Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Husnul Maram, dalam sambutannya menyampaikan bahwa peserta Porseni MA Jawa Timur, dalam pelaksanaan ini diharapkan mematuhi peraturan dan tata tertib serta aturan main yang ada. “Kalah dan menang, itu soal biasa. Kalian semua adalah juara. Juara dari kabupaten dan kota masing-masing. Jadi, konsentrasi kepada pertandingan dan patuhi peraturan,” ujarnya.

Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan itu juga mengucapkan terima kasih, kepada Pemerintah Kabupaten Jombang yang telah memberikan kesempatan untuk menggelar Porseni MA tingkat Jawa Timur di Kabupaten Jombang. Termasuk, juga yang telah memberikan fasilitas kegiatan yang luar biasa.

“Semangat. Selamat dan sukses, saya ucapkan kepada anak-anakku semuanya untuk mengikuti Porseni MA tingkat Jawa Timur tahun 2022 di Kabupaten Jombang,” tuturnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Ditempat sama, Bupati Hj Mundjidah Wahab juga menyampaikan, atas nama pribadi dan Pemerintahan Kabupaten Jombang, mengucapkan selamat datang di Kabupaten Jombang, kepada seluruh kontingen dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Jombang menyambut baik kegiatan Porseni MA tingkat Jawa Timur.

“Terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang telah memberikan kehormatan kepada Kabupaten Jombang, untuk jadi tuan rumah Porseni MA tingkat Jawa Timur tahun 2022. Semoga, pelaksanaan ini mulai awal hingga akhir, kita diberikan keselamatan, kesehatan serta kesuksesan,” ujarnya.

Bupati Jombang juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia penyelenggara Porseni MA tingkat Jawa Timur di Kabupaten Jombang, yang telah berupaya dan bekerja keras untuk terselenggaranya kegiatan ini. “Penyelenggaraan Porseni merupakan titik awal untuk perkembangan di Jawa Timur, yang akan melahirkan atlit-atlit handal dan berprestasi untuk mengharumkan nama Jawa Timur. Baik itu di tingkat regional, nasional bahkan internasional,” ungkapnya. (azl/sit)

Bupati Mundjidah dengan didampingi Kabag Prokopim, Agus Djauhari, meninjau salah satu kerusakan jalan yang ada di belakang Pasar Legi, Citra Niaga Jombang, Kamis (10/03/2022). “Saya sudah bicara serta mendengarkan laporan pedagang di sekitar lokasi secara langsung, terkait rusaknya jalan. Bahkan, termasuk yang mengakibatkan terjadinya beberapa insiden kecelakaan,” ujarnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Bahkan, Bupati Mundjidah langsung menelpon Kepala PUPR dan meminta untuk segera melakukan langkah pemeliharaan jalan. “Alhamdulillah, hari ini saya bisa melihat langsung pada titik kerusakan jalan yang dilaporkan masyarakat. Juga laporan yang menyampaikan melalui media sosial. Semuanya, sudah saya dikoordinasikan terutama dengan Kepala Dinas PUPR. Insyaallah, secepatnya akan segera ditangani,” tuturnya.

Beberapa ruas jalan yang rusak, tambahnya, pasti akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jombang. “Pemerintah Kabupaten Jombang akan melakukan upaya maksimal untuk melakukan pemeliharaan jalan secara bertahap,” ujarnya. (azl/gie)

Adalah SMA Negeri 3 Jombang, yang menjadi salah satu pantauan Bupati bersama Muspida, yang diantaranya juga Kapolres Jombang dan Kepala Dinas Pendidikan.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, dalam keterangannya menyampaikan, 80 persen sekolah di Kabupaten Jombang, sudah mulai melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Sementara 20 persen sekolah sisanya, masih melakukan persiapan. Sebab, guru-gurunya masih dalam proses vaksinasi.

“Alhamdulillah, 98 persen orang tua murid setuju, serta mendukung diberlakukannya sistem pembelajaran secara tatap muka melalui surat penyataan,” ujar Bupati Jombang.

Pembelajaran tatap muka dilakukan dengan sistem shift. Pemberlakuan pembelajaran secara tatap muka sudah di pertimbangkan dengan matang.

“Alhamdulillah, saat ini Kabupaten Jombang berada di zona kuning Covid-19, sehingga Pemerintah Kabupaten Jombang berani melaksanakan pembelajaran secara tatap muka ditingkat SD, SMP, SMK, SMA serta Madrasah-madrasah di Kabupaten Jombang,” ungkap Bupati Jombang.

Teknis pengawasan protokol kesehatan untuk ditingkat sekolah dilakukan oleh petugas kesehatan dari UKS di masing-masing sekolah. Adapun tahapannya adalah, pengecekan suhu badan kepada semua siswa serta guru, kemudian dicatat mulai dari nama serta suhu badannya.

“Jika suhu badan tinggi, akan di arahkan ke petugas UKS, kemudian jika memerlukan penanganan lebih serius bisa ke Puskesmas atau ke Rumah Sakit,” tutur Bupati Jombang.

Setiap siswa serta guru di wajibkan membawa handsaniteser, serta minum dari rumah masing-masing. Setelah pulang sekolah siswa serta guru harus langsung pulang, tidak boleh mampir ke tempat lain.

“Kapolres juga sudah mengingatkan sehabis pulang sekolah harus terlebih dahulu ganti baju, mandi setelah itu baru bertemu keluarga. Bila nanti ada temuan cluster baru, akan ada tindakan tergantung temuannya seperti apa. Semoga kita selalu di berikan Kesehatan,” kata Bupati Jombang. (azl/ed2)

Tidak hanya sebagai tempat ibadah, namun juga untuk kegiatan sosial, memperkuat tali persaudaraan dan kegiatan bermanfaat lainnya. Ajakan itu dikeluarkan saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) DMI Kabupaten Jombang, Rabu (03/03) tadi.

