Pemkab Jember melalui Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Regar Jeane Daelan Nangka, dengan didampingi Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Gatot Triyono, mengatakan pengunduran penerbangan perdana Jakarta – Jember, disebabkan karena pihak maskapai sedang melakukan penyesuaian jadwal penerbangan armada yang dimiliki. “Penerbangan Jakarta – Jember, yang direncanakan dimulai tanggal 18 September, bukan dibatalkan, tapi diundur. Itu karena, maskapai Flay Jaya masih menyesuaikan perubahan jadwal, dimana saat ini Flay Jaya juga membuka rute penerbangan baru di Sulawesi Selatan,” kata Regar, Rabu (17/09/2025) tadi.

Dengan diundurnya jadwal penerbangan ini, Regar meminta kepada masyarakat Jember untuk bersabar dan menunggu jadwal resmi pihak Flay Jaya, yang memastikan akan mulai penerbangan perdananya pada 23 September 2025.

Baca juga :

Sementara itu, berdasarkan pantauan media sosial milik maskapai, Flay Jaya telah memasang gambar pesawat ATR 72-500 di atas langit Jember, dengan dengan narasi ‘Nantikan Kehadiran Kami di langit Jember – Terbang Mulai 23 September 2025’. Bahkan, tiket penerbangan sudah bisa dipesan secara daring atau online di beberapa aplikasi pemesanan tiket.

Plt Kepala Dishub Jember, Gatot Triyono, yang ikut dalam rilis media, menjelaskan secara teknis bahwa diundurnya penerbangan maskapai Flay Jaya rute Jakarta-Jember, dikarenakan pihak maskapai juga memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan keselamatan dan perlindungan penumpang. “Sebelum melayani penumpang pada rute ini, guna menjamin keselamatan, kenyamanan dan pengalaman perjalanan terbaik bagi seluruh pelanggan, pihak maskapai akan turun lagi ke bandara Jember, untuk memastikan aspek rasional dan regulasi penerbangan komersial terpenuhi,” jelasnya.

Masih menurutnya, pihak Pemkab Jember sendiri saat ini sudah menyiapkan berbagai persiapan yang matang untuk menyambut penerbangan komersial ini, termasuk sarana prasarana dan infrastuktur yang memadai. “Bahkan, Gus Bupati sudah ke kami untuk menyiapkan armada bus khusus dari Bandara. Sehingga, penumpang dari bandara bisa langsung ke pusat kota meski tanpa dijemput,” paparnya. (kom/rio/sit)

Menurutnya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dinilai tidak hanya layak dicopot oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Namun, sebaiknya mengundurkan diri secara sukarela.

“Kalau di Jepang, pejabat bersalah itu mengundurkan diri. Jadi Kapolri mestinya punya sikap kesatria untuk mundur setelah ada korban jiwa dalam pengamanan demo,” kata Abraham, saat ditemui di Universitas Widyagama Malang, Sabtu (30/08/2025) tadi.

Baca juga :

Abraham menegaskan, tewasnya pengemudi ojol tersebut, menunjukkan masih adanya pendekatan represif aparat kepolisian. “Di demo kemarin sampai ada kendaraan semi baja yang diturunkan. Itu menandakan pola represif masih terus digunakan. Saya tegas menyatakan ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi pelanggaran HAM, karena nyawa orang jadi korban,” ucapnya.

Lebih lanjut Abraham meminta, agar Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketegasan dengan mencopot Kapolri sebagai pimpinan tertinggi Polri. Menurutnya, langkah itu akan memberi sinyal positif bahwa pemerintah tidak menoleransi pelanggaran yang memakan korban jiwa.

Sementara itu, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri telah memeriksa aparat yang terlibat dalam insiden. Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim, menyebut tujuh anggota Brimob yang berada di dalam kendaraan taktis (rantis) saat kejadian sudah ditangkap dan ditempatkan di tempat khusus (patsus) hingga proses etik selesai. (rsy/sit)

Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyyib, merespon rencana itu menyampaikan bahwa pihaknya siap mengikuti keputusan dari lembaga berwenang. Termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait jadwal pelantikan.

“Penundaan ini mempertimbangkan penyelesaian sengketa Pilkada serentak. Jika sesuai jadwal awal, pelantikan diperkirakan berlangsung Februari. Namun, dengan adanya sengketa, maka penyelesaian perkara diperkirakan selesai pada 13 Maret. Sehingga, pelantikan kemungkinan dilakukan setelah itu,” kata Toyyib, Jumat (03/01/2025) tadi.

