Momen tidak biasa itu terjadi, ketika pedagang tersebut menyampaikan aspirasinya kepada orang nomor satu di pemerintahan Kabupaten Kediri tersebut. Dalam kesempatan itu, dirinya mendapatkan kesempatan untuk mengutarakan keluh kesahnya selama menjadi pedagang. Termasuk, pendapatnya mengenai rencana relokasi Pasar Kandangan yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Fatah pun kemudian berpendapat, bahwa selain relokasi, aspek penting lain seperti shifting dan penataan pedagang menjadi persoalan krusial. Karena, masih ditemukan banyak pedagang yang berjualan di luar area pasar. Sehingga, selain memperburuk wajah Pasar Kandangan, hal ini juga menyebabkan kurangnya minat para pembeli untuk masuk ke dalam area pasar dua lantai tersebut.

“Yang penting, njenengan saget noto wong dodol isuk karo awan (yang penting, Mas Dhito bisa menata penjual pagi dan siang),” kata Fatah, Rabu (10/07/2024) tadi.

Baca juga :

Mendengar masukan dari salah satu warga pedagang, Mas Dhito mengapresiasi dengan memberikan bantuan modal untuk pengembangan usaha, sekaligus beasiswa yang diperuntukkan bagi anak pedagang kelahiran 1979 itu. Tidak lama, ketika bupati muda tersebut menghampirinya, tangis haru Fatah pun pecah sembari memeluk bupati yang menjabat sejak 2021 tersebut. Dengan bantuan yang diterimanya, Fatah menyampaikan rasa terima kasih kepada Mas Dhito.

“Semoga Pak Dhito diberikan kesehatan, diberi rezeki, lancar,” kata Fatah.

Sementara dalam dialog tersebut, Mas Dhito mengajak pedagang Pasar Kandangan untuk berunding mengenai pengembangan pasar. Diketahui, pasar ini terakhir direvitalisasi pada 2004 silam.

Mas Dhito sendiri dalam berbagai proses pembangunan, dimana pemerintah daerah selalu mengajak dialog masyarakat. Terlebih dengan rencana relokasi Pasar Kandangan ini, pihaknya menginginkan rencana tersebut telah sesuai dengan kebutuhan para pedagang.

“Hari ini kita berdialog, karena kami ini yang ada di pemerintah daerah yang tidak ingin mengambil keputusan secara sepihak,” kata Mas Dhito. (kom/pan/gie)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyebut jika peningkatan tersebut bisa mencapai Rp 50 miliar. Terlebih, BPR Tugu Artha saat ini juga tengah banyak berbenah untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar.

“Ke depan, saya kira patokannya bisa lebih besar lagi. Informasinya sekarang, pertengahan ini labanya sudah hampir sama dengan tahun 2022 lalu. Saya mempunyai keyakinan kuat, pendapatan ini akan bertambah hingga akhir tahun. Mudah-mudahan, bisa mencapai Rp 3 miliar,” kata Wali Kota Sutiaji, seusai mengikuti kegiatan launching layanan virtual account dan mobile collection PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda), Senin (31/07/2023) tadi.

Sejalan dengan itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwanto, menyampaikan bahwa perkembangan bisnis BPR ke depan perlu adanya suntikan modal yang lebih besar. Terutama, bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Baca juga :

“Secara regulasi, pada waktu itu maksimal Rp 15 miliar. Sehingga, kalau ingin ditambah lagi, maka harus merevisi Perda tentang penyertaan modal BPR. Makanya, kalau bisa di angka Rp 50 miliar hingga Rp 100 miliar. Sehingga, nanti dapat memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat,” kata Trio.

Dalam rangka mendukung permodalan para pelaku UMKM, pihaknya mendorong BPR untuk memberikan bantuan yang lebih mudah dan fleksibel dari segi pelayanan dan bunga yang diberikan. Selain itu, pihaknya berusaha agar BPR milik Pemkot Malang tersebut bisa berkembang diakses masyarakat dengan jangkauan lebih luas lagi.

“Usaha kami, supaya bagaimana BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang, ini dapat lebih banyak berperan dalam mendukung program masyarakat dengan meningkatkan penyertaan modal dari pemerintah melalui revisi Perda,” ucapnya.

Lebih lanjut, dengan tambahan modal yang signifikan, tentu menurutnya dapat melakukan ekspansi layanan. Seperti, meningkatkan pelayanan digital untuk memudahkan nasabah serta menghadirkan lebih banyak mesin ATM yang akan meningkatkan aksesibilitas layanan perbankan bagi masyarakat.