Musda yang digelar yang di Gedung Islamic Center Masjid Agung Baitul Mukminin Jombang itu juga dihadiri Ketua Umum PD DMI Kabupaten Jombang, H. Mastur Baidowi Saleh juga PW DMI Provinsi Jawa Timur. Turut mendampingi Bupati dalam agenda tersebut Staf Ahli dan para Kepala OPD terkait.

BACA JUGA: Bupati Jombang Serahkan BLT-DD Simbolis di Desa Mayangan

Dalam sambutannya Hj. Mundjidah Wahab dalam menyampaikan, ucapan selamat dengan digelarnya Musda DMI Kabupaten Jombang tahun 2021.

“Saya berharap dengan musda ini akan semakin memperkokoh solidaritas dan memperkuat budaya organisasi ditubuh Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Jombang”, tuturnya.

Bupati Jombang juga mengajak DMI kedepan untuk semakin meningkatkan perannya dalam mengawal fungsi masjid dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, untuk mewujudkan masjid sehat dan jamaah sehat lahir batin.

“Saya juga mengajak DMI Kabupaten Jombang dan semua pihak untuk bersama sama mengembalikan fungsi masjid secara menyeluruh. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, namun juga untuk kegiatan sosial, memperkuat tali persaudaraan dan kegiatan bermanfaat lainnya,” pungkas Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab.

Agenda dalam Musda DMI Kabupaten Jombang tersebut Diantaranya Pengesahan Tata Tertib Dan Jadwal Acara, Laporan Pertanggungjawaban PD DMI Kabupaten Jombang Periode 2016-2021, Pemilihan Ketua Umum, Pembentukan Anggota Formatur diakhiri dengan Pengukuhan PD DMI Kabupaten Jombang Periode 2021-2026. (kom/azl/ed2)

Pelaksanaan yang dikonsentrasikan di Kantor Desa Mayangan itu, turut hadir dalam pelaksanaan itu, Forkopimcam Jogoroto serta Forkopimda Kabupaten Jombang.

Bupati Jombang dalam sambutannya, menyampaikan semoga Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dapat dimanfaatkan dengan baik. Dana Desa Mayangan sendiri, mengalami peningkatan dari sebesar Rp 280 juta menjadi Rp 440,6 juta. Bantuan, akan diterima selama 12 bulan.

“Semoga penerima sudah sesuai dengan data serta tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu,” paparnya.

Dilanjutkan Bupati, kebijakan ini supaya masyarakat yang benar-benar tidak mampu, dibantu pemerintah dengan harapan masyarakat selalu di berikan kesehatan dalam pandemi Covid-19.

“Saya juga menghimbau, kepada masyarakat Desa Mayangan, bisa menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga lingkungan serta menjaga negara,” ujarnya.

Ditambahkan, di Desa Mayangan masih ada satu orang warga yang terindikasi Covid-19 di salah satu Rt dan sudah melakukan isolasi.

Ada yang menarik di Desa Mayangan, saat menyampaikan laporan tentang kondisi wilayah sudah pakai sistem IT dan tidak lagi menggunakan sistem manual. “Saya berharap, ke depan semua desa bisa seperti Desa Mayangan,” papar Bupati.

Terkait vaksinasi Covid-19, Bupati menerangkan, mulai hari ini ASN dan beberapa staf mulai dilakukan vaksinasi. Dimulai dari Dinas Kominfo, kemudian juga rekan-rekan media. Ada 30 orang awak media, yang nantinya menerima vaksinasi pada hari ini.

“Jumlah keseluruhan penerima vaksinasi hari ini ada 100 orang. Besok (Jumat) akan diteruskan pemberian vaksinasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat kemudian selanjutnya dilanjutkan ke masing-masing puskesmas,” ujar Bupati.

Baca juga: Lantik Sembilan Kades Terpilih, Bupati Jombang Minta Kades Beradaptasi Penanganan Covid-19

Di tempat yang sama, Pj Kepala Desa Mayangan, Albarian Risto Gunarto, menyampaikan bahwa sesuai Intruksi Mendagri mengenai PPKM Mikro, Desa Mayangan ada 39 Posko PPKM Mikro.

Sementara masyarakat, juga sudah mengerti serta mau mematuhi karena kebetulan pembatasan Desa Mayangan berada di zona hijau. Jadi, tidak terlalu dibatasi. Namun, dengan tetap melaksanakan Protokol Kesehatan (Prokes) yang ketat.

“Pada intinya, semua sudah terlaksana dengan baik, sampai dengan sekarang. Kami tidak ada mengeluarkan izin untuk melaksanakan hajatan serta kegiatan kerumunan. Karena, memang belum ada masyarakat yang melakukan hajatan. Masyarakat yang melanggar, juga dari pihak Pemerintahan Desa tidak akan di berikan sanksi karena memang menurut peraturan tidak ada sanksi, hanya sebatas teguran saja,” terang Risto.

Sementara itu terkait BLT-DD, masyarakat yang mendapatkan BLT-DD ada sebanyak 100 KPM berdasarkan kriteria tingkat kemiskinan serta janda Lansia sebesar Rp 300 ribu selama 12 bulan. Kebetulan, terjadi keterlambat pembagian di Januari, sehingga diberikan pada Februari.

“Harapannya, bantuan bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari karena sebagian besar penerimanya adalah janda Lansia yang memang tidak ada pekerjaan. Semoga bisa digunakan sebagaimana mestinya. Mekanisme laporan terkait pemberian bantuan oleh KPPN dilaporkan setiap bulan. Setelah ini, kami mengajukan pencairan untuk Februari,” papar Risto. (azl/sit)