Adapun indikasi yang disampaikan Jaka Jatim, yaitu menduga orang nomor satu di lingkungan Pemkab Pamekasan, itu korupsi anggaran Mobil Sigap tahun anggaran 2020, anggaran retribusi daerah (Pasar) tahun anggaran 2020 dan dana penanggulangan Covid-19 tahun 2020 di Pamekasan.

“Hasil temuan Jaka Jatim dan berdasarkan LHP BPK RI tahun anggaran 2020, bahwa dugaan kasus korupsi Mobil Sigap, retribusi dearah (Pasar) penanggulangan Covid-19 mencapai Rp 15 miliar. Pada saat itu, kami lampirkan data dan alat bukti sebagai permulaan penyelidikan oleh KPK RI,” kata Korlap Aksi, Musfiq, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (06/12/2022) tadi.

Musfiq menyampaikan, Jaka Jatim telah melaporkan kasus tersebut lebih dari setahun. Laporan itu, terhitung sejak tanggal 02 Desember 2021 dan sampai detik ini belum ada perkembangan penyelidikan.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Jaka Jatim, kata Musfiq, berasumsi bahwa KPK RI telah lalai menjalankan tugas selaku Aparat Penegak Hukum (APH), yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi. “Kami datang ke sini lagi, untuk menuntut KPK RI segera turun ke Kabupaten Pamekasan Jawa Timur. Segera evaluasi laporan atau pengaduan masyarakat, berkenaan dengan adanya tindak pidana korupsi Mobil Sigap, retribusi daerah dan dana penanggulangan Covid 19, TPP ASN dan dana DBHCHT di Kabupaten Pamekasan,” paparnya.

Pihaknya juga meminta, agar KPK RI menangkap dan mengadili Bupati Pamekasan, selaku kepala daerah yang tidak becus dalam mengelola Anggaran APBD sejak 2019 sampai 2022. Setiap tahun, banyak indikasi tindak pidana korupsi yang mengalir terhadap Bupati Pamekasan.

“Tangkap pejabat atau Kepala Dinas yang cawe-cawe dengan fee proyek dari rekanan. KPK RI segera selidiki adanya jual beli jabatan (Suap), yang saat ini ramai-ramainya mutasi jabatan di Kabupaten Pamekasan, untuk kepentingan dalam menghadapi pesta demokrasi pada tahun 2024. Jaka Jatim akan tetap mengawal segala bentuk dugaan kasus tindak pidana korupsi yang direncanakan secara terstruktur di Kabupaten Pamekasan,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, Ketua KPK, Firli Bahuri, belum memberikan merespon konfirmasi wartawan. Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, juga belum memberikan jawaban atau klarifikasi. (azm/gie)

Sebelumnya Kelompok yang menamakan dirinya Jaringan Kawal Jatim (Jaka Jatim) telah mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Selasa tanggal 09 Februari lalu.

Dengan tuntutan yang sama kejelasan terkait dugaan pengadaan mobil Sehat Siaga Tanggap Peduli (Sigap) yang dinilai mangkrak.

Ketua aksi Famas, Abdus Marhaen Salam, mengkritik keras kalau di balik kasus pengadaan mobil Sigap ada campur tangan Bupati Pamekasan, “Tindakan orang nomor satu di Kabupaten Pamekasan di anggap jadi biang kerok karna melemahnya penanganan pada proyek anggaran pengadaan mobil sigap senilai Rp 38 miliar yang sampai saat ini belum berani menentukan tersangka”.

Menurut Marhaen, tindakan Bupati Pamekasan secara tidak langsung memperkosa dan mencederai proses penegakan hukum. Pasalnya, sebelum mendapat intervensi dari bupati, kejaksaan sudah memastikan ada tersangka dalam kasus tersebut karena telah naik pada proses penyidikan.

Baca Juga : Dugaan Korupsi Mobil Sigap, Jaka Jatim Lurug Kejari dan Minta Tidak Main Mata dengan Bupati

“Sudah jelas memenuhi unsur kerugian negara dari hasil penyelidikan Kasi Intel Kejari Pamekasan setelah dilakukan pemeriksaan mobil dan dipanggilnya beberapa saksi dintaranya Kepala Desa dan pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pamekasan,” terangnya.

Marhaen menambahkan kasus tersebut sebenarnya sudah ada nama tersangkanya karena kasus tersebut sudah naik dari tahap penyelidikan ketahap penyidikan. “Jika semuanya sudah selesai, sudah dipastikan tercantum kerugian negara, Tapi Kenapa kejaksaan Negeri Pamekasan Masih Malempem dan diduga ada kongkalikong jahat antara kejaksaan dengan Bupati,” teriak Marhaen Salam dalam orasi tunggalnya di depan gedung Kejari Pamekasan tersebut.

“Lebih baik kamu buka sepatu lepas seragam dan pulang ke kampung halaman, karena kamu tidak berguna di pamekasan,” timpalnya.

