Melalui kebijakan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan yang lebih luas akan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik. Di sisi lain, program ini juga bertujuan menarik para produsen kendaraan listrik agar berinvestasi di Tanah Air.

Kebijakan bantuan pembelian kendaraan listrik sendiri, akan mulai diberlakukan pada 20 Maret 2023 mendatang. Kebijakan tersebut, berdasarkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

“Perpres itu menyebutkan bahwa Program KBLBB didorong oleh alasan peningkatan efisiensi ketahanan energi dan konservasi energi sektor transportasi, serta terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, dalam Konferensi Pers Insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Jakarta, Senin (06/03/2023) tadi.

Dengan demikian, penggunaan KBLBB juga diharapkan mampu mendorong keberlanjutan alam dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Pengembangan KBLBB di Indonesia, sangat beralasan lantaran ketersediaan bahan bakunya melimpah.

Masih menurut Luhut, hilirisasi akan lengkap bila tercipta industri kendaraan listrik yang akan menggunakan critical minerals dan industri baterai yang saat ini sedang dibangun. Hal ini akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru, teknologi baru, inovasi dan meningkatkan pendapatan negara.

Menko Marves menjelaskan, adopsi massal merupakan faktor krusial untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, perbedaan harga antara kendaraan listrik yang lamah lingkungan dan kendaraan konvensional menjadi kendala dalam bertransisi menggunakan kendaraan listrik.

Pemerintah RI berkaca dari berbagai negara yang menempuh kebijakan pemberian insentif untuk mendorong adopsi KBLBB. “Jika program pemberian insentif berjalan dengan lancar dan adopsi massal terjadi, industri KBLBB di dalam negeri akan terbentuk dan harga produknya akan lebih terjangkau ke depannya,” paparnya.

Baca juga :

• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pemkab Lumajang Gelar Pasar Ramadan
• Bupati Banyuwangi Dukung Penuh Pembangunan SPBN untuk Aktivasi Melaut Nelayan

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kebijakan ini merupakan stimulus untuk terus bisa menarik para investor EV agar masuk ke Indonesia. “Melalui kebijakan ini, kami optimistis para produsen semakin tertarik karena bantuan ditekankan untuk belanja kendaraan yang memiliki fasilitas produksi di Tanah Air,” kata Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, pada kesempatan sama.

Pada tahun 2023, pemerintah akan memberikan bantuan pembelian KBLBB sebear Rp 7 juta perunit untuk pembelian 200 ribu unit sepeda motor listrik baru dan Rp 7 juta perunit untuk konversi 50 ribu unit sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik.

Kemenperin selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) program ini, menyiapkan skema bantuan pembelian kendaraan listrik. Sehingga, diharapkan kebijakan tersebut dapat tepat sasaran.

Menperin memaparkan, produsen KBLBB dalam negeri mendaftarkan jenis kendaraan yang akan dimasukkan dalam program ini dengan ketentuan telah memenuhi TKDN (40 persen). Kemudian, lembaga verifikasi akan melakukan verifikasi terhadap Vehicle Identification Number (VIN) yang disesuaikan dengan TKDN.

Selanjutnya, dilakukan pendataan melalui dealership dan berkordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terkait proses verifikasi. Setelahnya, Bank Himbara melakukan pembayaran penggantian kepada produsen.

“Dealership bertugas melakukan pemeriksaan data calon pembeli berupa NIK pada KTP untuk menentukan apakah termasuk masyarakat yang berhak mendapat insentif. Apabila termasuk berhak, pembeli akan langsung mendapatkan insentif potongan harga.

Dealer kemudian menginput sesuai prosedur dan mengajukan klaim insentif ke Bank Himbara. Sedangkan Bank Himbara menerima pengelolaan insentif dari Kemenperin sebagai KPA,” jelas Menperin.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menyampaikan bahwa bantuan pemerintah ini diutamakan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), khususnya penerima Kredit Usaha Kecil (KUR) dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), termasuk pelanggan listrik 450-900 VA. Hal ini untuk mendorong produktivitas dan efisiensi usaha mereka. (kom/gie)

Disampaikannya, dengan adanya pabrik tersebut, diharapkan dapat mempermudah akses lapangan kerja bagi lulusan SMK, terutama dibidang kelistrikan maupun otomotif. “Saya bangga, karena perakitan motor listrik ini ada di Kabupaten Lumajang. Tentu, ini akan menjadi dampak terurama bagi anak-anak yang lulus SMK dan punya keahlian di bidang perakitan motor ataupun listrik dan otomotif,” ungkapnya.