Menurut Toyyib, penundaan pelantikan akan dipayungi Peraturan Presiden (Perpres) yang mengacu pada proses penyelesaian sengketa di MK. Untuk di Kota Malang, menurutnya juga sudah siap menghadapi pelantikan kapanpun dilaksanakan.

Baca juga :

“Secara teknis, pelantikan menjadi kewenangan pemerintah. Baik di tingkat kota, provinsi maupun Kemendagri. Kami hanya bertugas menetapkan hasil Pemilu,” tambahnya.

Lebih lanjut, terkait dengan hasil sengketa hasil Pilkada Serentak 2024 di Kota Malang, dikatakan Toyyib ada gugatan dari pemilihan gubernur (Pilgub) oleh pasangan nomor urut 3, Risma-Gus Hans. Di Jawa Timur, terdapat 16 kabupaten/kota yang menghadapi sengketa di MK, termasuk Ponorogo dan Lumajang.

“Sembari menunggu pelantikan ini persiapan kami mempersiapkan materi terkait dengan gugatan. Karena memang untuk Pilgub itu ada gugatan ke kami,” lanjutnya.

Selain itu, juga adanya gugatan terhadap hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang. Namun, dinyatakan tidak memenuhi syarat. “Ada gugatan perseorangan atas nama warga, bukan pasangan calon, dan pelaporannya melewati batas waktu. Secara normatif, gugatan ini tidak memenuhi unsur untuk disengketakan,” imbuh Toyyib. (rsy/sit)

Komisioner KPU Trenggalek Divisi Teknis Pelaksanaan, Istatiin Nafiah, mengatakan bahwa tahapan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek jalur perseorangan per tanggal 8 hingga 12 Mei, masuk penyerahan dukungan. “Jadi tahapan penyerahan dukungan bakal calon perseorangan itu sudah dilakukan pada 8 Mei kemarin. Secara jumlah dukungan, bakal calon perseorangan ini sudah memenuhi syarat minimal. Termasuk persebaran kecamatan sudah memenuhi yakni lebih dari 50 persen,” ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (03/06/2024) tadi.

Setelah dinyatakan diterima, ujarnya, terhitung sejak 13 Mei, KPU mulai melakukan verifikasi administrasi untuk jumlah dukungan sekitar 44.872 yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Trenggalek. “Kita lakukan Vermin bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk selanjutnya diberikan status keabsahannya. Dan sesuai surat yang kita terima, tahapan Vermin pencalonan perseorangan ada perpanjangan hingga 2 Juni 2024 kemarin,” terang Iin-sapaannya.

Baca juga :

Hasilnya, dari tahapan Vermin yang sudah dilakukan, KPU menyatakan jika dukungan persyaratan pencalonan perseorangan (independen) itu Belum Memenuhi Syarat (BMS). Artinya jika BMS, per 3 hingga 7 Juni 2024, bisa dilakukan perbaikan tahap pertama. Setelah perbaikan tahap pertama selesai, akan diumumkan hasilnya. Kemudian di tanggal 8 hingga 18 Juni 2024 akan dilakukan tahapan verifikasi administrasi tahap kedua.

“Jika pada batas 7 Juni 2024, jumlah dukungan kurang dari yang ditentukan, maka calon perseorangan belum bisa melanjutkan ke tahap verifikasi faktual. Sebaliknya, jika calon perseorangan itu sudah memenuhi syarat dukungan yang ditentukan, maka akan berlanjut pada verifikasi faktual,” ujarnya.

Dalam verifikasi faktual ini, KPU bersama PPK akan melakukan door to door untuk mengklarifikasi dukungannya kepada calon perseorangan itu. “Dibuktikan dengan video atau foto saat kita lakukan klarifikasi ke semua daftar dukungan yang masuk. Apakah yang bersangkutan benar-benar mendukung atau tidak,” tegas Iin.

Disinggung soal Trenggalek merupakan salah satu dari 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur yang memiliki calon perseorangan, Iin membenarkan hal tersebut. “Tahapan Pemilu yang sudah berjalan beberapa bulan terakhir bisa mendeteksi mana-mana kabupaten atau kota yang memiliki calon perseorangan. Dan Kabupaten Trenggalek menjadi salah satu dari 5 daerah yang memiliki calon perseorangan dalam Pemilu November 2024 mendatang,” tambahnya. (mil/gie)

Meskipun demikian, perempuan yang disapa Pujiati, menyampaikan bahwa ketersediaan beras saat ini masih cukup aman hingga perayaan Idul Firi. Bahkan, juga dapat memenuhi tiga hingga lima bulan ke depan.