Sementara itu, dalam aksi tersebut, Kasi Pidsus, Ginung, menyampaikan tanggapan di hadapan peserta demonstran bahwa penyidikan dalam kasus Mobil Sigap ini tetap jalan.

”Jadi saya tegaskan persoalan kasus Mobil sigap ini terus berjalan,” terangnya. (fid/ed2)

Massa menuntut, kejelasan terkait dugaan pengadaan mobil Sehat Siaga Tanggap Peduli (Sigap) yang selama delapan bulan ini dinilai mangkrak.

Sebelumnya, Kejari menerbitkan surat yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Kabupaten Pamekasan Nomer: B-184/M.5.18/Dek/1/11/2020 Tanggal 19 November 2020. Surat itu, berbunyi bahwa kasusnya sudah naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Baca: Bupati Badrut Tamam Resmikan Program CSR di Desa Pamoroh Pamekasan

Berangkat dari itu, kelompok Jaka Jatim berdasarkan peraturan Jaksa Agung RI Tanggal 29 Oktober 2010. Huruf B, bahwa jangka waktu pelaporan penyidikan (vide BAB V Bagian 10) Pasal 19 ayat I dan 2 dan Pasal 20 ayat 1 dan 2, seharusnya dalam jangka waktu 30 hari paling lama, kejaksaan berhak mengusulkan nama tersangka atau identitas tersangka. Dalam hal ini, Kejaksaan Pamekasan disinyalir ragu-ragu dalam menetapkan tersangka

Pada audiensi yang disampaikan Korlap Jaka Jatim, Musfiqul Khoir. Karenanya, Jaka Jatim menuntut lima poin tuntutan. Pertama, Kejaksaan Negeri Pamekasan harus profesional dalam penegakan hukum, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Kedua, tetapkan nama-nama tersangka yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi mobil Sigap. Ketiga, Kajari dan Kasi Pidsus Kejaksaan Kabupaten Pamekasan, jangan main mata dengan pihak pemerintah (Bupati Pamekasan).

“Keempat, apabila kejaksaan dalam kasus ini masih beralibi dan berspekulasi, maka Jaka Jatim bersama rakyat Kabupaten Pamekasan, akan menuntut Kajari mundur dari jabatannya,” teriaknya.

Kelima, dalam waktu sesingkat-singkatnya (7×24 jam) atau akhir bulan Februari ini, Kejaksaan Negeri Pamekasan tidak mengungkap dan menetapkan nama tersangka, maka Jaka Jatim Pamekasan akan menggelar aksi lagi dengan jumlah massa yang lebih besar.

Musfiqul dalam kesempatan itu juga menyayangkan, karena sampai detik ini kasus ini belum juga terungkap. Menurutnya, ini mencederai nama institusi dan atas nama pemerintah.

“Ini negara hukum, tidak boleh berafiliasi dengan siapapun. Kejaksaan bukan mitra pemerintah, kejaksaan adalah lembaga independen untuk menegakkan hukum,” paparnya.

Terlebih, menurutnya, kejaksaan pernah mengatakan ada instruksi dari pemerintah untuk melimpahkan kasus ini ke inspektorat. “Atas dasar apa pak dan atas Undang-Undang apa pak kok bisa kejaksaan melemparkan kasus ini,” tegasnya.

Terkait tuntutan tersebut, Kasi Pidsus Kejaksaan Pamekasan, Ginung Pratidina, menanggapi kalau dalam dugaan kasus korupsi pengadaan mobil Sigap ini, Kejari tetap lakukan penyidikan.

Baca Juga: 4 Pelaku Maling Kotak Amal Pamekasan Positif Narkoba, Satu Pelaku Masih di Bawah Umur

Ada tiga tahap dalam proses penyidikan yakni pengadaan mobilnya, pengadaan aksesoris dan alat emergency (tandu pasien). Sementara penyidikan baru selesai satu, yakni penyidikan terhadap pengadaan aksesoris atau branding.

“Perihal adanya permohonan dari pemerintah (Bupati) itu bukan sebagai intervensi tetapi kami mengharapkan bantuan untuk menghitung kerugian negara sebanyak 178 mobil dari kepala desa, dan tentunya penyidikan kerugian negara tersebut tetap tidak akan dihentikan. Untuk penetapan tersangka tengah dilakukan penyidikan, karena membutuhkan waktu yang tidak sedikit, butuh proses kami tidak akan lepas tangan,” ujarnya.

Sekedar diketahui, pengadaan mobil Sigap di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pemkab Pamekasan, menelan anggaran senilai Rp 38 miliar. Pembeliannya, terbagi tiga item, pertama mobil APV, kedua tandu dorong dan kotak P3K, ketiga karoseri dan aksesoris serta branding foto bupati dan wakil. (fid/adi/ed2)