Baca juga:

• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pemkab Lumajang Gelar Pasar Ramadan
• Bupati Banyuwangi Dukung Penuh Pembangunan SPBN untuk Aktivasi Melaut Nelayan

Ditambahkannya, motor listrik saat ini mulai banyak diminati sebagian kalangan masyarakat. Itu karena, telah menjadi jawaban atau solusi saat ada kenaikan harga BBM.

Wakil Direktur Prestige, Cahyadani, mengungkapkan bahwa pihaknya berterimakasih atas dukungan pemerintah daerah dengan telah peresmian perusahaannya. Dirinya menyebut, selain tujuan profit atau investasi, jajaran direksi Pristige juga berkeinginan untuk turut serta membangun Kabupaten Lumajang dari bidang ekonomi.

“Tujuannya untuk berinvestasi yang bisa mendukung perekonomian di Kabupaten Lumajang. Kami masih membutuhkan bantuan dari bapak ibu sekalian, agar bisa berkembang dan tumbuh baik di Lumajang,” ungkapnya.

Sekedar diketahui, beberapa varian motor yang dirakit oleh Prestige, meliputi Kirana, Semeru, Stylish dan Exotic. (kom/adi/sit)

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, mengatakan bahwa kebijakan penggunaan kendaraan listrik baik motor maupun mobil, akan dilakukan secara bertahap untuk mendukung program pemerintah pusat. “Pemakaian kendaraan listrik sebagai (kendaraan) operasional, ini sebagai bukti bahwa Pemkab Sumenep mendukung langkah dari pemerintah pusat,” kata Bupati Achmad Fauzi, Selasa (06/12/2022) tadi.

Mobil atau motor listrik untuk kendaraan operasional perangkat daerah, tambahnya, sebagai langkah untuk meyakinkan masyarakat jika dengan memakainya, maka tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan dan menghemat energi. Namun, juga menghemat pengeluaran biaya operasional.

Baca juga :

• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pemkab Lumajang Gelar Pasar Ramadan
• Bupati Banyuwangi Dukung Penuh Pembangunan SPBN untuk Aktivasi Melaut Nelayan

“Masyarakat memakai kendaraan listrik, baik mobil ataupun motor tidak hanya menghemat biaya operasionalnya semata. Namun, juga berdampak positif kepada lingkungan yang sehat dengan mengurangi emisi gas,” tegasnya.

Bupati Fauzi juga menambahkan, bahwa Pemkab Sumenep mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 87 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan motor berlistrik berbasis baterai, sebagai kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Sumenep. Sementara peraturan itu, untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2022, atau tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle), sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Suami Nia Kurnia Fauzi ini mengungkapkan, saat ini pihaknya mengawali pemakaian kendaraan listrik untuk sejumlah bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, yang selanjutkan pengadaannya dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan. “Semoga, kebijakan pemakaian mobil atau motor listrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat,” lanjutnya. (dan/gie/adv)

Maklum, tidak hanya sekedar talkshow, yang disuguhkan sekolah menengah tersebut. Namun, orang nomor dua di Pemkot Malang tersebut, juga disuguhi karya inovatif siswa SMKN 6 Kota Malang.

“Jadi, SMKN 6 mengadakan kegiatan talkshow berkaitan dengan bagaimana membangun budaya sehubungan dengan kepedulian lingkungan. Tujuannya, mengedukasi peserta didik dan masyarakat. Untuk bentuk kongkritnya yaitu tadi kita menanam pohon bersama,” jelasnya.

Menurut Bung Edi-sapaan Wawali Kota Malang, agar upaya ini berhasil, diperlukan kolaborasi dari seluruh potensi masyarakat. Mulai dari pemerintah, pelaku pendidikan, akademisi dan pelaku usaha. Bahkan, kalangan media untuk bisa membantu menyampaikan pada publik.