“Insyaallah, beras masih cukup aman. Hari ini pun harga beras sudah mulai turun. Dipasaran pun terus merangkak turun dan kita dari pemerintah akan berusaha terus untuk melakukan stabilisasi harga dan pasokan, agar masyarakat dapat mendapatkan harga bahan pangan yang terjangkau,” kata Pujiati, saat ditemui di kegiatan Gerakan Pangan Murah, Kamis (07/03/2024) tadi.

Baca juga:

Ditambahkannya, jika dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah yang digelar di Taman Gayam, Kecamatan Klojen, Kota Malang, juga telah disediakan beras SPHP sebanyak 8 ton, dengan harga yang dijualkan Rp 10.200 perkg. Kemudian, disediakan juga gula pasir sebanyak 200 kg, dengan harga Rp 16 ribu perkg.

“Jadi harga beras per 5 kg, itu kita pasarkan Rp 51 ribu untuk di Gerakan Pangan Murah. Selain itu, juga ada bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai kecil, daging ayam serta olahannya dan juga ada produk-produk UMKM Kota Malang,” ujarnya.

Pihaknya berharap, melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah, nantinya dapat terjadi stabilisasi pasokan dan ketersediaan dengan baik. Terlebih, juga menjelang Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.

“Insyaallah, nanti ketersediaan pangan dan pasokan pangan, itu hingga menjelang Idul Fitri ini cukup aman,” paparnya.

Sementara itu, salah satu warga Jalan Nangka, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Yuliati, menyampaikan bahwa harga beras yang ada dipasaran dan yang ada di Gerakan Pangan Murah cukup berbeda jauh. Jika biasanya mengeluarkan uang hingga Rp 80 ribu, kini hanya cukup mengeluarkan Rp 51 ribu untuk mendapatkan 5 kg beras.

“Harga beras diluar itu memang masih tinggi, berbeda dengan yang dijualkan disini. Itu tentu membuat saya kesulitan. Apalagi, beras termasuk bahan pokok utama untuk kebutuhan makan sehari-hari,” ucap Yuliati.

Selain itu, menurut Yuliati harga komoditi lainnya yang dijualkan dalam Gerakan Pangan Murah tersebut, memiliki perbedaan harga sekitar Rp 1.500 hingga Rp 2 ribu. Seperti, harga gula, minyak, telur hingga bawang merah dan bawang putih.

“Tadi sama beli gula harganya Rp 16 ribu, sama minyak juga. Ada selisih dengan dipasaran sekitar Rp 1.500 sampai Rp 2 ribu. Tentu dengan harga segitu dapat membantu untuk sehari-hari,” imbuhnya. (rsy/sit)

Namun, dari kelima nama tersebut, dikatakan oleh Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, sebanyak dua nama mundur. Yaitu, Kepala Bapenda, Handi Priyanto dan Kepala BKAD Kota Malang, Subkhan. Karena itu, akan dilakukan tambahan penjaringan.

“Dalam penjaringan yang sudah kita lakukan, sudah menanyakan terkait kesediaannya. Yaitu, sepakat tidak menanyakan visi misi karena tidak boleh Pj menyampaikan visi misi. Karena, mereka melanjutkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang sudah disusun bersama. Karena dua nama mundur, kita sepakat melakukan tambahan penjaringan. Karena kalau tiga saja yang dibahas, maka tidak akan ada pembahasan nantinya,” jelas Made, seusia mengikuti paripurna.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Ditambahkan Made, jika pihaknya akan melakukan pemanggilan dan mengundang Sekda Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, untuk menambah penjaringan. Karena menurutnya, sosok ini adalah warga Malang, yang bertugas di Kabupaten Malang dan tahu persis karakteristik Kota Malang.

“Kita akan memanggil dan mengundang yang diajukan oleh beberapa fraksi. Yaitu Sekda Kabupaten, Pak Wahyu Hidayat. Kalau kita sepakat kemarin, itu dinamikanya sepanjang dari Malang Raya. Kita akan penjajakan ke beliau dan nanti malam akan kita undang jam 19.00 dan masih satu yang diundang,” tuturnya.

Lebih lanjut Made mengatakan, jika tenggat waktu pengiriman nama calon Pj Wali Kota ke pusat adalah tanggal 8 Agustus 2023 mendatang. Apabila terdapat kekurangan dalam proses penjaringan, maka masih terdapat kesempatan untuk melakukan penjaringan tambahan.

