengedaran Miras di Sumenep.

Lebih lanjut, Polres sudah membentuk Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Perizinan (TP3) dan melakukan operasi di berbagai tempat yang disinyalir menyediakan minuman keras. “Kami tidak tinggal diam,” tegasnya. (dan/gie)

Kasi Intelijen Kejari Tulungagung, Agung Tri Radityo, menyampaikan bahwa pemusnahan barang rampasan atau barang bukti dari putusan perkara tindak pidana umum yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ada 116 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap antara lain, tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 41 perkara dengan berat 283,997 gram dan ganja sebanyak 3 perkara dengan jumlah 313,392 gram.

Pemusnahan Miras menggunakan alat berat di depan Kejari Tulungagung. “Minuman beralkohol Arak Bali ada sebanyak 1.790 botol. Termasuk juga 2 jirigen minuman beralkohol,” ungkap Agung Tri Radityo, Jumat (09/12/2022) tadi.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Pihaknya juga menjelaskan, selama 2022 ini juga memproses tindak pidana umum lainnya. Seperti Pasal  170, 372, 303, 480, 363, 351,368, 365 KUHP, UU RI No 12 tahun 1951, UU RI Nomor 7 tahun 2011 sebanyak 17 perkara.

Sementara sabu dan pil dobel L atau pil koplo dimusnahkan lewat cara diblender serta dilarutkan dengan air. Sedangkan alat komunikasi berupa telepon genggam, tidak luput ikut dimusnahkan. Cara yang dilakukan Kejari Tulungagung yaitu dengan cara dipukul menggunakan palu hingga rusak. Lalu untuk barang bukti lain dibakar.

Pemusnahan tersebut sengaja dilakukan supaya menghindari penyalahgunaan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya itu, pemusnahan juga sebagai upaya mengurangi kapasitas barang sitaan di ruang penyimpanan barang bukti dan rampasan. “Ini sesuai dengan perintah dari hakim, ketika majelis hakim meminta barang bukti dirampas dan dimusnahkan maka kami lakukan pemusnahan,” ujarnya. (jaz/gie)

Kapolres Blitar Kota, AKBP Argowiyono, mengatakan bahwa penyebab kecelakaan tersebut, dipicu karena pengemudi pick up menyetir dalam kondisi mabuk. Tidak hanya itu, di dalam kabin pick up tersebut, juga dipenuhi penumpang yang jumlahnya sampai lima orang hingga membuat pengemudi kurang konsentrasi.

“Penyebabnya, itu karena suatu keadaan yang tidak wajar. Jadi, karena yang bersangkutan saat mengemudi itu di bangku penumpang ada lima, yaitu orang tiga lelaki dan dua perempuan. Mereka baru kumpul-kumpul usai minum-minuman,” kata Argowiyono, Jumat (28/10/2022) tadi.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Lebih lanjut Argowiyono menjelaskan, kejadian tersebut berawal saat mobil pick up jenis Grandmax dengan nomor polisi DK 8509 KA, berjalan dari arah Utara ke Selatan. Sesampainya di lokasi kejadian, mobil pick up tersebut hendak mendahului kendaraan lain yang berjalan di depannya. Saat bersamaan, dari arah berlawanan ada motor Honda Vario berwarna merah dengan nomor polisi AG 4526 NJ yang dikendarai Krisdiantoro (korban) tengah melaju dari arah Selatan ke Utara. Tabrakan adu banteng pun tidak terhindarkan antara pikap dan Honda Vario.

“Korban mengalami luka di bagian kepala dan kaki kanan dengan kondisi meninggal di tempat kejadian. Motor milik korban juga ringsek parah,” jelasnya.

Sementara saat rilis di Mapolres Blitar Kota, pelaku mengakui semua perbuatannya dan mengaku dalam pengaruh miras saat mengemudi. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 310 ayat 4, dengan ancaman pidana kurungan maksimal 5 tahun penjara. (jar/sit)

Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) Satpol PP Kota Malang, Karliono, mengatakan bahwa pemilik mengakui bahwa reklame tersebut tidak memiliki izin. Karena itu, pihaknya harus melakukan sidang tindak pidana ringan (Tipiring). Untuk jadwalnya, akan dilakukan Rabu (31/08/2022) lusa.

“Ini namanya pelanggaran Perda dan itu harus dilakukan penindakan. Pemilik sudah kita panggil, datang dan melakukan klarifikasi. Mereka mengakui, bahwa tidak memiliki izin, karena mereka memasangnya lewat agen,” jelas Karliono, Senin (29/08/2022) tadi.

Dikatakannya, meskipun pemasangan dilakukan melalui agen, tentunya harus ada persetujuan dari pemilik reklame. Namun, sesuai dengan aturan, kalau memang memasang reklame harus mempunyai izin dan membayar pajak.

“Semestinya, pemilik usaha meski menyerahkan ke vendor, pasti ada semacam persetujuan dari desain yang disampaikan ke pemilik. Kalau di ACC, tentu mereka pasang. Hasil klarifikasi setelah ditanya, memang itu sudah disetujui. Pihak agen juga nampaknya tidak punya izin,” katanya.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Reklame sendiri, terpasang di kawasan luar Stadion Gajayana Malang. Untuk tindakan awal, pihak Satpol PP Kota Malang sudah menurunkan reklame, dengan alasan melanggar Perda reklame soal etik.

“Yang jelas, hari ini kita lakukan proses lebih lanjut. Sehingga, tadi kita panggil pemilik usaha,” ucapnya.

Untuk denda, imbuhnya, yang diberikan dalam ketentuan tertuliskan Rp 50 juta. Namun, hal tersebut nantinya juga akan sesuai dengan keputusan hakim. Pihak Satpol PP tidak bisa mengintervensi hal tersebut.

“Kalau diketentuan, itu dendanya Rp 50 juta. Tetapi, itu sesuai dengan keputusan hakim. Jadi, kita tidak bisa intervensi,” lanjutnya.

Sebagai informasi, dalam pemanggilan klarifikasi pemilik reklame, juga menghadirkan dari berbagai pihak dinas terkait dilingkungan Pemkot Malang. Seperti, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisara (Disporapar), Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP), dan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag). (rsy/sit)

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyata dicabut,” tegas Presiden.

Untuk diketahui, lampiran Perpres yang dicabut tersebut terdapat dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Disampaikan Langsung Oleh Presiden, keputusan tersebut diambil setelah mendapatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat. “Masukan-masukan dari ulama-ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” jelasnya. (hms/kom/aye/ed2)

Razia miras ini, dianggap penting lantaran peredaran minuman keras yang tidak berizin, berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, peredaran minuman keras secara illegal menjadi penyakit masyarakat. Bahkan hal itu bisa merusak generasi muda karena dijual bebas.

“Pemusnahan ini, salah satu tujuannya untuk menyelamatkan anak cucu dan anak bangsa. Karena miras ini dari awal menjadi sebab terjadinya gangguan Kamtibmas,” ujar Kepala Satpol PP Pemkab Sidoarjo, Widyantoro Basuki.

Ditambahkan Wiwid-sapaan akrabnya, kegiatan operasi Pekat rutin dilakukan. Bahkan, selama pandemi Covid-19, Satpol PP terus merazia miras. Yakni mulai dari warung-warung kecil, distributor hingga ke tempat-tempat hiburan malam.

“Yang dimusnahkan ini, minuman beralkohol golongan A, B dan C,” ujarnya. (wan/ono/sit)