“Jika dilakukan bersama, Insya Allah alam makin lestari. Kualitas, oksigen, dan angka harapan hidup pun turut membaik,” tuturnya.

Tidak berhenti sampai disitu, Bung Edi mengaku, juga cukup terkejut dengan inovasi sepeda motor dari tenaga listrik dan surya SMKN 6. “Cukup bagus. Di saat pandemi, kita masih bisa eksis penuh kreatifitas dan inovasi,” serunya.

Menurut Bung Edi, hal tersebut merupakan terobosan dalam bentuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang dilakukan oleh siswa-siswi SMKN 6. Ada yang membuat produk kopi, bahkan merancang usaha cuci motor tetapi bayar menggunakan sampah.

“Ini termasuk gagasan bagus dalam bidang pendidikan di tengah pandemi. Selain gerakan perekonomian jalan, ada andil dalam menjaga kebersihan lingkungan,” paparnya.

Baca Juga: Baru Dilaunching, E-Bike SMK Nasional Langsung Dibeli Wawali Malang

Terakhir, Bung Edi mengucapkan selamat kepada SMKN 6, yang sudah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk kalangan perhotelan dan teknisi.

“Saya rasa ini adalah langkah bagus yang sudah dijalankan oleh keluarga besar SMKN 6,” kata Sofyan Edi Jarwoko. (cw1/ed2)

 
Memontum Surabaya — PLN Distribusi Jawa Timur terus berinovasi agar dapat memberikan kemudahan memperoleh listrik kepada masyarakat maupun investor khususnya di Jawa Timur. Salah satu inovasi terbaru di tahun ini ialah, percepatan layanan dari PLN Distribusi Jawa Timur yakni POWER Bung Sigap Molis atau Bung Sigap Numpak Motor Listrik.

Bung Sigap Numpak Molis sendiri merupakan salah satu layanan penyambungan dimana petugas pelaksana menggunakan motor listrik dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Selain untuk memberikan percepatan layanan penyambungan listrik bagi masyarakat, inovasi layanan ini turut mendukung Green Energy di lingkungan kota Surabaya dan sekitarnya serta mengajak masyarakat untuk menggunakan energi ramah lingkungan.

Power Bung Sigap Molis ini akan beroperasi di Area Metropolis yaitu Surabaya, Sidoarjo dan Gresik per 23 Maret 2018. Launching penggunaan motor listrik untuk layanan penyambungan ini telah dilaksanakan di Area Sidoarjo, Jumat pagi (23/03). Area Sidoarjo menjadi yang pertama di Jawa Timur bahkan Indonesia untuk penggunaan motor listrik bagi petugas pelaksana layanan penyambungan.Usai Area Sidoarjo, beberapa area lainnya akan segera melakukan launching Bung Sigap Molis ini.

Deputy Manager Komunikasi dan Bina Program PT PLN Distribusi Jawa Timur, Pinto Rahardjo memaparkan, ide petugas penyambungan dengan motor listrik itu, berawal dari keinginan perusahaan yg peduli dengan lingkungan, menjaga ekosistem supaya awet hijau. “Sehingga harapan kami dengan memakai motor listrik mengurangi polusi udara,” jelasnya.

Jumlah motor listrik sementara untuk Area Surabaya Utara, Surabaya Selatan, Surabaya Barat, Gresik dan Sidoarjo mencapai 80 unit motor listrik” paparnya.

Pinto menambahkan, petugas bung sigap.. mengoptimalkan petugas yg sudah ada yang selama ini motor bensin, namun sekarang diganti dengan menggunakan motor listrik. “Rinciannya Sidoarjo 12 unit, Gresik 12 unit, Surabaya Barat 12, Surabaya Utara 24 unit, dan Surabaya Selatan 20 unit,” tambahnya..

Sebagai wujud kerja nyata terangi negeri, PLN hadir untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mendorong perekonomian masyarakat sekitar. PLN Distribusi Jawa Timur akan memberikan banyak inovasi lainnya guna memberikan kemudahan memperoleh listrik bagi masyarakat dan juga para investor Jawa Timur. (rhm/ono)