“Jadi tanggal 8 itu maksimal kami melaksanakan paripurna itu. Jadi kalau kita merasa kurang, besok masih ada waktu lagi akan kita lakukan penjaringan lagi. Habis dipanggil ada rapat pimpinan dahulu sebelum mengirimkan tiga nama ke pusat untuk calon Pj Wali Kota Malang,” imbuh Made. (rsy/sit)

Pj Wali Kota Aries menyampaikan, dari enam tuntutan warga yang disampaikan dalam pertemuan itu, kesemuanya akan dirapatkan bersama seluruh kepala dinas. “Beri saya waktu satu bulan. Saya berjanji, kalau masalah sampah di TPA Tlekung ini tidak selesai, saya akan mengundurkan diri menjadi Penjabat Wali Kota,” tegasnya.

Menurutnya, dari enam tuntutan warga itu, yang bisa dijawab saat ini adalah bahwa masing-masing desa sudah menyiapkan TPS3R. Ini sudah disiapkan, supaya tidak terlalu banyak sampah yang dibuang di TPA Tlekung.

“Untuk perluasan area TPA, itu tidak ada. Tuntutan warga untuk memaksimalkan pengolahan sampah, akan kita lakukan sesegera mungkin,” tambahnya.

Dalam proses penyelesaian masalah sampah, imbuhnya, dirinya untuk sementara akan berkantor di TPA Tlekung. Sehingga, seperti untuk warga yang terdampak kesehatannya imbas dari bau sampah atau yang lain, diminta segera melapor ke Posko Kesehatan di Dinas Kesehatan. Begitu juga dengan warga yang kekurangan air bersih, maka juga akan dipasok air bersih.

Baca juga :

“Mohon pengertian dari warga. Saya dengan Kapolres dan Ketua DPRD, menjamin akan menuntaskan ini. Karena ini terkait dengan investasi dan ekonomi Kota Batu. Kalau perlu, catatan enam tuntutan itu ditempelkan untuk mengingatkan apa yang harus dilakukan,” tuturnya.

Dalam pertemuan itu, Ketua RT01 RW03 Dusun Gangsiran, Desa Tlekung, Siari, menyampaikan jika enam tuntutan yang diberikan itu, diantaranya pertama yakni warga memohon untuk segera memaksimalkan proses pengolahan sampah yang sudah menumpuk begitu besar. Sebab, bisa berakibat pada pencemaran air bawah tanah, pencemaran udara, mencegah air lindi yang mengalir ke sungai dan mencegah longsor. Kedua, sampah yang masuk ke TPA Desa Tlekung, harus dikelola dengan mesin, tidak hanya dibuang dan ditimbun. Sehingga, ada pembatasan volume yang masuk.

Ketiga, ujarnya, warga menolak adanya perluasan TPA di Desa Tlekung, karena letak geografis yang tidak layak. Empat, warga meminta agar segera dilakukan kajian TPA selain di Desa Tlekung. Selanjutnya atau lima, warga mengusulkan di tiap-tiap desa atau kelurahan, tempat wisata, hotel, pasar, pabrik diwajibkan memiliki TPS3R dan tiap kecamatan memiliki TPA yang didasari oleh surat edaran/Perwali/Perda Kota Batu. Sehingga, agar volume sampah yang dikirim ke TPA Desa Tlekung, dapat berkurang. Serta, ada jaminan sosial dan keamanan bagi Desa yang ditempati. Ke enam, warga meminta adanya Standart Operasional Prosedur (SOP) yang transparan di TPA Desa Tlekung untuk pengiriman sampah, pengelolaan sampah dan mencegah adanya polusi.

Mengenai janji Pj Wali Kota Batu yang sudah diungkapkan, tegas Siari, pihak warga mengatakan kalau memang masalah sampah di TPA Tlekung tidak tuntas, maka TPA Tlekung akan ditutup selamanya. “Kalau Pj Wali Kota mengundurkan diri, itu mungkin hanya jabatan saja dan terus kembali ke jabatan awal. Tetapi di TPA Tlekung, itu tidak kunjung selesai masalahnya. Dari sini, maka warga sepakat kalau tidak selesai dalam waktu yang ditetapkan, maka akan kami tutup total untuk selamanya,” ujarnya.

Sekedar diketahui, bahwa sebelumnya warga menutup total akses jalan masuk ke arah pembuangan sampah. Reaksi itu, dampak dari permasalahan TPA Tlekung. Namun, usai pertemuan antara warga dengan Pj Wali Kota Batu serta DPRD dan Polres, penutup jalan itu dibongkar. (put/gie)