“Saya berharap, bahwa dengan berbagai kemudahan dan peningkatan layanan yang diberikan, BPR akan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Termasuk, mempermudah akses menyimpan dan meminjam dana bagi para pelaku UMKM,” imbuhnya. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika Ranperda Penanaman Modal tersebut menurutnya di setiap daerah itu dianjurkan untuk menuju kemandirian fiskal. Dimana, yang berkaitan dengan investasi di Kota Malang akan dimudahkan.

“Yang namanya investasi itu tidak bisa serta merta, itu dapat tumbuh dengan baik ketika tidak dilakukan perbaikan pelayanan terhadap perizinan. Maka, yang menjadi amanat Presiden pada kita, selain masalah stunting, kemiskinan, itu juga bagaimana investasi bisa tumbuh dan berkembang dengan digitalisasi pelayanan publik, pelayanan bersama,” jelas Wali Kota Sutiaji, seusai melakukan paripurna.

Ditambahkannya, jika nantinya rancangan tersebut sudah menjadi Peraturan Daerah (Perda), maka akan terlihat jelas mengenai Standart Operasional Prosedurnya (SOP). Sehingga, antara reward dan punismentnya juga jelas.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Tentu ini memudahkan semua urusan sehingga nanti mereka (investor) ada ketertarikan dan berinvest untuk menanam modal di Kota Malang,” lanjutnya.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa lingkungan juga menjadi upaya yang tidak bisa dipisahkan untuk membangun kepercayaan dari para penanam modal. Sehingga, harus bisa menjaga kondisi yang nyaman, agar bisa menggaet para investor tersebut.

“Saya kira kalau orang menanamkan modal itu lihat situasi dan kondisi di lingkungan Kota Malang itu bagaimana. Nah ini yang juga harus dijaga bersama-sama, untuk menciptakan kondisi yang nyaman. Memang lingkungan tidak bisa dipisahkan dari upaya membangun trust kepada para investor,” ucapnya.

Sebagai informasi, dalam penyampaian jawaban mengenai Ranperda Penanaman Modal tersebut, ada 49 poin yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko. (rsy/sit/adv)

Keterangan itu, dikatakan Ketua DPRD, seusai melakukan rapat paripurna, dengan agenda penyampaian pandangan umum terkait dengan Ranperda Penanaman Modal, Jumat (19/05/2023) sore.

Menurut Made, perlu adanya peraturan-peraturan tertulis yang kuat untuk mengatur persoalan tersebut. Terlebih, pihaknya juga akan memperhatikan dan menganalisis setiap pasal yang ada di dalamnya.

“Nanti di Ranperda ini, per Pasal-pasal akan kami cermati apakah ada aturan yang membuat investor itu ragu untuk datang ke Kota Malang atau bagaimana. Di sinilah yang akan kami lihat secara mendalam dan kami hadirkan stakeholder yang diundang oleh Pansus untuk membahas ini,” jelas Made, seusai mengikuti rapat paripurna.

Disebutkannya, bahwa untuk investasi yang perlu ditingkatkan yaitu sektor kuliner dan juga sektor perhotelan yang berbintang. Karena menurutnya, jumlah hotel berbintang di Kota Malang saat ini cukup terbatas, apalagi yang berbintang lima.

“Jadi bagaimana kuliner kita bisa bangkit. Kemudian hotel-hotel berbintang, se kelas Kota Malang saja masih masih punya satu hotel yang berbintang lima. Jadi bagaimana itu bisa menambah lagi dan lebih banyak,” katanya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Tentu, nantinya dengan adanya penanaman modal tersebut, juga akan menyerap tenaga kerja, serta melibatkan UMKM lokal di Kota Malang. Ditegaskan, jika penting untuk menciptakan aturan yang di dalamnya menjembatani kerjasama saling menguntungkan.

“Artinya, yang kami inginkan adalah bagaimana mutualisme usaha besar masuk tapi bisa mendongkrak dan menggandeng UMKM di Kota Malang,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, menyampaikan jika poin penting dengan adanya penanaman modal sebagai bentuk investasi yang masuk di Kota Malang, yaitu dengan tidak mengganggunya para pengusaha kecil yang ada. “Jangan sampai nantinya pengusaha mengganggu usaha kecil, apalagi UMKM yang sudah ada. Ini tentu harus memperhatikan lingkungan. Tentu juga memberikan akses sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Malang, di dalam mendukung ketenaga kerjaan,” ucap Bung Edi.

Selain itu, pihaknya juga berharap dengan diusungkannya Ranperda Penanaman Modal tersebut, mampu mengurangi angka pengangguran. Karena itu, perlu adanya stimulan dan kemudahan.

“Secara stimulan, Perda penyelenggaraan penanaman modal ini terkait dengan peraturan yang ada di atasnya, yakni omnibuslaw berkaitan dengan UU Ciptaket. Kita lebih banyak mengacu pada perubahan itu,” imbuhnya. (rsy/sit/adv)