Hal itu terjadi, saat Rudi memarkir truknya di pinggir jalan dan memperbaiki bagian bawah truk. Namun tidak disangka, truk tersebut diseruduk bus Nopol P 7041 UG, yang dikendarai Dul Mukti (60), warga Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.

Informasi Memontum.com bahwa dugaan awal, Rudi merasa ada kendala pada truknya hingga parkir di pinggir jalan. Dirinya kemudian melakukan pengecekan pada bagian bawah truk. Saat dirinya memperbaiki truk trailer di bagian belakang sebelah kanan, tiba- tiba muncul bus yang melaju dari arah Barat.

Bus tersebut menabrak bagian belakang truk trailer tersebut, sehingga korban tertindih ban belakang kanan. Sedangkan bus yang menyeruduk tersebut, mengalami ringsek di bagian depan sebelah kiri dan kaca depan pecah. Untuk penumpang bus yang mengalami luka-luka, langsung dievakuasi ke Puskesmas Nguling untuk mendapat perawatan.

Baca juga:

“Saat itu, sopir sedang ngeban dan tiba – tiba dari arah Barat, sebuah bus menabrak bagian belakang trailer hingga trailer bergerak maju. Kebetulan sopir yang ada di bawah truk, langsung terlindas,” ujar saksi kejadian, Abdul Latif.

Sementara itu, sopir bus, Dul Mukti, mengatakan bahwa busnya sebenarnya kondisi pelan, karena baru saja menurunkan penumpang di Pasar Nguling. “Setelah menurunkan penumpang, saya berjalan pelan. Di dalam bus ada 25 penumpang. Namun saat mendekati lokasi, tiba-tiba ada truk trailer parkir dan tidak ada tanda. Bus langsung menabrak bagian belakang trailer,” ujarnya.

Sementara itu, Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota, Iptu Kumoro, mengatakan bahwa kecelakaan ini bermula saat truk trailer sedang berhenti. Kemudian, sopir melakukan pengecekan kendaraan dan tiba-tiba dari arah barat muncul bus, yang kemudian menabrak bagian belakang trailer.

“Dugaan sementara, karena truk trailer saat perbaikan tidak memasang tanda, maka bus dari arah barat langsung menabrak trailer yang sedang parkir tersebut. Untuk mengetahui penyebab pasti, kecelakaan ini masih ditangani oleh Unit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota,” ujarnya. (nun/pix/gie)

Mobil tersebut terbakar, saat berada di Jalan Sasando, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun mobil Zebra tersebut hangus. Kerugian sendiri, diperkirakan mencapai Rp 20 juta.

Informasi Memontum.com bahwa sebelum kejadian, Dany Lukito mengemudikan mobilnya melintas di Jalan Sasando. “Mobil kemudian mengalami mogok. Setelah itu, korban turun dan mengecek bagian mesin,” ujarnya Kapolsek Lowokwaru, AKP Anton Widodo.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Dalam kondisi mesin hidup, korban berusaha memperbaiki bagian karburator. Tiba-tiba, muncul percikan api dan langsung membesar menjadi kobaran api dan membakar seluruh bagian mobil.

Kejadian itu, tambah Kapolsek, membuat Dany panik hingga meminta tolong ke warga setempat. “Melihat kebakaran itu, warga sekitar langsung berdatangan memadamkan api dengan peralatan seadanya. Tidak lama kemudian, dua unit mobil PMK Damkar Kota Malang tiba di lokasi,” terangnya.

Kepala UPT Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Malang, Teguh Budi Wibowo, menuturkan saat pihaknya tiba di lokasi, api pada mobil tersebut berhasil dipadamkan oleh warga sekitar. “Sesampainya di lokasi, mobil yang terbakar sudah dipadamkan oleh warga sekitar. Setelah itu, kami lakukan pengecekan untuk memastikan agar tidak muncul kembali titik api,” jelasnya. (gie)

Salah satu sekolah yang mengalami dampak aksi mogok mengajar adalah SD Gedangan, Kecamatan Sukodadi Lamongan. Sebanyak 7 orang guru honorer di sekolah tersebut tidak masuk mengajar, dan hanya menyisakan 3 orang guru yang berstatus sebagai PNS.

“Mau bagaimana, ini terpaksa tiga orang guru yang ada harus mengatasi enam kelas,” kata Kepala Sekolah SD Negeri Gedangan, Arum Ismawati, Rabu, (3/10/2018).

Beruntung hari ini sudah masuk hari ketiga pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS), sehingga aksi mogok mengajar ini tidak terlalu mengganggu proses belajar mengajar.

Selain SDN Gedangan, hal serupa juga dialami SDN Menongo, yang ditinggal 5 orang guru honorer-nya mogok, dan SDN Banjarejo, 4 guru honorer, serta masih banyak sekolah lain di Lamongan yang mengalami hal serupa.

Seperti diketahui, Aksi mogok mengajar ini dilakukan para guru honorer setelah tuntutannya saat melakukan demo di depan Kantor Pemkab Lamongan kemarin tidak mendapatkan jawaban yang pasti.

Aksi mogok mengajar yang dilakukan oleh guru honorer ini pun menarik perhatian pihak Muspika dan juga UPT Dinas Pendidikan (Disdik). Sejumlah anggota Muspika turun ke sejumlah SD, untuk memastikan apakah UTS masih tetap berlangsung atau tidak.

Sementara Kepala UPT Disdik Sukodadi, Utomo mengatakan, pihaknya berkewajiban memberikan dukungan para para guru yang ada, agar tetap melaksanakan tugas seperti biasa, sehingga proses belajar mengajar tetap berlangsung.

“Dengan keterbatasan ini, proses belajar mengajar harus tetap berlangsung,” ucapnya. (ifa/zen/yan)

“Kalau dalam jangka waktu selama tiga hari mereka tidak melakukan kewajiban mereka sebagai tenaga pendidik, saya suruh mengundurkan diri. Itulah salah satu sangsi,” ujar HM Hidayat, Sabtu (29/9/2018).

Dikatakan, aksi mogok mengajar itu sebenarnya tidak harus terjadi.”Jika mau melakukan aspirasi, silahkan.Tetapi itu cukup perwakilan, baik ke tingkat provinsi maupun pusat, itu hak mereka”,tambahnya.

Dijelaskan, bahwa sekarang sudah terbit sebuah keputusan dari pemerintah pusat, bahwa GTT dan PTT yang usianya dibawah 35 tahun, mereka diberi kesempatan mengikuti tes umum. Juga bagi mereka yang sudah usia 35 sampai 40 tahun, nanti juga ada kesempatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itupun harus melalui tes khusus.

Selanjutnya, bagi mereka yang usianya lebih 40 tahun, itu masih akan dibicarakan lebih lanjut antara pemerintah pusat dan daerah untuk dijadikan tenaga honorer dengan ketentuan harus sesuai dengan penghasilan mereka Minimal setara dengan UMR atau UMK.

“Tetapi itu masih dibahas, seperti apa teknisnya nanti,” ulasnya. Dengan kepastian itu, terang Hidayat, seharusnya aksi ini tidak harus terjadi.”Mogok itu berlaku hanya untuk buruh. Karena jika buruh yang mogok, yang dirugikan hanya perusahaan.Tetapi jika pendidik yang mogok, yang dirugikan justeru masyarakat yakni calon-calon pemimpin masa depan yang harusnya mendapatkan hak untuk pendidikan. Kayaknya gak etis jika itu terus dilakukan,” tandasnya.